Mensos Tri Rismaharini mengatakan, bahwa dari 5.029 Keluarga Penerima Manfaat atau KPM Program Keluarga Harapan (PKH), sebanyak 1.876 KPM siap Graduasi atau naik tingkat. Dalam artian, akan masuk ke mandiri secara ekonomi.

“Mereka memiliki kapasitas keuangan lebih besar (Mandiri, red). Mereka mendapatkan income lebih dan kami memang ambil PKH usia muda dengan tetap kami tawari untuk yang tua. Karena, mereka (muda, red) punya keahlian dan semangat,” kata Mensos.

Lebih lanjut mantan Wali Kota Surabaya bercerita, bahwa kesuksesan awal Program Pena sebelum dirinya menjabat sebagai Mensos RI. “Case di Surabaya saat saya menjadi Wali Kota, bermula dari Bapeko dan saya minta data tentang jumlah kemiskinan,” ujar Mensos Risma.

Menurutnya, saat itu data yang diberikan tidak riil atau tidak sesuai di lapangan. “Kami minta data (Kemiskinan) yang sebenarnya. Akhirnya diketahui sebesar 32 persen,” ungkapnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Mensos Rismaharini menambahkan, bahwa angka kemiskinan setelah digelorakan Program Pena, bisa menjadi turun drastis. Kemiskinan di Kota Surabaya, bisa turun hingga satu digit.

“Dua bulan saya sebelum jadi Menteri, ada survei tinggal lima persen (Kemiskinan di Kota Surabaya, red). Artinya, program Pena ini sangat tepat sasaran dan memiliki manfaat tinggi bagi para penerimanya,” imbuhnya.

Bahkan, ujarnya, ada sebagain dari KPM PKH penerima Program Pena, tidak hanya menjadi jutawan. Namun, melainkan ada juga yang sampai menjadi miliarder.

“Yang saya kira hanya keluar dari kemiskinan, ternyata malah surprise. Tidak hanya jadi jutawan, namun ada yang pendapatannya Rp 1 miliar dan mereka juga membayar pajak,” ujarnya bangga.

Sementara itu, Wabup Malang Didik Gatot Subroto, mengatakan bahwa Pemkab Malang siap memberikan pendampingan dan mendukung Program Pena dari Mensos RI. “Dalam PAK nanti, di Kabupaten Malang kita coba akan memberikan pendampingan APBD untuk mendukung program tersebut. Karena, ini merupakan program yang bagus dan perlu ada penguatan pendampingan,” kata Wabup Didik.

Dalam roadshow itu, Mensos Rismaharini juga memberikan motivasi bagi KPM Graduasi Program Pena di Kabupaten Malang maupun daerah lainnya secara streaming atau offline. (sit)

Keterangan itu, diungkapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pamekasan melalui Ketua Tim Sosial, Ida Wahyuni, pada Selasa (14/03/2023) siang. “Sempat alami kenaikan saat Covid-19, namun angka kemiskinan kemudian menurun dari 15,3 persen menjadi 13,9 persen,” ungkapnya kepada Memontum.com.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Ida Wahyuni menyampaikan, persentase tersebut masuk kategori lebih baik daripada kabupaten yang lain di Pulau Madura. Selain itu, persentase kemiskinan di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2010 berada di persentase 22,44 persen. “Bahkan pada tahun 2010 angka kemiskinan di Pamekasan berada pada persentase 22,44 persen,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ida menyampaikan, secara garis besar pada tingkat provinsi tahun 2010, angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur sebesar 14,87 persen. Menurutnya, Kabupaten Pamekasan pada waktu itu berada di urutan 32 dari 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur.

“Persentase empat kabupaten di Madura, Bangkalan 28,18 persen, Sampang 32,47 persen, Pamekasan 22,44 persen dan Sumenep 24,61 persen. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan,” jelasnya. (azm/gie)

Prosentase itu, jika dalam hitungan jumlah penduduk di Kabupaten Kediri, menurut Mas Dhito-sapaan Bupati muda ini, warga miskin masih pada kisaran ratusan ribu penduduk. “Saya ingatkan kepala SKPD hingga camat, bahwa tugas kita masih banyak. Bapak ibu semua harus mempunyai sense of crisis, yaitu bagaimana merasakan kesulitan masyarakat, bagaimana merasakan beratnya masyarakat saat ini,” kata Mas Dhito, dalam pembukaan Musrenbang RKPD 2024 di Convention Hall SLG, Jumat (10/03/2023) tadi.

Mas Dhito menegaskan ke jajaran, untuk rajin turun ke lapangan dan mengecek daerah yang masih menjadi kantong kemiskinan ekstrim. Adapun program yang akan dibuat di tiap satuan kerja, haruslah memiliki time line dan mengakomodir usulan dari bawah.

“Desa mengusulkan program ke kecamatan, kecamatan mengusulkan ke kabupaten dan ini kita harus mengakomodir. Jadi, pola top down harus benar dihilangkan,” paparnya.

Dalam menjalankan setiap program pembangunan, Mas Dhito mewanti-wanti agar tiap satuan kerja untuk tidak berorientasi pada serapan anggaran yang bagus. Program yang dijalankan haruslah benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sebagaimana diketahui, tema pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2024 yakni peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan transformasi ekonomi inklusif berkelanjutan didukung birokrasi melayani untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dari tema pembangunan tersebut, dijabarkan tujuh prioritas pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2024. Yakni, pembangunan SDM, transformasi ekonomi inklusif, penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting, pembangunan infrastruktur dan konektivitas.

Prioritas berikutnya, yakni reformasi birokrasi dan pelayanan publik, peningkatan stabilitas, kondusivitas dan keamanan daerah menghadapi Pilpres, Pileg dan Pilkada hingga pembangunan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kabupaten Kediri, Salehudin, mengungkapkan bahwa kegiatan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Kediri 2024 termasuk mengklasifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada Musrenbang di tingkat kecamatan. Hasil yang diharapkan dalam Musrenbang tersebut yakni menetapkan arah kebijakan prioritas pembangunan sebagai substansi RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024 berdasarkan fungsi masing masing perangkat daerah dengan memperhatikan masukan, tanggapan dari semua stagholder di Kabupaten Kediri termasuk daftar usulan prioritas pembangunan di daerah.

“Tahapan Musrenbang dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 ini telah dimulai dari forum konsultasi publik, Musrenbang tingkat kecamatan, dan Musrenbang tematik forum perangkat daerah,” ungkapnya. (kom/pan/sit)

Meski Kota Batu untuk angka kemiskinan ekstrem terus positif menurun, namun pihaknya meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk turun langsung ke lapangan dan lakukan intervensi. Sehingga, penurunan demi penurunan bisa terus dilakukan.

“Namanya kota, itu pasti ada kemiskinan. Karena, ada kesenjangan antara yang di atas dan di bawah. Maka, yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengintervensi agar kemiskinan ekstrem ini semakin bisa berkurang atau hilang sama sekali,” terang Aries, Rabu (22/02/2023) siang.

Mengenai cara penurunan kemiskinan ekstrem, Aries meminta seluruh OPD turun ke masyarakat, dalam bentuk apapun. “Makanya, saya minta OPD untuk tidak mengenal apa saja. Jadi, harus turun ke seluruh masyarakat yang miskin dan apapun bentuknya harus kita intervensi,” terangnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Bagaimana bentuk intervensi dari OPD itu, tambahnya, dengan cara menjalin program yang dimiliki. Atau, seberapa besar kemampuan OPD tersebut, untuk merespon yang terjadi di masyarakat. Bisa jadi, dalam bentuk sedekah atau program kegiatan, mereka (OPD) harus mengintervensi setiap minggunya. “Tapi saya minta, itu seluruh OPD turun. Kalau semua turun dan belum lagi ditambah yang swasta ikut turun untuk intervensi, dipastikan kemiskinan ekstrem akan menurun. Tinggal kemauan saja,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, tegasnya, data itu penting. Dengan data itu, maka akan bisa melihat dari ‘by name by address’. Sehingga, mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat miskin. Apakah, bagi masyarakat yang tidak bisa bekerja diberikan bantuan modal, atau bagi yang tua dan janda, diintervensi terus menerus.

“Ini sesuai undang-undang, fakir miskin dan anak terlantar adalah tugas negara. Kalau saya melihat, data kemiskinan sudah turun sebenarnya. Dari tahun 2021 ke 2022, sekitar 8.600 itu sudah turun sekarang 8.000. Maka, saya intervensi supaya semakin menurun di tahun 2023,” paparnya. (put/sit)

“Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kota Malang mencapai 40,62 ribu jiwa. Dimana angka ini bertambah sebesar 1,85 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 yang sebesar 38,77 ribu jiwa,” ujar Kepala BPS Kota Malang, Erny Fatma Setyoharini, Sabtu (18/12/2021).

Sehingga, tambahnya, persentase penduduk miskin pada 2021 adalah sekitar 4,62 persen atau naik 0,18 persen dari tahun 2020 yang berada pada angka 4,44 persen. Angka presentase penduduk miskin ini, merupakan yang paling tinggi sejak tahun 2015. Dimana pada tahun 2015 sebesar 4,6 persen, tahun 2016 presentasenya 4,33 persen, selanjutnya di tahun 2017 presentasenya 4,17 persen.

“Kemudian di tahun 2018 presentase penduduk miskin 4,1 persen dan tahun 2019 sebesar 4,07 persen,” sambung Erny.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Pada tahun 2021 pun, Garis Kemiskinan Kota Malang berada pada level Rp 570.238 per kapita per bulan atau meningkat sekitar 15,4 ribu rupiah  dibanding Garis Kemiskinan pada tahun 2020. “Penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan inilah yang dikategorikan sebagai penduduk miskin,” katanya.

Kenaikan persentase penduduk miskin di tahun 2021 juga mengakibatkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Malang pada tahun 2021 adalah 0,87 naik sebesar 0,21 poin jika dibandingkan pada tahun 2020 yang berada pada angka 0,66.

“Sementara ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kota Malang tercatat sedikit melebar yang diindikasikan oleh adanya kenaikan Indeks Keparahan Kemiskinan. Tahun 2021 angka Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Malang sebesar 0,22 atau mengalami kenaikan 0,07 poin dibanding keadaan tahun 2020 yang berada pada angka 0,15,” terangnya. (mus/sit)

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Situbondo, Nyai Hj Khoirani, Sekdakab, Syaifullah dan jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Situbondo, Camat se-Situbondo.

“Sudah ada target di RPJMD. Turunnya itu nol koma sekian persen dan itu harus dicapai. Sekarang angka kemiskinan kita 12,22 persen dan itu menjadi titik nol nya saya,” ujar Bung Karna-sapaan Bupati Situbondo.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Pria yang akrab disapa Bung Karna ini menegaskan, dirinya tidak ingin melihat ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang gagal mencapai target kerja di RPJMD. “Itu harus dicapai. Meskipun itu kurang 0,0 sekian dari target tetap tidak boleh. Karena orang akan menyebut itu sebagai kegagalan,” ucapnya.

Untuk itu, Bung Karna mengatakan, Kepala OPD harus mampu membuat skala prioritas program kerja. “Mumpung masih ada waktu segera lakukan itu. Anggaran yang sudah ada itu harus bisa mencapai target yang ada di RPJMD,” imbuhnya.

Lebih jauh pria asal Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, ini meminta kepada jajaran OPD di Lingkungan Pemkab Situbondo, agar fokus menurunkan angka kemiskinan di Situbondo. “Misalnya di Kecamatan Arjasa, angka kemiskinan berapa, ada di wilayah mana dan di situ akan kita suntik. Saya sudah suruh Bappeda untuk memetakan itu,” terangnya.(her/sit)

Menurut Sanusi, keyakinannya tersebut didasari adanya beberapa bantuan yang diberikan kepada maysarakat Kabupaten Malang di tengah pandemi Covid-19 ini. Baik bantuan berupa sembako maupun bantuan berupa pembebasan retribusi atau pembebasan tarif PDAM.

“Kalau kemiskinan, kita upayakan tetap pada target. Karena kebutuhan mereka (masyarakat) kita upayakan untuk bisa dibantu semua. Retribusi kita bebaskan, PDAM sudah kita bebaskan dan bantuan sudah kita salurkan. Ditambah lagi nanti juga akan ada bantuan dari Kemensos sebesar Rp 600 ribu,” ujar Sanusi.

Lebih lanjut Sanusi mengatakan, di tahun 2019 prosentase kemiskinan di Kabupaten Malang adalah 9,3 persen. Dan ia berharap, di tengah pandemi Covid-19 ini, target Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk menurunkan angka kemiskinan tidak terpengaruh.

“Untuk tahun 2019 ini kan prosentasenya 9,3 persen, dan di tahun 2020 ini saya berharap bisa turun satu digit dan bisa menyentuh angka 8 persen. Ya kita lihat saja nanti bagaimana kondisinya, tapi saya berkeyakinan bahwa angka kemiskinan bisa turun,” pungkas Sanusi.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto mengatakan, meskipun telah mengalokasikan sejumlah bantuan sosial (Bansos), Tomie mengatakan, pertumbuhan ekonomi masih dimungkinkan turun, bahkan hingga ke level yang lebih rendah.

“Bisa jadi akan kurang dari itu setelah terkoreksi di akhir tahun nanti. Prediksi dari pusat dampaknya akan berlangsung sampai Bulan Oktober, artinya kami (Pemda) harus mempersiapkan skenario sampai enam bulan kedepan,” ujar Tomie.

Untuk diketahui, untuk mengatasi pandemi Covid-19, Pemkab Malang telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 112 Miliar. Bupati Malang, HM. Sanusi menjelaskan, dana tersebut berasal dari realokasi dan refocussing APBD 2020 sebesar Rp 22 miliar dan berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA), dana darurat, dan belanja tidak terduga sebesar Rp Rp 90 Miliar. (iki/yan)

“Insya alloh pada penghujung 2019 nanti angka kemiskinan bisa kita tekan menjadi 9,0 atau 9 persen” Kata Mensos saat usai dialog Sosialisasi Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Awak Media di GOR Wirabhakti Lumajang, Senin (11/03/2019).

Selain angka kemiskinan bisa di tekan, Menurut Menteri Sosial, berdasarkan survei BPS generasio juga bisa di perbaiki ke angka 0,381. Artinya Program program bantuan sosial yang di gelontorkan pada masyarakat pra sejahtera saat ini sudah berdampak positif.

“Sudah ada dampak positif, Bisa membantu mereka ketahanan hidup mereka sehari-hari terkait dengan bantuan makanan kesehatan dan biaya pendidikan juga, kesejahteraan mereka berdasarkan survei BPS sudah berhasil” ujarnya.

Sementara itu, Saat ditanya terkait angka kemiskinan yang cenderung turun sementara anggaran PKH yang naik, Mensos menjelaskan, Dari angka 9,66 persen jumlah penduduk Indonesia yang masih hidup dibawah garis kemiskinan masih membutuhkan perhatian pemerintah agar mereka bisa sejahtera dan bantuan bisa di alihkan pada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan. Anggaran program keluarga harapan(PKH) di Tahun 2019 ini naik menjadi 34 triliun, dari sebelumnya 19,2 triliun.

“Kita tidak boleh dikotomi, Angka 9,66 persen dari jumlah penduduk indonesia yang masih hidup dibawah garis kemiskinan masih merupakan angka yang cukup besar, jadi peningkatan anggaran bansos termasuk PKH dan BPNT ke depannya, itu merupakan sebuah upaya kita untuk melakukan percepatan- percepatan agar mereka bisa menjadi kpm-kpm yang tergraduasi bisa lulus, sehingga mereka yang lulus bisa digantikan dengan kpm-kpm yang belum menerima bantuan sosial dari penerintah, Angka 9,66 persen kemiskinan itu merupakan angka yang masih harus menjadi perhatian pemerintah oleh sebab itu masih dianggap perlu adanya pengguatan dari beberapa aspek” pungkas Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita. (adi/yan)

Gubernur dua periode ini mengatakan, bekerja bukan hanya soal tunjangan yang diberikan, melainkan mereka semua ingin menolong orang yang kehidupannya tidak beruntung.

“Saya akan mengusulkan kepada malaikat untuk mencatat kebaikan ini,” ucap gubernur yang akrab dipanggil Pakde Karwo ini.

Karena menurutnya, sudah jelas siapa yang menolong mereka-mereka yang hidupnya didalam kenestapaan, maka akan dicatat dan diangkat dikemudian hari yang lebih baik. “Saya bangga mereka semuannya bekerja dengan hati. Saya kira tunjangan itu tidak penting tapi perlu,” candanya.

Pakde Karwo patut berbangga, pasalnya sebelum memimpin Jatim bersama Saifullah Yusuf (Gus Ipul) angka kemiskinan masih 18,68 persen. Sekarang selama 10 dekade ini angka kemiskinan turun menjadi 10,85 persen.

“Turun 7,85 persen, menyumbang terbesar di Indonesia dari Jatim. Ini semua tak luput dari bantuan pilar-pilar sosial yang ada,” pujinya dengan bangga.

Soekarwo menilai, kesalahan masyarakat Indonesia yang paling serius adalah mengentaskan kemiskinan dengan cara tidak berdasarkan dengan pemikirian rakyat miskin. Karena ia menganggap, cara itu adalah cara yang tepat untuk mengetahui kondisi di lapangan secara langsung.

“Cara berfikir seperti itu yang benar, bukan dengan mengentaskan kemiskinan dengan orang yang tidak pernah melihat fakta di lapangan. Kesalahan yang paling serius dalam mengentaskan kemiskinan adalah tidak mengerti cara hidup orang miskin,” tutupnya. (sur/ano/yan)