Wakil Bupati Malang, H Didik Gatot Subroto, yang hadir dalam kegiatan ini, mengapresiasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang telah memberikan kesempatan bagi seluruh pejabat dan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, untuk ‘ngangsu kaweruh’ upaya pencegahan tindak pidana korupsi berupa jual beli jabatan. Termasuk, juga peningkatan integritas dan kualitas pelayanan secara menyeluruh.

Dijelaskan, bahwa ASN sudah sepatutnya memiliki sikap antikorupsi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu, nilai-nilai integritas mutlak harus dimiliki oleh para ASN agar terhindar dari godaan korupsi. Ada dua peran ASN dalam perkara korupsi, yaitu sebagai objek yang diberantas karena korupsi atau sebagai objek pemberantas korupsi.

Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Malang menekankan tentang pemberantasan jual beli jabatan. Dimana, bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baru dalam lingkup birokrasi. Hal tersebut mencuat, sejak sistem otonomi daerah diterapkan. Imbasnya, integritas sebagai pejabat birokrasi dan pelayan publik pun dipertaruhkan.

Pengangkatan jabatan atau promosi pegawai, tambahnya, haruslah berpegang pada profesionalitas dan prestasi yang berhasil dicapai oleh pegawai, serta kompetensi dan kebutuhan organisasi itu sendiri.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Adapun dampak yang lebih serius dari ketidaksesuaian mekanisme birokrasi tersebut, diantaranya banyak dijumpai penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, pembiaran, juga aktivitas maladministrasi lainnya di dalam menjalankan roda pemerintahan. “Selama ini, Pemerintah Kabupaten Malang sendiri terus berkomitmen untuk menjalankan roda birokrasi dan pelayanan yang transparan. Secara konsisten, komitmen tersebut terus kami tingkatkan guna mewujudkan pelayanan publik yang prima. Hasilnya, Pemerintah Kabupaten Malang juga telah meraih penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Anugerah Meritokrasi KASN dengan predikat baik pada 8 Desember 2022 lalu,” jelasnya.

Pencapaian tersebut, merupakan bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Malang dalam penataan Aparatur Sipil Negara. Di dalamnya mencakup proses penempatan dan penjaringan para pejabat, juga pegawai di lingkungan Pemkab Malang.

Hal tersebut, sekaligus menjadi pendorong dalam melaksanakan tugas-tugas birokrasi yang secara spesifik mengacu pada Sistem Merit, sebagai bagian dari agenda pembangunan pada sektor peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. “Pencapaian itu juga menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Malang, telah menjalankan sistem pemerintahan yang profesional, terintegrasi, berkinerja tinggi, mampu melayani publik dengan baik, sejahtera, berdedikasi serta memegang teguh nilai dasar dan kode etik Aparatur Sipil Negara,” kata Wabup Malang.

Kegiatan itu, dihadiri oleh Asisten Komisioner KASN, Sumardi, Analis Kebijakan KASN, Inspektur Kabupaten Malang, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Kabupaten Malang, Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, Camat dan Sekcam se Kabupaten Malang juga turut hadir secara langsung maupun virtual. (pro/gie)

Membuka pelaksanaan kegiatan tersebut, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengatakan bahwa maksud dilaksanakannya sosialisasi ini adalah untuk mencegah dan menjaga seluruh adanya praktek tindak pidana korupsi di Lamongan. Menurutnya, pembekalan dalam pengelolaan dana yang diberikan ini sangat penting, terlebih di luar banyak sekali cara-cara penyimpangan sebagai akibat dari pengelolaan dana yang tidak benar.

“Kepala Sekolah ini akan mengelola dana yang cukup besar, tidak sedikit, dan ini harus dikelola Bapak/Ibu Kepala Sekolah, baik mulai PAUD hingga SMP. Untuk itu kita bekali dengan pemberian materi sebagai penguatan sekaligus pembekalan agar dalam pengelolaan itu sesuai dengan petunjuk dan peraturan ada. Terutama, banyak cara penyimpangan-penyimpangan yang diakibatkan oleh pengelolaan yang tidak benar,” ungkapnya.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Sebagaimana diketahui, dana yang dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan pada tahun 2022 ini terdiri dari dari DAK (fisik-non fisik), Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Timur, dan Dana Alokasi Umum. Oleh karena itu, dirinya berharap, melalui sosialisasi ini kemudian akan dapat diwujudkan budaya anti korupsi, yang ini dimulai dari kepala sekolah sebagai role model bagi peserta didiknya.

“Diperlukan sebuah budaya anti korupsi. Artinya, pengelolaan secara benar itu sudah membudaya, sehingga bisa dilaksanakan secara akuntabilitas, bisa dipertanggungjawabkan dan transparan. Otomatis kalau budayanya sudah dimulai dari dulu, dari kepala sekolahnya, ini akan menjadi role model, contoh bagi siswa dan anak didiknya,” imbuhnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan, Dyah Ambarwati, mengungkapkan bahwa mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Menurutnya, pemahaman terkait hukum tindak pidana korupsi ini sangat penting, karena tanpa mengenali hukum maka seseorang tidak akan bisa menjauhi hukuman.

“Harapannya kegiatan ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya, dan dapat sedikit meningkatkan kapasitas dalam bidang hukum, sehingga dapat memperlancar untuk tupoksi kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS dan DAK,” kata Kajari Ambar.

Dilaporkan Kepala Dinas Pendidikan Lamongan, Munif Syarif, kegiatan tersebut diikuti oleh jumlah total 200 kepala sekolah, perwakilan dari satuan pendidikan PAUD sebanyak 32 orang, SD Negeri/Swasta 110 orang, SMP Negeri/Swasta sebanyak 58 orang. (zen/sit)

“Pada Hari Anti Korupsi Sedunia ini, saya tekankan bahwa kalau sosialisasi jangan hanya literatif saja,” kata Wali Kota Sutiaji dalam pengarahannya.

Ditambahkannya, saat ini konsep sosialisasi sudah beranjak dari literatif menuju ke model yang lebih kompleks. “Sekarang ini kalau bicara sosialisasi, sudah model mental media atau model karakter,” sambungnya.

Menurut pemilik kursi N1 tersebut, tindakan korupsi merupakan perubahan perilaku. Sehingga, harus dibarengi dengan kuatnya karakter baik seseorang.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Ini kan perubahan perilaku. Kalau yang namanya perubahan berkaitan dengan masalah, meskipun ilmunya banyak, kalau tidak diterapkan penguatan karakter ya percuma,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Wali Kota pecinta olah raga bulu tangkis ini menekankan pentingnya komitmen untuk tidak melakukan tindakan korupsi. “Makanya, saya tekankan tadi bahwa ASN harus ada komitmen. Dimana mereka memiliki prinsip bahwa tindak korupsi tidak benar, dan hidup di dunia ini tidak selamanya,” tambahnya.

Sehingga ke depan, Sutiaji beserta jajaran akan terus berupaya mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkot Malang. “Kita harus taat dan patuh pada aturan. Harus ada keterbukaan dan seterusnya yang perlu dikuatkan,” terang Sutiaji. (hms/mus/sit)

“Kegiatan refleksi anti korupsi ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pencegahan korupsi di masa yang akan datang. Sebab, kegiatan-kegiatan seperti ini mengingatkan kepada kita semua, termasuk saya serta seluruh elemen masyarakat untuk menjauhi korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja,” terangnya.

Mahasiswa sebagai agen perubahan, ujarnya, sangat penting posisinya untuk mengingatkan semuanya. Yakni, bahwa tantangan terbesar kita adalah menjauhi korupsi serta menekan korupsi. Saat ini kita butuh hal-hal dalam arti pencegahan.

Makanya, mulai sejak dini kita menjadi mahasiswa, kita sudah harus mengenal seluk beluk korupsi. Sehingga, kedepannya kita bisa mencegah terjadinya korupsi.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Korupsi adalah tanggung jawab semua elemen masyarakat. Tidak hanya aparat hukum, tidak cuman pihak eksekutif maupun legislatif. Ini merupakan tanggung jawab semuanya. Kita butuh gerakan-gerakan mahasiswa seperti ini untuk mengingatkan kepada khalayak masyarakat tentang bahayanya korupsi,” ungkapnya.

Dirinya sebagai salah satu tokoh politik dan juga aketua Partai Demokrat Kabupaten Jombang, sangat mengapresiasi kegiatan mahasiswa dalam menyambut refleksi anti korupsi. Besar harapan, bahwa kegiatan ini bisa mengingatkan kita semua kedepannya untuk lebih berhati-hati dalam bertindak.

“Sehingga, kita bisa mencegah terjadinya korupsi,” paparnya.

Rencananya, pelaksanaan refleksi ini akan dilanjutkan dengan mengadakan perlombaan oleh komunitas mahasiswa Jombang, Kamis (09/12/21) ini. (azl/sit)

“Pungli sepertinya sudah mewabah baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat. Sehingga timbul sikap tidak peduli di lingkungan tersebut. Ini sebenarnya penurunan martabat, sekaligus merusak citra dan kinerja lainnya, akibat ulah oknum,” ungkap Wakil Gubernur Jatim, Dr H Emil Elestianto Dardak, MSc, dalam Sosialisasi Peraturan Presiden 87/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), di Auditorium Widyaloka UB, Kamis (5/9/2019).

Animo kalangan akademisi, pejabat publik, dan masyarakat. (rhd)

Dalam laporan ke Satgas Saber Pungli melalui SMS 1193, tercatat ada 36427 dalam kurun waktu 2016-2018. Laporan via SMS ini paling besar. Website sekitar 10 persen, Call Center 193 ada 2.335, dan email paling sedikit.

“Dari laporan masyarakat yang masuk tersebut dipilah. Pengaduan Layanan Masyarakat mendominasi 50 persen, dilanjutkan pendidikan, dan lainnya. Dari kisaran lebih 39 ribu laporan, yang tidak dapat ditindaklanjuti 13 ribu laporan, karena bukan masuk kategori pungli, hoax, dan lainnya,” beber mantan Bupati Trenggalek ini.

Dijelaskannya, apa yang dicover oleh pemerintah, tidak boleh ada pungutan lagi. Namun jika tidak dicover pemerintah, harus dipikirkan solusinya jika mendesak.

“Dananya darimana? Jadi boleh dilakukan secara gotong royong, dan ini tidak masuk kategori pungli. Misal untuk ekstrakurikuler, karnaval, bersih desa, dan lainnya,” seru suami artis Arumi Bachsin ini.

Penandatangan MoU antara Saber Pungli dan UB. (rhd)

Menurutnya, sosialisasi semacam ini penting, karena sebagai fungsi kontrol dengan mengingatkan, sekaligus upaya pencegahan dalam rangka gerakan anti korupsi. Pencegahan sebagai upaya menangkal, sehingga orang tidak berani melakukan daripada berurusan dengan hukum.

“Meskipun tidak memungut, petugas juga tidak boleh menerima pemberian. Karena itu bisa masuk kategori gratifikasi. Jika menemukan pungli atau gratifikasi, laporkan,” seru orang nomor dua di jajaran Pemprov Jatim ini.

Senada, Sekretaris Satgas Saber Pungli, Irjen Pol Dr Drs Widianto Poesoko, SH, MSi, mengatakan, masih ada beberapa kondisi di masyarakat terjadinya kesepakatan untuk dilakukan gotong royong dalam pembiayaan mandiri. Seperti urunan karnaval, lomba antar kelas, ekstrakurikuler, dan lainnya. Ironisnya, keminiman informasi, masyarakat langsung melaporkan ke Saber Pungli.

“Sebagian besar masyarakat tidak mengerti prosesnya, atau hanya tahu dari mulut ke mulut langsung menjustifikasi itu pungli. Setelah kami investigasi, ternyata itu karena kesepakatan bersama untuk ditanggung secara gotong royong. Ada yang ikhlas, ada pula yang terpaksa terus lapor,” seru Widianto.

Pungli menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah. Pun bagi perekonomian bangsa menjadikan harga barang naik.

“Karena pungli ini, pastinya akan berdampak negatif, terutama kepada masyarakat luas. Untuk itu, kami mengapresiasi akan didirikannya Unit Pemberantasan Pungli di Universitas Brawijaya,” ungkap Widianto, usai menandatangani MOU dengan Rektor Brawijaya, Prof Dr Nuhfil Hanani MS, serta pemberian plakat dan penyematan pin kepada beberapa pejabat yang peduli dalam kampanye anti pungli ini. (adn/yan)

Dikemas dalam Pertunjukan Rakyat (Pertura) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) bersama ludruk Rukun Damai, kegiatan tersebut digelar Selasa (16/7/2019) malam di halaman kantor Wali Kota Probolinggo. Sejumlah undangan yang hadir pun nampak antusias dalam gelaran itu.

Wali Kota Hadi Zainal Abidin, Wawali Mochammad Soufis Subri bersama Direktur Pengaduan Masyarakat KPK RI Cahya Hardianto Harefa hadir di tengah-tengah undangan. Malam itu diawali pemutaran film KPK berjudul “Subur itu Jujur”. Film ini sangat sederhana, tapi sarat akan pesan yang bisa diterima oleh penontonnya.

Menceritakan seorang anak sekolah yang tidak tergoda rayuan teman-temannya saat pelajaran olahraga. Seperti namanya, Subur ini bertubuh subur. Di sekolah, guru olahraganya menyuruh seluruh siswa berlari keliling lingkungan sekolah. Di tengah jalan, ada banyak teman Subur yang justru melanggar aturan.

Ada yang berhenti di rumahnya untuk makan, ada yang nge-game di handphone, ada juga yang dibonceng naik sepeda motor. Bahkan ada seorang guru yang menawari Subur naik sepeda motor karena kasihan melihat Subur ngos-ngosan. Dan, Subur pun tak tergoda sama sekali.

Ia tetap berlari meski berada di urutan terakhir. Guru olahraganya, memberikan nilai paling tinggi untuk Subur lantaran ia tahu kecurangan dan ketidakjujuran yang dilakukan murid lainnya. Alhasil, mereka yang curang harus mengulangi lari mengelilingi lingkungan sekolah.

Apa pelajaran bisa dipetik dari film itu? “Kejujuran menyukseskan apa yang kita harapkan. Karena jujur itu hebat. Subur ini berani menolak semua ajakan teman-temannya, karena dia jujur,” jawab Habib Hadi.

“Lebih bagus apa adanya dari pada menutupi kekurangan dalam diri kita. Lebih bagus kita dimusuh tapi kita jujur, dari pada banyak teman tapi dalam kebohongan. Ini menjadi inspirasi, apa yang dipikirkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Yang penting ada niatan insyaallah akan tercapai. Ingat, jangan takut dimusuhi karena kita jujur,” sambungnya.

Di tengah ludrukan yang dibawakan Mukadi cs, Direktur Pengaduan Masyarakat Cahya Hardianto Harefa pun menyampaikan beberapa hal tentang KPK RI. Ya, KPK punya fungsi yaitu koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan dan monitoring sistem administrasi.

“KPK tidak mungkin sendiri memberantas korupsi. Di kegiatan seni ini kami tolong dibantu memberi pemahaman tentang antikorupsi. Korupsi bukan hanya uang saja, tetapi kita harus disiplin waktu, jangan menyontek. Bahkan di diklat kepemimpinan pun ada yang menyontek,” ujar Cahya disambut gelak tawa penonton.

Salah satu tujuan KPK adalah supaya masyarakat sejahtera. Siapapun boleh kaya asal dengan cara yang baik, sesuai aturan dan tidak mengambil hak orang lain. “Kami hadir untuk lebih mendekatkan KPK ke masyarakat dan memberikan pemahaman,” imbuhnya.

Cahya pun berharap Kota Probolinggo bisa bebas dari korupsi. Jika melihat ada pelanggaran, masyarakat diminta melaporkan. “Lihat, lawan, laporkan. Jadi atasan jangan memberikan perintah yang tidak benar. Staf pun harus berani menolak perintah jika perintahnya tidak sesuai peraturan,” pesan Cahya.

Ludruk asal Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo ini pun menyajikan cerita yang menarik hingga tengah malam. Penonton begitu antusias dan tergelak tawa menyaksikan kesenian tradisional tersebut. (Pix/yan)

Dalam sambutan, Sutiaji menyampaikan selamat datang dan terimakasih kepada seluruh peserta yang datang pada pembukaan pameran Anti Korupsi.

“Ternyata memberikan petuah, anjuran, dan saran ada yang cukup dengan tulisan ada yang tidak suka berupa tulisan dan terkesan dengan karikatur dan itu menjadi inspirasi untuk menghasilkan karya yang nantinya untuk kebaikan bersama,” ujarnya

Sutiaji juga berpesan kepada kartunis dan kritikus.“kritiklah kami semua, sebelum kami terjerumus pada sesuatu yang tidak diinginkan” pungkasnya. Selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi publik. Narasumber dalam diskusi ini adalah Saut Situmorang Wakil Ketua KPK, Drs. H. Sutiaji Walikota Malang, Wirastho seniman Kota Malang, dan Fachrudin Ketua Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW).

Dalam diskusi Sutiaji menyampaikan 3 point penting yakni perencanaan yang baik akan berpengaruh terhadap komitmen tentang masa depan anti korupsi yang ada di pemkot malang, yang kedua mengenai pengawasan oleh masyarakat yang nantinya akan ada e-planning dan e-budgeting dengan demikian, masyarakat dapat melek anggaran dan memiliki budaya kontroling dan yang ketiga Sutiaji ingin meningkatkan kesejahteraan sekaligus meningkatkan kinerja yang nantinya akan berdampak pada kualitas Pemerintahan Kota Malang kedepan.

Saut Simorangkir wakil ketua KPK juga menyampaikan bahwa seluruh pribadi manusia yang paling penting untuk dibentuk adalah karakter dan integritas, kalau karakter dan integritas sudah terbentuk, maka akan menjadi orang yang menjabat ataupun tidak menjabat akan tetap menjadi pribadi yang baik.

“Pemimpin yang besar itu adalah pemimpin yang zero tolerance” tambahnya. Walikota Malang Sutiaji bersama Wakil Walikota Malang Ir. Sofyan Edy Jarwoko, Sekretaris Daerah Kota Malang Drs. Wasto, SH, MH melihat pameran kartun Anti Korupsi yang digelar di lobby Balaikota Malang.(hms/yan)

Film yang selama ini dikenal sebagai media hiburan juga dapat dimanfaatkan sebagai media edukatif ,sehingga pesan-pesan moral dari sebuah film dapat disajikan sebagai materi pembelajaran terhadap peserta didik.

Seperti proses pembelajaran Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang menggandeng Non Government Organisation (NGO) Transparency International Indonesia (TI) dengan memutar film pendek ” Menolak Diam” bersama santri dan santriwati Sekolah Menegah Kejuruan Tehnik Informatika Bahrul Ulum Tambak beras Jombang untuk menumbuhkan karakter anti korupsi di aula yayasan ponpes Bahrul Ulum ,tambak beras senin,(22/01/2018)

Ketua Non Government Organisation (NGO) Transparency International Indonesia Agus Sarwono menjelaskan, tujuan pemutaran film pendek “menolak diam” dengan saasaran siswa-siswa ini sebagai strategi kampanye yang dapat menyederhanakan istilah korupsi melalui cara-cara kreatif seperti film, serta untuk menyampaikan kepada masyarakat luas terhadap gerakan melawan narkoba yang dilakukan oleh sekelompok anak muda.

“Siswa kunci sukses dalam membagun gerakan mental anti korupsi, karena kita tahu persis ,kalau siswa sudah terlibat dalam praktek koruktif kedepannya agak berbahaya,karena kita sama tahu pelaku korupsi pendidikannya tinggi-tingi semua.
Film sebagai alat saja,ada banyak cara lain selain film, tapi untuk saat ini kita menggunakan film sebagai medianya sehingga ada colektiv atau gerakan bersama untuk melawan korupsi ” ujar Agus Sarwono.

Menurut Agus ,TI sendiri hampir sama dengan NGO lainnya, yang membedakan adalah semangat membangun anti korupsi dikalangan anak muda.

“Gerakan TI sendiri adalah gerakan kolaborasi antara TI dan teman-teman mitra lokal serta pemerintah daerah untuk membangun semangat bareng memperbaiki sistem yang berangkat dari riset dan kita sampaikan ke pemerintah,” terangnya.

Di lokasi yang sama Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Hanan Majdy yang juga hadir dalam acara tersebut menambahjan, pentingnya edukasi soal anti korupsi yang diberikan kepada para pelajar. Menurutnya, banyak hal yang bisa dipelajari dari film yang diputar tersebut. “Hikmah yang bisa kita ambil dari film tadi ialah agar generasi muda berani melawan sistem yang rusak seperti praktek korupsi,” tuturnya.

Ia juga berharap agar para kalangan muda bisa menjadi motor penggerak dalam perubahan negara yang lebih baik. “Saya berharap para santri atau kalangan pemuda agar mempersiapkan diri untuk bersosial masyarakan dan bernegara dengan menentukan sikap yang baik. Selain itu generasi sekarang saya harap kedepan bisa menjadi generasi emas yang bersih dan sehat serta memiliki karakter dan berdaya saing,” pungkas pria yang akrab disapa Gus Hanan ini.

Sekedar di ketahui film pendek Menolak Diam sendiri diangkat dari sebuah kisah nyata, dimana sebuah gerakan siswa-siswi yang menuntut adanya transparansi anggaran di sekolahnya, yang terjadi tahun 2008 di kota Solo.(Ham/yan)

Bertempat di Aula SMP Muhammadiyah 12 GKB, Siswa ektrakulikuler Robotic ini membuat robot dengan alur drama yang mirip dengan kisah penangkapan mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Diawali dengan sebuah robot jenis Transpoter yang diumpamakan sebagai robot Polisi yang bertugas sebagai pelacak koruptor, dengan tugas mencari dimana letak koruptor bersembunyi. Kemudian ada jenis robot yang sama berperan sebagai Koruptor dengan gerakan melarikan diri sampai harus menabrak sebuah pipa paralon yang di umpamakan sebagai “tiang listrik”. Selanjutnya ada robot jenis Line Trucer yang diumpamakan sebagai KPK yang bertugas sebagai penangkap koruptor, serta ada drone yang diumpamakan polisi sedang membantu penangkapan koruptor.

Ihwan Arif, Humas SMP Muhammadiyah 12 GKB mengatakan bahwa idenya berawal dari pemberitaan yang ramai di Media mengenai penangkapan Korupsi di Indonesia.

“Sehingga anak anak mengaplikasikan pada sebuah permainan menggunakan robot sehingga dalam permainan tersebut ada hal positif yang diterima oleh anak mengenai anti korupsi itu sendiri sambil mengisi waktu liburan,” kata Ihwan Arif, Selasa (19/12/2017) kemarin.

Ihwan Arif mengatakan bahwa ini merupakan pembelajaran robot teater dan didalamnya ada tema yang diusung dalam permainan.

“Ada 15 siswa dari Tim Robotic Sekolah yang biasanya ikut lomba, dalam kesempatan pembelajaran Dan bermain mengenai anti Korupsi” tambahnya

Didalam permainan dan pembelajaran tersebut, tim robotic menggunakan jenis robot line trucer, transpoter, dan juga drone. Riski Ramadhani Putra, Siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah 12 GKB yang merupakan salah satu siswa yang mengikuti kegiatan ini mengatakan bahwa kegiatan ini untuk mengisi waktu libur sekolah sekaligus masih dalam rangka memperingati Hari anti korupsi.

“Kegiatan ini untuk mengisi waktu liburan Sekolah sekaligus dalam rangka Hari anti korupsi” pungkasnya.

Kedepannya siswa siswa ini Alan mengikuti lomba lomba robotic tingkat nasional dan persiapan awal untuk melancarkan dan berlatih Agar bisa juara. (gbr/sgg/yan)