“Agenda kita hari ini menindaklanjuti temuan yang ada di lapangan terkait evaluasi APBD tahun 2022, khususnya beberapa paket pekerjaan yang belum diselesaikan,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Pranoto, saat dikonfirmasi, Selasa (04/04/2023) sore.

Dari hasil rapat kali ini, ada dua ruas jalan yang kontraknya terputus dikarenakan terkendala cuaca (hujan) dan kurang profesionalnya penyedia jasa. Sehingga, perlu adanya evaluasi dari kesiapan penyedia jasa. Karena, ada kemungkinan saat itu penyedia jasa hanya melihat nominal paket pekerjaan, tanpa memikirkan kesanggupannya dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut.

“Dan ini, tentunya berimbas pada masyarakat. Dan masyarakat pasti merasa dirugikan. Harusnya jalan tersebut sudah bisa dibenahi, tetapi justru terbengkalai karena ketidaksiapan penyedia jasa,” imbuhnya.

Pihaknya juga menekankan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP), agar lebih serius memilih penyedia jasa yang bertanggungjawab dan profesional. Karena, dari hasil evaluasi kali ini ada beberapa kegiatan yang ketersediaan barangnya kurang atau tidak memadai. Sehingga, berdampak pada paket pekerjaan yang belum bisa dilaksanakan.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Misalnya, jenis kegiatan hotmix. Dimana sampai saat ini, ada sekitar 12 paket pekerjaan yang belum terbayarkan selama 4 tahun anggaran,” kata Pranoto.

Dijelaskan Pranoto, evaluasi lain terkait pelaksanaan APBD tahun 2022 harus benar-benar dirasakan masyarakat Trenggalek. Melihat dari tahun-tahun sebelumnya, APBD perubahan disetujui di bulan Agustus – Oktober. Akan tetapi, ia menginginkan di tahun 2023 ini APBD perubahan bisa disetujui lebih awal yakni di Bulan Juli.

“Ketika APBD perubahan disetujui di Bulan Juli, harusnya paket pekerjaan yang ada sudah dikerjakan minimal 80 persen. Jadi, kekurangan pekerjaan itu akan lebih cepat diselesaikan jika APBD perubahan disetujui lebih awal,” tegasnya.

Masih terang Politisi PDI-Perjuangan ini, evaluasi lain yakni terkait Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ada beberapa yang dikembalikan. Artinya, ada hal-hal yang seharusnya tidak perlu dicantumkan dalam SIPD.

“SIPD ini kan aspirasi masyarakat, dan sifatnya konvensional. Maka kalau diberi ya lebih baik, kalau tidak ya tidak apa-apa. Sedikitnya ada sekitar 30 persen yang dikembalikan karena kurang persyaratan,” jelas Pranoto. (mil/gie)

Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, mengatakan beberapa OPD yang dipanggil diantaranya adalah Bappeda Litbang, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Satpol PP dan lain-lainnya. “Adapun beberapa OPD yang kita undang hari ini, adalah Bappeda Litbang, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Satpol PP, BKD, Inspektorat dan Bakeuda,” ungkapnya, Selasa (14/03/2023) tadi.

Alwi menambahkan, jika saat pembahasan di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2022, ada anggaran yang sangat terbatas. Bahkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)nya lumayan besar dan diharapkan hal itu tidak terulang di tahun anggaran 2023.

“Kita tahu, bahwa Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) walaupun on the track Surat Keputusan (SK) nya baru Juni. Sehingga, mereka baru terima gaji di bulan itu juga. Padahal setahu saya, di tahun 2023 sudah dianggarkan gaji untuk P3K selama 12 bulan,” imbuhnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Politisi PKS ini sangat menyayangkan, mengenai hal tersebut. Karena, anggarannya sudah ada di Januari, sedangkan SK nya baru bulan Juni. Seharusnya, itu bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Mengingat, jumlahnya pun lumayan yakni sekitar Rp 70 miliar.

Ketika disinggung terkait pengisian kekosongan jabatan di Eselon II, Alwi menyebut, tahapannya sudah ada di Panitia Seleksi (Pansel). Dan jika Pansel sudah kerja selama 40 hari, maka sudah ada 3 nominator yang disodorkan ke Bupati. “Setelah 40 hari kerja, maka akan keluar 3 nominator di setiap posisi jabatan OPD yang kosong. Hari ini, juga ada rapat Pansel di Surabaya yang membahas terkait itu,” terang Alwi.

Dirinya menegaskan, jika dari hasil evaluasi rapat kerja dengan OPD mitra, tidak ada masalah yang signifikan dan rata-rata berjalan dengan baik. Bahkan, dari Bagian Bidang Organisasi memberikan informasi terkait OPD yang mendapat apresiasi terkait kepuasan dari masyarakat.

“Kita ingin yang juara itu, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, BKD dan Dinkes.Ternyata, yang juara justru Satpol PPK,” ujarnya.

Untuk Satpol PPK, sambungnya, ada amanat sudah ada tindakan 15 menit sejak kejadian. Mereka membikin pos di tiga kecamatan, yaitu Watulimo, Gandusari dan Panggul. Hanya saja, kekurangan alat pelindung diri. “Tadi kita menyuruh mereka untuk merencanakan dahulu dan nantinya akan dirapatkan dengan TAPD,” papar Alwi. (mil/sit)

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Ketua DPRD Kota Bengkulu, selaku Ketua Banggar berharap bahwa apa yang menjadi catatan atau evaluasi gubernur, dapat menjadi pedoman bersama. Utamanya, dalam pelaksanaan program pemerintah Kota Bengkulu, yang sudah dijalankan.

“Kita ingin, rapat ini bisa menghasilkan keputusan bersama. Sehingga, catatan yang disampaikan dan dibahas bersama, bisa kita pedomani bersama untuk dijalankan,” terang Politisi PAN. (bkl/sit/adv)

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan rasa terima kasih atas kerja keras, kerja cepat, kerja cerdas dan kerja ikhlas yang sudah ditunjukkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Baik dari eksekutif maupun legislatif. Sehingga APBD Perubahan TA 2022 telah disepakati dan diputuskan bersama.

“Karena memang aturannya maksimal tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran, maka alhamdulillah ini sekarang sudah selesai. Jadi, nanti insyaallah Oktober, saya minta kepada OPD terkait, untuk segera memerintahkan kepada bagian hukum untuk melakukan harmonisasi. Sehingga 1 Oktober, sudah diundangkannya,” kata Wali Kota Sutiaji, seusai rapat paripurna.

Selanjutnya, tambah Sutiaji, setelah dilakukan pengesahan keputusan tersebut, menurutnya akan berlanjut pada proses harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. “Masih ada proses lagi untuk harmonisasi kepada provinsi. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan itu semuanya sudah di acc,” lanjutnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Tentunya, ujar Sutiaji, dalam pengesahan keputusan tersebut juga telah diberikan catatan dan saran dari enam fraksi DPRD Kota Malang. Hal tersebut, diterima dan menurutnya juga akan dilakukan oleh pihak eksekutif.

“Selanjutnya, tentu apa yang menjadi catatan, saran dari DPRD sebagaimana di poin terakhir, menjadi satu keputusan bersama-sama itu dilakukan oleh ekskutif,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengatakan bahwa momentum APBD Perubahan TA 2022 ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Pemkot Malang untuk menjalankan program padat karya. Karena untuk program-program besar serta pengerjaan tender tidak dilakukan.

“Semua akan padat karya. Artinya, akan dilakukan dengan secepatnya, penunjukan langsung oleh dinas terkait agar segera terealisasi di masyarakat,” kata Made.

Selain itu, pihaknya menjelaskan bahwa terdapat dua hal yang masih menjadi sorotan dari enam fraksi DPRD Kota Malang. Yakni terkait pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera diisi oleh pejabat definitif serta pemanfaatan air Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang.

“Ada dua hal yang menjadi sorotan yang sama enam fraksi, yaitu segera lantik dinas definitif, dan pengguna pdam, semua mengkritisi pdam terkait dengan segera laksanakan pemanfaatan air permukaan. Ini selalu menjadi pendapat akhir fraksi,” imbuh Made. (rsy/sit)

Sebelumnya, penandatanganan persetujuan bersama juga dilakukan Bupati Situbondo bersama DPRD Kabupaten Situbondo. Penandatanganan tersebut, menyepakati Raperda Pembentukan Dana Cadangan untuk Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024.

“Terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada DPRD yang terhormat, yang telah melakukan pembahasan bersama-sama dengan jajaran eksekutif dengan penuh kesungguhan dan keseriusan. Sehingga, diperoleh suatu kesepakatan dan persetujuan untuk menetapkan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Hal ini, merupakan kebutuhan riil guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo, yang kita cintai ini,” ungkap Bung Karna-sapaan akrab Bupati Situbondo, dalam sambutannya di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo.

Bung Karna juga mengatakan, terjadinya perubahan APBD dimaksud, tidak dapat terlepas dari masih adanya aspirasi-aspirasi masyarakat yang belum dapat tertampung dalam APBD induk Tahun Anggaran 2022. Sedangkan, saat ini kita juga dituntut untuk melakukan antisipasi dampak dari adanya kenaikan inflasi. Sehingga, perlu dilakukan penyempurnaan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ini.

“Berdasarkan persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD terhadap Raperda ini, maka untuk selanjutnya tinggal satu tahapan lagi yang harus dilalui. Yakni, evaluasi Gubernur Jawa Timur,” jelasnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ini, Bung Karna mengaku, seringkali terjadi perbedaan pendapat antara eksekutif dengan legislatif dalam menyikapi beberapa program, baik kegiatan dan sub kegiatan yang telah disampaikan. Akan tetapi, dinamika yang terjadi selama proses tersebut justru menunjukkan sikap, kedewasaan dan komitmen kita bersama dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Situbondo.

“Cita-cita pembangunan yang berkesinambungan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat tentunya tidak berhenti sampai disini. Melalui semangat bersama, kita selalu berupaya untuk berbuat lebih baik pada tahun berikutnya,” ujarnya.

Menurut Bung Karna, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang akuntabel, transparan serta dapat dipertanggungjawab kan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam pengelolaan APBD.

“Pada kesempatan ini, kami selalu mengingatkan kepada segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Situbondo, untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya terutama dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena, pengabdian yang kita lakukan ini merupakan kewajiban selaku aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat,” paparnya.

Turut hadir dalam rapat paripurna itu, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah dan Direktur BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Forkopimda. (her/sit/adv)

Dikatakan Ketua DPRD Kota Malang, Made, bahwa koordinasi tersebut dilakukan sebelum Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang membahas lebih lanjut PAK di APBD 2022 nantinya. “Kita harmonisasikan dahulu, terkait proses program kegiatan yang benar-benar menjadi titik tekan PAK. Jadi lebih banyak membahas intruksi presiden untuk menangani masalah inflasi,” ucap Made, seusai melakukan pertemuan.

Sehingga, tambahnya, pergeseran PAK dan APBD tersebut saat ini menurutnya harus dilakukan. Hasilnya, Wali Kota, menyepakati apa yang menjadi tujuan DPRD dan DPRD pun juga sebaliknya, menyepakati apa yang menjadi tujuan Wali Kota.

“Happy ending ya, pak Wali menyepakati apa yang menjadi tujuan kami dan sebaliknya,” katanya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Lebih lanjut dikatakannya, terkait dengan penataaan pedestrian dan perbaikan jalan, itu nantinya tidak diprioritaskan dalam PAK. Karena, program tersebut membutuhkan dana dan waktu yang lebih besar. Selain itu juga, untuk menghindari terjadinya sisa lebih pengeluaran anggaran (Silpa).

“Karena, waktunya untuk membangun itu jelas nggak nutut. Jadi, lebih banyak pada proyek padat karya, itu bagian dari mengatasi kebijakan harga BBM ini. Kita ingin arahkan ke proyek padat karya,” lanjutnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menginginkan adanya penganggaran dana dalam pengendalian inflasi, seperti untuk operasi pasar. Untuk anggaran yang diusulkan olehnya yakni Rp 25 miliar, namun Wali Kora hanya ada anggaran Rp 15 miliar sampai Rp 20 miliar.

“Untuk melakukan operasi pasar, Belanja Tak Terduga minimal Rp 15 miliar,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, melimpahkan sepenuhnya terkait keputusan perubahan APBD 2022 tersebut kepada DPRD Kota Malang. Pihaknya, hanya mempertimbangkan saja. (rsy/sit)

“Malam ini kita telah menyepakati Raperda anggaran perubahan menjadi Perda. Fokusnya, ke desa wisata kolaboratif, kemudian infrastruktur dasar digital. Jadi, nanti kita juga akan ada banyak biaya untuk pemeliharaan jalan,” ucap Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, saat dikonfirmasi seusai rapat.

Pembangunan desa wisata, tambahnya, memang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Daerah untuk memulihkan ekonomi masyarakat khususnya di Trenggalek. Bahkan sejak tahun 2021 lalu, Pemkab sudah merintis dan membina sedikitnya 35 desa wisata.

“Harapannya nanti, infrastruktur semuanya bisa lebih baik, melengkapi dengan apa yang sudah dikerjakan di induk. Termasuk juga saya minta dokumen-dokumen perencanaan yang akan dibangun di tahun 2023 disiapkan mulai sekarang, sehingga nanti lelang bisa lebih awal,” imbuhnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Dengan begitu, harapannya APBD di tahun 2023 besok, bisa terserap lebih maksimal karena perencanaannya sudah dimulai di APBD perubahan ini. “Saya juga berharap apa yang sudah disepakati bersama itu, bisa segera ditindaklanjuti, sehingga manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” terang Mas Ipin-sapaan akrabnya.

Bupati Trenggalek juga mengapresiasi, semangat anggota DPRD Trenggalek yang mendukung pembahasan APBD perubahan tahun anggaran 2022 lebih cepat.

Sebelumnya, di hari yang sama Badan Anggaran (Banggar) DPRD juga menggelar rapat pembahasan Raperda APBD perubahan. Bahkan DPRD juga rela menggelar sidang paripurna di malam harinya setelah pembahasan itu rampung diselesaikan di tingkat Banggar DPRD. (mil/sit)

Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, mengatakan bahwa dalam rapat kerja kali ini, dewan melibatkan sejumlah OPD mitra kerjan. Diantaranya, seperti Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang), Asisten 1 dan juga Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek hingga camat.

“Camat yang dihadirkan dari Dapil 3 dan 4. Kami ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan APBD tahun 2022 di kecamatan masing-masing,” kata Alwi, Rabu (23/02/2022) pagi.

Dijelaskan Alwi, serapan anggaran di masing-masing kecamatan, dinilai masih kurang adanya dukungan anggaran. Karenanya, dipandang perlu untuk dilakukan pemanggilan.

“Ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan, tapi dukungan anggarannya masih kurang lancar. Sehingga, pihak kecamatan perlu mencari talangan untuk menyelesaikan kegiatan itu,” imbuh Alwi.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Dicontohkannya, seperti kegiatan Musrenbang kecamatan yang sudah dilaksanakan. Namun, anggarannya belum lancar. “Seperti Musrenbang di tingkat kecamatan, ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan ternyata, dukungan anggarannya belum lancar,” katanya.

Dengan adanya kejadian semacam ini, Komisi I mencoba memberikan masukan agar hal-hal itu bisa diperbaiki untuk kedepannya. Juga, demi kelancaran pencairan anggaran.

Terkait adanya kendala dalam pencairan anggaran, Politisi PKS ini belum bisa menjelaskan secara rinci. Mengingat dalam rapat kali ini, Bakeuda belum bisa hadir.

“Kebetulan tadi Bakeuda tidak hadir. Sehingga, kita tidak bisa memberikan penajaman terkait kendala pencairan anggarannya kenapa. Dan agenda yang sudah terjadwalkan sudah atau belum tersedia anggarannya,” terang Alwi.

Masih menurut Ketua Komisi I, dalam persiapan pelaksanaan APBD tahun 2022 ini, Komisi I menilai perjalanannya cukup lancar. Mengingat, ketersediaan anggaran yang tidak terlalu banyak.

“Persiapan pelaksanaan APBD saya rasa lancar. Karena, kendala ketersediaan anggaran kita yang tidak terlalu banyak, sehingga alokasi anggaran per kecamatan juga tidak terlalu banyak,” paparnya. (mil/sit)

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, mengatakan bahwa setidaknya ada 11 catatan yang diberikan dewan terhadap KUA-PPAS APBD 2022.

Baca Juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Jadi tujuan dari penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran ini adalah untuk memberikan bahan pertimbangan bagi DPRD Kota Malang. Hal itu guna pembahasan lebih lanjut atas Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan oleh Pemkot Malang,” ujar Made.

Meskipun banyak catatan yang diberikan oleh dewan, politisi PDI-Perjuangan itu mengaku bahwa intinya mereka sepakat untuk melanjutkan pembahasan ke RAPBD 2022.

“Tapi pastinya dengan 11 catatan. Antara lain tadi yang disampaikan perihal asumsi turunnya proyeksi pendapatan transfer sebesar Rp 194 milyar pada tahun 2022. Sehingga Badan Anggaran mendorong Pemkot Malang untuk dapat memaksimalkan upaya pencapaian target dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kinerja aparatur daerah serta merumuskan upaya-upaya pencapaian target secara rasional berdasarkan analisa potensi pendapatan dan kebijakan yang kreatif dan inovatif,” urainya.

Selain itu, Made juga menitik beratkan pada defisit anggaran sebesar Rp 104 milyar di KUA-PPAS APBD murni 2022.

“Nah dari defisit itu ternyata ada anggaran yang disisir menurut kami belum waktunya atau belum tepat untuk dianggarkan. Sehingga kalau kita potong dari anggaran yang diusulkan, itu hanya defisit sekitar Rp 30 milyar. Dari situ kami menyakini akan mampu ditutup dari PAD kita,” katanya.

Catatan lain dari legislatif berkaitan dengan upaya meningkatkan pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat khususnya Dana Bagi Hasil Pajak, tingginya belanja operasi yang diproyeksikan dalam rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2022. Lalu, upaya percepatan Integrasi Teknologi Informasi, penganggaran pembangunan Pasar Besar pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022.

Kemudian perihal pemenuhan kebutuhan pengadaan lahan makam, upaya meningkatkan daya tampung lulusan siswa Sekolah Dasar (SD) di Kota Malang, dan berkaitan pengelolaan sampah di TPA Supit Urang.

“Ada catatan kami juga tentang kelengkapan sarana dan prasarana berupa MCK dan saluran air di setiap TPS. Terakhir, catatan tentang kelengkapan fasilitas pelayanan dan sarana RSUD Kota Malang,” tutup Made. (mus/ed2)