3.200 Driver Ojol di Kota Malang Dapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dari Pemkot

Memontum Kota Malang – Di tengah isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berpotensi menambah beban operasional pengemudi Ojek Online (Ojol), Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan sosial bagi para pekerja sektor informal. Salah satunya, yaitu melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa hingga saat ini sedikitnya ada 3.200 pengemudi online di Kota Malang, telah mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang difasilitasi oleh Pemkot Malang. “Kalau kita kemarin sudah memberikan terkait dengan mereka masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Kalau dari Gojek ada 1.500. Kalau total dari seluruh driver online di Kota Malang ada 3.200 yang kita berikan agar mereka mendapatkan jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Wali Kota Wahyu, Sabtu (13/06/2026) tadi.

Program tersebut, ujar wali kota, bukan kebijakan baru. Itu karena, perlindungan bagi para pengemudi online telah berjalan selama dua tahun terakhir dan kini memasuki tahun kedua pelaksanaan.

“Sudah dua tahun. Mulai tahun kemarin dan sekarang ini tahun kedua,” katanya.

Baca juga :

Meski hingga kini belum ada keluhan yang disampaikan langsung oleh komunitas pengemudi online terkait dampak kenaikan BBM, Wali Kota Wahyu mengakui pemerintah masih membuka kemungkinan memberikan bentuk bantuan atau subsidi apabila diperlukan. “Sampai saat ini belum ada yang menyampaikan keluhan secara langsung. Tetapi ada kemungkinan subsidi untuk ojek online ini,” tuturnya.

Selain perlindungan sosial, Wali Kota Wahyu juga mengingatkan para pengemudi online, untuk selalu mengutamakan keselamatan saat bekerja. Dirinya menilai, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas menjadi hal penting mengingat para pengemudi online merupakan tulang punggung keluarga yang setiap hari berada di jalan.

“Kami berharap kepada driver online agar dalam melaksanakan tugasnya tetap mematuhi aturan-aturan lalu lintas. Karena masih ada laporan masyarakat terkait pelanggaran yang terjadi. Ini untuk menjaga keselamatan mereka sendiri, karena mereka juga tulang punggung keluarga,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)