Memontum Trenggalek – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar rapat paripurna dengan agenda ‘Penyampaian jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan APBD tahun 2022’. Dalam menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD itu, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, nampak optimis dengan APBD tahun 2022.

Karena, selain ada peningkatan belanja modal dibanding tahun sebelumnya, pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadikan proporsi belanja ini bisa lebih optimal. “Gambarannya, secara umum kita melihat APBD 2022 ini lebih optimis. Belanja modal kita dari tahun yang lalu lebih tinggi, karena disebabkan oleh pinjaman daerah,” ungkap Bupati saat dikonfirmasi usai rapat, Senin (08/11/2021) malam.

Dirinya menyampaikan, sistem kesehatan pun pasti akan lebih kuat dengan adanya penambahan fasilitas kesehatan di RSUD dr. Soedomo. Karena yang diketahui, pinjaman daerah sebesar Rp 250 miliar itu, akan difokuskan untuk pengembangan RSUD senilai Rp 150 miliar.

Bupati juga menambahkan, jika saat ini tengah berproses pembangunan gedung isolasi Covid 19 berkapasitas 100 ruangan dan gedung Instalasi Gawat Darurat yang dilengkapi ruang operasi bertekanan negatif.

“Terus juga dengan fasilitas jaringan jalan dan jembatan yang belum terbiayai karena adanya refocusing, dengan pinjaman daerah ini juga terjadi percepatan pembangunan,” imbuhnya.

Suami Novita Hardiny ini optimis, jika di tahun 2022 akan ada pembangunan yang lebih baik. “Jadi saya rasa tahun 2022 ini kita melihat proporsi pembangunan yang lebih optimis. Kemudian dari belanja-belanja tadi, sudah saya sampaikan bahwasanya belanja makan minum dan sebagainya, kita melakukan penghematan yang cukup besar, di atas 20 persen. Ini bentuk empati kami yang ada di Kabupaten untuk melakukan belanja yang serapannya langsung dirasakan oleh masyarakat,” tambah Mas Ipin-sapaannya.

APBD Trenggalek tahun 2022, lanjutnya, diproyeksikan sebesar Rp 2,054 triliun yang akan dialokasikan kepada 4 kelompok belanja (operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer). Sedangkan belanja daerah terdapat peningkatan sebesar 1,05 persen dari perubahan Perubahan APBD tahun 2021.

“Artinya Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan banyak melakukan proyek infrastruktur di tahun 2022 nanti,” papar Bupati Arifin.

Perlu diketahui, di tahun 2022 nanti, nilai belanja modal sebesar Rp 433.531.623.793,00 atau naik sebesar Rp 138.322.825.167,00. Kenaikan ini ditunjang dari pendapatan yang bersumber dari DAK fisik yang naik Rp 40 miliar dari pada tahun lalu dan pengalokasian pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). (mil/sit)

Memontum Trenggalek – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Trenggalek, menggelar rapat paripurna bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas terkait Rancangan Peraturan  Daerah (Raperda) APBD Perubahan tahun 2021. 

Dikonfirmasi usai rapat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Agus Cahyono, mengatakan bahwa rapat kali merupakan finalisasi dari rapat-rapat Banggar terkait APBD Perubahan tahun 2021. “Rapat kali ini merupakan rapat finalisasi atas APBD Perubahan tahun 2021. Kita juga meminta presentasi dari TAPD terkait rekomendasi Banggar yang bersumber dari laporan masing-masing komisi yang ada di DPRD Kabupaten Trenggalek,” ucapnya, Kamis (30/09/2021).

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Pada dasarnya, terang Agus, Banggar DPRD menerima apa yang sudah disinkronisasi oleh TAPD dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Meskipun, masih ada beberapa catatan.

“Yang menjadi catatan Banggar nanti akan diselesaikan oleh TAPD. Namun secara prinsip pembahasan Raperda APBD Perubahan tahun 2021 sudah selesai dan rencananya akan di paripurnakan tanggal 30 September nanti,” imbuhnya.

Disinggung soal catatan dari Banggar, Agus menjelaskan, salah satunya yang disoroti oleh Komisi IV yaitu tentang belanja operasional. Antara lain, belanja pegawai serta barang dan jasa.

“Logikanya, jumlah dan golongan pangkatnya sudah jelas dan standar gajinya sudah jelas. Tapi mengapa masih saja ada sisa. Berarti cara perhitungannya kurang tepat,” terang Politisi Partai PKS ini.

Hal inilah, yang menjadi masukan Banggar DPRD kepada TAPD. Dan TAPD juga menyatakan siap untuk membenahinya. 

Perlu diketahui, Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Trenggalek sebenarnya sudah menyepakati APBD Perubahan tahun 2021 rencananya akan ditetapkan pada tanggal 29 September. Namun, penetapannya di tunda pada tanggal 30 September malam, karena Perda Penyertaan Modal PT Jwalita Energi Trenggalek (JET) masih difasilitasi Gubernur Jawa Timur. (mil/sit)