Peringatan Hari Bela Negara tahun ini, merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen bersama dalam menjaga dan memperkuat persatuan Bangsa Indonesia.

Dalam Amanat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, menyampaikan bahwa perkembangan lingkungan strategis dan geopolitik terkini menunjukkan dinamika yang semakin kompleks dan berpotensi membawa dampak signifikan terhadap keamanan global. “Oleh karenanya, diperlukan antisipasi, penyelarasan, updating kebijakan pertahanan dan pelaksanaan strategi pertahanan negara yang tepat. Hal tersebut, untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam rangka penerapan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta,” katanya.

Baca juga :

Asisten Paiman juga mengatakan, bahwa momentum Peringatan Bela Negara ke-75 untuk menggelorakan bela negara untuk Indonesia maju. “Hal ini dikarenakan, tugas bela negara bukan hanya milik Kementrian Pertahanan, TNI dan Polri semata. Namun, merupakan tugas dan kewajiban kita semua sebagai seluruh komponen bangsa,” tegasnya.

Selain itu, dirinya berharap dengan semangat bela negara, mampu menghadapi berbagai macam rintangan dan menggapai cita-cita bangsa. Mempersembahkan dedikasi terbaik bagi bangsa sesuai dengan peran dan profesi masing-masing.

“Pertahanan negara adalah suatu tujuan nasional bangsa kita. Dan tujuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, seluruh keselamatan bangsa, seluruh kekayaan bangsa dan seluruh masa depan bangsa. Itu hanya bisa dijamin oleh pertahanan yang kuat,” imbuhnya. (kom/adi/gie)

Adapun sembilan posisi yang kini diisi Plt tersebut, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Direktur RSUD Kanjuruhan, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sementara dari sembilan posisi itu, tujuh urutan pertama sudah dilakukan tahapan Selter dan memunculkan tiga nama calon untuk dipilih satu nama.

Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, saat dikonfirmasi mengenai banyaknya dinas atau badan yang dijabat Plt, mengatakan bahwa hal itu memang menjadi persoalan tersendiri Pemkab Malang. Hanya saja, dari beberapa posisi itu, sebelumnya sudah dilakukan Selter.

“Itu persoalan tersendiri di Pemkab Malang. Namun, tujuh dinas atau badan, itu sudah kita lakukan Selter,” kata Plh Sekda Nurman, Selasa (19/11/2024) tadi.

Baca juga :

Hanya saja, tambahnya, untuk rekomendasi dari Kemendagri memang masih belum turun. Sehingga, tidak bisa dilakukan pelantikan. Apalagi, sekarang posisi bupati juga diisi oleh Pjs. Otomatis, harus menunggu bupati definitif atau selesai cuti kampanye.

“Cuman kendalanya memang belum ada rekomendasi. Jika rekomendasi itu turun, maka semua akan dilantik. Hanya saja, sampai kemudian bupati mengambil cuti, rekomendasi itu masih belum turun,” ujarnya.

Disinggung mengenai lama pengajuan rekomendasi ke Kemendagri oleh Pemkab Malang, Nurman mengatakan, bahwa jika dihitung hingga November ini, maka prosesnya sudah sekitar tiga bulan. Karenanya, untuk sementara Pemkab masih menunggu rekomendasi itu.

“Kalau diperkirakan, itu kami sudah menunggu sekitar tiga bulan,” ungkapnya. (sit)

Menurut Diah, anggaran tersebut akan dipergunakan untuk perbaikan injeksi semen pada beberapa kolom yang mengalami keretakan, kemudian sealent kaca yang juga diperbaiki. Itu karena lem yang ada pada kaca tersebut, menurutnya sudah agak berjarak akibat dari cuaca panas.

“Karena kita melakukan perbaikan, tidak ada yang diganti. Kemungkinan anggarannya di bawah Rp 100 juta, dengan menggunakan dana insidentil APBD 2023 di DPUPRPKP Kota Malang,” ujar Diah, saat ditemui di Balai Kota Malang, Selasa (31/10/2023) tadi.

Pihaknya juga menyampaikan, jika perbaikan jembatan kaca tersebut termasuk mendesak. Karena, jembatan itu menjadi akses penghubung jalan para wisatawan di Kampung Warna Warni Jodipan dan Kampung Tridi.

Baca Juga :

“Kalau untuk perbaikan jembatan yang retak, inikan lebih mendesak. Supaya wisatawan juga bisa datang ke situ dengan selamat, aman, dan nyaman. Untuk soal pengecatan kan masih bisa nanti,” ucapnya.

Kemudian, Diah berharap jika perbaikan tersebut nantinya tidak memakan waktu yang lama. Diperkirakan akan membutuhkan waktu kurang lebih selama satu hingga dua minggu saja.

“Jangan lama-lama, harapannya dari teman-teman pengelola Kampung Warna-warni tadi kan gitu, jangan lama-lama. Soalnya kalau lama-lama kan jembatan kaca itu tutup, kalau tutupkan gak bergerak perekonomiannya,” tuturnya.

Lebih lanjut, menurutnya jembatan kaca tersebut masih layak dan aman untuk dilewati para pejalan kaki. Terlebih, kaca yang digunakan adalah kaca tebal dan khusus, yang telah melalui perhitungan panjang dan lama.

“Kacanya itu sudah dihitung kalau tahan gempa, tahan getaran, dan sebagainya. Pokoknya secara hitungan teknis itu sudah masuk layak dan aman. Apalagi kan itu untuk pejalan kaki saja, bukan untuk kendaraan. Ketebalan kacanya kan juga itu pakai kaca khusus. Sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kan juga di kacanya tidak ada yang bermasalah,” imbuhnya. (rsy/sit)

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan jika ketiga nama tersebut telah sah untuk menjadi keputusan DPRD Kota Malang dan telah dianggap best of the best (terbaik dari yang terbaik, red).

“Dari lima nama, mundur dua. Sehingga, diputuskan secara musyawarah mufakat menambah penjaringan, dengan melibatkan Sekda Kabupaten Malang. Setelah itu, kami tanyakan mengenai kesediannya kepada Sekda Kabupaten Malang ini di depan pimpinan fraksi DPRD Kota Malang dan beliau menyanggupi. Setelah itu, ada empat nama dan kami juga telah melakukan rapat fraksi, lalu diputuskan ketiga nama tersebut,” jelas Made, seusai melakukan rapat paripurna internal secara tertutup, Senin (07/08/2023) tadi.

Kemudian, dijelaskan Made jika dalam penentuan ketiga nama tersebut tentu berdasarkan pertimbangan yang obyektif. Seperti pendidikan formal dan non formal, serta titik beratnya yakni pada riwayat jabatan dari masing-masing nama tersebut.

“Tiga nama itu tentu tidak serta merta. Dalam penentuannya sempat kita tarik ulur. Titik beratnya pada riwayat jabatan. Ini yang menjadi pilihan yang sangat obyektif,” tambahnya.

Baca juga :

Ditambahkan Made, jika riwayat jabatan dari Sekda Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, pernah menjadi Camat, Bappeda Kabupaten Malang, Dinas PU, Pelaksana Harian (Plh) Bupati Malang, kemudian menjadi Sekda Kabupaten Malang.

“Dia pernah jadi PLH Bupati Malang walaupun dua minggu, itu menjadi riwayat jabatannya. Kemudian pendidikan beliau pernah menempuh pendidikan diploma tata ruang ke Belanda,” katanya.

Sementara, Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, juga memiliki rekam jejak di DLH Kota Malang, Bappeda Kota Malang, Dinas Perizinan Kota Malang dan menjadi Sekda Kota Malang. Sedangkan, untuk kandidat Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten 2) Kota Malang, Diah Ayu Kusumadewi, pernah menjabat Kepala Dinas PUPRPKP Kota Malang, staf ahli, asisten dan beberapa kali merangkap menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas.

“Kalau Pak Eko Sri Yuliadi ini baru sekali menjadi Kepala Dinas di Kota Malang, tepatnya di Diskopindag Kota Malang,” ujarnya.

Untuk saat ini tiga calon kandidat tersebut masih dalam tahap pemberkasan, yang selanjutnya berkas akan dikirimkan ke Provinsi. Made juga menyebutkan, berkas ketiga calon akan sampai di Kemendagri pada Rabu (09/08/2023) mendatang. Sebagai informasi, berdasarkan penuturan Made, keputusan sosok Pj Wali Kota terpilih, diperkirakan dapat diumumkan secepatnya pada 20 September 2023, atau paling lambat H-1 sebelum masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang berakhir di 24 September 2023. (rsy/sit)

Ketua DPRD Jombang, mengatakan bahwa gelaran agenda paripurna menindaklanjuti Surat Kemendagri terkait surat perintah usulan Pj Bupati Jombang bersama semua Ketua Fraksi di DPRD Jombang. “Dalam pertemuan itu, atas hasil musyawarah mufakat menyepakati tiga nama yang diusulkan menjadi Pj Bupati Jombang, sesuai dengan perundangan. Yaitu, berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, nama-nama itu diantaranya, pertama yang diusulkan adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang, Agus Purnomo. Kedua, Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur, Andik Fajar Cahyono serta ketiga adalah Asisten Administrasi Umum Provinsi Jawa Timur, H Akhmad Jazuli.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Setelah paripurna, kita lakukan penetapan. Semua berkas persyaratan serta perlengkapannya secara administrasi sudah selesai, termasuk berita acaranya. Kemudian, kita kirim ke Kemendagri melalui Gubernur Jawa Timur. Artinya, kewenangan mutlak semuanya ada di Kemendagri. DPRD Kabupaten Jombang hanya menunggu, siapa nanti yang akan menjadi Pj Bupati Jombang. Harapannya, dari ketiga nama yang dikirim salah satunya menjadi Pj Bupati Jombang,” tuturnya.

Perlu diketahui, dalam surat Kemendagri kepada DPRD Jombang, bahwa pada 9 Agustus 2023, harus sudah selesai proses pengusulan nama Pj Bupati Jombang dan masuk ke Kemendagri. Artinya, kemungkinan setelah 9 Agustus 2023, akan turun surat Kemendagri terkait Pj Bupati Jombang. Dengan begitu, pada 24 September 2023 jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jombang selesai. Kemudian, akan dilakukan pelantikan Pj Bupati Jombang yang telah ditunjuk oleh Kemendagri. (azl/sit)