Hal tersebut, dijelaskan oleh Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif, mengatakan bahwa hal tersebut Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan Nomor 72 Tahun 2022, mengenai Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi Covid-19 tanggal 8 Juli 2022.

“KAI mendukung seluruh kebijakan pemerintah untuk perjalanan kereta api di masa pandemi Covid-19. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan kembali penyebaran Covid-19 di masyarakat,” kata Luqman Arif, Senin (11/07/2022) tadi.

Dijelaskannya, bahwa persyaratan tersebut akan dimulai pekan depan, Minggu (17/07/2022). KAI sendiri saat ini sudah menyediakan fasilitas vaksinasi di berbagai lokasi stasiun dan klinik kesehatan KAI. Jumlahnya juga akan terus ditambah.

“Pelanggan yang tidak melengkapi persyaratan akan ditolak untuk berangkat dan dipersilakan untuk membatalkan tiketnya,” tegasnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Selain itu, pihaknya juga menghimbau agar pelanggan tetap menggunakan masker selama dalam perjalanan kereta api dan saat berada di stasiun. Untuk masker yang digunakan yakni harus masker kain tiga lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu.

“Pelanggan harus mengganti masker secara berkala setiap 4 jam dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan,” tambahnya.

Dikatakannya, untuk membantu calon pelanggan yang akan melengkapi persyaratan, KAI juga menyediakan layanan Rapid Test Antigen seharga Rp 35 ribu di tiga stasiun wilayah Daop 8 Surabaya, yakni Stasiun Surabaya Pasarturi, Stasiun Surabaya Gubeng, Stasiun Malang, dan akan berkordinasi lebih lanjut untuk penambahan antigen di beberapa lokasi lainnya.

“KAI akan memastikan seluruh pelanggan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Tujuannya untuk tetap menjadikan perjalanan kereta api yang aman, nyaman, dan sehat sampai di stasiun tujuan,” imbuhnya. (rsy/sit)

“Prosentase alokasi kesehatan sebesar 25 persen alokasi kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen dan untuk penegakan hukum sebesar 25 persen,” terang Murdianto, Kabag Perekonomian Pemerintah Kabupaten Lumajang pada memontum.com Senin (30/08) tadi.

Baca Juga:

• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Buka Puasa Bersama, Pemkab Lumajang Dorong Kolaborasi Pengusaha Stockpile dan Penambang Manual
• Stabilkan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok, Pemkab Lumajang Gelar Pasar Ramadan

Menurutnya, prosentase alokasi sudah diatur, bagi penerima kesejahteraan masyarakat lebih menyasar pada pekerja sebagai buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok.

“Aturan sebelumnya berbeda, kalau dulu diberikan hak penuh pada pemerintah daerah untuk mengatur penggunaannya termasuk dinas pengampunya siapa yang diberi kewenangan dan itu yang intinya untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut,” ungkapnya.

Dijelaskan, untuk Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 mendapatkan alokasi anggaran DBHCHT sebesar Rp 23 Milyar lebih. Dari besaran anggaran tersebut, dibagi sesuai prosentase.

“Kalau OPD yang menerima itu, Satpol-PP, sedangkan untuk sosialisasi Dinas Kominfo, sementara Bag Hukum, untuk BLT buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok dan subsidi harga itu. Pada Dinas Perekonomian. Kemudian, untuk kwalitas tembakau ada pada Dinas Pertanian. Untuk Disperindag pada pembinaan buruh pabrik rokoknya. Ya Ada enam OPD,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kata dia, dari hasil verivikasi dengan Gubernur. Apabila daerah tidak sesuai dengan amanat PMK 206 maka daerah tersebut harus mengembalikan.

“Sehingga dianggap bukan dana dari DBHCHT, begitu. Artinya kalau penggunaan anggaran tidak sesuai dengan PMK 206 ya daerah harus mengembalikan,” ungkapya. (adi/ed2)