“Saya sudah meminta Dinas Koperasi, untuk mengecek seluruh keberadaan koperasi di Kota Batu,” terang Aries, Senin (30/01/2023) tadi.

Menurutnya, status koperasi yang tidak berizin hingga beralih fungsi, telah meresahkan masyarakat dan harus segera ditindak. Bila perlu, harus dilakukan penutupan.

“Kalau koperasi yang baik, memang harus didampingi dan dikembangkan. Karena, koperasi menjadi tulang punggung perekonomian rakyat,” ucapnya.

Baca juga :

• 3.200 Driver Ojol di Kota Malang Dapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dari Pemkot
• Pemkot Malang Siapkan Lahan 5,4 Hektare di Arjowinangun untuk Sekolah Rakyat Permanen
• SRMP 16 Kota Malang Belum Buka Siswa Baru, Fokus Lanjutkan Pembelajaran 92 Siswa
• Jaga Kelancaran Distribusi BBM, Pemkab Lumajang Siapkan Langkah Antisipatif
• Tinjau SRMP 16 Kota Malang, Kepala KSP Dudung Dorong Pembangunan Gedung Permanen SR

Lebih lanjut Aries menambahkan, Pemkot Batu telah memiliki online data system (ods) yang terintegrasi untuk melihat sebaran koperasi yang telah mengantongi izin dan tidak. Sehingga, oengecekkan dapat dilakukan secara sistematis.

“Kami juga akan terus mendorong agar satgas koperasi rajin terjun ke lapangan, untuk mengontrol berbagai kegiatan simpan pinjam. Termasuk, melakukan kerja sama Satpol PP dan aparat kepolisian, untuk menertibkan jika terjadi pelanggaran,” tegasnya.

Seperti diketahui, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu sebelumnya telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) dan menemukan tiga koperasi cabang Jatim, tanpa mengantongi izin untuk beroperasi di Kota Batu. Dari hasil monev tersebut, Aries meminta dinas terkait segera melakukan pemanggilan kepada ketiga koperasi yang dimaksud untuk dilakukan pembinaan. (put/sit)