“Saya sudah meminta Dinas Koperasi, untuk mengecek seluruh keberadaan koperasi di Kota Batu,” terang Aries, Senin (30/01/2023) tadi.

Menurutnya, status koperasi yang tidak berizin hingga beralih fungsi, telah meresahkan masyarakat dan harus segera ditindak. Bila perlu, harus dilakukan penutupan.

“Kalau koperasi yang baik, memang harus didampingi dan dikembangkan. Karena, koperasi menjadi tulang punggung perekonomian rakyat,” ucapnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Lebih lanjut Aries menambahkan, Pemkot Batu telah memiliki online data system (ods) yang terintegrasi untuk melihat sebaran koperasi yang telah mengantongi izin dan tidak. Sehingga, oengecekkan dapat dilakukan secara sistematis.

“Kami juga akan terus mendorong agar satgas koperasi rajin terjun ke lapangan, untuk mengontrol berbagai kegiatan simpan pinjam. Termasuk, melakukan kerja sama Satpol PP dan aparat kepolisian, untuk menertibkan jika terjadi pelanggaran,” tegasnya.

Seperti diketahui, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu sebelumnya telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) dan menemukan tiga koperasi cabang Jatim, tanpa mengantongi izin untuk beroperasi di Kota Batu. Dari hasil monev tersebut, Aries meminta dinas terkait segera melakukan pemanggilan kepada ketiga koperasi yang dimaksud untuk dilakukan pembinaan. (put/sit)