Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Subadianto, mengungkapkan bahwa rapat Banmus hari ini agendanya mengevaluasi progres kerja Pansus I, II dan III. Berdasarkan laporan pendamping, progres penyelesaian Ranperda di setiap Pansus masih perlu dipacu agar target rampung segera tercapai.

“Kami menuntut supaya di Juni dan Juli ini semua bisa selesai. Jika nanti Pansus III ternyata belum rampung, kami tetap berikan slot waktu tambahan di pada Agustus,” ucapnya, saat dikonfirmasi usai rapat, Jumat (29/05/2026) tadi.

Selain menuntaskan pembahasan Ranperda, Subadianto menegaskan bahwa agenda kedewanan akan sangat padat dalam 2 bulan ke depan. Pihaknya akan segera memulai pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Baca juga :

“Untuk yang kedua terkait dengan LPJ. Kita sampaikan dengan pembahasan LPJ tahun 2025 setelah itu di akhir Juni sampai Juli itu terkait dengan pembahasan KUA PPAS tahun 2027. Itu agenda yang kita bahas hari ini,” jelas Politisi PKS itu.

Selanjutnya, DPRD Trenggalek akan beralih pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2027. Pembahasan ini dijadwalkan berlangsung intensif mulai akhir Juni hingga Juli mendatang.

Meski fokus pada agenda legislasi dan penganggaran di kantor, Subadianto memastikan kegiatan kunjungan kerja (Kunker) tetap berjalan meski porsinya tidak maksimal. Menurutnya, Kunker tetap krusial sebagai sarana studi banding dan mencari referensi tambahan.

“Agenda Kunker tetap ada meski tidak maksimal. Kami tetap memerlukan referensi luar daerah agar pembahasan LPJ maupun KUA-PPAS 2027 bisa lebih komprehensif dan akurat,” tambahnya. (mil/gie)

“Agenda kerja yang kita bahas bersama unsur pimpinan dalam rapat Banmus hari ini menyatakan jika hari aktif di Bulan Maret 2026 ada 2 pekan saja, sebelum libur panjang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 H. Meski libur, di tanggal-tanggal itu kita tetap menjalankan Work From Home (WFH),” ujar Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Subadianto saat dikonfirmasi usai rapat, Senin (02/03/2026) tadi.

Politisi PKS itu menambahkan, WFH diterapkan agar agenda kerja yang tersusun bisa terselesaikan tepat waktu dan tidak menjadi PR dikemudian hari. Dalam waktu dekat, pihaknya menargetkan akan menyelesaikan Raperda Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Hari ini juga akan dilaksanakan Rapat Paripurna terkait Raperda Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, tindak lanjut dari Paripurna sebelumnya. Rencananya, bulan ini kita akan fokus menyelesaikan pembahasan Raperda itu,” imbuhnya.

Baca juga :

Raperda tersebut dinilai penting karena menyangkut perlindungan sosial masyarakat serta kepastian hak-hak para pekerja di daerah. DPRD ingin memastikan regulasi yang dihasilkan benar-benar bermanfaat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Masih kata Subadianto, DPRD juga telah menjadwalkan Rapat Paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah pada 30 Maret 2026. Agenda ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran.

“Selanjutnya, kita akan menggelar Rapat Paripurna LKPJ. DPRD akan membentuk panitia khusus untuk melakukan pembahasan secara lebih mendalam selama kurang lebih 1 bulan. Yang jelas, 2 agenda penting itu bisa kita selesaikan pada Maret ini,” jelas Subadianto.

Selain agenda legislasi dan pengawasan, Banmus juga membuka peluang kunjungan kerja di dalam daerah guna menambah referensi dan memperkaya materi pembahasan DPRD. “Kegiatan Kunker dalam daerah atau Sidak akan tetap dilakukan guna mendapatkan referensi. Karena itu menyangkut data yang ada di lapangan untuk menjadi bahan dalam pembahasan Pansus,” tambahnya. (mil/gie)

Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Subadianto, mengatakan dalam dua bulan terakhir tahun ini, seluruh unsur pimpinan dan anggota dewan akan fokus pada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, kunjungan kerja, rapat komisi, hingga pembentukan enam rancangan peraturan daerah (Raperda). “Sudah dijadwalkan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026 ke masing-masing komisi yang membidangi. Setelah itu, dibahas di Badan Anggaran (Banggar), dan persetujuan APBD TA 2026 akan dilakukan pada akhir November,” ungkap Subadianto, Kamis (23/10/2025) tadi.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, pembahasan APBD membutuhkan waktu cukup panjang, karena harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah serta sinkronisasi program lintas sektor. Selain pembahasan anggaran, enam Ranperda juga masuk dalam agenda panas DPRD Trenggalek. Dari jumlah itu, lima Raperda merupakan inisiatif DPRD dan satu berasal dari usulan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

“Lima usulan dari DPRD berasal dari masing-masing komisi, sementara satu Raperda dari Pemkab berkaitan dengan ketentuan kerja,” imbuhnya.

Baca juga :

Subadianto juga menambahkan, untuk memastikan seluruh target dapat tercapai tepat waktu, rapat komisi dan panitia khusus (Pansus) akan digelar secara maraton sepanjang Oktober dan November. “Jadwalnya sangat padat, mulai bulan ini hingga bulan depan. Termasuk rapat paripurna yang akan digelar di penghujung November,” kata Subadianto.

Di tengah padatnya agenda, DPRD Trenggalek menegaskan fokus utama pembahasan kali ini adalah efisiensi anggaran dan realisasi program yang berdampak langsung pada masyarakat. DPRD juga memandang APBD 2026, sebagai momentum penting untuk menata ulang arah pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal.

Subadianto menekankan, DPRD ingin memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. “APBD bukan sekadar formalitas tahunan. Kami ingin memastikan setiap program pemerintah benar-benar efektif, efisien, dan menjawab kebutuhan masyarakat Trenggalek,” tuturnya.

Menjelang akhir tahun anggaran, DPRD menghadapi tantangan besar mengingat waktu yang terbatas dan beban kerja meningkat. Meski begitu, Subadianto menilai semangat kolektif antar anggota dewan menjadi modal utama untuk menuntaskan seluruh agenda tepat waktu.

“Kami optimistis bisa menyelesaikan semua pembahasan sesuai target. Kolaborasi dengan eksekutif dan komitmen dari setiap komisi menjadi kunci keberhasilan,” papar Subadianto. (mil/sit)

Diketahui, Banmus merupakan kunci dalam mengatur kegiatan-kegiatan DPRD selama satu bulan ke depan. Rapat Banmus ini, juga merupakan bentuk dari koordinasi dan perencanaan bersama untuk menjamin kegiatan anggota DPRD berlangsung lancar dan efektif.

Dikonfirmasi seusai rapat, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Agus Cahyono, mengatakan bahwa agenda Banmus ini membahas beberapa kegiatan DPRD di bulan Maret 2024. “Rapat Banmus kita hari ini adalah membahas dan menyusun beberapa kegiatan DPRD di bulan Maret 2024. Jadi rapat ini untuk menjamin kegiatan anggota DPRD berlangsung lancar dan efektif,” ungkapnya, Senin (04/03/2024) siang.

Dirinya menyampaikan, tidak banyak kegiatan yang akan dilakukan oleh anggota DPRD di bulan Maret. Itu karena, hanya ada beberapa poin kegiatan penting yang akan dilaksanakan diantaranya Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati.

“Tidak banyak agenda. Poin pertama penyampaian LKPj, disitu sekaligus pembentukan pansus LKPj” papar Politisi PKS ini.

Baca juga :

Lebih lanjut Agus menegaskan, LKPj Bupati tahun 2024 ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban institusional, sebagai Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

“Semua kegiatan setelah penyampaian LKPj selanjutnya disusun dan dijadwalkan, demi kelancaran semua kegiatan DPRD. Nantinya, kita juga akan mengundang berbagai pihak dalam rangka pembahasan LKPj,” imbuhnya.

Selanjutnya, dalam rapat Banmus DPRD ini dibahas pula agenda agenda kegiatan anggota DPRD lainnya seperti kunjungan kerja Alat Kelengkapan DPRD (AKD). “Juga ada agenda kerja lain yakni rapat internal atau bersama mitra kerja. Juga serap aspirasi komisi ke kecamatan atau reses. Dan kunjungan kerja AKD,” kata Agus.

Pihaknya juga menegaskan, tekadnya untuk terus bergerak aktif dalam melayani masyarakat Trenggalek. Ia juga menuturkan jika rapat Banmus ini akan menjadi awal dalam menata dan mengatur kegiatan anggota DPRD Trenggalek.

“Kita (DPRD, red) akan selalu hadir dan berusaha untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang disusun oleh Banmus. Kita juga berkomitmen untuk menampung dan menyerap aspirasi masyarakat demi membawa perubahan yang positif untuk Kabupaten Trenggalek kedepannya,” paparnya. (mil/sit)

Diketahui, Banmus merupakan kunci dalam mengatur kegiatan-kegiatan DPRD selama satu bulan ke depan. Rapat Banmus ini, juga merupakan bentuk dari koordinasi dan perencanaan bersama untuk menjamin kegiatan anggota DPRD berlangsung lancar dan efektif.

Dikonfirmasi seusai rapat, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Agus Cahyono, mengatakan bahwa agenda Banmus ini membahas beberapa kegiatan DPRD di bulan Maret 2024. “Rapat Banmus kita hari ini adalah membahas dan menyusun beberapa kegiatan DPRD di bulan Maret 2024. Jadi rapat ini untuk menjamin kegiatan anggota DPRD berlangsung lancar dan efektif,” ungkapnya, Senin (04/03/2024) siang.

Dirinya menyampaikan, tidak banyak kegiatan yang akan dilakukan oleh anggota DPRD di bulan Maret. Itu karena, hanya ada beberapa poin kegiatan penting yang akan dilaksanakan diantaranya Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati.

“Tidak banyak agenda. Poin pertama penyampaian LKPj, disitu sekaligus pembentukan pansus LKPj” papar Politisi PKS ini.

Baca juga:

Lebih lanjut Agus menegaskan, LKPj Bupati tahun 2024 ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban institusional, sebagai Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

“Semua kegiatan setelah penyampaian LKPj selanjutnya disusun dan dijadwalkan, demi kelancaran semua kegiatan DPRD. Nantinya, kita juga akan mengundang berbagai pihak dalam rangka pembahasan LKPj,” imbuhnya.

Selanjutnya, dalam rapat Banmus DPRD ini dibahas pula agenda agenda kegiatan anggota DPRD lainnya seperti kunjungan kerja Alat Kelengkapan DPRD (AKD). “Juga ada agenda kerja lain yakni rapat internal atau bersama mitra kerja. Juga serap aspirasi komisi ke kecamatan atau reses. Dan kunjungan kerja AKD,” kata Agus.

Pihaknya juga menegaskan, tekadnya untuk terus bergerak aktif dalam melayani masyarakat Trenggalek. Ia juga menuturkan jika rapat Banmus ini akan menjadi awal dalam menata dan mengatur kegiatan anggota DPRD Trenggalek.

“Kita (DPRD, red) akan selalu hadir dan berusaha untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang disusun oleh Banmus. Kita juga berkomitmen untuk menampung dan menyerap aspirasi masyarakat demi membawa perubahan yang positif untuk Kabupaten Trenggalek kedepannya,” paparnya. (mil/sit)

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliono, menyampaikan bahwa rapat Banmus digelar dalam rangka penyusunan kegiatan strategis DPRD maupun Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk Maret 2024. “Dalam rapat Banmus, kita agendakan rapat paripurna penyampaian nota pengantar rancangan awal Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD tahun 2025-2045,” kata Ruliono.

Baca juga :

Rencana pembangunan jangka panjang daerah, ujarnya, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. “Selain Ranwal RPJPD, dewan juga akan melanjutkan pembahasan Raperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan membentuk panitia khusus,” tambahnya.

Ruliono menjelaskan, Raperda LP2B sejatinya telah dibahas, namun masih belum ada kesepakatan antara dewan dengan eksekutif. Khususnya, itu terkait dengan data by name by address pemilih lahan pertanian yang dilindung.

Dirinya juga menambahkan, pada Maret ini, DPRD juga menjadwalkan agenda rapat paripurna penyampaian laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuwangi tahun anggaran 2023. (kom/gie)

Dalam pembahasan tersebut, ada agenda DPRD yang dalam prediksi dijadwalkan pada September, namun dapat diselesaikan di Agustus. Selain itu juga, terkait pembahasan rancangan peraturan daerah yang harus ditindaklanjuti.

“Agenda perubahan ini untuk kegiatan pada Agustus. Karena sebelumnya, telah dibahas dalam Banmus dan maka masih perlu perubahan untuk menyesuaikan jadwal beberapa badan dan komisi,” kata pimpinan rapat sekaligus Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Agus Cahyono, saat dikonfirmasi, Selasa (15/08/2023) sore.

Sebelumnya, kata Agus, prediksi dalam pembahasan KUA PPAS memakan waktu yang panjang. Sehingga, pada Agustus tidak ada agenda jadwal kegiatan dalam membahas nota RAPBD 2023.

Baca juga :

Jadi, paparnya, pembahasan APBD perubahan dan rapat komisi hingga Banggar sudah selesai. “Namun pembahasan KUA PPAS belum ada jadwal untuk membahas RAPBD perubahan. Maka, perubahan jadwal ini akan digunakan untuk membahas beberapa kegiatan,” imbuhnya.

Maka dari itu, ujarnya, bahwa hari ini di Agustus akhir, akan ada beberapa perubahan kegiatan serta telah dirancang untuk agenda pekan pertama di September bahwa APBD perubahan sudah disahkan. Terutama, pembahasan pada kegiatan agenda peraturan daerah, dimana ada tindak lanjut hasil evaluasi dari Kemenkumham dan akan ada rapat komisi selama dua hari. Semua itu, kembali dijadwalkan dalam pembahasan ini.

“Intinya, agenda ini untuk menyesuaikan ulang beberapa jadwal yang akan dilaksanakan bersama pemerintah daerah,” papar Politisi PKS. (mil/sit)

“Untuk agenda di April, kita fokuskan pada rapat Pansus. Dimana, Pansus nantinya akan membahas terkait LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022, yang akan diparipurnakan sebelumnya,” ungkapnya, Jumat (31/03/2023) sore.

Politisi PKS ini menyampaikan, dalam pembahasan Pansus LKPJ, ini akan ada empat kali rapat. Yakni, dua hari rapat bersama bupati, tiga hari bersama narasumber dan dua hari rapat tindaklanjut bersama nara sumber. “Dan selanjutnya, rapat keempat adalah finalisasi,” tegas Agus.

Masih menurut Agus, pembahasan LKPJ Bupati ini ditargetkan selesai dalam sebulan. “Jadi, mau tidak mau pembahasannya harus selesai dalam waktu sebulan. Untuk selanjutnya, diparipurnakan setelah Hari Raya Idul Fitri,” sambungnya.

Baca juga :

• Komisi C DPRD Kota Malang Dukung Penghentian Sementara Bangunan di Atas Sungai Jalan Semeru
• Meriahkan HUT Desa Ngabab, Wabup Malang Beri Apresiasi Perjalanan Panjang Desa Harmonis dan Berbudaya
• Diduga Langgar Aturan, Satpol PP dan DPUPRPKP Cek Aktivitas Pembangunan Dekat Aliran Sungai Jalan Semeru
• Perkuat Layanan Kesehatan, Pemkab Malang Rakor Pelaksanaan Pengelolaan BLUD Puskesmas dan RSUD
• Soroti Jabatan Kosong di Pemkot Malang, DPRD Minta Roadmap Pengisian hingga Bawah

Dirinya menuturkan, kegiatan DPRD juga ada yang dilaksanakan di sore hari sekaligus ada ceremonial bersama dalam rangka MoU dengan kejaksaan.

Disinggung adanya larangan bukber dari Pemerintah, Agus menilai jika acara itu sebenarnya bukan bukber. “Kegiatan ini bukan Bukber, karena bertepatan acaranya sore, dan menjelang buka puasa,” kata Agus.

Ditambahkan Agus, di April nanti juga ada kegiatan kunjungan kerja (Kunker) keluar daerah, yakni Badan sekali, Komisi sekali dan Pansus sekali. “Tidak hanya itu, namun ada juga rapat-rapat Komisi yang tidak kita agendakan secara rinci.Tapi kita satu klausul. Intinya rapat Komisi dan kunjungan dalam daerah itu sifatnya fleksibel,” ujarnya. (mil/gie)

“Ada beberapa agenda di Maret ini yang dibahas Banmus. Diantaranya, rapat paripurna pengesahan Raperda tentang pengarusutamaan gender dan sosialisasi perundangan-undangan atau uji publik Raperda dan Propemperda. Selain itu, juga ada rapat-rapat Komisi dan Pansus di tiap minggunya,” ungkap pimpinan rapat, Agus Cahyono, saat dikonfirmasi, Rabu (01/03/2023) siang

Agenda besar ini, tambahnya, adalah beberapa agenda yang mesti kami bahas secara marathon dan untuk segera bisa diselesaikan. Hal ini, sebagai bentuk tanggung jawab DPRD dalam menjalankan amanah sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai Lembaga legislatif untuk segera diparipurnakan.

Terkait sosialisasi perundangan-undangan, urainya, merupakan program perdana DPRD yang akan dimulai Maret ini dan dilaksanakan setiap hari Rabu. “Konsep sosialisasi ini anggota DPRD melakukan pertemuan dengan masyarakat. Dalam pertemuan ini, anggota DPRD akan menyampaikan Raperda maupun Propemperda yang belum disahkan dan masih dalam pembahasan,” terangnya.

Baca juga:

• Komisi C DPRD Kota Malang Dukung Penghentian Sementara Bangunan di Atas Sungai Jalan Semeru
• Meriahkan HUT Desa Ngabab, Wabup Malang Beri Apresiasi Perjalanan Panjang Desa Harmonis dan Berbudaya
• Diduga Langgar Aturan, Satpol PP dan DPUPRPKP Cek Aktivitas Pembangunan Dekat Aliran Sungai Jalan Semeru
• Perkuat Layanan Kesehatan, Pemkab Malang Rakor Pelaksanaan Pengelolaan BLUD Puskesmas dan RSUD
• Soroti Jabatan Kosong di Pemkot Malang, DPRD Minta Roadmap Pengisian hingga Bawah

Nantinya, ungkap Agus, anggota DPRD juga akan menggali pokok-pokok pikiran masyarakat yang bisa dimasukkan dalam Propemperda. Mengingat dalam prosesnya (Propemperda, red) perlu adanya pokok-pokok pikiran sebagai bahan naskah akademik.

“Makanya, nanti masyarakat diminta untuk melengkapi poin-poin dalam naskah akademik Propemperda yang akan dibahas,” kata Agus.

Disinggung soal lokasi sosialisasi, Politisi PKS ini mengatakan akan dilakukan di luar Kantor DPRD. Salah satunya, bisa dilaksanakan di titik-titik daerah pemilihan (dapil) anggota DPRD.

Dirinya mencontohkan, seperti di Kecamatan Durenan, Pogalan dan Trenggalek. Dimana di kecamatan itu merupakan Dapil 1 yang memberangkatkan dirinya menjadi wakil rakyat.

Selain itu, Agus menerangkan terkait evaluasi APBD 2022 akan menjadi fokus pembahasan di bulan ini. “Mulai Minggu depan ini, kita akan melakukan rapat-rapat komisi, yang mana fokusnya adalah evaluasi APBD 2022, sekaligus persiapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban. Insyaallah di bulan ini juga, LKPJ itu akan disampaikan (dinotakan, red),” paparnya.

Lebih lanjut soal Sidak (inspeksi mendadak), Agus mengaku jika agenda tersebut tidak dijadwalkan dalam Banmus. Artinya, sebelum agenda kunjungan kerja, anggota DPRD harus melakukan Sidak. Dan itu yang harus dilakukan komisi-komisi DPRD. (mil/sit)