Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pamekasan, Cahya Wibawa, mengatakan bahwa bantuan dana hibah Parpol Tahun 2023 ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. “Penambahan ini diperoleh dari perhitungan yang sebelumnya persuara Rp 1.791, naik menjadi Rp 5 ribu persuara sah,” katanya, di Peringgitan Dalam, Mandhapa Agung Ronggosukowati Pamekasan, Selasa (30/05/2023) tadi.

Menurut Cahya, besaran tersebut usulan dari sepuluh Parpol dan diamini oleh Gubernur Jatim dengan Nomor 213/10956/209.2/2022. Sehingga, tertuang juga pada keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/12/432.013/2023 tentang penetapan bantuan Keuangan Parpol Tahun 2023.

Baca juga :

“Sepuluh Parpol penerima Banpol tersebut, tertinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rp 777,880 juta atau dari perolehan suara 155.576. Sedangkan terendah atau paling sedikit, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Rp 33,380 juta atau memperolehan suara 6.676,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPC PPP Pamekasan, RPA Wazirul Jihad, menyampaikan banyak terima kasih pada seluruh stakeholder yang telah menata keuangan pada Parpol. “Terima kasih, kepada seluruh pihak yang telah menata keuangan pada Parpol di Pamekasan,” paparnya.

Adapun sepuluh Parpol penerima Banpol, DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP), DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), DPC Partai Bulan Bintang (PBB), DPC Partai Demokrat, DPC Partai Golongan Karya (Golkar), DPC Partai Amanat Nasional (PAN), DPC Partai Persatuan Indonesia (Perindo), DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS), DPC Partai Nasional Demokrat (Nasdem). (azm/sit)

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Trenggalek, Widarsono, mengatakan jika permintaan tambahan Banpol dirasa sah-sah saja. “Adanya permintaan dari partai politik yang menginginkan kenaikan bantuan keuangan, dirasa sah sah saja. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), bahwa bantuan untuk partai politik untuk kabupaten dan kota, minimal Rp 1.500 per suara. Akan tetapi, di Trenggalek sejak tahun 2020 sampai saat ini sudah Rp 3.000 per suara,” ungkapnya, Senin (30/05/2022) siang.

Diketahui, dana Banpol itu nantinya akan diberikan kepada sembilan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Trenggalek. Sembilan Parpol ini, diantaranya PKB, PDIP, Partai Demokrat, PKS, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Hanura, PAN dan PPP.

Dana banpol untuk masing-masing partai politik, tambahnya, berbeda-beda sesuai dengan perolehan suara di pemilihan legislatif. “Sesuai aturan, kenaikan dana Banpol memang diperbolehkan. Tapi untuk tahapannya harus melalui Gubernur Jatim, dengan tetap melihat kondisi keuangan daerah seperti apa,” imbuhnya.

Dalam hal ini, pihaknya tidak bisa menentukan wacana tersebut disetujui atau tidak. Hanya saja, Bakesbangpol hanya membantu proses pengajuan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

“Kalaupun dari TAPD menyetujui kenaikan Banpol itu, maka akan diajukan ke provinsi untuk selanjutnya menerjunkan tim verifikasi. Tim verifikasi ini nantinya yang akan menentukan apakah perlu dilakukan penambahan bantuan atau tidak,” kata Widarsono.

Masih terang Kepala Bakesbangpol Trenggalek ini, pasca hearing dengan Komisi I DPRD beberapa waktu lalu, nantinya pimpinan partai politik harus membuat proposal pengajuan tambahan dana Banpol yang akan disampaikan ke Bupati. “Penambahan dana Banpol ini bukan pertama kali dilakukan. Tapi di tahun 2019 kemarin sudah kita lakukan dan baru direalisasi di tahun 2020. Waktu itu dari Rp 2.678 menjadi Rp 3.000 per suara,” paparnya.

Tambahan dana Banpol ini, diharapkan bisa dilakukan melihat kekuatan keuangan masing-masing kabupaten dan kota. Untuk dana Banpol paling tinggi khususnya di Jawa Timur, Widarto mengaku, ada di Malang Kota yakni dengan Rp 15 ribu per suara.

“Rata-rata dana Banpol yang tinggi itu ada di kotamadya. Seperti Malang Kota, Blitar Kota, Kediri kKota dan lainnya. Ini dimungkinkan jumlah suaranya pun tidak sebanyak di kabupaten, yang hanya ada 3 sampai 4 kecamatan saja,” terang Widarsono.

Dana Banpol yang diberikan kepada masing-masing Parpol, tidak sama sesuai dengan jumlah perolehan suara dikalikan Rp 6.425 per suara. Parpol yang menerima dana Banpol paling banyak, yaitu PKB dengan Rp 296.373.000 kemudian PDI-Perjuangan dengan Rp 272.181.000 lalu Partai Demokrat dengan Rp 152.364.000. Disusul PKS dengan Rp 140.604.000 selanjutnya Partai Golkar dengan Rp 166.899.000 kemudian Partai Gerindra dengan Rp 88.794.000, lalu Partai Hanura dengan Rp 53.601.000 dan PAN dengan Rp 43.053.000 serta PPP dengan Rp 54.153.000. (mil/sit)

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pamekasan, Imam Rifadi, mengatakan tidak ada kenaikan Banpol bagi parpol di Gerbang Salam. Sebab, anggaran untuk memenuhi permintaan anggota dewan, tidak mencukupi.

“Tidak ada (Tambahan dana banpol, Red) mas. Melihat kemampuan anggaran daerah, terbatas,” ujar Imam kepada Memontum.com.

Mantan Kabag Hukum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Pamekasan itu menyarankan, agar anggota DPRD Pamekasan, patungan antar sejawat. Dengan begitu, agenda kepartaian bisa sedikit terpenuhi.

“Alangkah baiknya, antar anggota dewan sumbangan. Lalu, kasihkan kepada partai,” sarannya.

Sebelumnya, DPC PPP meminta tambahan Banpol kepada Pemkab Pamekasan. Penambahan Banpol, dengan alasan untuk memaksimalkan pengurus Parpol dalam mengoptimalkan pendidikan politik.

Tahun 2020, pemilik kursi terbanyak di DPRD Pamekasan itu banpolnya sudah mencapai Rp 298.379.210.40. Angka tertinggi ketimbang Parpol lain di Gerbang Salam. (adi/ed2)

Berdasarkan datanya dari ke 10 parpol itu, perolehan dana Banpol Partai Bulan Bintang (PBB) mendapatkan nilai terkecil yakni senilai Rp 17,4 juta. Sedangkan dana Banpol terbesar diterima Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Yakni mendapatkan dana Banpol Rp 310,9 juta.

“Dana banpol itu dicairkan sesuai dengan perolehan suara masing-masing Parpol dalam Pileg 2014 lalu. Karena perolehan suara PKB terbesar yakni 263.630 suara maka dapat Banpol lebih besar. Begitu juga PBB mendapatkan Banpol terkecil karena perolehan suaranya terkecil yakni 14.795 suara,” terang Sekretaris Bakesbangpol Pemkab Sidoarjo, Zainul Arifin kepada Memo X, Selasa (14/08/2018).

Lebih jauh, Zainul yang juga mantan Kabid Mutasi BKD Pemkab Sidoarjo ini mengungkapkan paska PKB terbesar selanjutnya yang memperoleh Banpol secara berututan, yakni PDIP, Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, Partai Nasdem, PPP dan terakhir PBB.

“Banpol ini nilai 1 suara Rp 1.179 dikalikan perolehan suara masing-masing partai,” imbuhnya.