Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pajak Bapenda Kota Malang, Dwi Hermawan, menjelaskan jika dari sembilan sektor tersebut, enam diantaranya masih dalam upaya pemenuhan pada triwulan kedua ini. Sementara untuk tiga sektor lainnya, sudah memenuhi target walaupun masih memasuki triwulan kedua.

“Realisasi pajak per tanggal 30 Mei 2023, untuk sektor pajak hotel di triwulan kedua sudah mencapai target. Begitupun juga dengan pajak parkir dan pajak reklame. Sementara untuk pajak resto masih kurang 19 persen, pajak hiburan kurang 55 persen, pajak penerangan jalan kurang 9 persen, pajak air bawah tanah masih kurang 44 persen, pajak bumi dan bangunan kurang 42 persen, dan pajak BPHTB masih kurang 65 persen,” jelas Dwi, saat dikonfirmasi, Sabtu (03/06/2023) tadi.

Untuk mengejar kekurangan pada triwulan kedua ini, imbuhnya, ada berbagai upaya yang dilakukan. Seperti, pada pemenuhan sektor pajak resto, menurutnya akan mengingatkan kepada beberapa piutang-piutang dari Wajib Pajak (WP) untuk segera membayarkan. Kemudian, untuk sektor pajak BPHTB juga akan dilakukan konfirmasi pada notaris mengenai kendala-kendala yang dialami.

Baca juga:

“Untuk pajak hiburan, kita doakan saja semoga di Kota Malang ini banyak artis yang melakukan event-event, karena kalau ada event tentu pajak hiburan bisa terpenuhi. Untuk pendapatan paling besar memang dari sektor BPHTB, itu terus kita dorong menanyakan ke notaris kendalanya mereka apa dan bagaimana. Di triwulan satu memang sudah terpenuhi,” tuturnya.

Kemudian, dari sekitar Rp 1 trilun, target pada triwulan satu sudah terpenuhi yaitu sebesar Rp 124 miliar dan pada triwulan kedua target pemenuhan sebesar Rp 327 miliar. Namun, masih ada kekurangan target pada triwulan kedua yaitu sebesar Rp 124 miliar.

“Untuk realisasi terakhir pada tanggal 30 Mei 2023 yaitu sebesar Rp 203 miliar, masih sekitar 20 persen dari pemenuhan Rp 1 triliun 6 juta. Tapi terus kami dorong lakukan upaya-upaya pemenuhan, agar diakhir nanti bisa target bisa tercapai,” katanya.

Di sisi lain, mengenai kebocoran E-Tax juga akan terus dilakukan pembenahan. Mulai dari alat-alat yang digunakan, dan juga sistem yang terpakai. Selain itu, operasi pada tiap-tiap resto juga terus berjalan.

“Kita benahi semuanya, tapi pelan-pelan. Kalau semua masih belum. Tapi kita terus operasi siang dan malam, untuk meminimalisir kebocoran pajak tersebut,” imbuhnya. (rsy/sit)

Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang itu mengatakan, jika mempermainkan E-Tax sama saja seperti melakukan penggelapan. Karenanya, pihaknya juga tidak segan-segan mengambil tindakan hukum, kepada resto yang telah melakukan hal tersebut.

“Saya mohon jangan main-main, karena ini ada kaitannya dengan masalah tindak pidana korupsi. Ini uang rakyat, kok tega sekali para pengusaha ini makan uang rakyat,” ujar Wali Kota Sutiaji, Rabu (12/04/2023) tadi.

Dikatakannya, jika sesuai dengan regulasi, denda yang harus dibayarkan itu empat kali lipat dari pajak yang tidak terdata. Namun, jika nantinya ditemukan kesengajaan yang sudah beberapa kali terjadi dilakukan oleh resto, pihaknya akan mengambil langkah hukum.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Kalau ada kesengajaan, kita hitung sudah berapa kali resto itu melakukan permainan. Kalau sudah berkali-kali, bukan kami yang bertindak, maka nanti urusannya dengan Aparat Penegak Hukum (APH),” tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga telah melakukan koordinasi bersama dengan Korsupgah KPK, untuk melakukan pengecekan pada resto yang memainkan E-Tax tersebut. “Karena uang itukan harapannya amanah kita. Ini mesti kita peringatkan, ini terus kita sasar jangan bermain-main dan kita kuatkan. Kasihan mereka yang sudah makan dan kemudian ada tambahan pajak 10 persen untuk pajak. Tetapi, uang itu ternyata tidak dimasukan ke negara (setor melalui E-Tax, red) dan tidak masuk ke kas negara. Padahal, itu juga nantinya akan kembali ke rakyat,” jelasnya.

Kemudian, papar Sutiaji, pihaknya juga mengimbau kepada para petugas pajak untuk tidak bersekongkol dengan pengusaha resto. Sebab, tindakan dan perbuatan yang dilakukan itu juga diawasi oleh tuhan.

“Jangan sampai nanti main-main petugas pajaknya, nanti dapat sekian yang masuk pajaknya, kemudian sekian untuk ini. Jangan sampai main-main. Karena kita diawasi oleh tuhan, dan juga masyarakat,” imbuh Sutiaji. (hms/rsy/sit)

Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, mengatakan jika permainan E-Tax pada resto diketahui melalui data dashboard tax online monitoring room yang dimiliki oleh Bapenda. Sehingga, terlihat adanya data transaksi yang wajar dan tidak wajar. Seperti, terjadi kekosongan pada jam tertentu.

“Saat Bulan Puasa seperti ini, rata-rata resto itu penuh dengan orang yang melakukan buka bersama. Antara pukul 16.00 sore sampai 19.00 malam, tetapi di resto itu, justru kosong dan tidak ada transaksi. Padahal, saat kita telepon untuk reservasi, keterangannya full tidak bisa. Bahkan, di akun media sosialnya juga tertulis full booked,” jelas Handi.

Sehingga, dari temuan dashboard tersebut, pihaknya melakukan Sidak bersama dengan jajaran Satpol PP Kota Malang. Hal itu dilakukan, guna untuk menyelamatkan pajak resto yang telah dibayarkan oleh masyarakat.

“Jadi, pajak resto itu bukan uang yang dikeluarkan oleh pemilik resto. Melainkan, uang yang dikeluarkan masyarakat atau konsumen. Jadi, itu uang yang dibayarkan oleh pengunjung kalau makan di resto itu dan yang dikenakan pajak 10 persen. Artinya, uang itu dititipkan kepada resto untuk dikirimkan ke KAS daerah, sebagai pajak resto,” urainya.

Dari Sidak yang telah dilakukan itu, secara garis besar, resto mengakali E-Tax nya dengan memiliki double akun. Dimana, ada yang memiliki satu perangkat untuk kasir, namun terdapat dua akun di dalamnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Jadi, ada yang satu perangkat tapi punya dua akun. Dimana, hari ini yang kita Sidak itu, yang terakses E-Tax, kondisinya non aktif. Sedangkan yang menerima transaksi itu tersambung di non E-Tax. Sehingga, otomatis data transaksi itu tidak masuk,” bebernya.

Untuk perkiraan kebocoran di empat lokasi tersebut, nominalnya mencapai Rp 2 miliar. Namun, hal itu akan dilakukan perhitungan kembali, untuk lebih detailnya. Kemudian, pihaknya juga akan memberikan sanksi kepada mereka yang telah melakukan permainan E-Tax.

“Sesuai dengan di regulasi yang berlaku, nanti kita akan kenakan sanksi pembayaran pajak yang harus dibayarkan itu 4 kali lipat dari yang tidak terdata itu,” lanjutnya.

Selain itu, menurutnya juga akan diberikan sanksi pidana selama dua tahun, apabila yang bersangkutan tidak bersedia memenuhi sanksi pembayaran 4 kali lipat tersebut.

“Untuk yang awal ini akan kita kenakan sanksi administrasi. Kalau yang bersangkutan tidak bersedia memenuhi itu, ya akan kita limpahkan ke sanksi pidananya,” ucapnya.

Pihaknya berharap, ke depan melalui kegiatan tersebut, para pelaku usaha di Kota Malang, bisa tetap jujur, dengan tidak memainkan pajak resto yang seharusnya masuk dalam KAS daerah. Terlebih, hal itu juga menjadi biaya pembangunan untuk Kota Malang. (rsy/sit)

Hal ini, disampaikan Kepala Bapenda Kota Malang, Dr Handi Priyanto AP MSi. Bahwa, dalam rangka memperingati dan sekaligus merayakan HUT ke 109 Kota Malang, Bapenda menggelar program penghapusan sanksi administrasi bagi masyarakat yang mempunyai tunggakan Pajak Daerah, baik Pajak PBB maupun Diluar Pajak PBB yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, PPJ non PLN dan Pajak Parkir.

“Bahwa masyarakat yang mempunyai tunggakan Pajak PBB sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2002, cukup hanya membayar pokoknya. Demikian pula, untuk jenis pajak daerah lainnya yang tertunggak sejak januari 1998 sampai dengan Desember 2022, juga hanya membayar pokoknya,” kata Handi, Rabu (05/04/2023) tadi.

Diterangkannya, bahwa ini diberikan sesuai dengan ketentuan regulasi dan diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan tetap mengajukan permohonan dan kelengkapan seperti FcSPPT PBB maupun SKPD. Sehingga, dengan demikian jelas pemohon dan masa pajak yang akan diselesaikannya.

“Kebijakan tersebut tertuang dalam SK Walikota Malang Nomor; 188.45/146/35.73.112/2023 Tentang Sasaran dan Penetapan Waktu Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Tahun 2023. Dan SK Walikota Nomor; 188.45/147/35.73.112/2023. Tentang Sasaran Dan Penetapan Waktu Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Tahun 2023,” terangnya.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Melalui langkah itu, Kepala Bapenda berharap, masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga, waktu selama sebulan yakni sejak 1 April sampai dengan 30 April 2023, benar-benar dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Bahkan, ditegaskan pria yang sekarang juga menjabat sebagai ketua Dewas Perumda Tugu Tirta, bahwa dari pajak daerah yang dibayarkan ini akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan, yang muaranya tiada lain adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Bhumi Arema. Bapenda juga telah menyiapkan Call Center pelayanan di 08113135586.

“Bahkan, formulir permohonan juga bisa di unduh di web Bapenda Kota Malang https;//bapenda.malangkota.go.id,” jelas Handi. (hms/sit/adv)

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus, mengatakan jika hearing yang dilakukan itu untuk mengklarifikasi penyebab kenaikan yang terjadi. Ketika ditemukan, memang dokumen belum fiks dan yang tidak disangka ada permasalahan di sistem zonasi. Sehingga, hal itu membuat ketidaksesuaian antara harga yang sebelumnya dengan harga naik.

“Misalnya wilayah yang seharusnya mungkin agak berbeda jauh, seperti Jalan Soekarna Hatta depan sampai belakang, itu ketarik semua. Jadi, harga daerah Jalan Papakuning, menjadi Rp 10 juta. Nah, ini yang kita klarifikasi itu, ternyata masih ada kesalahan,” jelas Trio.

Sehingga, tambahnya, saat ini sistem pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), sementara dikunci terlebih dahulu. Hal itu dilakukan, guna untuk evaluasi kesesuaian dengan yang seharusnya.

“Makanya, ini sementara di lock dahulu sistemnya. Supaya akan dilakukan evaluasi, terlebih dahulu. Kalau memang nantinya ada kenaikan,” lanjutnya.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa pihaknya juga akan terus melakukan komunikasi kepada semua pihak. Termasuk, juga dengan Wali Kota Malang. Sebab, dirinya tidak ingin jika keluhan yang telah disampaikan nantinya malah memberatkan atau membebani masyarakat itu sendiri.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Kita harapkan kenaikan ini benar-benar jangan sampai memberatkan. Terutama juga dari kalangan usaha yang sangat keberatan. Kita juga akan coba menyampaikan ke Wali Kota perlu ditinjau ulang komponennya. Jangan sampai membebani secara drastis ke masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda, Handi Priyanto, menegaskan jika SPPT PBB itu masih ditahan sampai semua permasalahan yang terjadi itu fiks. Sehingga, pihaknya melakukan pembenahan zonasi. “Jadi, yang dalam kampung itu kita lepaskan dari zona tepi jalan. Jadi, kita ikutkan zona sebelahnya. Sekarang sedang tahap pembenahan,” ujar Handi.

Kenaikan NJOP tersebut, menurutnya juga sudah dilakukan penyesuaian sesuai dengan harga pasar. Walaupun begitu, pihaknya juga menggunakan tiga komponen dari Nilai Perolehan Tanah Badan Pertanahan Nasional (NPT-BPN), Database Bapenda, dan Konfirmasi wilayah.

“Itu harga pasar tapi tidak plek ke harga pasar. Kita gunakan tiga komponen. NPT- BPN, Database Bapenda, dan Konfirmasi wilayah. 3 angka itu yang diramu oleh tim konsultan untuk menentukan nilai,” tuturnya.

Sehingga, peninjauan ulang nantinya akan dilakukan secepatnya. Pihaknya berharap, dalam waktu dekat dapat segera terselesaikan. Sebab, jika tidak mungkin jika harus merubah jatuh tempo yang telah ditetapkan 31 Juli.

“Pembenahan ini akan kami lakukan secapatnya. Kecamatan Klojen itu sudah 100 persen. Kemudian kecamatan lainnya sudah ada yang sepertiga, setengah kecamatan sudah selesai. Kita lakukan secepat-cepatnya,” imbuh Handi. (rsy/sit)

Dengan mandiri fiskal tersebut, maka target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang, nantinya lebih tinggi dibanding dengan dana transfer yang diterima dari Provinsi Jawa Timur. Dimana, total PAD nantinya bisa mencapai Rp 1,7 triliun, sedangkan dana transfer Rp 1,1 triliun.

“Tahun ini, Kota Malang sudah menjadi daerah mandiri secara fiskal kedua setelah Kota Surabaya. Sebelumnya di tahun 2022, status kita menuju mandiri secara fiskal. Itu bersama dengan tiga daerah di Jatim. Selain Kota Malang, ada Kabupaten Gresik dan Kab Sidoarjo,” ujar Handi, Kamis (02/02/2023) tadi.

Tentu, tambahnya, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Bapenda untuk menggenjot target PAD tersebut. Diantaranya, yakni dengan meningkatkan pendapatan sektor pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pajak resto dan hotel. 

“Tahun ini, target Bapenda Rp 1 triliun. Angka itu, naik Rp 434 miliar dari tahun sebelumnya yang Rp 566 miliar. Untuk BPHTB, ditargetkan tahun ini bisa mencapai Rp 500 miliar. Itu hampir dua kali lipat dari tahun 2022 lalu yang hanya Rp 210 miliar,” katanya.

Target kenaikan tersebut, tambahnya, juga melihat dari menggeliatnya sektor usaha properti di Kota Malang. Selain itu, penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berbasis nilai pasar juga dilakukan oleh Bapenda Kota Malang.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Kita berani menaikkan target yang ada karena kita lakukan penyesuaian NJOP berbasis nilai pasar. Insyaallah bisa tercapai,” lanjutnya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk pendapatan dari pajak restoran dan hotel, pihaknya menargetkan pada tahun 2023 ini dapat diperoleh sebesar Rp 150 miliar. Pihaknya optimis hal itu bisa tercapai, sebab berkaca pada tahun 2022 lalu untuk pajak dari usaha restoran dapat diperoleh sebesar Rp 113 miliar dari target Rp 110 miliar.

“Kita optimis kondisi pandemi Covid-19 mulai mereda, maka usaha-usaha seperti restoran diharapkan dapat benar-benar pulih. Termasuk hotel, kalau weekend sudah baik tetapi yang weekday dapat membaik karena mengandalkan seperti acara-acara dari kementerian, korporasi, lembaga dan lain sebagainya,” jelasnya.

Selain itu, upaya lain dilakukan dengan memasang aplikasi dan alat E-Tax di 3000 lokasi usaha atau wajib pajak untuk mencegah kebocoran pendapatan. Sedangkan, saat ini masih terpasang di 700 lokasi usaha.

“Kita upayakan terus dapat terpasang di seluruhnya, supaya peningkatan pendapatan dapat secara signifikan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengatakan jika pihaknya berharap target-target besar yang ada jangan sampai memberatkan beban kepada masyarakat. “Jangan sampai memberatkan masyarakat, okelah target besar harus tercapai, jangan meningkatkan tagihan yang terlalu besar kepada masyarakat, apa artinya PAD kita besar atau APBD kita tinggi tetapi masyarakat sangat terbebani,” imbuh Made. (rsy/sit)

Kepala Bapenda, Handi Priyanto, mengatakan bahwa tujuan dilaunchingnya SPPT PBB, itu tentunya untuk memudahkan masyarakat Kota Malang, dalam membayarkan wajib pajak. Selain itu, juga untuk mempercepat pembayaran agar masuk dalam rekening kas daerah.

Untuk SPPT PBB Tahun 2023 ini, juga dilengkapi QR-code atau Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS). Hal itu, menjadi satu-satunya dan pertama di Jawa Timur, dari 38 Kota/Kabupaten yang ada.

“Pembedanya tahun ini dengan tahun sebelumnya, adalah kita lengkapi SPPT PBB dengan QRIS. Baru Kota Malang saja yang menggunakan QRIS ini,” kata Kepala Bapenda.

Kemudian, tambahnya, dalam penggunaan QRIS ini menurutnya masyarakat bisa melakukan pembayaran melalui bank apapun. Hanya tinggal scan barcode melalui M-Banking atau aplikasi pembayaran online lainnya dan tinggal membayar.

“Untuk QRIS ini langsung sesuai angka yang tertera di dalamnya. Pembayarannya bisa dilakukan dari aplikasi bank apapun. Tidak hanya bank tertentu saja,” lanjutnya.

Lebih lanjut disampaikan, terkait dengan target pendapatan dari PBB, dikatakannya jika tidak ada perubahan dari tahun lalu, yakni sebesar Rp 80 miliar. Namun, pihaknya hanya menambah fasilitas wajib pajak saja. Selain itu, untuk mendorong masyarakat dalam membayarkan wajib pajak, akan ada beberapa hal yang dilakukan.

“Gebyar sadar pajak tetap kita lakukan. Karena itu juga untuk menstimulus masyarakat dengan pemberian reward. Dan tahun ini insyaallah kalau gak salah, akan kita tambahkan reward berupa satu unit mobil,” katanya.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Sementara, Wali Kota Malang, Sutiaji, berharap agar masyarakat Kota Malang bisa tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak. Sebab, uang tersebut nantinya juga akan kembali kepada masyarakat sendiri.

“Uangnya itu nanti untuk kepentingan masyarakat. Membantu orang yang tidak mampu, dan untuk pembangunan Kota Malang,” tegas Wali Kota Sutiaji.

Untuk pemenuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang, menurutnya juga dibutuhkan kesadaran dari masyarakat. Sehingga, nantinya potensi daerah bisa mencapai Rp 3 triliun sampai Rp 5 triliun.

“Mestinya bisa kita mencapai itu. Asal tidak ada kebocoran, kemudian kesadaran masyarakat tinggi, dan orientasi nya bukan orientasi memberatkan. Jadi peningkatan pendapatan nanti goalnya untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuh Sutiaji. (rsy/sit/adv)

Kepala Bapenda, Handi Priyanto, mengatakan jika pendapatan pajak BPHTB mengalami kenaikan itu karena adanya lonjakan transaksi pembelian jual beli properti di akhir tahun. Yakni sebesar Rp 20 miliar. “Kenaikan yang paling tinggi di BPHTB. Mulai dari tanggal 26 sampai 31 Desember, itu kita dapat 20 miliar di BPHTB. Jadi BPHTB itu kan 5 persen, berarti nilai transaksinya cukup tinggi,” ujar Handi Priyanto, saat dikonfirmasi, Selasa (03/01/2023) tadi.

Selain pajak BPHTB, disebutkan jika pendapatan pajak restoran di Kota Malang telah melebih dari target yang sudah ditentukan, yakni sebesar Rp 105 miliar. Sepanjang, tahun 2022 mampu memperoleh Rp 106 miliar.

“Target pajak resto itu tercapai. Kalau resto itu targetnya Rp 105 miliar, dan kita dapatkan Rp 106 miliar. Bahkan selama Natal dan Tahun Baru rata-rata kenaikan pajak restoran per harinya mampu mencapai 84,49 persen,” lanjutnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Lebih lanjut disampaikan, terkait dengan pendapatan pajak hotel yang mengalami penurunan dan tidak memenuhi target di tahun 2022. Itu disebabkan, karena masih adanya pandemi Covid-19, sehingga pada pertengahan tahun masih berupaya kembali bangkit.

“Hotel ini kan dibeberapa bulan awal-awal tahun 2022 sampai pertengahan, kita masih ada PPKM dan sebagainya. Lost kita banyak di waktu-waktu tersebut. Jadi mengejar di akhir tahun juga nggak bisa,” tuturnya.

Di sisi lain, dalam catatannya selama tiga bulan terakhir di tahun 2022, hotel di Kota Malang hanya dipenuhi pengunjung, di hari Jumat dan Sabtu. Ketika di hari minggu wisatawan menurutnya sudah mulai meninggalkan Kota Malang.

“Hari Minggu malah turun. Biasanya kan Jumat sampai Minggu. Ini sepertinya orang luar kota hari Sabtu sore sudah meninggalkan Malang. Okupansinya naik di Sabtu. Karena 80-90 persen wisatawan dari luar kota,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Bapenda, Handi Priyanto, menyampaikan jika sesuai dengan Perda tersebut, besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. “Hampir seluruh wilayah Kota Malang mengikuti perkembangan harga property yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, setelah pada tahun 2021 dan tahun 2022 juga dilakukan penyesuaian di beberapa objek PBB saja,” ucap Handi, Selasa (27/12/2022) tadi.

Lebih lanjut disampaikan, jika penyesuaian NJOP di tahun 2023 mendatang, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena tidak diikuti dengan kenaikan PBB yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Penyesuaian NJOP tahun 2023 tidak diikuti dengan kenaikan PBB yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Karena sesuai dengan ketentuan, Perda Kota Malang Nomor 11 tahun 2011 pasal 24 ayat 2 huruf f, dan Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 2 huruf b,” jelasnya.

Karena itu, Bapenda Kota Malang akan memberikan stimulus kepada masyarakat sebesar kenaikan PBB yang tertuang. Hal tersebut juga sesuai dengan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 15 tahun 2013, Pasal 20 ayat 2.

“Penyesuaian NJOP PBB ini meski tidak berdampak pada pembayaran PBB namun akan berdampak pada penerimaan pajak dari sektor BPHTB,” tegasnya.

Tentu dengan meningkatnya penerimaan Pajak Daerah dari sektor BPHTB tersebut, akan menambah dana pembangunan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah. “Saat ini Badan Pendapatan Daerah Kota Malang tengah melakukan persiapan untuk cetak masal PBB tahun 2023 yang akan didistribusikan pada awal tahun 2023,” imbuhnya. (rsy/sit)