Diketahui, bahwa AWK sempat mengancam akan menembak kepala Capres Anies saat melakukan live di media sosial TikTok. Hal tersebut, kemudian menjadi viral di media sosial. “Izin bapak, nembak kepala Anis hukumannya berapa lama ya?,” tulis pemilik akun @rifanariansyah itu.

Berdasarkan hal tersebut, Bareskrim Mabes Polri bersama Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur, kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus pria berinisial AWK di Kabupaten Jember, tepatnya pada Sabtu (13/01/2024).

Baca juga:

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, dalam konferensi pers di Jakarta, mengatakan bahwa pemilik akun tersebut telah diringkus. Hasil interogasi singkat, pelaku mengakui cuitan tersebut dilakukan olehnya.

“Umur 23 tahun inisial AWK. Ditangkap di Jember. Sampai saat ini masih terus dilakukan pendalaman. Bahwa informasi dari tim di lapangan menyatakan bahwa benar dia yang membuat cuitan itu dan sudah diakui,” katanya dalam siaran langsung Instagram @divisihumaspolri, Sabtu siang.

Saat ini, pihak kepolisian melakukan pendalaman terhadap pria asal Kabupaten Probolinggo tersebut untuk mengetahui motif yang sesungguhnya dari celetukannya saat live TikTok tersebut.

“Untuk motif sampai saat ini masih belum dapat diinformasikan karena masih dalam pemeriksaan. Sementara untuk pasal yang akan dikenakan kepada pelaku, ancaman bisa dikenakan UU ITE,” tegasnya. (nun/pix/gie)

Dikatakan Menkeu, penegakan hukum yang konsisten akan menjadi fondasi yang luar biasa penting dan kuat bagi pengembangan sektor keuangan serta pembangunan ekonomi. “Tidak ada negara yang bisa menjadi negara kaya dan maju, kalau sektor keuangannya tidak berkembang. Tapi, sektor keuangan hanya bisa berkembang, kalau ada kepastian hukum dan adanya kepastian dari sisi regulasi,” ujar Menkeu saat menjadi pembicara dalam Rakernis Bareskrim secara virtual pada Selasa (14/03/2023).

Oleh karenanya, Kemenkeu terus mendukung institusi Polri agar bisa berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan serta kepastian berusaha. Dalam 10 tahun terakhir, Polri merupakan salah satu instansi yang mendapatkan dukungan penuh dari APBN.

“Jadi kalau kita lihat kenaikan dari anggaran Kepolisian Republik Indonesia telah diharapkan bisa mewujudkan kepolisian yang profesional dan bisa bersikap dan melaksanakan tugas secara presisi seperti yang digariskan oleh pimpinan kepolisian,” ungkap Menkeu.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Anggaran kepolisian dialokasikan dalam rangka menjamin profesionalisme, peningkatan kualitas peralatan, serta perbaikan berbagai sarana dan prasarana yang jauh lebih maju pada saat ini. “Di dalam beberapa Rapim Polri saya selalu menyampaikan, bahwa kepolisian itu saya ibaratkan kendaraan. Bahan bakarnya sudah diisi secara full tank dan diharapkan akan tancap gas dan mengemudi dengan presisi,” kata Menkeu.

Menkeu mengungkapkan, Indonesia saat ini menjadi tempat destinasi dari berbagai event-event internasional seperti G20, Piala Dunia U-20, MotoGP Mandalika, bahkan konser Blackpink yang menarik antusiasme luar biasa besar dari masyarakat.

“Ini semuanya hanya bisa berjalan kalau ekonomi kita stabil, masyarakat sudah membaik posisi ekonominya, sehingga mereka bisa menikmati berbagai event-event internasional namun yang sangat penting adalah karena keamanan dan dari sisi stabilitas di Indonesia berjalan dengan baik,” papar Menkeu.

Sebagai penutup, Menkeu menyampaikan harapan agar transformasi Polri untuk menjadi instansi yang diakui, dipercaya, dan dihormati akan terus berjalan secara baik. “Kami akan terus bersama-sama dengan kepolisian untuk terus membangun stabilitas keamanan negara secara kondusif melalui peran kita dalam mendukung kepolisian dari sisi anggaran,” tambahnya. (kom/keu/gie)

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, menjelaskan bahwa telah bergerak memeriksa sejumlah saksi. Hal itu, disampaikan di lobby Mapolres Malang, Senin (03/10/2022) tadi. Pihaknya menjelaskan tentang langkah-langkah tim investigasi, Inafis dan Labfor yang sudah dilakukan. Tim investigasi Polri ini, akan memeriksa Direktur PT LIB, Ketua PSSI Jatim, Ketua Panpel Arema FC serta Kadispora Jawa Timur.

“Saksi yang diperiksa antara lain dari Dirut LIB, Ketua PSSI Jatim, kemudian Ketua Panitia Penyelenggara dari Arema. Kemudian, Kadispora Provinsi Jatim, yang insyaallah akan dimintai keterangannya oleh penyidik hari ini,” ujar Irjen Pol Dedi.

Polri, tambahnya, juga sedang memeriksa sejumlah personel kepolisian yang bertugas dalam pengamanan di Stadion Kanjuruhan. Sejauh ini, tim internal Bareskrim yang terdiri dari Timsus dan Propam, sudah memeriksa 18 orang mulai dari perwira dan perwira menengah (Pamen). “Pemeriksaan ini untuk mengetahui siapa yang bertanggungjawab sebagai operator pemegang senjata pelontar. Ini yang sedang kami dalami terkait manager pengamanannya,” ujarnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Irjen Pol Dedi menambahkan, tim Inafis dan Labfor juga terus bekerja melakukan olah TKP. Adapun tim Labfor masih bekerja untuk mendalami dan menganalisa 32 titik CCTV di sekitar stadion. Labfor juga memeriksa dan menganalisa 6 buah HP.

“Tiga buah HP teridentifikasi milik korban dan 3 masih proses, karena HP tersebut dipassword. Selain itu, tim Inafis dan Labfor nantinya setelah menganalisa CCTV, Tim DVI juga akan mengidentifikasi terkait terduga pelaku pengerusakan di dalam dan luar stadion,” terangnya seraya menjelaskan bahwa kerja tim investigasi diawasi eksternal dari Kompolnas.

Pihaknya mengatakan, bahwa Inafis Polri bersama DVI juga berhasil mengidentifikasi 125 korban yang meninggal dunia. Sementara, korban luka berat ada 21 orang dan luka ringan sebanyak 304 orang. “Untuk data korban sampai siang ini, korban meninggal dunia sebanyak 125 orang. Luka berat sebanyak 21 orang dan luka ringan sebanyak 304 orang,” katanya.

Selain itu, tim investigas juga terus berkoordinasi dengan Menpora, Ketum PSSI, Pemprov Jatim, Forkopimda untuk mengusut tuntas kasus ini. (gie)

Ada pun beberapa nama yang melakukan pengecekan tersebut, dari Bareskrim mengutus Kombes Ekhsan dan Kombes Joko. Kedua perwira ini, didampingi petugas dari Unit Tipikor Satreskrim Polres Bondowoso.

Sementara dalam pertemuan itu, berlangsung tertutup. Sedangkan lokasi pertemuan, berlangsung di Kantor Kecamatan Botolinggo.

Camat Botolinggo, Deni Dwi Prihandoko, saat dikonfirmasi mengenai kedatangan tim Mabes dan Kemensos, membenarkan tentang hal tersebut. Kedatangan mereka, untuk klarifikasi laporan yang masuk.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Laporan itu, sebenarnya bukan terkait pengutan liar (Pungli). Namun, lebih terkait dengan adanya ongkos saat mengambil bantuan untuk penerima. Karenanya, nanti diminta mengumpulkan e warung untuk mencari solusi atas ongkos itu,” terang Camat Botolinggo, Rabu (19/01/2022).

Lebih diuraikan Deni Dwi, jadi untuk warga yang tidak sanggup mengambil sendiri, itu kedepannya bagaimana. Hal itulah, yang menjadi bahasan. Karena, jarak penerima bantuan dengan lokasi pengambilan, itu sekitar 15 sampai 25 kilometer. Hal inilah, yang kemudian diharapkan ada solusi sehingga tidak muncul kesan adanya ongkos tersebut.

“Jadi, masalahnya itu hanya pada jarak tempuh. Kalau penerima tidak bisa datang, lantas siapa yang berhak mewakili. Apakah harus diantar, atau bagaimana. Karena kasihan juga penerima bantuan. Sementara kemarin, memang disiasati dengan memberikan ongkos kepada perwakilan untuk mengambilkan. Namun ini, kesannya juga beda,” papar Camat Botolinggo.

Kepala Dinsos Bondowoso, Anisatul Hamida, ketika hendak dikonfirmasi melalui WhatApps, enggan memberikan keterangan. Demikian juga Manager BNI Bondowoso, Lucky Perdana Yudistira, yang dalam pertemuan itu juga ikut mendampingi tim dari Pusat. (sam/zen/sit)

Kendati ditingkat kasasi Henry Gunawan dimenangkan, akan tetapi pihak Puskopkar terus melakukan upaya perlawanan dengan melakukan laporan ke Mabes Polri. Hasilnya, tim penyidik Mabes Polri turun ke lokasi sengketa dan memasang papan pengumuman penyitaan lahan sengketa yang kini masih ada kegiatan proses pembangunan yang dilakukan sejumlah tukang bangunan di lapangan itu. Papan besar penyitaan itu dikeluarkan Bareskrim Mabes Polri bernomor 1019/pen.pid/2018/PN.Sda tertanggal 25 Juli 2018.

Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, Kompol Muhammad Harris saat mengawal pemasangan papan penyitaan lahan itu mengatakan setelah dipasang papan penyitaan ini, maka objek lahan seluas 20 hektar itu tidak boleh dimanfaatkan oleh siapapun tanpa seijin Bareskrim Mabes Polri atau Pengadilan Negeri.

“Papan larangan itu berlaku sampai ada keputusan hukum lebih lanjut dari Pengadilan Negeri,” terangnya kepada Memo X, Kamis (02/08/2018) di TKP.

Berdasarkan datanya, modus kasus dugaan penyerobotan tanah yang diduga dilakukan Henry Gunawan ini berawal dari penjualan peta bidang tanah dari Renny Susetyowardhani ke Henry Gunawan. Dalam upaya penyerobotan itu, Renny menggunakan akta pelepasan bernomor 15 dan 16 tertanggal 24 Nopember 2004. Pemalsuan akta ini diketahui saat pihak Puskopkar mengecek registernya ke notaris Soeharto SH dan diketahui akta tersebut tidak pernah ada.

Bahkan bukti pemalsuan Reny sebenarnya juga diperkuat notaris pengganti Soeharto SH yang sudah meninggal, yakni GS Lala’ar SH. Notaris pengganti ini menyatakan Soeharto SH tidak pernah membuat dan menerbitkan akta tanah atas nama Reny itu.