Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam, mengatakan jika kedatangan Bawaslu ini dalam rangka menyikapi persiapan Pilkada 2024, karena tahapan-tahapannya akan segera di mulai di akhir tahun 2022. “Hari ini, DPRD Trenggalek kedatangan tamu dari Bawaslu Trenggalek. Karena kita tahu, saat ini Pansus DPRD juga sedang membahas terkait dengan Raperda dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilu,” terang Samsul Anam saat dikonfirmasi, Sabtu (15/01/2022) siang.

Dalam kesempatan itu, Bawaslu juga menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan persiapan anggaran dan tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan dalam rangka Pemilu 2024. Tidak hanya itu, mereka juga mengajak berkolaborasi dalam rangka mengedukasi masyarakat terkait dengan hak dan kewajiban masyarakat dalam menyikapi Pemilu. Baik itu terkait Pilkada maupun Pileg.

“Karena menurutnya, pemahaman masyarakat masih kurang dalam menyikapi regulasi terkait peraturan KPU. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk memberi edukasi kepada masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran Pemilu,” imbuhnya.

Sehingga, lanjut Politisi PKB ini, Pemilu 2024 mampu menghasilkan sebuah pemimpin yang berkualitas. Karena bagaimanapun, pemimpin yang berkualitas dihasilkan dari demokrasi yang berkualitas pula.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dalam hal ini, Bawaslu mengandeng DPRD dan sekaligus kebijakan-kebijakannya selama ada batasan-batasan tertentu. Karena bagaimanapun, DPRD sudah menjadi bagian dari peserta Pemilu di dalam setiap 5 tahunan.

“Tadi, Bawaslu juga mengajukan gambaran anggaran yang disampaikan sekitar Rp 18 miliar. Tapi, tentunya ini perlu didiskusikan. Karena, Pilkada di 2024 nanti bersamaan dengan Pilgub. Makanya, perlu dipilah-pilah nanti komitmennya antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi Jatim, seperti apa,” terang Samsul.

Mengingat, di tahun 2024 nanti ada Pilgub dan Pilkada, harusnya koordinasi maupun shearing terkait pelaksanaan itu perlu dilakukan. “Oleh sebab itu, di dalam pembahasan Perda nanti jelas. Mana yang menjadi kewenangan provinsi dan mana yang menjadi kewenangan daerah,” tuturnya.

Selain akan memberikan dukungan dalam bidang anggaran, DPRD Trenggalek yang merupakan bagian dari peserta pemilu, juga akan membantu pelaksanaan sosialisasi. Sosialisasi di sini, anggota akan memanfaatkan reses yang dilaksanakan untuk menyisipkan sosialisasi tentang pelanggaran pemilu. Selain itu, kolaborasi yang dilakukan seperti kegiatan DPRD dalam diklat dan lainnya.

“Dalam hal ini, kami juga menampung aspirasi pengajuan anggaran KPU Rp 70 miliar dan Bawaslu Rp 18 miliar,” papar Samsul.

Nanti juga akan kembali dilihat, ujarnya, bagaimana shearing anggaran yang akan dilakukan. Bahkan jika perlu, akan dimasukkan dalam peraturan daerah agar dasar pelaksanaan aman. “Tentu kita masih juga menunggu informasi terbaru dari pusat terkait keputusan itu. Prinsip apapun itu, akan kita dukung bersama,” terangnya. (mil/sit)

Badan Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Trenggalek, Budi Santoso mengatakan bahwa hari ini pihaknya kedatangan tamu dari Bawaslu Trenggalek dalam rangka silaturahmi dan koordinasi pengawasan terkait kesiapan menjelang Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.

“Kedatangan Bawaslu ke kantor DPC PDI Perjuangan Trenggalek ini dirasa perlu mengingat proses Pemilihan Kepala Daerah mulai dilaksanakan. Dalam hal ini Bawaslu juga tidak menyebutkan beberapa pelanggaran – pelanggaran saja akan tetapi penindakan atas pelanggaran itu juga harus jelas. Kami juga berkoordinasi tentang beberapa hal yang menyangkut larangan-larangan Pilkada,” ucap Budi saat dikonfirmasi, Rabu (11/03/2020) siang.

Dicontohkan Budi, larangan yang dimaksud diantaranya Alat Peraga Kampanye (APK), calon dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga Kepala Desa.

“Perlu diketahui jika Kepala Desa itu bukan termasuk ASN karena atas dasar pilihan masyarakat. Akan tetapi disisi yang lain Kepala Desa sebagai penyelenggara negara yang ada ditingkat Desa,” imbuhnya.

Terkait netralitas Kepala Desa, Budi mengaku jika hal tersebut sudah ada aturannya. Dan aturan – aturan ini yang menjadi titik tekan, serta cenderung ke etika saat proses Pemilihan dilaksanakan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Trenggalek Ahmad Rohkani menuturkan jika kedatangannya ke Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Trenggalek dalam rangka sosialisasi pencegahan pelanggaran dan juga pencegahan sengketa menjelang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2020.

“Ini merupakan salah satu bentuk koordinasi dan kegiatan persuasif Bawaslu dengan sejumlah Partai politik yang ada di Kabupaten Trenggalek. Sekaligus bersilaturahmi,” kata Rohkani.

Selain itu, pihaknya juga melakukan evaluasi pada Pemilu Legislatif tahun 2019 kemarin soal pelanggaran-pelanggaran yang ada. Sehingga bisa pelanggaran tersebut nantinya bisa diminimalisir di Pemilihan Kepala Daerah Trenggalek bulan September nanti.

Disebutkan, beberapa pelanggaran yang dimaksud adalah pemasangan APK yang kurang pas. Dan ini merupakan salah satu upaya pencegahan pelanggaran Pemilu.

“Dari hasil koordinasi hari ini, dari PDI Perjuangan memberikan masukan terkait pemasangan APK yang harus disama ratakan. Misal ada APK dari partai A tidak sesuai dan harus dilepas, sedangkan Parati B tidak dilepas. Ini yang harus menjadi perhatian dari Bawaslu,” terangnya.

Termasuk kali ini Bawaslu Trenggalek juga menekankan adanya ASN, TNI/Polri yang melakukan pendekatan dalam rangka dicalonkan atau dimintai rekomendasi.

Bawaslu menargetkan dalam kunjungannya ke sejumlah Partai Politik ini bisa menekan dan meminimalisir pelanggaran, serta mampu menciptakan Pilkada yang kondusif, terintegritas dan berkualitas.

“Sejauh ini untuk pelanggaran yang ada hanya sebatas pelanggaran administrasi saja. Termasuk calon Panitia Pemilihan Kecamatan atau calon Panitia Pemungutan Suara yang terindikasi dari partai politik dan adanya Lembaga Survey untuk direkomendasikan ke KPU agar selanjutnya dilakukan langkah – langkah sesuai regulasi yang ada,” pungkas Rokhani. (mil/oso)

Dikonfirmasi terkait kunjungannya ke Kantor Bawaslu Trenggalek, Anggota DPR RI dari Komisi II ini mengaku jika dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. “Kali ini kami berkunjung ke mitra Komisi II DPR RI, yang salah satunya adalah Bawaslu dan KPU juga nanti,” ucap Johan Budi Sapto, Selasa (10/03/2020) sore.

Dalam rangka yang pertama adalah mengetahui kesiapan – kesiapan Bawaslu sebagai pengawas pada Pilkada serentak di Kabupaten Trenggalek. Selain itu, pihaknya juga tengah merevisi Undang – Undang Pemilu.

Diharapkan dengan terjun ke masing – masing daerah ini, revisi UU Pemilu akan lebih fokus dengan menyaring masukan – masukan daerah untuk dibawa ke pusat.

“Dengan aspirasi yang didapat ini nantinya akan mempermudah dalam melakukan revisi UU Pemilu. Misal dalam konteks Bawaslu, apa yang menjadi kendala dalam 1 Desa dengan 42 TPS dan 1 pengawas. Hal – hal semacam ini kan saya tidak tau sebelumnya,” imbuhnya.

Pihaknya juga meminta kepada KPU dan Bawaslu agar anggaran tidak tergantung oleh Pemerintah Daerah. Termasuk jika ada usulan soal tempat dan komunikasi antar kedua lembaga Pemerintahan ini.

“Kita ingin pelaksanaan pemilu berlangsung baik agar menghasilkan pemimpin yang baik pula,” terang Johan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Trenggalek Ahmad Rohkani menuturkan terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam hal fungsi pengawasan dan pelanggaran serta pencegahan oleh Bawaslu Trenggalek. Yakni melalukan kajian atau studi literatur bersama KPU, Polres Trenggalek di akhir tahun 2019 dalam rangka pemetaan pemilih yang rentan masalah.

Pihaknya juga menyampaikan beberapa poin, diantaranya soal efektivitas jumlah pengawas Pemilu ditingkat Desa.

“Seperti yang kita tau bahwa jumlah pengawas di tiap desa hanya berjumlah 1 orang saja. Untuk di Kabupaten Trenggalek sendiri khususnya di desa dengan jumlah penduduk yang banyak, ini menjadi kendala,” tutur Rokhani.

Dengan jumlah pengawas yang minim dan jumlah penduduk yang cukup banyak seperti di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo dengan 28 TPS terlebih saat melakukan pencoklitan data berbasis TPS tentu sangat tidak efektif.

” Harapannya nanti bisa dirasionalisasi, misal berdasarkan jumlah pemilih yang membutuhkan lebih dari 1 pengawas juga akan dibahas dalam revisi UU Pemilu nantinya. Dan juga akan dibahas soal independensi penyelenggara di tingkat daerah, mengingat di Pilkada Trenggalek anggaran dari Pemerintah Daerah. Sementara pimpinan daerah juga termasuk pihak yang kita awasi,” katanya. (mil/oso)

Hal tersebut dilakukan guna mendukung kelancaran dalam penyelenggaraan maupun pengawasan proses pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020. Penyerahan dana hibah tersebut akan diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Trenggalek.

Sebelum penyerahan dana hibah dilakukan, terlebih dahulu Bupati Trenggalek menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Bupati Trenggalek bersama KPU dan Bawaslu di ruang Paringgitan Pendopo Manggala Praja Nugraha.

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin mengaku bersyukur dana hibah kepada KPU dan Bawaslu bisa segera diserahkan, sehingga tahapan Pilkada bisa segera dilaksanakan.

“Meski ada pengurangan anggaran, saya berharap besaran dana hibah ini dapat mendukung jalannya Pemilu Kepala Daerah yang berkualitas, jujur dan adil, demi kemakmuran masyarakat di Trenggalek, ” ucapnya saat dikonfirmasi Memontum.com, Selasa (01/10/2019) sore.

Bupati Nur Arifin juga meminta kepada Kepala Inspektorat Trenggalek untuk bisa memaksimalkan fungsi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam membantu pengawasan penggunaan dana Pilkada.

“Tak hanya itu, saya juga meminta kepada Kepala Inspektorat untuk mengawal dana yang diberikan. Sehingga transparansi dan akuntabilitas anggaran dapat terwujud dengan baik, ” imbuhnya.

Adapun besaran dana hibah untuk KPU Trenggalek adalah senilai Rp 328.188.000 di APBD Perubahan tahun 2019 dan Rp 32.500.000.000 pada APBD induk tahun 2020 nanti.

Sedangkan hibah kepada Bawaslu senilai Rp 300.000.000 pada APBD Perubahan tahun 2019 dan Rp 10.500.000.000 pada APBD Induk tahun 2020 untuk pengawasan proses Pilkada. (mil/oso)