Mengawali kegiatan, Sekretaris Satpol PP Kabupaten Malang, Darmadji, menyampaikan terima kasih atas kehadiran sejumlah undangan. Melalui sosialisasi ini, diharapkan akan kian memudahkan koordinasi dalam sosialisasi perundang-undangan tentang rokok ilegal.

“Semoga dengan kegiatan ini, nantinya pelaksanaan sosialisasi akan kian optimal kepada masyarakat. Sehingga, warga kian paham mengenai ciri-ciri rokok ilegal,” ujarnya.

Baca juga:

• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Libur Idul Fitri, Disdikbud Malang Minta Orang Tua Awasi Aktivitas Anak
• Revitalisasi Pasar Besar Via KPBU Masuk Tahap Lanjutan, Pemkot Malang segera Bersurat ke Kemenkeu
• Jelang Mudik Lebaran 2026, DPUPRPKP Klaim Jalan Poros di Kota Malang 100 Persen Bebas Lubang
• Pimpin Apel Jelang Libur Lebaran, Sekda Budiar Tekankan Kolaborasi Jaga Keamanan Hari Besar Keagamaan

Sementara itu, Kabid Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Malang, Teddy Wiryawan Priambodo, menambahkan sosialisasi ini untuk lebih mengenalkan lagi mengenai ciri rokok ilegal. Termasuk, jika di lapangan ditemukan adanya kecurigaan mengenai peredaran rokok ilegal, bisa segera dilaporkan kepada petugas.

“Kami berharap, teman-teman media turut berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sehingga, upaya gempur rokok ilegal kian optimal,” kata Teddy.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Malang, Beni Setyawan, dalam kesempatan itu menyampaikan mengenai ciri-ciri rokok ilegal. Termasuk, mengenai target di tahun 2023. Karenanya, koordinasi sangat diperlukan. Sementara, untuk cukai di tahun 2023, memiliki ciri khusus.

“Untuk cukai di tahun 2023, itu ada tanda fauna endemik di Indonesia. Jadi, cukai itu yang sekarang digunakan untuk produk di tahun ini,” paparnya.

Sementara itu, PPNS Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Malang, Dwiyanto, menjelaskan bahwa untuk kerja sama publikasi DBHCHT, sekarang melalui e katalog. Artinya, harus memiliki nomor induk berusaha (NIB).

“Jangan lupa, juga harus menyertakan email,” paparnya. (sit)

Agar suasana sedikit berbeda dengan pelaksanaan sosialisasi-sosialisasi sebelumnya, kegiatan pun dikemas dengan dalam bentuk kegiatan sarasehan. Termasuk, pada sesi sosialisasi juga diisi dengan kesempatan untuk melakukan tanya jawab.

Dalam sosialisasi itu, sedikitnya 100 peserta dilibatkan dalam pelaksanaan sarasehan. Kesemuanya, adalah mulai dari pedagang, tokoh masyarakat, aktivis, mahasiswa, tokoh agama hingga pelajar. Sementara, agar pelaksanaan sarasehan maksimal, juga turut hadir sebagai nara sumber yakni Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama Kantor Bea dan Cukai Malang, Agnita Adityawardani.

Kepada peserta sarasehan, Agnita merinci secara gamblang mengenai ciri-ciri atau perbedaan rokok ilegal dan cukai ilegal dengan rokok bukan ilegal. Termasuk dalam momen itu, juga memberikan nomor pengaduan yang bisa dilakukan warga masyarakat, saat mencurigai peredaran rokok ilegal.

Baca juga :

• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Libur Idul Fitri, Disdikbud Malang Minta Orang Tua Awasi Aktivitas Anak
• Revitalisasi Pasar Besar Via KPBU Masuk Tahap Lanjutan, Pemkot Malang segera Bersurat ke Kemenkeu
• Jelang Mudik Lebaran 2026, DPUPRPKP Klaim Jalan Poros di Kota Malang 100 Persen Bebas Lubang
• Pimpin Apel Jelang Libur Lebaran, Sekda Budiar Tekankan Kolaborasi Jaga Keamanan Hari Besar Keagamaan

“Bahwa rokok ilegal adalah rokok tanpa dilekati pita cukai, rokok yang menggunakan pita cukai bekas. Lalu, ada juga rokok yang dilekati pita cukai, namun itu tidak sesuai serta rokok yang dilekati pita cukai tetapi palsu,” ujarnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Malang, Formando H Matondang, melalui Kepala Bidang (Kabid) Linmas Satpol PP, Teddi Wiryawan, menjelaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi ini adalah rangkaian dari sejumlah pelaksanaan sosialisasi di bidang cukai, yang anggaran pelaksanaannya adalah dari dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT). Melalui sosialisasi langsung dengan masyarakat atau dengan pedagang, diharapkan akan lebih memantapkan langkah dalam mengantisipasi peredaran rokok dan cukai ilegal.

“Dengan sosialisasi ini, diharapkan mulai pedagang hingga masyarakat, kian paham mengenai apa itu cukai. Termasuk, bisa membedakan antara rokok ilegal dan rokok legal,” ujarnya.

Ketika masyarakat sudah paham, tambah Teddi, tentunya diharapkan peran sertanya dalam meminimalisir peredaran rokok dan cukai ilegal. Karena, adanya barang ilegal, sudah pasti akan merugikan negara. Termasuk, berdampak pada sektor lapangan kerja dan pendapatan daerah.

“Ketika masyarakat atau pedagang paham, maka ketika menemukan dugaan rokok atau cukai ilegal, segera memberikan laporan untuk kemudian ditindaklanjuti. Karenanya, secara masif sosialisasi akan dilakukan kepada masyarakat,” tegasnya. (sit/adv)

“DBHCHT itukan khusus. Jadi, untuk di Dinkes, itu untuk penambahan premi JKN UHC,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, dr Husnul Muarif, saat ditemui, Memontum.com, Senin (31/10/2022) tadi.

Selain itu, tambah Husnul, dana itu juga digunakan untuk program penunjang alat kesehatan, obat-obatan dan bahan medis habis pakai. Terkait dengan promosi mengenai kesehatan, itu tidak masuk dalam anggaran DBHCHT. Melainkan, anggaran khusus yakni dari APBD.

Baca juga:

• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Libur Idul Fitri, Disdikbud Malang Minta Orang Tua Awasi Aktivitas Anak
• Revitalisasi Pasar Besar Via KPBU Masuk Tahap Lanjutan, Pemkot Malang segera Bersurat ke Kemenkeu
• Jelang Mudik Lebaran 2026, DPUPRPKP Klaim Jalan Poros di Kota Malang 100 Persen Bebas Lubang
• Pimpin Apel Jelang Libur Lebaran, Sekda Budiar Tekankan Kolaborasi Jaga Keamanan Hari Besar Keagamaan

“Terkait penyuluhan larangan tidak boleh merokok, itu tidak menggunakan DBHCHT. Karena, itu masuk anggaran promosi kesehatan, yang ada di APBD,” lanjutnya.

Untuk promosi kesehatan, tambahnya, juga dilakukan program sanitarian. Dimana, hal itu untuk menjaga dan mengatur kesehatan di dalam rumah, serta lingkungannya. Kemudian, juga untuk pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.

“Tiap tahun, promosi kesehatan itu sudah berjalan dan menjadi kegiatan rutin. Kita punya program induknya, yang nanti itu jalan di masing-masing puskesmas,” imbuhnya. (rsy/sit/adv)

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan bahwa pembangunan saat ini harus berpikir akselerasi bukan hanya sekadar kolaborasi. Sehingga, fungsi-fungsi yang dimiliki komunitas-komunitas makin bermakna.

“Sejak dulu Malang pernah berjaya, di mana di Kota Malang ada Sampoerna, Bentoel, dan industri-industri kecil yang menguasai Kota Malang. Walaupun saat ini sudah mulai tergerus, namun Kota Malang tetap dikenal sebagai industri rokok,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Jika kepatuhan dan ketaatan membayar pajak berkurang, kata dia, maka jelas ada stagnasi pembangunan Kota Malang. Karena Kota Malang tidak punya anggaran yang banyak, cukai rokok adalah salah satu penyumbang anggaran Kota Malang saat ini. “Sesungguhnya perilaku masyarakat yang menghisap rokok yang tidak legal merupakan penyumbang perbuatan yang jahat. Barang siapa yang menginisiasi ketidakbaikan akan mendapatkan dosa,” imbuh Sutiaji mengutip sebuah hadis Nabi Muhammad SAW.

Kepala Diskominfo Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, S.Sos mengatakan bahwa peredaran rokok ilegal masih ditemui di berbagai tempat, termasuk di Kota malang. Hal ini tentu memberikan dampak negatif bagi penerimaan negara dari sektor cukai yang akan dikembalikan untuk pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Selain itu, rokok ilegal juga membahayakan masyarakat yang mengonsumsi dan berpotensi menimbulkan iklim usaha yang tidak sehat bagi investor,” ujar Wiwid.

Baca juga

• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Libur Idul Fitri, Disdikbud Malang Minta Orang Tua Awasi Aktivitas Anak
• Revitalisasi Pasar Besar Via KPBU Masuk Tahap Lanjutan, Pemkot Malang segera Bersurat ke Kemenkeu
• Jelang Mudik Lebaran 2026, DPUPRPKP Klaim Jalan Poros di Kota Malang 100 Persen Bebas Lubang
• Pimpin Apel Jelang Libur Lebaran, Sekda Budiar Tekankan Kolaborasi Jaga Keamanan Hari Besar Keagamaan

Menyikapi hal tersebut, Diskominfo Kota Malang, sebagai salah satu perangkat daerah yang diberi amanah pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) pada lingkup bidang penegakan hukum melakukan sosialisasi dalam berbagai skema. Tujuannya, menghasilkan media publikasi yang menarik dan variatif bagi kebutuhan sosialisasi rokok ilegal secara berkesinambungan dan menyediakan ruang penyaluran talenta sumber daya manusia kreatif bidang desain untuk mendukung tumbuh kembang ekosistem kreatif di Kota Malang.

“Total peserta yang mengikuti lomba ini mencapai 629 orang. Sangat fantastis. Kami ingin menyampaikan apresiasi kepada kampus-kampus di Kota Malang yang telah mengirimkan banyak mahasiswanya untuk mengikuti lomba,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala KPP Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang, Gunawan Tri Wibowo, mengatakan bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2020 tentang Rincian dan Dana Bagi Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 dan peraturan-peraturan lainnya.

“Melalui sosialisasi dengan berbagai bentuk tentu merupakan salah satu langkah preventif dalam upaya kampanye pemberantasan peredaran rokok ilegal dan salah satu bentuk sosialisasi tersebut adalah dengan menyelenggarakan lomba ini,” kata Gunawan Tri Wibowo.

Melalui Lomba Poster Infografis ini, kata dia, baik masyarakat umum maupun kalangan mahasiswa dapat memahami latar belakang kampanye rokok ilegal, apa itu rokok ilegal, ciri-ciri rokok ilegal, sanksi atas pelanggarannya, dampak yang ditimbulkan, manfaat penerimaan cukai terhadap pembangunan baik secara nasional maupun kepada daerah.

“Hal itu telah diatur terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai,” imbuhnya.

Untuk itu, sambungnya, pada kesempatan ini, pihaknya mewakili Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan rasa bangga dan apresiasi saya terhadap partisipasi dan juga antusiasme peserta dalam mengikuti kompetisi ini. Karena melalui kompetisi ini dari segi konten poster, para peserta telah berupaya mencari referensi, informasi yang tentunya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Kategori mahasiswa dimenangkan oleh Listo Nagamasda dari Universitas Ma Chung, juara dua Moch Ilham Firmansyah dari Universitas Islam Malang, juara tiga Arya Dharma Pangestu dari Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia Malang, dan juara empat Muti’ Atunnisa’ dari UIN Malik Ibrahim Malang. Sedangkan juara favorit dimenangkan oleh Shyela Regita Nooryanti dari Universitas Negeri Malang.

Sementara kategori umum dimenangkan oleh Dimas Putra Bagus Wendi dari Universitas Negeri Malang, juara dua Tri Cahyo Kusumadyoko dari Universitas Negeri Surabaya, juara tiga Nur Hadi dari Tourism Promotion, dan juara empat Annisa Mgfira dari Politeknik Negeri Malang. Sedangkan juara favorit untuk kategori ini dimenangkan oleh Didik Ismandi dari SMP Kartika IV-Malang. (hms/sit)

Baca Juga:

• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Libur Idul Fitri, Disdikbud Malang Minta Orang Tua Awasi Aktivitas Anak
• Revitalisasi Pasar Besar Via KPBU Masuk Tahap Lanjutan, Pemkot Malang segera Bersurat ke Kemenkeu

Operasi gabungan ini menyasar dua lokasi, yakni wilayah Pasar Kebalen dan wilayah Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, Krisno Budi Bagus Sasmito, menyampaikan bahwa target dari operasi gabungan gempur rokok ilegal ini adalah peredaran rokok ilegal.

“Target pengawasannya yaitu rokok ilegal maupun cairan vape ilegal. Tetapi saat ini fokusnya adalah rokok ilegal dulu,” terang Krisno.

Nantinya, operasi gabungan seperti ini akan diadakan secara rutin setiap bulan. Kantor Bea Cukai Malang, diungkapkannya telah memiliki kesepakatan terkait jadwal opsgab dengan tiga pemerintah daerah di Malang Raya, baik Pemkot Malang, Pemkot Batu, dan Pemkab Malang.

“Untuk dengan Pemkot Malang kita jadwalkan sebulan sekali, dan di bulan September 2021 dilaksanakan hari ini,” jelas pria berkacamata tersebut.

Hasilnya, setelah dilakukan penyisiran ke toko-toko di Pasar Kebalen, serta toko dan pabrik rokok di wilayah Buring, tidak ditemukan adanya pelanggaran atau penjualan barang kena cukai ilegal.

Melalui operasi gabungan lintas sektor seperti ini, harapannya sinergi antara Kantor Bea Cukai dan pemerintah daerah serta pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan di bidang cukai, khususnya rokok ilegal dapat tercapai. “Komitmen dalam memberantas peredaran rokok ilegal diwujudkan dengan sosialisasi, edukasi, dan penindakan dapat terlaksana dengan baik,” sambungnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji, mendukung penuh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam memberantas rokok ilegal di Kota Malang. Menurutnya, peredaran rokok ilegal sangat merugikan warga Kota Malang. Karena tidak memakai pita cukai atau pita cukai palsu yang mengakibatkan tidak ada pajak yang diterima pemerintah.

“Pajak itu kan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan. Jika tidak ada pajak, maka yang rugi adalah masyarakat,” beber Wali Kota Sutiaji.

Oleh karena itu, Wali Kota Sutiaji, mengimbau kepada masyarakat Kota Malang agar tidak menjual dan membeli rokok ilegal. Sebelum membeli rokok, cek dulu apakah pakai pita cukai atau tidak, serta cek juga pita cukai itu palsu atau tidak. Sehingga produksi rokok di Kota Malang memberikan dampak terhadap pembangunan Kota Malang. Ikut dalam operasi gabungan ini, yakni Satpol PP Kota Malang, Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA Setda Kota Malang, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Bea Cukai Malang, Polresta Malang Kota, serta Kodim 0833 Malang Kota. (kom/adv)

Operasi itu, digelar dalam rangka kegiatan gempur rokok ilegal yang dilakukan oleh Bea Cukai Malang.

Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Latif Helmi, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dugaan rokok tersebut diamankan dari Dusun Glendangan pukul 00.30 WIB.

Dalam operasi itu, berhasil diamankan pula sekitar 29 karton rokok yang berisi sekitar 725.000 batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa adanya pita cukai.

“Terungkapnya dugaan itu, dari informasi yang diberikan oleh masyarakat. Sehingga, petugas melakukan pengembangan di lapangan. Hingga akhirnya, didapati sebuah bangunan yang menyimpan BKV HY jenis SKM tanpa ada pita cukai,” katanya. (riz/sit)

Bahkan, Latif menyebut, untuk peredaran rokok polos, wilayah Gondanglegi Kabupaten Malang masuk dalam kategori zona merah. Latif menjelaskan, selama beroperasi dalam semester pertama tahun 2020 yakni sejak Januari hingga bulan Juni, pihaknya berhasil menyita 3.626.676 batang rokok ilegal, yang termasuk ke dalam Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT).

“Kalau bicara area di Malang Raya, yang bisa dikategorikan sebagai area merah itu di Kabupaten Malang, khususnya daerah Gondanglegi. Itu untuk rokok polos atau rokok tanpa pita cukai. Memang ada beberapa titik, tapi kan juga ada beberapa daerah yang perlu ada pengawasan lebih intensif,” ujar Latif di sela kegiatan.

Selain menyita jutaan batang rokok polos, dari Januari hingga Juni 2020, pihak KPPBC Malang juga melakukan serangkaian penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai di wilayah Malang Raya berupa 100 surat bukti penindakan (SBP). Dengan rincian 82 penindakan barang kiriman POS, 14 penindakan BKC HT, 3 penindakan BKC MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dan 1 penindakan terhadap BKC HPTL (Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya).

“Untuk barang kiriman pos ada beberapa item. Mulai dari kosmetik, makanan, obat-obatan, suplemen dan sex toys. Ada juga air soft gun, dimana seharusnya barang seperti itu dalam penggunaannya harus dilengkapi perizinan dari pihak-pihak terkait,” imbuh dia.

Jika dilihat dari jumlah tegaan, hasil penindakan pada semester pertama tahun 2020 ini cenderung menurun. Menurut Latif, hal itu dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya pengaruh dari pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ini.

“Kalau dari jumlah hasil penindakan mungkin malah cenderung menurun. Itu bukan karena masih belum terdeteksi, tapi juga karena pengaruh dari pandemi ini, kami juga membatasi operasi yang dilakukan. Namun tetap melakukan pengawasan di beberapa area tertentu. Selain itu, mungkin bagi mereka pelaku usaha barang ilegal ini juga menjadi terbatasi ruang geraknya karena sedang pandemi. Jadi mungkin di atas kertas sedang menurun, namun kami juga tetap mewaspadai,” terang dia.

Total perkiraan kerugian yang dialami neara dari barang-baranh hasil penindakan tersebut mencapai Rp 2.147.530.250. Selain itu, Latif juga menjelaskan bahwa sesuai arahan Menteri Keuangan, Bea Cukai diminta menekan peredaran rokok ilegal agar tidak lebih dari 3 persen.

“Selain meningkatkan pengawasan, Bea Cukai Malang juga menyadari bahwa peran masyarakat sangat penting dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Sehingga, Bea Cukai Malang juga mengimbau kepada masyarakat untuk ikut membantu memberantas peredaran rokok ilegal dengan cara tidak membeli, mengonsumsi maupun memproduksi Barang Kena Cukai Ilegal. Sebab jika barang ilegal terus beredar di pasaran, dapat berpotensi menggerus barang legal, dan jika barang legal tergerus, bisa berdampak pada pendapatan negara,” pungkasnya. (iki/yan)

Memontum, Kota Malang – Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang terus melakukan sosialisasi-sosialisai untuk menekan peredaran rokok ilegal. Salah satunya yakni mensosialisasikan pita cukai Tahun 2020 kepada para pengusaha rokok dan masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan di kantor Bea Cukai Malang Jl Surabaya, Kota Malang pada Rabu (19/2/2020) pukul 09.00.

Upaya penekanan rokok ilegak ini bakal terus dilakukan untuk memperkecil kerugian negara dan mengembangkan pendapatan masyarakat industri kecil menengah. Dengan sosialisasi identifikasi pita cukai ini diharapkan peredaran rokok ilegal yang menggunakan pita cukai palsu bisa berkurang. Diharapkan pula masyarakat mampu mengidenfitikasi keaslian pita cukai.

Para undangan yang datang langsung mendapat penjelasan dan pemahaman untuk mengenali pita cukai yang asli. Kepala KPPBC Malang, Latif Helmi mengatakan bahwa pita cukai terbaru ada 13 ciri yang bakal sulit untuk dipalsukan.

“Selalu ada ciri-ciri tertentu yang dikembangkan agar tidak mudah dipalsu. Saat ini kami melakukan sosialisasi kepada penguna jasa perusahaan-perusahaan rokok, perusahaan minuman etil alkohol, pemerintah Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Agar mengetahui asli atau palsunya pita cukai. Sebab pita cukai yang palsu bisa mengerogoti dan menyebabkan kerugian negara. Saat ada 13 ciri di pita cukai yang asli,” ujar Latif.

Cara paling mudah untuk mengetahui Pita Cukai palsu dan asli bisa dilihat dari kertasnya. Biasanya yang palsu terlihat agak putih sedangkan yang asli warnanya kehijauan.

“Bahannya jelas berbeda. Pita Cukai asli ada curi-ciri tertentu. Bahkan ada 13 ciri yang akan sulit dipalsukan. Cara mudah membedakannya bisa gunakan ultra violet dan kaca pembesar,” ujar Latif.

Warna dasar pita cukai yang paling terlihat adalah kehijauan. Kemudian pada pita juga akan terlihat serat warna merah pada permukaan kertas pita cukai. Lalu jika dilihat melalui penerawangan cahaya maka akan terlihat tanda air (watermark) dengan teks “75 RI”.

“Melihat suatu barang ada pita cukainya atau tidak. Kalau ada asli atau tidak pita cukainya. Baru atau bekas jika terlihat asli. Cek kodenya cek peruntukannya. Selain melakukan sosialisasi kita juga akan menekan peredaran rokok ilegal dengan cara melakukan operasi di pasaran dan usaha rokok,” ujar Ilham. (gie/oso)

Selama tahun 2019, Bea Cukai Malang telah melakukan serangkaian penindakan bidang kepabeanan dan Cukai di wilayah Malang Raya berupa 267 Surat Bukti Penindakan (SBP). Yang diantaranya terdiri dari 181 penindakan barang kiriman POS, 55 penindakan BKC Hasil Tembakau (HT), 28 penindakan BKC Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), 3 penindakan BKC Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).

Salah satu tindak lanjut penanganan terhadap barang ilegal tersebut, KPPBC Tipe Madya Malang telah memusnahkan sejumlah barang milik negara (BMN) pada 30 Desember 2019 di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jatim II, dengan rincian BKC HT Batangan 1.564.000 batang, BKC HT sejumlah 37.622 bungkus, BKC HPTL 63 botol, BKC MMEA 19 botol, dan barang kiriman pos berupa kosmetik, makanan, obat-obatan, suplemen, sex toys dengan total keseluruhan berjumlah 113 item barang.

“Total perkiraan kerugian yang dialami negara dari barang-barang hasil penindakan tersebut mencapai Rp 1.201.218.400,” ujar Kepala KPPBC tipe Madya Malang, Latif Helmi.

Sedangkan pada akhir bulan Januari 2020, KPPBC tipe Madya Malang akan melaksanakan pemusnahan BMN hasil penindakan yang terdiri dari BKC HT sejumlah 182.000 batang, BKC HT 47.678 bungkus, BKC MMEA 2.026 botol dan barang kiriman POS berupa sex toys dan anak panah sejumlah 56 item barang, dengan total kerugian negara yang mencapai Rp.431.802.800.

“Sesuai arahan Menteri Keuangan RI, Bea Cukai diminta untuk menekan peredaran rokok ilegal agar tidak lebih dari 3 persen. Oleh karena itu, selain melakukan pengawasan dan operasi rutin, secara nasional Bea Cukai mulai 18 November hingga 14 Desember 2019 juga melaksanakan Operasi Gempur Rokok Ilegal 2019,” imbuh dia.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJBC Jatim II, Oentarto Wibowo mengatakan, memang ada kecenderungan peningkatan pada peredaran BKC ilegal.

“Peningkatannya baik dari sisi jumlah operasi dan hasil. Tapi tentunya kami berharap semakin lama, masyarakat semakin taat aturan, dan kami tidak berharap menangkap terlalu banyak lagi,” pungkas dia.(iki/yan)