Koordinator BEM Malang Raya, Zulfikri Nur Fadilah, menyampaikan bahwa tuntutan yang diberikan yakni menolak dengan tegas adanya BBM bersubsidi. Sebagai mahasiswa yang harus menyuarakan para jeritan rakyat, dirinya tetap akan mengawal, mendalami kajian, dan mencermati informasi yang ada.

“Berharap dalam satu pekan, DPRD punya report untuk teman-teman BEM Malang Raya, usulan kami ditindaklanjuti. Kalau seminggu tidak ada tindak lanjut kami turun lagi. Sampai pemerintah pusat mendengarkan,” ungkap Zulfikri.

Sebagai langkah transformasi atas kritikan terhadap kebijakan tersebut, dirinya mendesak agar pemerintah pusat menunda proyek strategis nasional, yakni pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). “Solusinya menunda proyek strategi nasional. Agar APBN untuk subsidi dapat pulih kembali. Program yang lebih maslahat untuk rakyat agar lebih didahulukan,” ujarnya.

Dengan adanya kebijakan kenaikan BBM ini, mahasiswa pun terdampak imbasnya. Karena, sebagian dari mereka saat ini bekerja sebagai driver ojek online (ojol) yang secara langsung terdampak.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Mahasiswa tidak semuanya orang punya, mahasiswa ada juga yang bekerja sampingan sebagai Ojol. Mereka juga kesulitan untuk beli bensin, dan kenaikan-kenaikan harga barang-barang pokok,” lanjutnya.

Selain itu, dalam orasi yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa, dikatakan bahwa dengan bertambahnya kebijakan tersebut, bukan malah mensejahterakan rakyat, melainkan menyengsarakan dan mencekik.

Sebagai informasi, dalam aksi tuntutan yang dilakukan tersebut, juga mendapatkan respon dari Ketua DPRD Kota Malang, bersama dengan perwakilan enam Fraksi DPRD Kota Malang. (rsy/sit)

“Sudah kita prediksi mahasiswa akan turun. Dimana, salah satu indikasinya seperti minyak goreng langka, BBM juga mengalami kenaikan. Sebelum ada aksi ini, kami sudah minta fraksi di DPRD Kota Malang, ini untuk langsung ke DPR RI,” jelas Ketua DPRD Kota Malang, seusai menemui aksi unjuk rasa dari BEM Malang Raya, Selasa (12/04/2022) tadi.

Dijelaskan Made, jika di Maret lalu, pihaknya sudah bertemu dengan DPR RI dan sudah di sampaikan semuanya,l. Namun saat ini, masih akan terus dilakukan lagi. Kembali ditegaskannya, bahwa kepada delapan partai politik yang ada di DPRD Kota Malang, untuk melakukan kordinasinya ke DPP maupun DPR RI dari masing-masing partai.

“Kami minta waktu ke kepala daerah, untuk menerima perwakilan BEM Malang Raya, supaya bisa meneruskan aspirasi yang diinginkan mereka,” imbuhnya.

Ditambahkannya, bahwa yang dilakukan oleh mahasiswa ini untuk mengoreksi dan memberikan masukan untuk ke depan. Terkait dengan 25 tuntutan yang dilakukan pengunjuk rasa, dijelaskan bahwa hampir 23 tuntutan diantaranya untuk pusat. Namun, pihaknya akan melakukan operasi di Kota Malang, terkait dengan harga minyak goreng dan BBM.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Kita akan lakukan operasi di sini. Tetapi kami sebagai pejabat, juga memang sedang kesulitan untuj mencari minyak goreng. Ini nanti yang akan kami komunikasikan,” katanya.

Dirinya juga mengatakan, bahwa sudah mendesak kepada Wali Kota Malang, untuk segera melakukan operasi pasar, dan itu sudah dilakukan oleh Dinas terkait. Untuk anggarannya, dikatakannya sudah ada dan siap, tinggal mencari barangnya.

“Ini sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Malang ke Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Tetapi nantinya, kami juga minta melalui PKK, atau Dinas Sosial (Dinsos) untuk operasi pasar dan ini akan dilakukan di semua pasar,” ucapnya.

Made juga mengatakan, bahwa Migor tidak dijual oleh partai politik. Untuk harga migor, juga tetap tidak mengalami penurunan. Meskipun, ada partai-partai yang membagikan secara gratis ke masyarakat.

“Padahal teori pasar itu mengatakan jika semakin banyak Migor, maka harga akan turun. Kenyataanya, ternyata tidak demikian. Artinya, ada pemain besar yang menahan itu. Nah, itu harus kita dorong bersama-sama,” terangnya. (cw2/sit)

Ya, itulah sepenggal ‘pesan’ yang dituliskan beda dari beberapa tuntutan pengunjuk rasa. Usut punya usut, diketahui bahwa pengunjuk rasa atau pria tersebut adalah seorang pengantar pesan antar makanan online.

Pesan itu sengaja dibuat, guna mengingatkan pengunjuk rasa agar tidak membuat kerusuhan atau berbuat anarkhis selama menyampaikan aspirasi. Sehingga, tidak mengulang peristiwa yang sebelumnya pernah terjadi selama berunjuk rasa. Dengan poster atau spanduk ukuran sedang itu, dibawanya dibawanya dengan dua batang kayu kecil yang dibentang sambil berkeliling di lokasi demo sekitar Alun-Alun Tugu Kota Malang atau lokasi konsentrasi unjuk rasa.

Adalah Andi Istiawan (35), sosok pengunjuk rasa nan beda dan menarik itu. Dikatakannya, bahwa dirinya sengaja datang langsung ke lokasi unjuk rasa, dengan maksud untuk saling mengingatkan dan atas inisiatifnya sendiri.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Kan aku orang Malang. Sekiranya ada aspirasi, tentunya tidak apa-apa. Tetapi dalam penyampaiannya, jangan sampai menimbulkan kericuhan sampai anarkis. Kasihan orang-orang di Kota ku, yang dingin ini,” ujar pria asal Muharto, Kota Malang tersebut.

Dalam unjuk rasanya, Andi juga turut membaur di tengah massa. Yang tidak kalah menarik, dia harus meninggalkan pekerjaannya untuk sementara waktu. Dirinya pun berpesan, agar massa aksi demo tetap kondusif dan menyuarakan apa yang benar-benar ingin mereka suarakan demi rakyat Indonesia.

“Saya nggak kerja demi ini, semoga enggak terjadi anarkis,” imbuhnya.

Selama menjalankan aksi unjuk rasanya, Andi pun sempat menjadi pusat perhatian. Maklum, dirinya memang menarik perhatian massa aksi, hingga salah satu koordinator meminta massa aksi demo untuk memberi jalan.

“Kasih jalan, kasih jalan,” ucap salah satu massa pengunjuk rasa.

Beberapa massa aksi yang lain, pun juga meneriaki Andi tersebut untuk tetap semangat dalam menyebarkan hal positif di tengah aksi demo tuntutan penundaan pemilu 2024 dan tiga periode Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Top-top!,” teriak salah satu massa aksi sembari bertepuk tangan. (cw2/sit)

Menanggapi aksi yang digelar sejumlah mahasiswa Malang Raya, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, langsung turun dan menemui massa. Bahkan, dalam kesempatan itu dirinya mengapresiasi aksi yang dilakukan BEM Malang Raya. Menurutnya, jika mahasiswa sudah melakukan aksi, berarti ada yang tidak beres di lapangan.

“Tetap suarakan kebenaran, kalau mahasiswa turun pasti ada apa-apa, ada yang tidak beres. Saya sebagai Ketua DPRD dan Ketua DPC PDI-Perjuangan, sepakat menolak penundaan Pemilu. Saya diminta pusat mengawal hal ini,” kata Made di depan aksi massa, Selasa (12/04/2022) tadi.

Selain itu, dikatakannya bahwa dalam kesempatan ini, dirinya terus mengajak peserta aksi untuk mengawal semua masalah yang telah disampaikan. Tak hanya itu, dirinya juga berpesan agar tetap menjaga dan menghormati masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa.

“Ayo kita lakukan dialog lagi, terutama untuk mengawal semua ini. Setelah ini selesai, langsung segera bubarkan diri dengan tertib,” imbuhnya.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Dalam aksinya, mereka menyampaikan 25 tuntutan penolakan yang difokuskan dalam empat kajian. Seperti, wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu), dan perpanjangan masa jabatan presiden. Lalu, kenaikan harga bahan pokok dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), permasalahan agraria, serta persengkongkolam mega proyek Ibu Kota Negara.

Koordinator BEM, Zulfikri Nurfadhillah, mengatakan jika tuntutan yang disampaikan di depan Gedung DPRD tidak ditindak lanjut, maka mereka akan kembali menggelar aksi pekan depan. “Kalau dalam seminggu hal ini belum ada tindak lanjut, kami akan turun lagi,” ucap Zulfikri.

Perlu diketahui, dalam aksi tersebut ada mahasiwa BEM Malang Raya dari beberapa kampus. Diantaranya, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Malang (UM), Politeknik Negeri Malang (Polinema), Universitas Islam Malang (Unisma), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN), Universitas Gajayana Malang (Uniga), Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama), Universitas Merdeka (Unmer) dan beberapa kampus lainnya.

Untuk aksi yang digelar di depan Gedung DPRD Kota Malang, dimulai dari pukul 11.20 dan diakhiri dengan penandatangan persetujuan poin-poin tuntutan oleh Ketua DPRD bersama dengan Koordinator BEM Malang Raya, yang berakhir pukul 13.30. (cw2/gie)