Ketua BEM STIE Bakti Bangsa, Imam, menyampaikan bahwa pelantikan raya digelar dengan tujuannya untuk menambah kekompakan semua Ormawa. Kemudian, pihaknya berharap agar Ormawa STIE ke depannya saling bahu membahu.

“Harapannya dengan adanya pelantikan bersama ini, BEM dan semua Ormawa bergandeng tangan untuk menjadikan STIE lebih berkembang lagi. Lalu, kompak, saling suport dan saling bantu dari berbagai kendala yang ada,” terangnya.

Baca juga :

• Wali Kota Wahyu Berangkatkan 9 Bus Mudik Gratis, Tujuan Ponorogo dan Banyuwangi Paling Diminati
• Salat Tarawih di Masjid Raya Pesona Jember Diguncang Ledakan, Fasilitas Rusak dan Satu Jamaah Terluka
• Pimpin Musrenbang RKPD 2027, Bupati Malang Ingatkan Sinkronisasi hingga Sinergi
• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Pemkab Jember Terbitkan Surat Edaran Larangan Penggunaan Fasilitas Dinas Selama Libur Lebaran

Kepala STIE Bakti Bangsa melalui Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Mutu, Musoffan, mengatakan agar BEM STIE Bakti Bangsa mengadakan kegiatan yang sesuai dengan asas-asas ke pesantrenan. Pasalnya, STIE merupakan kampus yang bernuansa pesantren. “Buatlah kegiatan-kegiatan kampus yang positif dan tidak menyimpang dari asas-asas ke pesantrenan kerena kampus kita adalah kampus yang bernuasa pesantren,” paparnya.

Menurutnya, kinerja BEM tidak boleh lepas dengan ajaran Ahlussunah Waljamaah. Pasalnya, STIE merupakan perguruan tinggi yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. “Buatlah kegiatan kegiatan yang tidak lepas dari garis Ahlussunah Waljamaah karena kampus kita adalah kampus yang berafiliasi dengan Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama,” ujarnya. (azm/gie)

Ketua BEM Unira, Hendra, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan aksi lanjutan dari aksi yang sebelumnya. Akan tetapi, pada aksi pertama, tidak ditemui oleh Bupati Pamekasan. Dan pada aksi tersebut, tujuannya untuk mengevaluasi lima program prioritas bupati, selama empat tahun memimpin Pamekasan.

“Kita sudah tahu, bahwa Bupati Pamekasan sudah empat tahun memimpin Pamekasan. Kemudian, ada lima program prioritas yang di gaung-gaungkan di media, bahwasanya itu sudah efektif dan seratus persen menyerap kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa salah satu yang disorot ialah di sektor pendidikan. Dimana ditahun 2020-2022, bahwa beasiswa santri sudah terserap pada ribuan santri di Kabupaten Pamekasan. Akan tetapi, pihaknya bingung santri yang mana dan di pondok yang mana yang mendapatkan.

“Kita tahu pada tahun 2020-2022, Bupati Pamekasan diberitakan bahwa beasiswa santri sudah 4 ribu yang mendapatkan. Tetapi, ada berapa jumlah pesantren di Kabupaten Pamekasan dan berapa pesantren yang mendapatkan beasiswa tersebut. Karena di Pamekasan, jumlah pesantren cukup banyak. Sehingga, harus ada pemerataan,” tambahnya.

Selain itu, Hendra menanyakan terkait beberapa sekolah di Kabupaten Pamekasan, yang status tanahnya masih sengketa. Tidak diproses oleh Pemkab Pamekasan, agar status tanah tersebut bukan lagi pribadi. Seperti di sekolah SDN 4 Rek Kerrek, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.

Baca juga :

• Wali Kota Wahyu Berangkatkan 9 Bus Mudik Gratis, Tujuan Ponorogo dan Banyuwangi Paling Diminati
• Salat Tarawih di Masjid Raya Pesona Jember Diguncang Ledakan, Fasilitas Rusak dan Satu Jamaah Terluka
• Pimpin Musrenbang RKPD 2027, Bupati Malang Ingatkan Sinkronisasi hingga Sinergi
• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Pemkab Jember Terbitkan Surat Edaran Larangan Penggunaan Fasilitas Dinas Selama Libur Lebaran

“Ada kurang lebih 20 sekolah dasar di Kabupaten Pamekasan, yang status tanahnya masih milik warga dan itu belum dialihkan. Kemudian, ada beberapa bulan yang lalu, di Kecamatan Palengaan, ada sekolah dasar yang disegel oleh pemiliknya. Karena, status tanahnya masih sengketa,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, menyampaikan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi masukan dan kritikan yang sudah disampaikan oleh BEM Unira kepadanya, selama empat tahun memimpin Kabupaten Pamekasan.

“Saya sampaikan terima kasih setinggi-tingginya atas pendapat atau kritik dan beberapa hal lain berkenaan dengan seluruh kebijakan, sistem serta beberapa outcame yang telah kita lakukan empat tahun terakhir,” ujarnya.

Bupati Baddrut Tamam menyampaikan, bahwa di Kabupaten Pamekasan, ada ratusan pondok pesantren. Akan tetapi, hanya sebagian yang menjadi mitra. Dan itu, sudah ada yang menerima bea siswa santri yang telah dicanangkan oleh Pemkab Pamekasan.

“Bahwa di Kabupaten Pamekasan ada 391 pondok pesantren dan ada 37 pesantren mitra. Di tahun pertama RPJMD berjalan, alhamdulillah sudah ada 1.650 beasiswa santri yang sudah kita kirim ke pesantren,” terangnya.

Bupati Baddrut Tamam menambahkan, bahwa selain beasiswa santri ada beasiswa kedokteran yang mana Pemkab Pamekasan, bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Dan di tahun ini, sudah ada lima pelajar yang sudah dikirim ke Kampus Unair. (azm/gie)

Bahkan, mahasiswa dalam aksinya juga mengecam pencabutan Surat Keputusan (SK) Badan Executive Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Nahdlatul Ulama Blitar.

Perwakilan mahasiswa UNU Blitar, Nurul Aini, mengatakan bahwa apa yang dipermasalahkan para mahasiswa adalah transparansi pendanaan organisasi kemahasiswaan. “PPL, KKN, skripsi naik. Namun, fasilitas tidak diberikan sepantasnya dengan nominal kenaikan. Permahasiswa, naiknya dari Rp 250 ribu menjadi Rp 450 ribu,” kata Nurul Aini.

Baca Juga :

• Wali Kota Wahyu Berangkatkan 9 Bus Mudik Gratis, Tujuan Ponorogo dan Banyuwangi Paling Diminati
• Salat Tarawih di Masjid Raya Pesona Jember Diguncang Ledakan, Fasilitas Rusak dan Satu Jamaah Terluka
• Pimpin Musrenbang RKPD 2027, Bupati Malang Ingatkan Sinkronisasi hingga Sinergi
• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Pemkab Jember Terbitkan Surat Edaran Larangan Penggunaan Fasilitas Dinas Selama Libur Lebaran

Lebih lanjut Nurul menyampaikan, ketika diminta kejelasan, pihak kampus justru memberikan jawaban yang membuat kesal mahasiswa. “Jawaban dari kampus tidak membuat kami puas. Karena mereka jawab, ketika uang mahasiswa masuk ke kampus adalah sepenuhnya menjadi urusan kampus dan mahasiswa tidak perlu tahu,” jelasnya.

Lantaran pihak Universitas Nahdlatul Ulama Blitar tidak ada yang menemui, mahasiswa pun sempat bertahan di depan pintu gerbang kampus UNU.

Sementara itu, Wakil Rektor II, Yauma Tartibi, saat dikonfirmasi mengatakan jika tuntutan mahasiswa sebenarnya sudah dijawab. Namun, mungkin tidak ada kepuasan yaitu terkait dana KKM, PKL dan Skripsi.

“Kegiatan itu dilakukan pejabat periode sebelum kami. Sehingga, kami juga tidak bisa menjawab. Karena, peralihan kepemimpinan ini laporan penggunaan dana juga belum kami terima,” jelasnya. (jar/sit)

Koordinator BEM Malang Raya, Zulfikri Nur Fadilah, menyampaikan bahwa tuntutan yang diberikan yakni menolak dengan tegas adanya BBM bersubsidi. Sebagai mahasiswa yang harus menyuarakan para jeritan rakyat, dirinya tetap akan mengawal, mendalami kajian, dan mencermati informasi yang ada.

“Berharap dalam satu pekan, DPRD punya report untuk teman-teman BEM Malang Raya, usulan kami ditindaklanjuti. Kalau seminggu tidak ada tindak lanjut kami turun lagi. Sampai pemerintah pusat mendengarkan,” ungkap Zulfikri.

Sebagai langkah transformasi atas kritikan terhadap kebijakan tersebut, dirinya mendesak agar pemerintah pusat menunda proyek strategis nasional, yakni pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). “Solusinya menunda proyek strategi nasional. Agar APBN untuk subsidi dapat pulih kembali. Program yang lebih maslahat untuk rakyat agar lebih didahulukan,” ujarnya.

Dengan adanya kebijakan kenaikan BBM ini, mahasiswa pun terdampak imbasnya. Karena, sebagian dari mereka saat ini bekerja sebagai driver ojek online (ojol) yang secara langsung terdampak.

Baca juga:

• Wali Kota Wahyu Berangkatkan 9 Bus Mudik Gratis, Tujuan Ponorogo dan Banyuwangi Paling Diminati
• Salat Tarawih di Masjid Raya Pesona Jember Diguncang Ledakan, Fasilitas Rusak dan Satu Jamaah Terluka
• Pimpin Musrenbang RKPD 2027, Bupati Malang Ingatkan Sinkronisasi hingga Sinergi
• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Pemkab Jember Terbitkan Surat Edaran Larangan Penggunaan Fasilitas Dinas Selama Libur Lebaran

“Mahasiswa tidak semuanya orang punya, mahasiswa ada juga yang bekerja sampingan sebagai Ojol. Mereka juga kesulitan untuk beli bensin, dan kenaikan-kenaikan harga barang-barang pokok,” lanjutnya.

Selain itu, dalam orasi yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa, dikatakan bahwa dengan bertambahnya kebijakan tersebut, bukan malah mensejahterakan rakyat, melainkan menyengsarakan dan mencekik.

Sebagai informasi, dalam aksi tuntutan yang dilakukan tersebut, juga mendapatkan respon dari Ketua DPRD Kota Malang, bersama dengan perwakilan enam Fraksi DPRD Kota Malang. (rsy/sit)

 Mereka menyuarakan aspirasi masyarakat menggelar aksi damai penolakan kenaikan harga BBM. Aksi itu dilakukan sejumlah mahasiswa ini dengan berjalan kaki mulai dari Tugu Garuda Alun-Alun di depan Kantor DPRD Trenggalek.

Koordinator Aksi, Muhammad Sodiq Fauzi menyampaikan tuntutan yang disampaikan kepada wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Trenggalek. “Intinya, kami menolak kenaikan harga BBM serta mendesak pemerintah agar mengkaji ulang kebijakan tersebut,” ucapnya.

Menurutnya, hal itu dirasa penting mengingat angka kemiskinan baru akan bertambah dikarenakan daya beli masyarakat akan berkurang. Akibatnya, biaya produksi barang-barang akan berpotensi melambung.

“Yang miskin lebih banyak menerima dampak negatifnya. Ini sangat tidak fair, karena ketika subsidi berlaku, data menunjukkan bahwasanya penikmat dari anggaran subsidi tersebut adalah mayoritas orang kaya,” tegas Fauzi.

Selain menolak kenaikan harga BBM, GMNI turut menyampaikan tuntutan yang lain. Diantaranya, mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki sistem pemberian BBM subsidi agar tepat sasaran.

Baca juga:

• Wali Kota Wahyu Berangkatkan 9 Bus Mudik Gratis, Tujuan Ponorogo dan Banyuwangi Paling Diminati
• Salat Tarawih di Masjid Raya Pesona Jember Diguncang Ledakan, Fasilitas Rusak dan Satu Jamaah Terluka
• Pimpin Musrenbang RKPD 2027, Bupati Malang Ingatkan Sinkronisasi hingga Sinergi
• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Pemkab Jember Terbitkan Surat Edaran Larangan Penggunaan Fasilitas Dinas Selama Libur Lebaran

Menuntut Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk tranparansi dan jujur terhadap serapan anggaran subsidi BBM sebesar Rp 502 triliun. “Kami juga meminta pemerintah untuk melakukan politik strategis subsidi BBM demi mencegah terjadinya penyelewengan anggaran subsidi BBM,” imbuhnya.

Kemudian, mendesak pemerintah untuk membentuk Satgas Pengawasan terkait penerimaan BBM bersubsidi dan mendorong pemerintah untuk percepatan transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui kebijakan pusat dan daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam mengucapkan terimakasih atas aspirasi yang disampaikan ke wakil rakyat. “Sebelumnya saya sangat mengapresiasi dan berterimakasih atas partisipasi adik-adik yang telah menyuarakan aspirasi atas resahnya masyarakat terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini,” kata Samsul.

Masih terang Politisi PKB ini, pihaknya mengaku siap untuk meneruskan aspirasi tersebut ke pusat. Mengingat itu adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Dan dalam hal ini, ia juga merupakan bagian dari masyarakat.

“Aspirasi ini akan kita sampaikan ke pemerintah pusat melalui DPRD. Atau mungkin dalam bentuk pembubuhan tanda tangan, sebagai bentuk dukungan agar nantinya tuntutan yang disampaikan ini bisa menjadi pertimbangan di pemerintah pusat,” jelasnya. (mil/gie)

Ketua BEM Pamekasan, Syaiful Bahri, mengatakan bahwa aksi pemboikotan tersebut merupakan salah satu bentuk aksi penolakan yang tegas dari BEM Pamekasan, pada kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah. “Ini merupakan sebuah aksi lanjutan dari aksi yang kami lakukan pada hari sebelumnya (Senin, red) kemarin di Gedung DPRD Pamekasan. Dan ini adalah salah satu bentuk penolakan secara tegas, terkait kenaikan harga BBM,” katanya.

Syaiful juga menyampaikan, bahwasanya Aliansi BEM se-Pamekasan dalam mengkawal persoalan ini tidak main-main, karena hal ini menyangkut persolan rakyat dan angka kemiskinan yang ada di Indonesia serta kemaslahatan bersama. “Kita akan melihat perkembangan yang sudah kami lakukan dari kemarin. Baik dari pemerintah ataupun dari pihak Pertamina itu sendiri terutama pada persoalan harga yang menjadi atensi hari ini,” terangnya.

Baca juga:

• Wali Kota Wahyu Berangkatkan 9 Bus Mudik Gratis, Tujuan Ponorogo dan Banyuwangi Paling Diminati
• Salat Tarawih di Masjid Raya Pesona Jember Diguncang Ledakan, Fasilitas Rusak dan Satu Jamaah Terluka
• Pimpin Musrenbang RKPD 2027, Bupati Malang Ingatkan Sinkronisasi hingga Sinergi
• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Pemkab Jember Terbitkan Surat Edaran Larangan Penggunaan Fasilitas Dinas Selama Libur Lebaran

Disamping itu, Syaiful juga mengatakan, bahwa aksi tersebut akan berlanjut. Pihaknya dan beberapa BEM yang ada di pulau Madura akan mendatangi kantor Pertamina yang ada di kabupaten Sampang Madura.

Sementara, Kapolres Pamekasan, AKBP Rogib Triyanto, menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan, tentunya kita juga harus menghargai orang lain. Karena, ini merupakan jalan kemudian orang juga akan bekerja untuk melaksanakan tugasnya.

“Terima kasih karena kita sudah berhasil komunikasi dengan baik, tidak ada gesekan atau sebagainya. Ini membuktikan bahwa Polres Pamekasan melakukan kegiatan yang lebih edukasi dan berkomunikasi,” katanya saat mendatangi masa aksi.

Lebih lanjut Rogib Triyanto menuturkan, bahwa pihaknya akan mengkomunikasikan terkait kegiatan yang ada di kantor Pertamina Camplong Sampang. Karena wilayah camplong merupakan objek vital nasional. (azm/sit)

“Sudah kita prediksi mahasiswa akan turun. Dimana, salah satu indikasinya seperti minyak goreng langka, BBM juga mengalami kenaikan. Sebelum ada aksi ini, kami sudah minta fraksi di DPRD Kota Malang, ini untuk langsung ke DPR RI,” jelas Ketua DPRD Kota Malang, seusai menemui aksi unjuk rasa dari BEM Malang Raya, Selasa (12/04/2022) tadi.

Dijelaskan Made, jika di Maret lalu, pihaknya sudah bertemu dengan DPR RI dan sudah di sampaikan semuanya,l. Namun saat ini, masih akan terus dilakukan lagi. Kembali ditegaskannya, bahwa kepada delapan partai politik yang ada di DPRD Kota Malang, untuk melakukan kordinasinya ke DPP maupun DPR RI dari masing-masing partai.

“Kami minta waktu ke kepala daerah, untuk menerima perwakilan BEM Malang Raya, supaya bisa meneruskan aspirasi yang diinginkan mereka,” imbuhnya.

Ditambahkannya, bahwa yang dilakukan oleh mahasiswa ini untuk mengoreksi dan memberikan masukan untuk ke depan. Terkait dengan 25 tuntutan yang dilakukan pengunjuk rasa, dijelaskan bahwa hampir 23 tuntutan diantaranya untuk pusat. Namun, pihaknya akan melakukan operasi di Kota Malang, terkait dengan harga minyak goreng dan BBM.

Baca juga :

• Wali Kota Wahyu Berangkatkan 9 Bus Mudik Gratis, Tujuan Ponorogo dan Banyuwangi Paling Diminati
• Salat Tarawih di Masjid Raya Pesona Jember Diguncang Ledakan, Fasilitas Rusak dan Satu Jamaah Terluka
• Pimpin Musrenbang RKPD 2027, Bupati Malang Ingatkan Sinkronisasi hingga Sinergi
• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Pemkab Jember Terbitkan Surat Edaran Larangan Penggunaan Fasilitas Dinas Selama Libur Lebaran

“Kita akan lakukan operasi di sini. Tetapi kami sebagai pejabat, juga memang sedang kesulitan untuj mencari minyak goreng. Ini nanti yang akan kami komunikasikan,” katanya.

Dirinya juga mengatakan, bahwa sudah mendesak kepada Wali Kota Malang, untuk segera melakukan operasi pasar, dan itu sudah dilakukan oleh Dinas terkait. Untuk anggarannya, dikatakannya sudah ada dan siap, tinggal mencari barangnya.

“Ini sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Malang ke Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Tetapi nantinya, kami juga minta melalui PKK, atau Dinas Sosial (Dinsos) untuk operasi pasar dan ini akan dilakukan di semua pasar,” ucapnya.

Made juga mengatakan, bahwa Migor tidak dijual oleh partai politik. Untuk harga migor, juga tetap tidak mengalami penurunan. Meskipun, ada partai-partai yang membagikan secara gratis ke masyarakat.

“Padahal teori pasar itu mengatakan jika semakin banyak Migor, maka harga akan turun. Kenyataanya, ternyata tidak demikian. Artinya, ada pemain besar yang menahan itu. Nah, itu harus kita dorong bersama-sama,” terangnya. (cw2/sit)

Ya, itulah sepenggal ‘pesan’ yang dituliskan beda dari beberapa tuntutan pengunjuk rasa. Usut punya usut, diketahui bahwa pengunjuk rasa atau pria tersebut adalah seorang pengantar pesan antar makanan online.

Pesan itu sengaja dibuat, guna mengingatkan pengunjuk rasa agar tidak membuat kerusuhan atau berbuat anarkhis selama menyampaikan aspirasi. Sehingga, tidak mengulang peristiwa yang sebelumnya pernah terjadi selama berunjuk rasa. Dengan poster atau spanduk ukuran sedang itu, dibawanya dibawanya dengan dua batang kayu kecil yang dibentang sambil berkeliling di lokasi demo sekitar Alun-Alun Tugu Kota Malang atau lokasi konsentrasi unjuk rasa.

Adalah Andi Istiawan (35), sosok pengunjuk rasa nan beda dan menarik itu. Dikatakannya, bahwa dirinya sengaja datang langsung ke lokasi unjuk rasa, dengan maksud untuk saling mengingatkan dan atas inisiatifnya sendiri.

Baca juga:

• Wali Kota Wahyu Berangkatkan 9 Bus Mudik Gratis, Tujuan Ponorogo dan Banyuwangi Paling Diminati
• Salat Tarawih di Masjid Raya Pesona Jember Diguncang Ledakan, Fasilitas Rusak dan Satu Jamaah Terluka
• Pimpin Musrenbang RKPD 2027, Bupati Malang Ingatkan Sinkronisasi hingga Sinergi
• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Pemkab Jember Terbitkan Surat Edaran Larangan Penggunaan Fasilitas Dinas Selama Libur Lebaran

“Kan aku orang Malang. Sekiranya ada aspirasi, tentunya tidak apa-apa. Tetapi dalam penyampaiannya, jangan sampai menimbulkan kericuhan sampai anarkis. Kasihan orang-orang di Kota ku, yang dingin ini,” ujar pria asal Muharto, Kota Malang tersebut.

Dalam unjuk rasanya, Andi juga turut membaur di tengah massa. Yang tidak kalah menarik, dia harus meninggalkan pekerjaannya untuk sementara waktu. Dirinya pun berpesan, agar massa aksi demo tetap kondusif dan menyuarakan apa yang benar-benar ingin mereka suarakan demi rakyat Indonesia.

“Saya nggak kerja demi ini, semoga enggak terjadi anarkis,” imbuhnya.

Selama menjalankan aksi unjuk rasanya, Andi pun sempat menjadi pusat perhatian. Maklum, dirinya memang menarik perhatian massa aksi, hingga salah satu koordinator meminta massa aksi demo untuk memberi jalan.

“Kasih jalan, kasih jalan,” ucap salah satu massa pengunjuk rasa.

Beberapa massa aksi yang lain, pun juga meneriaki Andi tersebut untuk tetap semangat dalam menyebarkan hal positif di tengah aksi demo tuntutan penundaan pemilu 2024 dan tiga periode Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Top-top!,” teriak salah satu massa aksi sembari bertepuk tangan. (cw2/sit)

Menanggapi aksi yang digelar sejumlah mahasiswa Malang Raya, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, langsung turun dan menemui massa. Bahkan, dalam kesempatan itu dirinya mengapresiasi aksi yang dilakukan BEM Malang Raya. Menurutnya, jika mahasiswa sudah melakukan aksi, berarti ada yang tidak beres di lapangan.

“Tetap suarakan kebenaran, kalau mahasiswa turun pasti ada apa-apa, ada yang tidak beres. Saya sebagai Ketua DPRD dan Ketua DPC PDI-Perjuangan, sepakat menolak penundaan Pemilu. Saya diminta pusat mengawal hal ini,” kata Made di depan aksi massa, Selasa (12/04/2022) tadi.

Selain itu, dikatakannya bahwa dalam kesempatan ini, dirinya terus mengajak peserta aksi untuk mengawal semua masalah yang telah disampaikan. Tak hanya itu, dirinya juga berpesan agar tetap menjaga dan menghormati masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa.

“Ayo kita lakukan dialog lagi, terutama untuk mengawal semua ini. Setelah ini selesai, langsung segera bubarkan diri dengan tertib,” imbuhnya.

Baca juga:

• Wali Kota Wahyu Berangkatkan 9 Bus Mudik Gratis, Tujuan Ponorogo dan Banyuwangi Paling Diminati
• Salat Tarawih di Masjid Raya Pesona Jember Diguncang Ledakan, Fasilitas Rusak dan Satu Jamaah Terluka
• Pimpin Musrenbang RKPD 2027, Bupati Malang Ingatkan Sinkronisasi hingga Sinergi
• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Pemkab Jember Terbitkan Surat Edaran Larangan Penggunaan Fasilitas Dinas Selama Libur Lebaran

Dalam aksinya, mereka menyampaikan 25 tuntutan penolakan yang difokuskan dalam empat kajian. Seperti, wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu), dan perpanjangan masa jabatan presiden. Lalu, kenaikan harga bahan pokok dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), permasalahan agraria, serta persengkongkolam mega proyek Ibu Kota Negara.

Koordinator BEM, Zulfikri Nurfadhillah, mengatakan jika tuntutan yang disampaikan di depan Gedung DPRD tidak ditindak lanjut, maka mereka akan kembali menggelar aksi pekan depan. “Kalau dalam seminggu hal ini belum ada tindak lanjut, kami akan turun lagi,” ucap Zulfikri.

Perlu diketahui, dalam aksi tersebut ada mahasiwa BEM Malang Raya dari beberapa kampus. Diantaranya, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Malang (UM), Politeknik Negeri Malang (Polinema), Universitas Islam Malang (Unisma), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN), Universitas Gajayana Malang (Uniga), Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama), Universitas Merdeka (Unmer) dan beberapa kampus lainnya.

Untuk aksi yang digelar di depan Gedung DPRD Kota Malang, dimulai dari pukul 11.20 dan diakhiri dengan penandatangan persetujuan poin-poin tuntutan oleh Ketua DPRD bersama dengan Koordinator BEM Malang Raya, yang berakhir pukul 13.30. (cw2/gie)