Perbaikan jalan ini, bukan sekadar menghadirkan akses yang lebih nyaman. Namun, juga menjadi jawaban atas harapan masyarakat yang selama bertahun-tahun mereka suarakan.

Kepala Dinas SDABMBK Kabupaten Pasuruan, Sarinah Rostief, mengatakan bahwa perbaikan ruas Jalan Bendungan – Rejosari merupakan bagian dari komitmen Pemkab Pasuruan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, khususnya pada ruas jalan yang memiliki fungsi strategis bagi mobilitas masyarakat. Ruas jalan tersebut, tidak hanya menjadi akses utama warga Desa Rejosari dan sekitarnya, tetapi juga kerap dimanfaatkan pengguna jalan sebagai jalur alternatif untuk menghindari kepadatan di jalan nasional.

Baca juga :

“Ruas Jalan Bendungan – Rejosari ini memiliki peran yang cukup strategis. Selain menjadi akses masyarakat setempat, jalan ini juga banyak digunakan sebagai jalur alternatif oleh pengguna jalan yang menghindari kepadatan di jalan nasional. Karena itu, peningkatan kualitas jalan menjadi sangat penting,” kata Sarinah, Rabu (01/07/2026) tadi.

Dirinya berharap, perbaikan tersebut nantinya mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Tidak hanya meningkatkan konektivitas antar wilayah, tetapi juga memperlancar distribusi hasil pertanian serta mendukung aktivitas perekonomian warga.

“Perbaikan ini, diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar distribusi hasil pertanian, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang selama belasan tahun harus beraktivitas di atas jalan yang kondisinya rusak,” imbuhnya. (kom/puj/gie)

Usai menerima perwakilan warga, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, mengatakan bahwa DPRD akan memfasilitasi penyelesaian persoalan yang diaspirasikan dengan mempertemukan seluruh pihak terkait. Salah satunya, akan diagendakan melalui rapat dengar pendapat (RDP).

“Aspirasi masyarakat hari ini kami terima dan akan kami tindak lanjuti. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan warga, terkait mengenai akses jalan Bendungan Lahor,” kata Faza-sapaan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang.

Diuraikannya, bahwa warga mempertanyakan legalitas penarikan retribusi di jalur penghubung Malang–Blitar. Selain itu, masyarakat juga meminta penjelasan mengenai alasan teknis kendaraan tidak diperbolehkan melintas.

Baca juga :

“Warga juga meminta, agar akses jalan dari Malang menuju Blitar melalui Bendungan Lahor, dapat dibuka dan dibebaskan kembali,” tambahnya.

Faza juga menegaskan, bahwa DPRD Kabupaten Malang tidak dapat mengambil keputusan langsung, karena persoalan tersebut berada di luar kewenangan administratif maupun yuridis lembaga legislatif daerah. Karena itu, DPRD akan segera mengagendakan RDP lanjutan dengan mengundang pihak Jasa Tirta serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

“Kami ingin semua pihak hadir, agar masyarakat mendapatkan penjelasan secara langsung dan persoalan ini bisa dicari solusi terbaiknya,” ungkap Faza.

Melalui aksi yang disampaikan ini, tentunya warga berharap agar pemerintah dan pihak terkait segera memberikan kepastian mengenai fungsi jalan penghubung Malang–Blitar yang selama ini digunakan masyarakat. Sementara DPRD Kabupaten Malang sendiri, memastikan pengawalan terhadap aspirasi yang disampaikan warga. (sit/adv)

Sekretaris Perusahaan PJT I, Erwando Rachmadi, menegaskan bahwa kondisi Bendungan Lahor hingga saat ini masih berada dalam kategori aman. Namun, upaya pencegahan tetap perlu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan fungsi bendungan.

“Alhamdulillah, kondisi bendungan sampai saat ini masih dalam kategori aman. Namun kita harus memahami bahwa usia bendungan semakin menua, sehingga ada konsekuensi-konsekuensi yang perlu dimitigasi agar risiko di masa depan dapat dicegah,” ujar Erwando, dalam konferensi pers di Kantor Pusat PJT I, Jumat (08/05/2026) tadi.

Menurutnya, rencana pembatasan akses bukanlah respons terhadap gangguan operasional terbaru, melainkan kebijakan yang telah direncanakan sejak tabun 2025 berdasarkan arahan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Salah satu pertimbangan teknis pembatasan akses, adalah potensi dampak getaran kendaraan berat terhadap tubuh bendungan.

“Lalu lintas kendaraan dengan beban tinggi berisiko mengganggu alat pemantau sensitif sekaligus mempercepat degradasi struktur bendungan dan jalan inspeksi yang berfungsi melindungi tubuh bendungan,” katanya.

Baca juga :

Selama masa sosialisasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan pada April hingga Juli 2026, operasional gate portal tetap berjalan sesuai ketentuan sebelumnya. Pengaturan baru rencananya mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2026.

“Nantinya kendaraan roda empat atau lebih tidak diperkenankan melintas di jalur puncak Bendungan Lahor, kecuali kendaraan operasional bendungan, ambulans dan kendaraan kepolisian. Sementara kendaraan roda dua tetap diperbolehkan melintas dengan pengaturan kartu akses khusus atau kontribusi pemanfaatan aset,” jelasnya.

Erwando menegaskan bahwa jalur di puncak bendungan bukanlah jalan umum, melainkan jalur inspeksi untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan bendungan. “Kami harus memprioritaskan keamanan bendungan terlebih dahulu dibandingkan pertimbangan lainnya, termasuk pendapatan. Kontribusi yang diperoleh dari akses kawasan ini bahkan tidak mencapai satu persen dari kebutuhan biaya operasi dan pemeliharaan bendungan,” tuturnya.

Selain aspek keselamatan, PJT I juga mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan tersebut. Masyarakat yang tinggal dalam radius sekitar dua kilometer dari bendungan, pelajar, serta pelaku usaha mikro tertentu akan mendapatkan pembebasan biaya akses.

Sementara itu, Kepala Divisi Jasa ASA Wilayah Sungai Brantas PJT I, Agung Nugroho, menambahkan bahwa pembatasan akses juga diarahkan untuk mendorong pengembangan kawasan wisata di sekitar bendungan agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan. “Harapannya masyarakat tidak hanya melintas, tetapi singgah. Nantinya akan dikembangkan kantong-kantong parkir dan kawasan wisata baik dari sisi Malang maupun Blitar,” imbuh Agung. (rsy/sit)

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Banyuwangi, Riza Al Fahroby, mengatakan jika meluapnya air sungai akibat tingginya intensitas hujan yang terjadi Juni lalu di Alas Malang, dan menyebabkan penumpukan sedimentasi di area bendungan. Tumpukan material setinggi sekitar 3 meter di dasar bendungan tersebut, digali menggunakan alat berat.

Adapun volume material sedimen yang terbawa sungai, mencapai sekitar 8.268 meter kubik. Sementara normalisasi ini, telah dilakukan sejak 2 Oktober dan ditargetkan selesai dalam 10 hari kerja.

Baca juga :

“Dari pengalaman sebelumnya, luapan air disebabkan oleh penyumbatan jembatan di area bendungan. Makanya kami normalisasi, agar sungai memiliki kapasitas yang cukup sebelum air masuk ke jembatan,” ujar Riza, Selasa (07/10/2025) tadi.

Dirinya menambahkan, bahwa normalisasi tersebut dilakukan atas permintaan warga setempat karena musim hujan akan segera tiba. “Normalisasi ini kami lakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim hujan agar aliran air tetap lancar dan tidak menimbulkan banjir, sesuai harapan masyarakat,” lanjutnya.

Lebih lanjut Riza menjelaskan, Bendungan Garit berfungsi mengairi sekitar 475 hektare areal persawahan yang tersebar di 6 desa. Oleh karena itu, pembersihan dilakukan secara intensif agar aliran air yang mengalir ke areal persawahan petani kembali normal. “Normalisasi ini sudah menjadi kegiatan rutin kami, tidak hanya di Bendungan Garit, tetapi juga di saluran-saluran lain yang membutuhkan penanganan rutin,” ujarnya. (kom/bwi/gie)

Sesuai rencana awal, PSN Bendungan Bagong Trenggalek ini ditargetkan selesai di tahun 2025. Namun, hal itu molor hingga ditargetkan ulang selesai pada tahun 2026 mendatang. Berdasarkan video yang beredar luas di media sosial, longsor terjadi usai hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut.

Pengawas Utama Paket II Bendungan Bagong, Sri Wahyudi, mengatakan bahwa longsor yang terjadi pada Jumat (21/02/2025) itu, dipicu oleh hujan deras yang mengguyur kawasan proyek. “Longsor terjadi pada hari Jumat. Curah hujan yang tinggi menjadi faktor utama penyebabnya,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (25/02/2025) tadi.

Longsor ini, tambahnya, berdampak pada bagian aksesoris bendungan ambrol. Sehingga, kondisi beton Shotcrete yang digunakan untuk menahan tanah rusak.

“Lokasi longsor terjadi diantara bangunan Main Dam dan Spillway, tepatnya di atas bangunan pengelak terowongan,” imbuhnya.

Meski luasan longsor hingga ribuan meter persegi, lanjutnya, namun kejadian itu tidak mengganggu progress pembangunan bendungan yang memakan anggaran hingga Rp 1,6 triliun ini. Karena, area yang longsor bukan termasuk bangunan inti dari Bendungan Bagong.

Baca juga :

“Meski longsor, tetap tidak memengaruhi bangunan inti bendungan. Dan proyek akan tetap berjalan sesuai rencana,” kata Sri Wahyudi.

Guna antisipasi kerusakan bangunan akibat longsor, imbuhnya, sebelumnya di lokasi tersebut telah dilakukan pemasangan Shotcrete atau pelapisan beton cor pada dinding tebing. Namun, bangunan tersebut tetap rusak akibat bencana longsor pada Jumat kemarin. “Sebenarnya Shotcrete ini sudah diperhitungkan. Namun, intensitas hujan yang tinggi membuatnya tidak mampu menahan tekanan,” tegasnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya masih akan melakukan kajian lebih lanjut terhadap kondisi tanah di area terdampak. Dengan target penyelesaian pada 2026, semua pihak berharap tidak ada lagi kendala berarti yang menghambat progres pembangunan Bendungan Bagong ini.

“Tim masih akan melakukan pengecekan lebih lanjut untuk menentukan langkah penanganan yang diperlukan, termasuk seberapa dalam stabilisasi tanah harus dilakukan,” jelas Sri Wahyudi.

Perlu diketahui, Bendungan Bagong merupakan bendungan kedua di Trenggalek terbesar yang hanya berjarak 10 kilometer dari pusat kota Trenggalek. Bendungan ini dipastikan menerima suplai Sungai Bagong dengan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) 39,95 kilometer persegi. Sementara itu, untuk karakteristik Bendungan Bagong ini sengaja didesain dengan tipe Urugan Zonal. Dimana mempunyai tinggi puncak inti tegak 82 meter serta panjang 678 meter. (mil/gie)

Sekretaris Desa Sumurup, Jarwoto, mengatakan bahwa makam yang dipindahkan berasal dari Dusun Gading, Desa Semurup. Lokasi pemakaman baru tersebar di beberapa titik, diantaranya Tumpak Mulyo sebanyak 160 makam, Winong 100 makam, serta di Bromo, Punden dan Jonggol. Sebagian lainnya dipindahkan ke Desa Prambon sesuai keinginan ahli waris.

Dirinya menambahkan, biaya pemindahan makam ditanggung oleh BBWS melalui pihak Bendungan Bagong. Dana tersebut diberikan langsung kepada ahli waris sebagai bentuk kompensasi.

“Pemindahan makam ini dilakukan berdasarkan permintaan ahli waris dan secara mandiri untuk menghormati leluhur. Semua tahapan diawali dengan musyawarah untuk memastikan keabsahan makam,” ungkapnya, Jumat (07/01/2025) tadi.

Sebelum pembongkaran dilakukan, tambahnya, warga bersama ahli waris menggelar doa bersama untuk mendoakan para leluhur yang akan dipindahkan. “Ritual adat ini penting sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang telah berpulang. Kami ingin memastikan pemindahan dilakukan dengan baik dan sesuai tata cara,” jelas Jarwoto.

Pemindahan makam ini dilakukan secara hati-hati. Ahli waris membongkar makam leluhur mereka terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengecekan untuk memastikan keabsahan ahli waris.

Baca juga :

“Pemindahan makam ini juga mengikuti prosedur kesehatan dan diawasi oleh aparat keamanan,” tuturnya.

Adapun kerangka yang masih ditemukan kemudian dimasukkan ke dalam peti kayu berukuran sekitar satu meter yang selanjutnya akan dibawa ke lokasi makam baru.

Salah satu ahli waris, Soni, warga RT 13/RW 4, Desa Sumurup, membenarkan adanya kompensasi sebesar Rp 4,5 juta per makam. Menurutnya, pemindahan dilakukan secara sukarela sesuai kesepakatan masing-masing ahli waris. “Proses pemindahan bisa dilakukan kapan saja tergantung kesiapan ahli waris. Dana kompensasi sudah diterima, sehingga kami tinggal menyesuaikan waktu,” kata Soni.

Bendungan Bagong sendiri merupakan proyek strategis nasional (SN) yang digadang-gadang mampu meningkatkan daerah irigasi seluas 1.021 hektare dan mendukung kebutuhan air baku di Trenggalek.

Selain itu, bendungan ini juga berfungsi untuk mengurangi debit air Sungai Bagong hingga 78,44 persen, melakukan konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Bagong, serta meningkatkan potensi pariwisata daerah.

Dibangun dengan tipe urugan zona berinti tegak, Bendungan Bagong memiliki tinggi puncak 82 meter dan panjang 620 meter dengan kapasitas tampung mencapai 17,4 juta meter kubik air. Luas genangannya sendiri mencapai 73,45 hektare, mencakup wilayah Desa Sumurup dan Sengon.

Proses pembangunan bendungan ini mengalami keterlambatan dari jadwal semula. Target penyelesaian yang sebelumnya ditetapkan pada 2024, kini molor hingga 2025. Bahkan hingga akhir tahun lalu, proses pembebasan lahan masih belum sepenuhnya rampung. (mil/gie)

Keresahan warga Desa Ngares, ini dirasakan sejak pembangunan Bendungan Bagong dimulai yakni tahun 2022. Warga sendiri, menyampaikan jika material baik tanah dan batu dari hulu pembangunan Bendungan Bagong, terbawa aliran sungai hingga menyebabkan pengendapan. Sementara imbas dari pendangkalan sungai ini, menyebabkan air yang seharusnya mengalir ke sungai justru keluar dan merendam rumah-rumah warga saat curah hujan tinggi.

“Jadi, hari ini kita menerima audiensi dari masyarakat peduli lingkungan, yang mana beberapa hari lalu warga Desa Ngares terdampak bencana banjir. Setelah ditelusuri, ternyata banjir itu terjadi pendangkalan sungai akibat tumpukan material dari proyek pembangunan Bendungan Bagong,” kata Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, seusai menerima audiensi warga Desa Ngares, Senin (25/11/2024) tadi.

Dijelaskan Doding, kondisi paling parah terjadi di Sungai Temon. Di mana, sungai di sana itu sebelumnya sedalam 5 meter. Namun sekarang, sungai itu rata karena tertumpuk ratusan ribu kubik material tanah dan batu dari Bendungan Bagong.

Baca juga :

Dalam hearing kali ini, tambahnya, selain masyarakat terdampak juga hadir Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan Bagong, kontraktor juga dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas dan anggota DPRD Dapil 1. Adapun beberapa rekomendasi dari hasil audiensi ini, diantaranya untuk jangka pendek adalah membuat tanggul untuk mengantisipasi jika debit air Sungai Temon meluap agar tidak membanjiri permukiman warga.

“Rekomendasi yang pertama adalah menyelesaikan disposal di hulu sungai agar material tanah dan batu tidak terbawa air dan mengendap di sungai yang ada di bawahnya. Kedua, menyelesaikan struktur Sungai Temon agar dikembalikan seperti semula. Mengingat, di sekitar lokasi tersebut ada sedikitnya 11 KK yang mana sewaktu-waktu terdampak banjir saat hujan turun. Caranya dengan membuat tanggul dan sungai itu akan dikembalikan kedalamannya,” jelasnya.

Ketiga, sambungnya, dampak sosial yang akan diberikan oleh pemerintah daerah berupa bantuan kepada warga terdampak. Dan yang keempat, kajian penanganan jangka panjang. Pihaknya akan bersurat pelaksana proyek agar membuat kajian jangka panjang. “Mengingat yang membuat kajian itu konsultan, mudah-mudahan segera diselesaikan. Jadi kita punya gambaran jangka panjangnya nanti akan seperti apa,” ujar Doding.

Dengan adanya audiensi ini, warga berharap solusi nyata segera diwujudkan untuk mengembalikan fungsi sungai. Termasuk, memastikan keselamatan masyarakat dari bencana banjir. (mil/gie)

Dari ketiganya, Yudi berhasil selamat setelah ditolong oleh seorang pencari ikan, Supriono. Namun, naas menimpa kedua temannya yang tenggelam dan masih dalam pencarian.

Informasi Memontum.com bahwa ketiganya mencari biawak di pinggiran aliran Sungai Brantas sejak pukul 09.00. Sekitar pukul 12.00, mereka tiba di Bendungan Sutami Karangkates. Kemudian, mereka menyeberang bendungan ke arah Kalipare dengan menaiki perahu kayu bermesin (perahu motor tempel) milik Wadri.

Baca juga :

Awalnya, Yudi sempat menolak. Namun, karena kedua temannya tetap mengajaknya menyebrang, maka mereka pun menyebrang. Saat itu, awalnya perahu yang dinaiki baik-baik saja. Sesampainya di tengah atau berjarak sekitar 100 meter, tiba-tiba angin kencang menerjang sehingga perahu pun terbalik.

Kejadian itu, sontak membuat ketiganya berteriak minta tolong. Seorang pencari ikan yang kebetulan melihat, langsung mencari pelampung dari pohon kelapa untuk berenang dan menolong. Saat itu, Yudi berhasil diselamatkan dan dibawa ke tepian. Sedangkan dua korban lainnya, dilaporkan belum ditemukan. Kejadian ini, selanjutnya dilaporkan ke Polsek Sumberpucung.

Kapolsek Sumberpucung, AKP Lukman Hudi, saat dikonfirmasi wartawan melalui ponselnya sekitar pukul 15.03, membenarkan adanya kejadian itu. Pihaknya juga masih berkonsentrasi dan fokus dalam pencarian para korban.  “Betul. Saat ini masih dalam proses pencarian,” ungkap AKP Lukman Hudi. (gie)

“Bendungan ini memiliki kapasitas tampung 26 juta metwr persegi dan luas genangan 157 hektare. Nantinya, ini difungsikan untuk mengurangi banjir di Kota Manado dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro sebesar 2 x 0,70 MW,” kata Presiden Jokowi.

Dalam peresmian kali ini, pemandangan berbeda terlihat. Yakni, rombongan presiden disambut oleh marching band pelajar dari SMA, SMP dan SD di sekitar Manado. Hal ini, merupakan bagian dari upaya edukasi kepada generasi muda akan pentingnya bendungan, sebagai salah satu upaya pengelolaan air.

Presiden sendiri, dalam kesempatan itu juga berinteraksi dan bertanya jawab seputar fungsi bendungan kepada para pelajar yang hadir. Salah satu pertanyaannya, adalah menyebutkan manfaat dari bendungan, yakni untuk penyediaan air baku, pengendalian banjir, penyediaan air irigasi dan pembudidayaan ikan.

Menteri PUPR Basuki, juga menambahkan bahwa pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan, utamanya bertujuan untuk mengurangi banjir Kota Manado dan sekitarnya sebesar 25 persen (146,6 m3/detik). Kota Manado sendiri, pernah mengalami banjir bandang pada tahun 2014. “Bendungan Kuwil Kawangkoan dibangun setelah banjir besar di Manado pada 2014. Mudah-mudahan dengan adanya Bendungan Kuwil Kawangkoan, risiko banjir dapat dikurangi saat terjadi hujan besar,” kata Menteri Basuki.

Baca juga :

• Perkuat Sektor Tata Kelola Pasar, Pemkab Probolinggo Studi Tiru ke Pemkot Madiun
• Bernuansa Osing, Wapres Gibran Puji Desain dan Konsep Pembangunan Pasar Induk Banyuwangi
• Tindak Lanjuti Arahan Kemendagri, Pemkot Malang Siapkan Skema Relokasi PKL
• Pemkot Probolinggo Lakukan Nota Kesepakatan dan Launching 9 Inovasi Layanan bersama Pengadilan Agama
• Kemendagri Minta Daerah Siapkan Tempat Relokasi Tatkala Lakukan Penertiban PKL

Selain manfaat yang telah disebutkan Presiden, Bendungan Kuwil Kawangkoan, juga bermanfaat bagi penyediaan air baku untuk Kota Manado, Minahasa Utara, Kota Bitung dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung sebesar 4.500 liter/detik, serta pengembangan pariwisata.

“Bendungan ini bisa menjadi kawasan wisata baru, selain Likupang dan Bunaken. Di bendungan ini ada kawasan Wisata Waruga sebagai wisata budaya untuk mengenal para leluhur di Sulawesi Utara. Bisa juga untuk wisata air, karena airnya bening terkoneksi dengan Sungai dan Danau Tondano,” kata Menteri Basuki.

Untuk itu, Menteri Basuki berpesan kepada pengelola bendungan nantinya, untuk dapat menjaga kebersihan dengan menyediakan sarana tempat sampah sebanyak-banyaknya. “Perilaku pengunjung agar dibiasakan bersih agar kawasan wisata terpelihara,” pesannya.

Terakhir, Menteri Basuki menyampaikan apresiasinya kepada para kontraktor dan konsultan pengawas atas metode dan hasil kerjanya yang sangat baik. “Saya ucapkan selamat kepada kontraktor dan konsultan pengawas atas selesainya Bendungan Kuwil Kawangkoan. Menurut saya, hasil kerjanya rapi dan bagus kualitasnya,” kata Menteri Basuki.

Bendungan Kuwil Kawangkoan dibangun terbagi menjadi tiga paket pekerjaan konstruksi. Untuk paket pertama, pembangunannya dikerjakan oleh PT Wijaya Karya – DMT (KSO), paket dua dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) Tbk dan paket ketiga dikerjakan oleh PT Wijaya Karya – PT Nindya Karya (KSO). (kom/pu/gie)