Salah satu programnya, yaitu inovasi untuk menurunkan angka kemiskinan, PDRB, menurunkan pengangguran terbuka, peningkatan perkapita serta menurunkan angka kematian ibu melahirkan di tahun 2022.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Kabupaten Situbondo, Kiptiyah, mewakili Kepala Bappeda Situbondo, mengatakan bahwa Badan Inovasi dan Percepatan Pembangunan Daerah atau BIPPD merupakan lembaga non struktural yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati Situbondo melalui Bapedda.

“Jadi, mereka adalah lembaga yang memiliki fungsi membantu kepala daerah untuk mempercepat pembangunan melalui lompatan lompatan inovasi,” ujar Kiptiyah kepada wartawan seusai sosialisasi program kerja BIPPD di ruang Intellegennce Room Pemkab Situbondo.

Lembaga ini, terang Kiptiyah, nantinya harus berainergi da bermitra dengan organisasi perangkat daerah ( OPD) yang bekerja program perioritas bupati. “Ini masih tahapan awal, sebelum masuk ke tahun 2022. Sehingga, mereka harus bersinergi denga Restra dan Renca serta program yang ada di OPD,” jelasnya.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Dengan hadirnya BIPPD, tambahnya, kendala-kendala yang ada di OPD dapat membantu mengurai permasalahan yang muncul di OPD. Khususnya, yang berkaitan dengan pelayanan, program perioritas serra mendukung tercapainya visi dan misi menuju Situbondo Berjaya.

Asisten I Pemkab Situbondo, Kholil, mengatakan bahwa dibentuknya BIPPD dalam rangka mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu, bupati perlu membentuk BIPPD yang dari unsur kalangan akademisi dan praktisi.

“Rapat kali ini BIPPD melakukan pemetaan terhadap upaya menangani persoalan yang ada di Kabupaten Situbondo,” kata Kholil.

Persoalan yang terjadi di tahun 2021 itu, harus dievakuasi kekurangan dan kekurangnya. Sehingga ada inovasi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan persoalan yang kurang tersebut.

Saat ditanya inovasi yang akan dilakukan di tahun 2022, Kholil mengatakan, saat ini masih dilakukan pemetaan dan tugas BIPPD memberikan masukan inovasi yang akan dilalukan kedepannya.

“Sekarang prosesnya masih pemetaan dan penggodokan,” paparnya. (her/sit)