Penghargaan untuk Trenggalek sendiri, diserahkan langsung oleh Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana kepada Wakil Bupati Trenggalek, Syah Natanegara di Surabaya. Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara, dalam penghargaan ini mengucapkan selamat atas capaian yang diraih.

“Bersyukur hari ini kita mendapatkan tiga penghargaan dalam BKN Award tahun 2023. Semoga, ini menjadi motivasi bagi kita untuk kita bisa bekerja lebih baik lagi,” kata Wabup Syah, Jumat (09/06/2023) siang.

Suami Fatihatur Rohmah ini berharap, ke depan semoga semakin banyak lagi inovasi-inovasi yang dibuat dan prestasi yang diukir untuk Kabupaten Trenggalek.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Sementara itu, Kepala BKD Trenggalek, Eko Juniati, mengaku bersyukur atas prestasi yang diraih. Capaian yang diraih itu, tentu tidak menjadikannya terlena melainkan justru menjadi pemacu untuk bekerja lebih baik.

“Kita patut bersyukur, karena semua ini berkat arahan bimbingan bapak Bupati dan wakil bupati serta kolaborasi semua Kepala OPD se Kabupaten Trenggalek yang mendukung semua program layanan kepegawaian di Pemkab Trenggalek,” tuturnya.

Pihaknya juga akan terus berupaya melakukan perbaikan dan tidak akan merasa jumawa atas penghargaan yang diraih. “Dari penghargaan ini kita akan terus berupaya untuk kedepannya bisa memberikan pelayanan yang terbaik,” kata Eko.

Provinsi Jawa Timur sendiri dalam BKN Award, itu memborong 39 penghargaan. Lima penghargaan diraih oleh Pemerintah Provinsi dan 34 penghargaan tersebar diraih Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Dalam penyerahan penghargaan BKN Award 2023, ini Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana, menyampaikan banyak terkait dengan peningkatan kualitas manajemen ASN dan perlunya big data.

Perencanaan seperti kebutuhan pegawai penting, sehingga penempatan dan mutasi pegawai, tidak berdasarkan atas keinginan melainkan atas dasar kebutuhan. Selain itu juga diingatkan, bahwa kepada para penerima untuk tidak terlena dengan penghargaan yang diterima, karena banyak daerah lain yang berupaya keras mengejar ketertinggalannya. (mil/sit)

Raihan ini, pun meningkat dibanding penghargaan serupa sebelumnya. Sementara dalam penyerahan penghargaan itu, diberikan Plt Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dan diterima Wali Kota Madiun, Maidi di Surabaya, Kamis (08/06/2023) tadi.

Kota Madiun meraih Peringkat IV pemerintah kota tipe sedang, untuk Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian serta Kategori Pengembangan Kompetensi. Sementara untuk Kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT, Kota Madiun berhasil meraih Peringkat II pemerintah kota tipe sedang.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Wali Kota Madiun, Maidi, mengatakan bahwa raihan ini sekaligus menjadi bukti baiknya manajemen birokrasi di Pemerintah Kota Madiun. Orang nomor satu di pemerintahan Kota Pendekar tersebut memberikan perhatian tersendiri dalam manajemen birokrasi dan ASN. Sebab, hal itu berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan yang baik, ujar Wali Kota Maidi, memang harus dimulai dari internal birokrasi yang juga baik. Karenanya, dirinya bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang baik terlebih dahulu. Komitmen itu juga, tertuang dalam visi Wali Kota Madiun. Yakni, Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera.

Wali Kota juga berharap, tata pemerintah yang baik ini menjadi semangat untuk terus berbenah ke depan. “Kalau ingin masyarakat baik, pemerintahnya harus baik dulu. Pemerintah harus memberikan contoh. Karenanya, kita terus berupaya berbenah dan mewujudkan itu. Pemerintahan yang baik, pelayanan kepada masyarakat juga akan baik pula,’’ ujar wali kota.

Wali kota juga mengapresiasi kinerja ASN hingga berhasil meraih tiga kategori sekaligus di tahun ini. Capaian tersebut meningkat dibanding penghargaan sebelumnya. Wali kota berharap kinerja baik tersebut untuk terus ditingkatkan. Harapannya, pelayanan kepada masyarakat juga semakin meningkat.

‘’Jangan cepat berpuas diri. Karena, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Kalau bisa, kita bisa meraih penghargaan di lima kategori sekaligus,’’ tegasnya. (kom/sit)

Penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana, kepada Bupati Lumajang Thoriqul Haq, Kamis (08/06/2023) tadi. “Bersyukur, hari ini kita mendapatkan dua penghargaan dalam BKN Award Tahun 2023. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita untuk bisa bekerja lebih giat lagi,” kata Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang.

Cak Thoriq juga mengharapkan, agar ke depannya semakin banyak inovasi-inovasi yang dibuat dan prestasi-prestasi yang diukir kembali. “Semua capaian ini dapat menjadi penyemangat, dan penghargaan ini juga berkat kerjasama seluruh jajaran di lingkup Pemkab Lumajang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKD Lumajang, Taufik Hidayat, mengungkapkan bahwa dirinya bersyukur atas prestasi yang diraih di bidang kepegawaian. Dirinya berharap, agar ke depan penghargaan yang diterima bisa menjadi pemacu peningkatan kualitas pengelolaan ASN di Lumajang, khususnya dalam mendukung sistem manajemen ASN berbasis Sistem Merit.

Baca juga :

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran ASN yang ada di masing-masing Perangkat Daerah di Lumajang. Ini merupakan kerja bersama, harapannya ke depan, dapat lebih kompak dan meningkatkan sinergi sehingga capaian Kabupaten Lumajang bisa lebih optimal,” paparnya.

Provinsi Jawa Timur sendiri dalam BKN Award 2023 itu memborong 39 penghargaan. Yakni, lima penghargaan diraih oleh Pemerintah Provinsi dan 34 penghargaan tersebar diraih kabupaten/kota di Jawa Timur.

Dalam penyerahan penghargaan BKN Award 2023 tersebut, Plt Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, menuturkan banyak terkait dengan peningkatan kualitas manajemen ASN dan perlunya big data. Dirinya juga menambahkan, perencanaan seperti kebutuhan pegawai sangatlah penting, sehingga penempatan dan mutasi pegawai tidak berdasarkan atas keinginan melainkan atas dasar kebutuhan.

“Kepada para penerima untuk tidak terlena dengan penghargaan yang diterima, karena banyak daerah lain yang berupaya keras mengejar ketertinggalannya,” ujarnya. (kom/adi/gie)

Penghargaan sendiri, diberikan secara langsung oleh Kepala BKN RI, Bima Haria Wibisana kepada Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indarparawansa, dalam sambutannya mengatakan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemprov Jatim dan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur, untuk semakin meningkatkan kinerja kepegawaian mulai dari perencanaan, pengawasan dan seterusnya. “BKN Award menjadi bagian yang sangat penting untuk terus menyiapkan bagaimana seluruh Aparatur Sipil Negara di seluruh kabupaten/kota di seluruh Provinsi Jawa Timur bisa melakukan percepatan pemenuhan kebutuhan,” ujar gubernur wanita pertama di Jawa Timur tersebut.

Gubernur Khofifah merasa senang, karena bukan hanya Pemprov Jatim yang mendapatkan penghargaan ini. Tetapi juga, sejumlah kabupaten/kota menerima penghargaan BKN Award dari beberapa kategori.

“Kebetulan, banyak kepala daerah yang hadir secara langsung. Jadi, akan menjadi referensi bagi seluruh kepala daerah untuk melakukan peningkatan, efektivitas, efisiensi dan kinerja,” ujarnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, mengungkapkan bahwa penghargaan ini merupakan bukti dari ikhtiar dan upaya serta hasil kerja keras yang telah dilakukan dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Pemkot Probolinggo. “Penghargaan ini tentunya menjadi tonggak yang baik untuk pengelolaan SDM di lingkungan Pemkot Probolinggo agar semakin baik lagi. Jangan kendor, terus berinovasi untuk bisa benar-benar melakukan sesuai harapan semuanya. Kita diperingkat 3 tahun ini, mudah-mudahan di tahun yang akan datang bisa kita tingkatkan lagi,” harapnya.

Dalam BKN Award itu, terdapat beberapa penerima penghargaan. Diantaranya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Peringkat 1 Kategori Komitmen Pengawasan dan Pengendalian, Pemkab Kediri, Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun.

Lalu, ada Pemkab Tulungagung, Peringkat 3 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun, Pemkot Madiun, Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun, Pemkot Surabaya, Peringkat 3 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun.

Kemudian, ada Pemkab Gresik, Peringkat 1 Kategori Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT, Pemkab Lumajang, Peringkat 3 Kategori Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT, Pemkab Sidoarjo, Peringkat 2 Kategori Penilaian Kompetensi dan Pemkot Probolinggo, Peringkat 3 Kategori Penilaian Kompetensi serta Pemkab Lamongan, Peringkat 2 Kategori Implementasi Penilaian Kinerja. (kom/pix/sit)

Dimana Kota Malang berhasil meraih penghargaan dalam ajang Badan Kepegawaian Negara (BKN) Awards 2020. Hal itu disampaikan Wali Kota Malang, Sutiaji, usai upacara peringatan HUT Kota Malang.

• Baca juga: Launching LLTT, Wali Kota Sutiaji Harap Tidak Ada Penumpukan Limbah Tinja

“Saat ini, bersamaan dengan peringatan ke-107, Pemkot Malang mendapat prestasi dari BKN Awards 2020. Dimana capaiannya adalah terbaik pertama kategori perencanaan kebutuhan pelayanan, pengadaan, kepangkatan, dan pensiun tingkat kota secara nasional,” ungkap Sutiaji, Kamis (01/04).

Lebih lanjut, orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu menyampaikan bahwa semestinya pihaknya hari ini diundang Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menerima penghargaan.

“Tapi kita minta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mewakili Kota Malang untuk menerima penghargaan tersebut. Pagi ini diserahkan langsung oleh kepala BKN dan ibu Gubernur,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Sutiaji pun juga sempat menjabarkan beberapa torehan prestasi yang mampu diraih. Baginya, prestasi ini bukan sekedar milik Kota Malang, namun juga masyarakat. Pasalnya, dalam segala upaya inovasi dan terobosan Pemkot Malang, masyarakat bhumi Arema juga ikut andil didalamnya.

“Kami sudah banyak raih penghargaan, diantaranya adalah penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2019, penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) laporan Pemerintah Daerah tahun 2019. Lalu kami juga dapat penghargaan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia,” beber Sutiaji.

Selain itu juara 3 pelaksanaan 10 program pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat provinsi Jawa Timur juga pernah diraih. Lalu penghargaan pemulihan ekonomi berbasis e-commers, penghargaan Kelurahan Tangguh Bencana kategori Madya tingkat Provinsi Jawa Timur.

Inovasi rumah diapers dari Puskesmas Polowijen, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang masuk pada top 45 Provinsi Jawa Timur, penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) nasional tahun 2020.

Selanjutnya Terminal Madyopuro berhasil meraih juara 2 Terminal Sehat dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dari Kementerian Kesehatan RI. “Dan masih banyak lagi prestasi yang berhasil kita raih bersama,” imbuhnya. (mus/ed2)

Dalam peninjauan tersebut Bima menegaskan, tidak akan menurunkan grade tes seleksi calon pegawai negeri sipil, Namun, akan meranking peserta seleksi yang tidak lolos namun memiliki nilai tinggi, Bima mengakui banyak komplain terkait soal tes yang sulit hingga kelulusan di masing-masing daerah kabupaten/kota rendah

“Sebetulnya, kalau soalnya susah tidak juga, karena untuk kementerian – lembaga yang lulus lebih dari 20 persen, Tetapi, ketika ini di terapkan pada Pemerintah Kabupaten Kota, yang lulus di bawah 20 persen.” Jelasnya.

Untuk formasi, kata Bima, yang sudah lulus murni akan masuk terus, Namun, kondisi ini menyebabkan banyak jabatan, terutama guru dan tenaga kesehatan, yang kosong. “Kita tidak akan menurunkan passing grade, karena jika menurunkan passing grade berarti juga menurunkan kwalitas dari PNS, jadi kita akan mencoba meranking,” jelasnya.

Banyak peserta yang tidak lulus sambung Bima memiliki passing grade dengan skor tinggi, “Terkadang lulus kurang satu angka, jadi kita coba meranking untuk mengisi jabatan yang kosong sesuai kebutuhan jabatan yang kosong,” ungkapnya. Ia menyontohkan, jika passing grade minimumnya 298, makan untuk mengisi formasi yang kosong paling tidak 260.

Apabila peserta mengikuti tiga ujian dan ada satu ujian yang tidak lulus, maka peserta itu masih mempunyai harapan. “Sejauh totalnya tinggi, karena dia berkompetisi juga,” katanya.

Lebih jauh Bima menjelaskan, untuk seleksi kompetensi bidang (SKB) sesuai dengan formasi yang dituju oleh peserta. Misalkan guru, kompetensi bidangnya adalah tentang pendidikan, maka instansi pembina jabatan fungsionalnya adalah Kemendikbud sedangkan SKB selanjutnya akan dilaksanakan di propinsi. ” Untuk Jawa Timur dilaksanakan di Surabaya.” terangnya. (yud/yan)

Simulasi tersebut merupakan simulasi tes soal ujian yang biasa digunakan dalam tes ujian negara berbasis online, seperti seleksi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) umum dan sekolah kedinasan, ujian dinas dan UPKP, serta lelang jabatan Pratama dan Madya. Tingkatan simulasi tersebut masih sebatas Seleksi Kompetensi Dasar.

Kabiro Umum dan Kepegawaian UB Drs Syarif Utomo MM, memberikan cinderamata kepada Kabiro Humas BKN Muhammad Ridwan, ST, MEng. (rhd)

BKN menargetkan kalangan mahasiswa calon peserta CPNS agar mereka memiliki pengalaman dalam simulasi CAT, salah satunya para mahasiswa UB. “Tes seleksi yang kami berikan merupakan seleksi kompetensi dasar berisi 40 soal pilihan ganda dengan batas waktu 30 menit, dimana 1 soal yang dijawab benar bernilai 5 poin. Kalau seleksi asli ada 100 soal dengan waktu 90 menit. Saat ini sistem penerimaan CPNS bersifat cepat, akuntable dan transparan. Jadi, hasil skor dari tes yang dikerjakan para CPNS langsung bisa dilihat. Meskipun bersifat online, memiliki ijin akses hanya sebatas saat seleksi seperti ini,” jelas Kepala Biro Humas BKN, Muhammad Ridwan, ST, MEng, kepada Memo X, saat yang ditemui di area CL UB.

Simulasi tersebut merupakan simulasi tes soal ujian yang biasa digunakan dalam tes ujian negara berbasis online, seperti seleksi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) umum dan sekolah kedinasan, ujian dinas dan UPKP, serta lelang jabatan Pratama dan Madya. Tingkatan simulasi tersebut masih sebatas Seleksi Kompetensi Dasar.

Kabiro Umum dan Kepegawaian UB Drs Syarif Utomo MM, memberikan cinderamata kepada Kabiro Humas BKN Muhammad Ridwan, ST, MEng. (rhd)

BKN menargetkan kalangan mahasiswa calon peserta CPNS agar mereka memiliki pengalaman dalam simulasi CAT, salah satunya para mahasiswa UB. “Tes seleksi yang kami berikan merupakan seleksi kompetensi dasar berisi 40 soal pilihan ganda dengan batas waktu 30 menit, dimana 1 soal yang dijawab benar bernilai 5 poin. Kalau seleksi asli ada 100 soal dengan waktu 90 menit. Saat ini sistem penerimaan CPNS bersifat cepat, akuntable dan transparan. Jadi, hasil skor dari tes yang dikerjakan para CPNS langsung bisa dilihat. Meskipun bersifat online, memiliki ijin akses hanya sebatas saat seleksi seperti ini,” jelas Kepala Biro Humas BKN, Muhammad Ridwan, ST, MEng, kepada Memo X, saat yang ditemui di area CL UB.

Lulusan Teknik Nuklir UGM ini menambahkan, pada tes simulasi ini ada 4 variabel penilaian, diantaranya TWK (Tes Wawasan Kebangsaan), TIU (Tes Intelejensi Umum), TKP (Tes Karakteristik Pribadi), dan TKB (Tes Kompetensi Bidang), dengan pilihan jawaban multiplechoice. “Soal yang diberikan sama seperti tes aslinya. Tahun sebelumnya yang paling susah itu TWK, seperti Pancasila, UUD 1945, Kemerdekaan, PPKI, BUPKI, dan lainnya. Nah ini menjadi momok bagi generasi muda millennial,” jelas pria asal Sumenep ini.

Menurut Ridwan, tiap variabel memiliki passing grade. Dimana tahun ini bobot TWK 75, TIU 80, TKP 143, jadi total 298 poin. “Untuk Seleksi Kompetensi Dasar jika dibawah 298, dipastikan tidak lolos. Namun diatas 298, lolos dan mengikuti TKB bagian dari Seleksi Kompetensi Bidang berdasarkan syarat khusus formasi yang dipilih. Proporsinya SKD 40 persen, SKB 60 persen,” urai Ridwan.

Audiensi peserta simulasi dengan panitia BKN. (rhd)

Harapannya, melalui simulasi ini para mahasiswa yang ingin menjadi PNS nantinya dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. “Jika SDM yang diambil dari kalangan mahasiswa yang berintelegensi tinggi, maka nantinya SDM yang dimiliki pemerintah cukup berkualitas. Sehingga lapangan pekerjaan di sektor publik pemerintahan ini cukup menjanjikan dan menarik,” harap Ridwan.

Rencananya, roadshow simulasi akan terus diadakan ke beberapa perguruan tinggi lainnya yang berminat. Berlangsung hingga menjelang pembukaan penerimaan CPNS, yang diperkirakan akan dibuka usai pilkada 2018. “Sekitar 200.000 – 250.000 formasi. Paling banyak formasi dokter, dosen, dan guru,” tandasnya. (rhd/yan)