Selain mengenai eksistensi, Wabup Sumambrah juga meminta kemanfaatkan PG Tjokier, bisa dirasakan oleh para petani tebu di Kabupaten Jombang. “Pabrik Gula Tjoekir harus bermanfaat bagi petani dan seluruh stakeholder,” ujarnya.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Di tempat sama, GM PG Tjoekir, Abdul Aziz Purmali, mengatakan dalam rangka pencapaian swasembada gula, fokus pada peningkatan kapasitas petani guna meningkatkan produktivitas tebu dan rendemennya. “Peningkatan produktivitas tebu bisa dilaksanakan dengan sejumlah strategi meliputi pemantapan areal, rehabilitasi tanaman, penyediaan agro input berupa pupuk dan benih unggul. Penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan produktivitas lahan melalui penerapan standar teknis budidaya serta manajemen Tebang Muat dan Angkut (TMA). Antisipasi perubahan iklim, terakhir penetapan harga. Dengan demikian minat petani menanam tebu akan semakin meningkat,” ujarnya. (azl/gie)

Berbagai langkah untuk melakukan digitalisasi pelayanan publik juga telah dilakukan dengan inovasi-inovasi digital, seperti POL (Pasar Online Lamongan) untuk mendukung UMKM bahkan SIPPOMA (Solusi Pelayanan Publik Online dan Mandiri Kabupaten Lamongan) untuk meningkatkan pelayanan.

Tidak berhenti di situ, kini Pemkab Lamongan menggandeng PT BNI (Persero) Tbk untuk percepat dan perluas digitalisasi smart city. Senin (27/12/2021) tadi, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, melakukan penandatanganan kerjasama tentang penyediaan dan penggunaan layanan jasa perbankan oleh PT BNI (Persero) Tbk.

Untuk itu, pada kesempatan tersebut PT BNI juga menandatangani kerja sama dengan beberapa perangkat daerah yakni dengan Bapenda, terkait penyediaan layanan pembayaran untuk pajak dan retribusi darah. Dengan PDAM terkait layanan pembayaran tagihan air minum dan tagihan lainnya secara online. Dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait penyediaan layanan perbankan dan pengelolaan rekening transaksi Bank Sampah dan Nasabah Bank Sampah pada program Ayo Menabung Dengan Sampah, dan dengan Disperindag tentang pemanfaatan fasilitas jasa dan layanan perbankan serta dukungan pasar online (marketplace) untuk peningkatan sector usaha mikro dan kecil di Kabupaten Lamongan.

Bupati Yuhronur menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi antar elemen sangat diperlukan untuk kebangkitan Lamongan.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Kami terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi dan juga kebangkitan ekonomi di Lamongan. Program prioritas kami juga termasuk didalamnya digitalisasi pelayanan publik. Kami menyambut dengan baik kerjasama ini untuk mengefektifkan dan meningkatkan smart city di Lamongan, juga untuk kebangkitan UMKM Lamongan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jatim, Budi Hanoto, mengungkapkan bahwa berdasarkan indeks capaian ETPD (Elektronifikasi Transaksi di Pemerintah Daerah) sebagai salah satu sarana menilai indicator level digitalisasi daerah, Lamongan memperoleh nilai 74,63 atau dapat dikatakan sebagai kategori maju dalam bidang digital, satu strip di level digitalisasi (level paling tinggi). “Perlu kita dorong terus dengan kerjasama dengan perbankan. Kami ingin mendorong untuk mendigitalkan pasar rakyat yang siap Q-RIS. Perlu dilaksanakan secara terlaksana dan terstruktur. Mudah-mudahan dengan MoU ini dapat membawa semangat, spirit, ruh dari inovasi digital semakin luas, dan Lamongan bisa menjadi contoh terbaik dari smart city,” ucap Budi Hanoto.

Selain itu, menurut Wakil Pemimpin BNI Kantor Wilayah 06 Surabaya, Muhammad Khalim, BNI hadir memberikan solusi yang terintegrasi dengan teknologi informasi dalam tata kelola kota dan kabupaten. “Gerakan ini memang untuk mendukung kabupaten/kota dalam menyusun masterplan smart city agar bisa lebih memaksimalkan servis pemanfaatan teknologi baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun dalam mengakselerasi potensi-potensi keunggulan di daerah masing-masing. Semoga kerjasama yang sudah terjalin ini terus dapat ditingkatkan,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, juga diserahkan secara simbolis bantuan penghijauan 1000 pohon bamboo dari Muhammad Khalim kepada DLH dan menyerahkan tap cash design Gapura Paduraksa Lamongan kepada Bupati Lamongan. (zud/zen/sit)

Pendistribusian Kartu Tani oleh BNI ini, dilakukan melalui Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) serta beberapa balai desa di Kabupaten Probolinggo. Seperti yang terlihat di Kantor BPP Kecamatan Kraksaan. Sebanyak 408 kartu tercetak, untuk diberikan kepada petani yang sudah terdaftar dalam E-RDKK.

“Kesulitannya, untuk NIK banyak yang tidak sama antara yang tercetak pada Kartu Tani dengan KTP. Ini harus diperbaiki dengan input data sesuai dengan NIK yang ada di KTP,” kata Penyuluh BPP Kecamatan Kraksaan Priyo Basuki.

Menurutnya, dalam pendistribusian ini banyak undangan yang kembali karena statusnya bukan pemilik lahan tetapi penyewa. Dimana saat Kartu Tani turun, sewanya sudah habis. Hal ini dikarenakan data yang dipakai BNI adalah data lama tahun 2018, sehingga begitu ada perubahan tidak tersampaikan. “Semoga ke depan data petani untuk pencetakan Kartu Tani bisa diupdate setiap tahun. Karena memang pergerakannya sangat cepat sekali,” terangnya.

Priyo menegaskan fungsi dari Kartu Tani ini adalah untuk pembelian pupuk bersubsidi. Namun untuk saat ini masih belum bisa digunakan, karena masih proses pencetakan bagi semua petani yang terdata di E-RDKK.

Baca Juga : M. Hasbi Alaikallah dan Nabiela Kamalia Terpilih Kakang Ayu Kabupaten Probolinggo 2021

“Mudah-mudahan ke depan dengan adanya Kartu Tani ini, petani benar-benar bisa membeli pupuk bersubsidi, sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi). Oleh karena data ini selalu diupdate, petani harus selalu koordinasi dan aktif kepada kelompok tani,” terangnya.

Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo, Nanang Trijoko Suhartono, melalui Kepala Bidang Pelaksanaan Penyuluhan dan Bina Usaha Tani, Arif Kurniadi menyampaikan, bahwa percetakan dan pendistribusian Kartu Tani tanggung jawabnya diserahkan ke BNI.

“Kami hanya menyediakan data petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi lewat E-RDKK. Data ini online ke Kementan RI, kemudian diserahkan oleh Kementan ke BNI untuk dicetak,” katanya.

Untuk pembagian Kartu Tani ini jelas Arif, pihaknya hanya membantu proses penyalurannya. Untuk periode bulan Maret ini, BNI berencana menyalurkan 29.480 Kartu Tani di 24 kecamatan se-Kabupaten Probolinggo.

“BNI juga menyalurkan Kartu Tani ini di kantor BPP mulai 8 hingga 24 Maret 2021. Sementara untuk wilayah Kecamatan Tiris dan Krucil penyalurannya dilakukan di beberapa balai desa,” jelasnya, Sabtu (20/03) tadi.

Arif menegaskan bahwa Kartu Tani ini, diterbitkan oleh Pemerintah agar pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani. Jika seluruh petani sudah memiliki Kartu Tani, seperti target pemerintah, maka ribut-ribut tentang distribusi pupuk subsidi mungkin tidak akan ada lagi.

“Tapi sampai sekarang, Kartu Tani ini masih belum berlaku, karena belum semua dicetak oleh BNI dan belum semua kios pupuk memiliki alat/mesin pembacanya,” jelasnya. (geo/ed2)

Memontum Pamekasan – Pemilik Jaminan CV Nirmala Karya Mulyadi menggugat Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya ke Pengadilan. Pasalnya, agunan berupa sertifikat hak miliknya dilelang tanpa prosedur hukum yang berlaku.

Kuasa hukum pemilik jaminan CV Nirmala Karya Taufiqurrahman merasa pengajuan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) oleh BNI Graha Pangeran terkesan dipaksakan. Sebab, secara administrasi belum lengkap. Utamanya, surat kepemilikan tanah (SKT) yang belum ada.

Ada lima agunan yang didaftarkan lelang oleh BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya. Antara lain, sebidang tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya, Yang terletak diperumahan pondok indah blok D nomor 12 Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, total tanah seluas 120 M2 sesuai SHM nomor 691 tanggal 01/05/1986.

Tanah dan bangunan SHM Nomor 3546 luas 75 M2, terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota, Sumenep. Tanah dan bangunan SHM nomor 165 dengan luas 352 M2 letaknya di Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi. Serta tanah SHM nomor 296 luas 6.189 m2, letaknya dijalan raya tanjung Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi. Terakhir, tanah SHM nomor 297 dengan luas 7.650 m2 terletak dijalan raya tanjung, Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Sumenep.

Nah, tanah terakhir itu, berdasarkan apraisal independent dinilai sudah mampu menutupi hutang CV Nirmala Karya ke BNI senilai Rp 10 miliar. Nyatanya, itu tidak cukup dan menyertakan agunan SHM lain dalam mendaftarkan lelang ke KPKNL.

“Menurut perhitungan kami satu jaminan sudah cukip untuk menutupi hutang Rp 10 miliar itu. Bank bisa melelang atau sendiri sisanya monggi diberi kembalian,” paparnya.

Taufiq menilai sangat tidak masuk akal ketika cliennya melakukan apraisal pada 2016, kemudian di apraisal ulang oleh BNI pada 2019 harga tanah semakin turun. Orang awam pun tidak akan percaya kalau harga tanah pada 2016 lebih tinggi nilai daripada 2019.

“Mestinya naik. Selisih miliaran mas. Nah, ini yang menjadi pertimbangan hukum pokok kami memutuskan untuk melakukan gugatan,” ucapnya.

Direktur CV Nirmala Karya Mulyadi menambahkan, pada 2019 dia bersama lawyer ke BNI untuk menyerahkan salah satu aset untuk memenuhi hutang senilai Rp 10 Miliar tersebut. Kenyataannya, Bank memberikan kesempatan untuk menjual aset yang lain.

“Saya tidak tahu, tanpa sepengatahuan saya 2019 BNI Apraisal ulang dan nilainya jauh dibawah apraisal indepent sebelumnya. Dibawah Rp 10 M. Padahal, menurut apraisal kami pada 2016 senilai Rp 13,5 Miliar,” sesalnya.

Dikonfirmasi terpisah, Remedial Recovery (RR) BNI Graha Pengeran Surabaya Arif enggan memberikan penjelasan terkait masalah tersebut. Dia hanya bertanya point konfirmasi.

“Konfirmasi terkait apa ya? ” katanya. Namun setelah ditanya mengenai dasar pengajuan lelang ke KPKNL gak ada respon dihubungi berulang kali juga tidak ada tanggapan.

Wartawan media ini juga mengkonfirmasi Supervisor BNI KCP Sumenep Ida namun ia enggan memberikan penjelasan. Dia mengaku tidak mengerti asal usul masalah tersebut.

“Mohon maaf mas, kurang ngerti itu. Bukan wewenang saya. Ke mas Arif RR saja” ujarnya melimpahkan.

Sebelumnya KPNKL telah membatalkan pengumuman lelang yang sempat muncul di website. Bunyi surat pernyataan pembatalan yang ditandatangani kepala KPKNL Arasmin Simamora dibatalkan karena SKT/SKPT untuk pelaksanaan lelang tanah dan bangunan belum ada. (adi/syn)

Penyerahan bantuan itu, diberikan langsung kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin. Bantuan ini diserahkan pimpinan Bisnis Banking, Sumadi di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (24/06/2020).

“Bantuan dari BNI ini, kerjasama dengan tim gugus tugas se-Jawa Timur. Hari ini penyerahan di Sidoarjo. Kami berterima kasih kepada BNI yang berkontribusi dan bersinergi dengan gugus tugas untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ujar Plt Bupati Nur Ahmad Syaifuddin.

Selain itu, Cak Nur memaparkan bantuan ini sangat dibutuhkan Sidoarjo. Apalagi, BNI juga sudah bekerja sama dengan rumah sakit.

“Jadi PCR dari BNI ini setelah swab dibawa BNI sendiri ke rumah sakit yang sudah kerjasama dengan BNI. Hasilnya diteruskan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Sidoarjo,” tegasnya.

Sementara Manager Bisnis Banking BNI, Sumadi menegaskan BNI untuk Provinsi ada bantuan untuk sumbangan swab sebanyak 2.000 di beberapa Kabupaten/Kota. Untuk Sidoarjo ada 600 test PCR.

“Sedangkan untuk seluruh Indonesia kami menyumbang 30.000 test PCR. Sebelumnya kami juga ada bantuan untuk penanganan Covid ini senilai Rp 130, 2 miliar. Serta dari serikat pekerja juga memberi swadaya untuk bantuan Covid-19,” tandasnya. Wan/yan

Ketiga tergugat antara lain, perwakilan MBPru sebagai kantor jasa penilai publik yang telah menghadiri sidang sebanyak dua kali. Sedangkan Dua tergugat lainnya, Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) serta BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya masing-masing satu kali menghadiri sidang.

Kuasa Hukum pemilik jaminan CV Nirmala Karya Taufiqurrahman mengatakan, meski tergugat hadir pihaknya belum sempat memeriksa siapa saja yang hadir. Apakah dikuasakan atau dihadiri langsung.

“Ada yang hadir, MBpru dua kali hadir, BNI dan KPNKL masing-masing satu kali tapi saya tidak sempat memeriksa siapa yang dikuasakan untuk hadir,” ujar Taufiq.

Taufiq mengatakan, kehadiran mereka yang tidak berturut-turut bakal membuat sidang lama.
Sidang seperti yang dihadapinya bisa sampai 12-13 kali. “Di sini tidak seperti di Malang, karena sudah diagendakan secara detail, mulai dari jam hingga pokok perkara,” paparnya.

Hakim di Malang kalau sudah lambat satu jam yang tidak hadir akan ditinggal. Pria berdomisili di Malang itu, menilai para tergugat akan mempermainkan sidang. “Sebab, kalau dua kali tidak hadir berturut-turut hakim bisa mengambil keputusan. Sebab, mereka dianggap sudah menjawab,” tudingnya.

Sayangnya saat dikonfirmasi wartawan belum ada jawaban. Namun sebelumnya, Remidial Recovery (RR) BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya Arif Sugiarto Manajemennya menghadiri sidang melalui tim legal yang ditunjuk atasan. “Terkait sidang ada tim yang mewakili. Tim legal. Saya kebetulan pindah Sidoarjo mas,” bantahnya.

Disinggung mengenai kronologi kasus versi Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya. Arif irit bicara. Dia mengaku tidak bisa memberikan keterangan kepada selain debitur. “Untuk informasi ke pihak lain diluar debitur, saya harus ijin dulu ke atasan,” katanya.

Sementara itu, Kepala KPKNL Arasmin Simamora selaku tergugat tiga enggan memberiman keterangan terkait ketidakhadirannya. Whatsapp wartawan yang dikirimkan ke ponsel hanya dibaca tanpa respons dan penjelasan apapun. Dihubungi melalui saluran telfon juga tidak ada respon. Didatangi ke kantornya Satpam beralasan arasmin Work From Home (WFH).

BACA :

• KPKNL dan BNI Mangkir, Sidang Kedua Sengketa Agunan SHM
• KPKNL Pamekasan Batalkan Lelang SHM Bersengketa, Tunggu Hasil Sidang Perdata
• KPKNL Pamekasan Loloskan Lelang Tanah Bersengketa

Media ini juga berusaha menghubungi staf lelang KPKNL Mariono. Hasilnya, hingga berita ini ditulis tidak ada respons. Sehari sebelumnya, Mariono mengirim pesan singkat. Dia menilai lelang tersebut sudah dibatalkan. “Tapi sebenarnya sudah dibatalkan lelangnya. keliru judulnya mas,” katanya.

Sebelumnya, ketua KPKNL Arasmin menuding pemberitaan tidak sesuai fakta. Setelah ditanya yang mana yang tidak sesuai fakta, Arasmin tidak menanggapi. “Terima kasih mas. Tapi berita anda tidak sesuai fakta,” kelitnya. (adi/yan)

Perwakilan MBPru sebagai kantor jasa penilai publik yang hadir dalam sidang perdana pembuktian kini tidak hadir. Dua tergugat lainnya Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) serta BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya juga mangkir dalam sidang kedua tersebut. Dua lembaga tersebut memilih tidak menghadiri sidang tanpa alasan.

Pemilik Jaminan CV Nirmala Karya menggugat tiga lembaga sekaligus dalam perkara agunan berupa sertifikat hak milik (SHM) tersebut. Mereka adalah BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya sebagai tergugat pertama MBPRu dan KPKNL sebagai tergugat berikutnya.

Kuasa hukum Pemilik Jaminan CV Nirmala Karya Taufiqurrahman menjelaskan, sidang baru dimulai pukul 15.00. Hal itu dilakukan hakim karena menunggu pihak-pihak tergugat untum datang semua. Hingga dimulainya sidang MBPru selaku tergugat dua yang sebelumnya hadir dalam persidangan perdana ternyata tidak hadir.

“Tergugat dua juga menggunakan kuasa. KPKNL dan BNI tidak menggunakan haknya (Tidak Hadir). Kalau tidak hadir hingga tiga kali panggilan hakim nantinya bisa memutus, karena tergugat tidak menggunakan haknya,” ujar Pria Asal Bima domisili Malang tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Remidial Recovery (RR) BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya Arif Sugiarto membantah tidak menghadiri sidang. Manajemennya menghadiri sidang melalui tim legal yang ditunjuk atasan. “Terkait sidang ada tim yang mewakili. Tim legal. Saya kebetulan pindah sidoarjo mas” bantahnya.

Disinggung mengenai kronologi kasus versi Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya. Arif irit bicara. Dia mengaku tidak bisa memberikan keterangan kepada selain debitur. “Untuk informasi ke pihak lain diluar debitur, saya harus ijin dulu ke atasan,” katanya.

Sementara itu, Kepala KPKNL Arasmin Simamora selaku tergugat tiga enggan memberiman keterangan terkait ketidakhadirannya. Whatsapp wartawan yang dikirimkan ke ponsel hanya dibaca tanpa respons dan penjelasan apapun. Dihubungi melalui saluran telfon juga tidak ada respon.

BACA :

• KPKNL Pamekasan Loloskan Lelang Tanah Bersengketa
• KPKNL Pamekasan Batalkan Lelang SHM Bersengketa, Tunggu Hasil Sidang Perdata

Koran ini juga berusaha menghubungi staf lelang KPKNL Mariono. Hasilnya, hingga berita ini ditulis tidak ada respons. Sehari sebelumnya, Mariono mengirim pesan singkat. Dia menilai lelang tersebut sudah dibatalkan. “Tapi sebenarnya sudah dibatalkan lelangx. keliru judulnya mas,” katanya.

Sebelumnya, ketua KPKNL jawaban yang hampir sama juga dikirimkan melalui pesan Whatsapp. Dia menuding pemberitaan tidak sesuai fakta. Setelah ditanya yang mana yang tidak seauai fakta Arasmin tidak menanggapi. “Terima kasih mas. Tapi berita anda tidak sesuai fakta,” kelitnya. (adi/yan)

Ada lima agunan yang didaftarkan lelang oleh BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya. Antara lain, sebidang tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya, Yang terletak diperumahan pondok indah blok D nomor 12 Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, total tanah seluas 120 M2 sesuai SHM nomor 691 tanggal 01/05/1986.

Tanah dan bangunan SHM Nomor 3546 luas 75 M2, terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota, Sumenep. Tanah dan bangunan SHM nomor 165 dengan luas 352 M2 letaknya di Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi. Serta tanah SHM nomor 296 luas 6.189 m2, letaknya dijalan raya tanjung Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi. Terakhir, tanah SHM nomor 297 dengan luas 7.650 m2 terletak dijalan raya tanjung, Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Sumenep.

Nah, tanah terakhir itu, berdasarkan apraisal independent dinilai sudah mampu menutupi hutang CV Nirmala Karya ke BNI senilai Rp 10 miliar. Nyatanya, itu tidak cukup dan menyertakan agunan SHM lain dalam mendaftarkan lelang ke KPKNL.

“Menurut perhitungan kami satu jaminan sudah cukip untuk menutupi hutang Rp 10 miliar itu. Bank bisa melelang atau sendiri sisanya monggi diberi kembalian,” paparnya.

Taufiq menilai sangat tidak masuk akal ketika kliennya melakukan apraisal pada 2016, kemudian di apraisal ulang oleh BNI pada 2019 harga tanah semakin turun. Orang awam pun tidak akan percaya kalau harga tanah pada 2016 lebih tinggi nilai daripada 2019.

“Mestinya naik. Selisih miliaran mas. Nah, ini yang menjadi pertimbangan hukum pokok kami memutuskan untuk melakukan gugatan,” ucapnya.

Direktur CV Nirmala Karya Mulyadi menambahkan, pada 2019 dia bersama lawyer ke BNI untuk menyerahkan salah satu aset untuk memenuhi hutang senilai Rp 10 Miliar tersebut. Kenyataannya, Bank memberikan kesempatan untuk menjual aset yang lain.

“Saya tidak tahu, tanpa sepengatahuan saya 2019 BNI Apraisal ulang dan nilainya jauh dibawah apraisal indepent sebelumnya. Dibawah Rp 10 M. Padahal, menurut apraisal kami pada 2016 senilai Rp 13,5 Miliar,” sesalnya.

Dikonfirmasi terpisah, Remedial Recovery (RR) BNI Graha Pengeran Surabaya Arif enggan memberikan penjelasan terkait masalah tersebut. Dia hanya beratnya point konfirmasi. “Konfirmasi terkait apa ya?,” katanya.

Namun setelah ditanya mengenai dasar pengajuan lelang ke KPKNL gak ada respon dihubungi berulang kali juga tidak ada tanggapan. Konfirmasi juga dilakukan ke Supervisor BNI KCP Sumenep Ida. Ida juga enggan memberikan penjelasan. Dia mengaku tidak mengerti asal usul masalah tersebut.

“Mohon maaf mas, kurang ngerti itu. Bukan wewenang saya. Ke mas Arif RR saja” ujarnya melimpahkan.

Sebelumnya KPNKL telah membatalkan pengumuman lelang yang sempat muncul diwebsite. Bunyi surat pernyataan pembatalan yang ditandatangani kepala KPKNL Arasmin Simamora dibatalkan karena SKT/SKPT untuk pelaksanaan lelang tanah dan bangunan belum ada. (Sy/yan)

Kasi Promosi Tenaga Kerja Luar Negeri, Tantri Darmastuti menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Kemenaker RI dalam memberdayakan CPMI, PMI dan purna PMI adalah dengan membentuk desa migran produktif (Desmigratif).

Di Kabupaten Malang, imbuhnya, ada empat desa yang ditetapkan sebagai desmigratif. Keempatnya adalah Desa Arjowilangun, Brongkal, Sumberpetung dan Balearjo.

Ditambahkan, desmigratif merupakan konsep penanganan desa kantong pekerja migran secara terpadu dan terintegrasi. Caranya dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait untuk memberdayakan, melindungi dan melayani pekerja migran beserta keluarganya mulai dari desa.

“Mengapa di desa? Karena di terbatasnya ketersediaan informasi mengenai migrasi di desa, yang direkrut menjadi PMI adalah masyarakat desa dan praktik perekrutan informal banyak terjadi di desa,” tegasnya.

Tujuan dibentuk desmigratif adalah untuk mewujudkan terbentuknya komunitas PMI produktif, memperluas kesempatan kerja melalui usaha produktif dan peningkatan keterampilan serta mewujudkan basis data PMI di tingkat desa.

Selain itu, juga memberikan edukasi proses migrasi yang aman dan prosedural, meningkatkan peran aktif pemerintah pusat sampai desa serta masyarakat dan stakeholder terkait. Terakhir, imbuh Tantri, tujuan desmigratif adalah untuk mewujudkan masyarakat desa produktif dan keluarga PMI sejahtera.

“Ada empat pilar desmigratif. Diantaranya pusat layanan informasi, usaha produktif, komunitas pembangunan keluarga dan fasilitasi penumbuhkembangan koperasi atau BUMDes,” tandasnya. (Sur/oso/tim)