Kepala BNPB mengatakan, bahwa Pemkab Lumajang bersama Pemprov Jawa Timur dan unsur Forkopimda, dapat merinci secara detail segala dampak kerusakan di lapangan. Termasuk, semua kebutuhan maupun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan kedepannya.

“Terkait rencana rehabilitasi dan rekonstruksi 18 obyek infrastruktur yang telah rusak, kami minta segera diinventarisasi kebutuhan dan pelaksana agar jelas sesuai ketentuan. Sehingga, tidak tumpang tindih pekerjaan antar lintas sektor,” katanya.

Dalam diskusi itu, turut hadir Sekda Provinsi Jatim, Adhy Karyono, Plh Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur, Andhika N Sudigda, Kalaksa BPBD Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi, Sekretaris Dinas PU SDA Jatim dan Kepala Dinas PUTR Kabupaten Lumajang.

Baca juga:

Sementara itu, sebagaimana diketahui bahwa Bupati Lumajang, menyampaikan jika sebanyak 18 infrastruktur dan beberapa fasilitas umum di sejumlah wilayah telah mengalami kerusakan berat. “Jumat (07/07/2023) lalu, tercatat ada 18 infrastruktur dan fasilitas umum mengalami kerusakan berat akibat bencana alam Banjir Lahar Dingin Semeru dan Tanah Longsor,” kata Cak Thoriq-sapaan akrab Bupati Lumajang, dalam laporannya kepada Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

Sedangkan untuk percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang meminta dukungan dan arahan dari Kepala BNPB. “Penanganan darurat sudah dilaksanakan dengan baik dan sampai hari ini tidak ada kendala. Tetapi, kami mengharapkan dukungan dan arahan dari BNPB untuk percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana terjadi,” ujarnya. (kom/adi/sit)

Dalam Rakor tersebut, Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang, menjelaskan bahwa pasca terjadinya bencana tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang bergerak cepat melakukan asesmen dampak termasuk penanganan keselamatan jiwa. Termasuk, juga menyampaikan mengenai sejumlah kebutuhan dasar para pengungsi di beberapa titik, yang sudah dan telah terpenuhi.

“Dari semua penanganan ini, kami Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak bisa menuntaskan secara keseluruhan. Kami perlu intervensi BNPB dari penanganan beberapa rekontruksi di Lumajang pasca bencana longsor dan lahar dingin,” ujarnya.

Bupati memaparkan, bahwa ada lima jembatan yang rusak akibat bencana lahar dingin Gunung Semeru. Diantaranya, jembatan penghubung Desa Kloposawit dengan Tumpeng, Jembatan Kaliregoyo penghubung Desa Jugosari dengan Dusun Kebondeli Selatan, Jembatan penghubung Lumajang, -Malang, Jembatan Limpas penghubung Desa Tumpeng dan Desa Nguter, serta Jembatan Kalibiru penghubung Desa Sidomulyo dengan Desa Pronojiwo.

“Untuk jembatan, ada lima yang sedikitnya rusak,” paparnya.

Baca juga :

Sementara itu, Sekda Provinsi Jatim, Adhy Karyono, juga menerangkan bahwa untuk mempercepat penanganan perlu sinergisitas yang baik antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. “Fokus kita adalah menyelesaikan infrastruktur, penanganan keselamatan manusianya sudah tertangani dan tinggal dibagi saja pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten Lumajang. Nanti berbuat apa untuk menyelesaikan infrastrukur yang perlu ditangani dengan cepat,” terangnya.

Sementara itu, Deputi Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Fajar Setyawan, mengapresiasi langkah cepat dan tepat yang dilakukan Pemkab Lumajang bersama Pemprov Jawa Timur, dalam penanganan tanggap darurat bencana longsor dan lahar dingin. “Penanganan darurat sudah dilakukan dengan baik dan benar. Meminimalisir dampak korban dan yang terdampak tidak bertambah menderita. Artinya, terkait dengan penanganan pengungsi sudah tertangani dengan baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mayjen TNI Fajar Setyawan juga menyampaikan bahwa infrastruktur vital yang rusak akibat bencana tersebut akan segera ditangani. Seperti halnya, jembatan penghubung Lumajang-Malang yang terputus material lahar dingin, akan segera dibangun secara permanen dalam waktu dekat.

“Segera mulai dilakukan pembangunan jembatan permanen yang membutuhkan waktu sekitar empat bulan,” ujarnya. (kom/adi/gie)

Bupati Jember, Hendy Siswanto, menyampaikan bahwa di Kabupaten Jember terdapat banyak titik rawan bencana alam. Sehingga, cocok menjadi tempat latihan manajemen bencana.

Kendati menjadi banyak titik bencana, urai Bupati Hendy, namun dirinya berharap tidak ada bencana alam di Jember. “Kabupaten Jember adalah tempat istimewa untuk pelatihan kebencanaan. Mudah-mudahan hanya untuk pelatihan dan tidak ada bencana di Jember,” ujar Bupati Hendy.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Dalam kesempatan itu, bupati juga mengajak seluruh daerah yang hadir untuk menggugah seluruh warga daerahnya, akan kewaspadaan dan antisipasi bencana. Karena penanganan kebencanaan adalah tanggung jawab semua, baik pemerintah, masyarakat dan pengusaha.

“Ilmu yang didapatkan dari belajar bersama kali ini, ketika kembali ke daerah masing-masing, mohon untuk segera disebarluaskan. Lalu, perbanyaklah duta-duta kebencanaan di tengah masyarakat,” paparnya.

Dirinya mencontohkan, bahwa antisipasi bencana yang harus dilakukan masyarakat ialah melakukan bersih-bersih saluran air di sekitar rumah. Serta, memangkas pohon yang berisiko menimbulkan bencana pohon tumbang.

Dalam kesempatan itu, Bupati Hendy juga mengintruksikan kepada seluruh ASN di Kabupaten Jember, untuk bergerak dan menjadi relawan kebencanaan di tengah masyarakat. Dengan banyaknya orang yang menjadi duta kebencanaan, maka bencana alam bisa diminimalisir lebih maksimal. (kom/rio/gie)

Bantuan itu, diserahkan langsung oleh tenaga ahli BNPB, Mayjen TNI (Purn) Denny Herman, di Pondopo Kabupaten, Rabu (15/02/2023) tadi. Penyaluran bantuan untuk Kabupaten Bondowoso ini, merupakan salah satu wujud kepedulian pemerintah dalam membantu meringankan beban masyarakat, utamanya mereka yang terdampak bencana secara langsung.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin, dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih atas kepedulian BNPB yang telah memberikan bantuan kepada warga terdampak banjir bandang yang terjadi pada hari Minggu (12/02/2023) kemarin. “Kami menyampaikan terima kasih kepada BNPB yang telah memberikan bantuan pada warga yang menjadi korban bencana banjir bandang,” kata Kyai Salwa-sapaan Bupati Bondowoso.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yang telah peduli dengan para korban terdampak banjir bandang. “Terhadap semua pihak, mulai dari TNI, Polri, seluruh OPD dan masyarakat, kami menyampaikan terima kasih atas seluruh bantuannya. Baik itu bantuan tenaga, doa, maupun harta kepada warga kami yang terdampak banjir bandang,” ujarnya. (zen/gie)

Dari informasi yang diperoleh, sedikitnya ada 20 orang yang dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu, ratusan korban lainnya juga harus menjalani perawatan di RSUD Cianjur.

Kapolres Cianjur, AKBP Doni Hermawan, mengatakan ada 20 orang yang dilaporkan meninggal dunia akibat gempa yang terjadi. Jumlah tersebut, sementara merujuk dari data di RSUD Kabupaten Cianjur. “Sementara masih dalam pendataan. Dari yang sudah kita bisa lihat secara langsung, sekitar 100 orang luka-luka dan masih dalam penanganan. Sedang korban meninggal dunia, ada sebanyak 20 orang, berdasarkan data di RSUD Kabupaten Cianjur,” ujarnya.

Jumlah korban sendiri, tambahnya, berpotensi akan bertambah. Sebab, sejauh ini ambulans juga masih terus berdatangan membawa warga yang terdampak gempa.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Untuk tempat lain ini masih dalam tahap pendataan. Karena ambulans juga masih terus berdatangan juga,” paparnya.

Dirut RSUD Cianjur, dr Darmawan, menambahkan bahwa sejauh ini terdata korban meninggal dunia memang ada sekitar sebanyak 20 orang. “20 orang meningga dunial,” ujarnya.

Ditambahkannya, sejak paska kejadian atau siang tadi, ada 300 pasien yang berdatang dari berbagai wilayah di Cianjur. Bahkan, karena banyaknya yang datang, rumah sakit juga harus ekstra dalam menampung seluruh pasien di dalam ruangan.

Dari data yang diperoleh, gempa berkekuatan 5,6 magnitudo, mengguncang Cianjur, Jawa Barat, Senin (21/11/2022). Gempa terjadi pada kedalaman 10 kilometer, dengan koordinat 6,84 Lintang Selatan -107.05 Bujur Timur. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melansir, akibat gempa yang memiliki kedalaman 10 kilometer, itu tak ada potensi tsunami.

Sementara itu, berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mencatat sebanyak sekitar 343 rumah mengalami rusak berat akibat gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. “Kerugian materil akan bertambah terus. Rumah rusak berat saat ini, terdata 343 rumah,” kata Kepala BNPB, Mayjen TNI Suharyanto, dalam konfrensi persnya.

Tidak hanya kerusakan rumah, Suharyanto menjelaskan, gempa juga merusak berbagai bangunan lain. Di antaranya, satu unit bangunan pondok pesantren, satu RSUD, empat gedung pemerintah, tiga fasilitas pendidikan hingga satu unit sarana ibadah. Wilayah yang terdampak cukup parah, ada tiga kecamatan, yakni di Kecamatan Cilaku, Kecamatan Cianjur dan Kecamatan Cugenang. (gie)

Masa tanggap darurat bencana akan berlaku sejak ditetapkan hingga 20 hari ke depan. Dalam kunjungannya, Kepala BNPB juga menyalurkan sejumlah bantuan kepada warga terdampak sekaligus dana siap pakai senilai Rp 250 juta, kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Bantuan tersebut, diterima langsung oleh Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin di Pondok Pesantren Al Ittihad Darunnajah Kelutan.

Selain dana siap pakai, Trenggalek juga mendapat bantuan logistik serta perahu karet. Mengingat, dalam proses evakuasi dan pendistribusian logistik pemerintah terkendala keberadaan perahu karet yang sangat minim.

“Kita ketahui bersama, jika akhir-akhir ini masuk bulan Oktober, mulai tanggal 1 sampai 20 Oktober Indonesia, mengalami curah hujan yang sangat tinggi. Ini terjadi di seluruh Indonesia. Ada sebanyak 227 kejadian bencana yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah yaitu banjir, cuaca ekstrem dan tanah longsor,” ungkap Letjen TNI Suharyanto, Jumat (21/10/2022) pagi.

Salah satunya Kabupaten Trenggalek. Beberapa waktu yang lalu, Trenggalek juga mengalami bencana banjir yang menimpa puluhan desa. Oleh karena itu, pihaknya turun langsung untuk meninjau serta membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Pada tahap-tahap penanganan bencana banjir khususnya di tahap tanggap darurat, Presiden RI Jokowi, memerintahkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. “Apalagi, Pak Bupati sudah menetapkan status tanggap darurat dan terhitung mulai kemarin sampai dengan 2 minggu kedepan,” imbuhnya.

Setelah status masa tanggap darurat ditetapkan, sambungnya, BNPB telah membantu anggaran operasional sebesar Rp 250 juta rupiah dan logistik yang bisa langsung digunakan untuk membantu masyarakat yang bersifat kebutuhan pokok dasar. Jika nantinya membutuhkan tindak lanjut terkait tanggap darurat, BNPB akan siap mensupport Pemerintah Daerah.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Setelah selesai masa tanggap darurat, kemudian akan masuk tahap pra rehabilitasi rekonstruksi atau peralihan dengan rekonstruksi dan rehabilitasi rekonstruksi. Pada masa rehab rekon ini sendiri, perlu ditegaskan ada kerjasama, koordinasi yang erat antara semua pihak, TNI-Polri, pemerintah daerah, media,” terang Suharyanto.

Dengan kerja sama ini, diharapkan mitigasinya bisa dilaksanakan dengan baik dan ditargetkan tahun 2023 nanti tidak akan terjadi lagi banjir di Trenggalek. Paling tidak, dapat diminimalisir atau berkurang.

Sementara itu, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin menyambut baik respon cepat dari Kepala BNPB untuk Trenggalek. Tentunya ini menambah kepercayaan diri masyarakat Trenggalek, karena pemerintah pusat hadir untuk masyarakat Trenggalek.

“Dengan bantuan bantuan dana dalam bentuk siap pakai, kita akan bagi lintas matra, TNI-Polri, Kabupaten untuk bisa dimanfaatkan. Sehingga kerjanya bisa semakin cepat sesuai saran dari beliau,” kata Bupati Arifin.

Lebih lanjut disampaikan suami Novita Hardiny ini, untuk jangka pendek upaya yang dilakukan adalah pembersihan sampah. Juga terkait penanganan dari hulu ke hilir, mengingat hadir pula perwakilan dari Perum Jasa Tirta (PJT).

“Kita tidak mau kejadian ini terulang lagi. Dari dulu kita tahu, pertama air datang dari langit ini harus diterima di Cats Man Area. Dengan cara apa? tumbuhan-tumbuhan itu harus ada. Maka kita evaluasi lagi bagaimana hutan kita selama ini,” tegasnya.

Selanjutnya di daerah-daerah hulu tertentu, pihaknya akan melakukan percepatan. Karena bendungan-bendungan juga sedang dalam proses pembangunan. Atau jika memungkinkan, di desa-desa diperlukan embung. Termasuk juga normalisasi sungai yang selama ini terkendala, karena tidak semua itu adalah kewenangan kabupaten. Ada yang kewenangannya Jasa Tirta, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. Makanya perlu adanya koordinasi bersama.

“Kami berharap ruang tampungan air dan lain sebagainya tidak sampai melimpah, sehingga tidak sampai menyebabkan banjir di kemudian hari. Kalaupun ada genangan atau luapan tidak sebesar seperti yang kita rasakan beberapa hari terakhir,” harap Mas Ipin sapaan akrabnya. (mil/gie)

“Kita ingin memastikan bahwa kasus penularan PMK, khususnya di daerah Pujon, bisa dicegah agar tidak meluas. Selain itu, kami juga memastikan sapi-sapi yang terkena PMK, sudah diobati dan bisa sembuh lagi. Sehingga, nantinya bisa produktif lagi,” kata Wiku Adisasmito.

Dirinya juga mengingatkan, agar dalam menangani wabah PMK, ini harus dilakukan by security, agar penyakitnya tidak menular. Disampaikan juga, bahwa kehadirannya bersama Tenaga Ahli BNPB ke wilayah Pujon, dalam rangka memastikan vaksin aman dan sudah tersuntikan dengan baik.

“Tadi sudah terbukti dari vaksin dosis pertama yang disuntikkan sudah mencapai 97 persen. Kemudian saat ini, kami datangkan lagi 600 ribu dosis vaksin untuk wilayah Jawa Timur,” imbuhnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Kedatangan vaksin PMK di Jawa Timur, lanjut Wiku, akan diperuntukkan untuk dosis 1 dan dosis 2. “Mulai hari ini dan besok, sudah mulai disuntikkan vaksinnya. Harapannya dalam waktu singkat, penyakit ini bisa terkendali dan bisa selesai,” jelasnya.

Wiku juga memaparkan, bahwa nantinya seluruh sapi-sapi yang terjangkit PMK, akan divaksin sebayak 3 kali atau booster. “Sampai 3 kali. Jadi yang pertama, kemudian 4 sampai 5 pekan berikutnya dosis 2. Selanjutnya, 6 bulan berikutnya baru dosis booster,” paparnya.

Selain vaksinasi, pemerintah pusat juga memberikan bantuan berupa obat-obatan untuk penanganan PMK. “Kami mohon, kepada seluruh masyarakat termasuk blantik sapi dan seterusnya, benar-benar mempraktekkan by security di kandang. Pastikan bersih dan jangan bawa virus,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, turut hadir pula Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, Eko Wahyu Widodo, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Muhammad Nur Fuad Fauzi dan lain sebagainya. (cw1/gie)

Untuk melihat lebih dekat kondisi jembatan tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Rahmat Santoso dan Dandim 0808 Blitar, Letkol Inf Didin Nasrudin Darsono, melakukan peninjauan ke lokasi. “Kami ingin melihat langsung kondisi jembatan yang putus itu. Kondisinya bagaimana dan kapan bisa segera diperbaiki,” ujar Wabup Rahmat Santoso, Rabu (23/03/2022).

Lebih lanjut Wabub Rahmat Santoso menyampaikan, jembatan tersebut merupakan penghubung antar desa yang cukup vital. Karena itu, perlu segera diperbaiki. “Melalui Dinas PUPR, Pemkab akan segera berkoordinasi dengan oemprov dan pusat, agar jembatan segera diperbaiki,” jelasnya.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Wabup Rahmat Santoso menerangkan, menurut informasi terbaru dari Dinas PUPR, akan segera diperbaiki dengan dana bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Pembangunan jembatan ini sudah disetujui dan tinggal pencairannya. Kalau menggunakan APBD, kita memang belum bisa mengcover, karena adanya refocusing anggaran untuk pandemi Covid-19,” terangnya.

Orang nomor dua di Pemkab Blitar ini menambahkan, selain berkoordinasi dengan BNPB, Pemkab Blitar juga memberikan dukungan secara teknis. “Kami memberikan dukungan seperti tim teknis untuk desain dan sosialisasi pada warga, terkait pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jembatan,” imbuhnya.

Sementara Dandim 0808 Blitar, Letkol Inf Didin Nasrudin Darsono, menyampaikan jika hadirnya Pemkab dan TNI ini merupakan wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. “Kami hadir ini, ketika ada permasalahan di tengah masyarakat. Seperti, jembatan putus ini, bisa segera dicarikan solosi terbaiknya,” jelasnya.

Kepala Desa Dawuhan, Ahmad Muhibbudin, secara terpisah juga menjelaskan bahwa jembatan di Dusun Jambangan, rusaknya akibat diterjang banjir tahun 2020 lalu. Untuk sementara, solusinya yang sudah dibuat yaitu dengan membuat jembatan darurat dari bambu untuk dilewati kendaraan roda 2. “Jembatan ini merupakan akses utama Desa Dawuhan, yang menghubungkan dengan Desa Suruhwadang dan Desa Bendosari,” kata Ahmad Muhibbudin.

Kades Dawuhan menambahkan, putusnya jembatan tersebut berdampak pada sekitar 2.500 KK atau sekitar 4.000 jiwa di empat dusun terisolir. Mereka harus memutar sejauh 15 kilometer. “Dari sisi ekonomi warga, pendidikan dan kesehatan, menimbulkan kerugian hingga 50 persen. Warga harus mengelurkan biaya transportasi lebih banyak, karena harus memutar sejauh 15 kilometer,” jelasnya.

Sebelum meninjau jembatan, Wabup Blitar, Dandim 0808 Blitar, beserta rombongan berdialog dengan perwakilan warga terdampak. Selain itu mereka juga menyerahkan bantuan 100 paket Sembako untuk warga terdampak, santri TPQ yang belajarnya di teras warga, serta nelayan di Pantai Tambakrejo. (jar/gie)

Rakornas yang mengambil tema Meningkatkan Kolaborasi dan Interigrasi Dalam Mewujudkan Ketangguhan Bangsa Menghadapi Bencana ini, di buka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Bogor, secara virtual.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo ini, secara virtual ini, meminta kepada BNPB harus selalu siaga, antisipatif, responsif dan adiftif dalam menghadapi bencana. Karena datangnya bencana tersebut tidak terduga. Ketidakterdugaan itu yang harus ditangani untuk memperkecil resiko bagi masyarakat.

Presiden Joko Widodo juga menjelaskan bahwa, Negara Indonesia berada di lingkaran cincin api yang berpotensi terjadi bencana alam setiap hari. Indonesia juga termasuk 35 negara yang paling rawan resiko bencana di dunia. Oleh karena itu, penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu dan sistematik. Serta rencana induk penanggulangan bencana tahun 2020/2024 harus dilaksanakan dengan penuh komitmen.

“Orientasi pada pencegahan harus diutamakan, kita tahu beberapa jenis bencana seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi memang tidak bisa dicegah sebelumnya. Tetapi banyak jenis bencana yang bisa dikurangi dampaknya dan bisa dicegah. Seperti banjir bisa dicegah dengan penghijauan maupun penanaman vegetasi,” jelas Presiden Joko Widodo dalam arahannya saat membuka Rakornas Penanggulangan Bencana tahun 2022 oleh BNPB melalui metting zoom.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo juga menjelaskan bahwa, longsor bisa juga dicegah di beberapa daerah. Untuk itu, agar bisa mencegah longsor tersebut penanaman pohon lebih digalakkan, pelestarian lingkungan ditingkatkan, bendungan, pendalaman sungai dan saluran air serta yang lain-lainnya ini harus diperbaiki secara sinergis antara BNPB dengan kementerian lembaga terkait termasuk Pemda dan masyarakat.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Infrastruktur untuk mengurangi resiko bencana harus terus ditingkatkan, lakukan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Atasi penghantar ombak Tsunami, karena kita tahu perubahan iklim dunia nanti arahnya akan semakin mengerikan. Tingkatkan penanaman mangrove di pantai dengan berasosiasi dengan palung laut dan kelapa harus banyak di tanam di daerah pesisir pantai. yang banyak bencana. Ditambah jalur evakuasi serta siagakan instrumen-instrumen peringatan dini, cek secara rutin tentang kelayakan alat tersebut,” tegas presiden dua periode ini.

Mantan Gubernur DKI ini juga mengintruksikan kepada BNPB agar mengingatkan kementerian lembaga terkait untuk menjalankan tugas analis kebencanaan, karena hal ini menyangkut keselamatan rakyat.

“BNPB harus lebih aktif lagi mengajak seluruh aparat pemerintah pusat maupun daerah agar semua program pembangunan harus berorientasi pada tangguh bencana atau dalam memberikan perizinan pembangunan dengan memperhatikan dampak dari bencana. Bangun sistem edukasi kebencanaan yang berkelanjutan, terutama di daerah-daerah rawan bencana dan tingkatkan edukasi mulai sejak dini dari setiap individu, keluarga, komunitas, sekolah sampai lingkungan masyarakat,” tegas Presiden RI.

Orang nomor satu di Republik Indonesia ini menegaskan agar BNPB melakukan latihan simulasi kebencanaan setiap saat dan jangan menunggu sampai datang bencana. “Agenda besar Indonesia tangguh bencana ini harus dilakukan oleh semua komponen pemerintah dan semua komponen bangsa. Kekuatan dan potensi-potensi yang ada di masyarakat kita wujudkan agar bangsa ini menjadi bangsa yang tangguh terhadap bencana,” tegasnya.

Sementara itu, Dandim 0823 Situbondo Letkol Inf Neggy Kuntagina, usai mengikuti zoom meeting mengtakan siap mendukung program BNPB dalam penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Situbondo. “Kami di daerah siap mendukung arahan-arahan yang disampaikan Bapak Presiden Republik Indonesia saat memberikan sambutan secara virtual dari Istana Kepresidenan di Bogor pada kegiatan Rakornas Penanggulangan Bencana tahun 2022 BNPB,” ujar Dandim Situbondo. (her/gie)