Penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan dari Corporate Social Responsibility (CSR) PDAM Tirta Baluran dan Rumah Sakit Umum Elizabeth Situbondo, ini berlangsung di Intelligence Rom lantai II Pemkab Situbondo, Kamis (16/06/2022) tadi. Penyerahan BPJS Ketenagakerjaan, ini disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo, H Syaifullah.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Situbondo, Bayu Wibowo, mengatakan ada 1000 pekerja mendapat kartu BPJS Ketenagakerjaan. “Total pemberiaan kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan seperti tukang becak, nelayan dan guru ngaji berjumlah 1.000 pekerja yang dicover BPJamsostek melalui CSR PDAM Tirta Baluran sebanyak 200 pekerja dan Rumah Sakit Elizabeth Situbondo sebanyak 800 pekerja. CSR yang diberikan dari Januari hingga Juni 2022,” ujarnya.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dengan disalurkannya CSR dari PDAM Tirta Baluran dan Rumah Sakit Elizabeth Situbondo, diharapkan perusahaan-perusahaan lain di Kabupaten Situbondo, bisa menyalurkan CSR-nya kepada pekerja rentan yang lainnya.

“Dengan menjadi peserta BPJamsostek, maka para pekerja rentan itu bakal mendapat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Sehingga, ketika terjadi hal-hal yang tak diinginkan, maka BPJS Ketenagakerjaan akan menjamin kesejahteraanya,’’ kata Bayu.

Lebih lanjut Bayu mengatakan, bahwa pekerja rentan yang menjadi peserta BPJamsostek dari CSR, ini terdiri dari guru ngaji di wilayah Kelurahan Dawuhan, Desa Sumberkolak, Kelurahan Patokan dan Desa Mangaran. Ada pun jumlahnya, ada sebanyak 285 guru ngaji.

Selanjutnya, tambahnya, ada nelayan di Desa Kilensari, Desa Sletreng, Desa Gelung dan Desa Peleyan sebanyak 715 nelayan. “Mereka menjadi peserta BPJamsostek hanya dua program yakni program jaminan kecelakaan kerja dan kematian,” jelas Bayu. (her/gie)

Pasalnya, resiko kerja yang mungkin bisa terjadi adalah resiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Terlebih pada masa pandemi seperti saat ini, PHK bisa menimpa pekerja di Indonesia.

Namun tidak perlu risau, terhitung tanggal 1 Februari 2022, klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat diajukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kepala Jamsostek Sidoarjo, Novias Dewo Santoso, saat ditemui di kantornya mengaku bahwa sebagai badan penyelenggara yang ditunjuk untuk melaksanakan program JKP ini, dipastikan pihaknya siap menerima pengajuan klaim dari pekerja di seluruh Indonesia. Hal ini, berdasarkan PP Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting Jamsostek pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan.

Sedangkan bagi Pemberi Kerja atau Badan Usaha (PKBU) dengan kategori skala besar dan menengah, telah mendaftarkan seluruh pekerjanya pada program jaminan sosial yang ada.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sementara ada empat program Jamsostek, diantaranya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Disisi lain, pekerja PU yang bekerja pada PKBU skala Kecil dan Mikro, diwajibkan telah terdaftar pada setidaknya 4 program tersebut, yakni JKK, JHT, JKM, dan JKN.

Selain itu disampaikan Novias, ada tiga manfaat program JKP. Antara lain, manfaat uang tunai, akses informasi lowongan kerja dan pelatihan kerja. Manfaat uang tunai diberikan selama enam bulan dengan ketentuan yaitu pada tiga bulan pertama diberikan sebesar 45 persen dari upah yang dilaporkan, kemudian untuk tiga bulan selanjutnya uang tunai yang diberikan sebesar 25 persen dari upah terlapor.

“Manfaat uang tunai ini diberikan oleh Jamsostek kepada peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta. Sementara untuk manfaat akses informasi lowongan kerja dan pelatihan kerja diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dan program JKP dengan manfaat tersebut dipastikan tanpa ada biaya atau iuran tambahan,” terangnya, Jumat (04/01/222) tadi.

Meneruskan kata Direktur Utama BPJAMSOSTEK pusat Anggoro Eko Cahyo, Novias menuturkan, pihaknya telah mempersiapkan infrastruktur dan internalisasi regulasi terkait JKP ini. Dan berharap program ini dapat berjalan sesuai dengan filosofinya yaitu mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja kembali. 

Dengan adanya program JKP, maka para pekerja peserta BPJAMSOSTEK dapat lebih tenang dan fokus dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari dan bagi yang terdampak PHK tetap dapat berdikari dan melakukan upaya terbaik mereka dalam merajut kembali masa depan yang lebih cerah.

“Semoga program JKP ini dapat menjadi titik balik pekerja yang terdampak PHK dengan tetap mempertahankan derajat hidupnya dan kembali bekerja. Saya juga berharap pandemi ini dapat segera berakhir agar dunia usaha kembali bangkit dan perekonomian segera pulih. Hal ini tentunya akan berdampak positif pula pada pasar tenaga kerja secara nasional,” terangnya.

Masih menurutnya, melalui program JKP para pekerja yang terkena PHK dapat kembali bekerja untuk perekonomian keluarganya. “Selain itu, program JKP dapat menekan jumlah angka pengangguran di Indonesia serta turut memberikan kontribusi dan membangun perekonomian di Indonesia,” paparnya. (zal/sit)

“ Untuk memberikan jaminan sosial bagi belasan ribu jajaran AdHoc Bawaslu Situbondo pada Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, kami dengan Bawaslu Kabupaten Situbondo yang diwakili Slamet menandatangani MoU jaminan sosial untuk 1.427 Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Situbondo, ” jelas Iman Santoso Achwan, Kepala Cabang BP Jamsostek Banyuwangi saat berada di Hotel Rosali Situbondo.

Nota Kesepahaman tentang jaminan sosial BP Jamsostek ini dilakukan agar 1.427 Pengawas Kecamatan, Pengawas Desa atau Kelurahan serta PTPS mendapat perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

“Kerja mereka akan mendapat perlindungan dari BP Jamsostek selama 11 bulan untuk panwas kecamatan, selama 8 bulan untuk panwas desa atau kelurahan dan selama 1 bulan untuk PTPS,” tutur Iman Santoso Achwan selaku Kepala Cabang BP Jamsostek Banyuwangi didampingi Kepala Cabang Perintis BP Jamsostek Situbondo Bisri Yusmadi.

Sambung dia, setiap pengawas pemilu yang tersebar di wilayah kecamatan, desa atau keluran dan PTPS, akan dilindungi dengan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian.

“Dalam menjalankan tugas pengawasan, mereka sudah dilindungi BP Jamsostek, sehingga mereka juga tidak perlu ragu dengan hal-hal yang terjadi dan tidak diinginkan selama bertugas dilapangan, ” jelasnya.

Tidak hanya itu saja yang disampaikan Iman tentang pentingnya BP Jamsostek bagi panwas maupun seluruh masyarakat umum.

“ Sangat banyak manfaatnya menjadi peserta BPJamsostek program JKK dan JKM, karena perlindungan sosial dalam BP Jamsostek tidak diragukan lagi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perintis BP Jamsostek Situbondo, Bisri Yusmadi pada kesempatan tersebut mengatakan, penandatanganan jaminan sosial antara Kepala BP Jamsostek Cabang Banyuwangi dengan Bawaslu tingkat Kabupaten, Kecamatan, desa atau kelurahan dan PTPS di wilayah Kabupaten Situbondo merupakan langkah yang tepat untuk melindungi para pengawas yang tak mengenal batas waktu dalam melaksanakan tugasnya atau kerja. (im/yan)