BPJS Ketenagakerjaan – Memontum

Disnaker Kota Batu Ingatkan Pembayaran Tepat Waktu Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Memontum 1 — Wed, 24 May 2023 13:30:12 +0000

Memontum Kota Batu – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batu mengungkapkan masih ada pegawai Pemerintah Kota Batu, terutama non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlambat dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, imbas dari keterlambatan itu, akan menyebabkan pada terdampaknya penerimaan santunan bagi ahli waris.

Kadisnaker Kota Batu, Erwan Puja Fiatno, menyampaikan bahwa kepatuhan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan itu sebenarnya sudah ada regulasinya. Hal ini, sesuai dengan Instruksi Presiden No 2 tahun 2021 yang mewajibkan Pemda untuk mendorong pendaftaran seluruh pekerja, termasuk pegawai pemerintah non ASN dan penyelenggara Pemilu di wilayahnya sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Memang, di sini masih terdapat pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batu, yang belum bayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Ini, terutama Tenaga Honorer dan Tenaga Harian Lepas (THL). Padahal, sudah diatur regulasinya. Artinya kepatuhan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh setiap pemerintah daerah ini sangat penting,” terangnya, Rabu (24/05/2023) tadi.

Baca juga :

Dengan adanya keterlambatan pembayaran iuran ini, ujarnya, sangat berdampak pada penerimaan santunan bagi ahli waris ketika terjadi musibah atau kematian tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu, kepada Bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selalu tertib membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dan, harus dilakukan evaluasi terkait keterlambatan pembayaran iurannya.

“Yang jelas, dengan kondisi seperti ini harus dilakukan evaluasi guna mencari solusi agar pembayaran dilakukan tepat waktu dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi Tenaga Honorer dan THL,” tambahnya.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Batu, Yeni Aristasari, dikonfirmasi terpisah mengatakan bahwa pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi Tenaga Honorer dan THL. “Jadi, pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi semua pegawai di Pemkot Batu itu sudah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota No 47 tahun 2022, memberikan landasan yang jelas bagi pembayaran iuran ini,” singkatnya.

Diketahui, dari data yang ada total honorer di lingkup Pemerintah Kota Batu sebanyak 442 orang. Sedangkan total THL saat ini sebanyak 1.195 orang. Dari, jumlah tersebut sebagian masih terlambat bayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. (put/gie)

BPJS Kota Batu Gelar Ngobrol Asyik bersama Jatim Park 3 dan Pekerja Non Formal terkait BPJS Ketenagakerjaan

Memontum 1 — Tue, 28 Feb 2023 11:25:00 +0000

Memontum Kota Batu – Difasilitasi oleh Jatim Park (JTP) 3, BPJS TK Kota Batu menggelar acara bertajuk Ngobrol Asyik BP Jamsostek dengan merangkul para pekerja non formal. Dalam ngobrol itu, diketahui bahwa dari banyaknya pekerja non formal yang ada di Kota Batu, masih banyak yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Oleh sebab itu, disampaikan Kepala Kantor BPJS TK Kota Batu, Yeni Arista Sari, bahwa pekerja non formal salah satunya adalah wartawan yang aktifitasnya di lapangan dengan resiko tinggi sebenarnya harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. “Harusnya, pekerja non formal yang salah satunya adalah seperti wartawan, itu harus mendapatkan perlindungan dengan mendaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Karena, kerjanya di lapangan. Resikonya tinggi di tingkat kecelakaan atau yang lain yang tidak diinginkan,” terang Yeni, Selasa (28/02/2023) tadi.

Fasilitas dari BPJS Ketenagakerjaan, tambahnya, peserta akan mendapatkan jaminan kecelakaan dan kematian dengan biaya iuran perbulan Rp 16.800. Apabila peserta pemegang kartu BPJS Ketenagakerjaan sampai meninggal, maka akan mendapatkan jaminan 48 kali gaji serta biaya pendidikan dua orang anaknya sebesar Rp 12 juta persatu anak.

“Jadi, manfaat kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi pesertanya akan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja tanpa batas biaya. Di sini, selama dirawat di rumah sakit dibiayai oleh negara. Kalau sampai meninggal, mendapatkan jaminan 48 kali gaji ditambah biaya untuk dua orang anaknya selama kuliah per anak mendapatkan biaya Rp 12 juta,” tuturnya.

Dalam pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, menurut Yeni, kalau memang tidak ditanggung oleh perusahaan, maka bisa dilakukan secara mandiri oleh pemegang kartu. “Makanya, saya sampaikan kalau memang perusahaan itu tidak bisa mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan, kendalanya di mana. Karena, manfaat yang didapat sangat banyak sekali,” terang Yeni.

Baca juga :

Untuk wilayah Kota Batu, jelasnya, pada Januari 2022 baru 12 persen. Lalu, merangkak hingga Desember 2022 mencapai 35,38 persen. Terhitung, angka terlindungi mencapai 14 ribu lebih, dari target 39.699 ribu. “Kalau dikurangi, dari angka target 39.699 ke 14 ribu. Jadi, kita memiliki pekerjaan rumah sebanyak 25.562 ribu pekerja non formal yang belum tercover,” terangnya.

Dari sini, Yeni berharap sektor pekerja non formal untuk memanfaatkan fasilitas dari negara yaitu BPJS Ketenagakerjaan untuk sama-sama peduli terhadap jaminan. “Kalau bukan kita, siapa lagi. Kalau memang perusahaannya belum daftar, maka daftar dahulu secara mandiri,” paparnya.

Di tempat yang sama, Direktur JTP 3, Suryo Widodo, mengungkapkan sebenarnya kalau dihitung secara matematis manfaat BPJS Ketenagakerjaan, ini sangat luar biasa. “Perbulan iurannya hanya sekitar Rp 16 ribu perbulannya. Dari iuran itu, kalau dihitung perbulan masih mahal harganya rokok perbatang. Tapi, apa yang kita peroleh dari BPJS Ketenagakerjaan, itu sangat luar biasa,” terangnya.

Oleh sebab itu, tegasnya, pekerja non formal wajib dilindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan supaya nyaman saat berada di lapangan. “Kalau suami sebagai pekerja di lapangan, ini wajib dilindungi keselamatannya. Tetapi, kalau istri dan anak ini dilindungi dengan BPJS Kesehatan,” tegas Suryo. (put/sit)

Mas Dhito Kembali Salurkan Insentif untuk Guru Ngaji di Kediri Plus BPJS Ketenagakerjaan

Memontum 1 — Mon, 26 Dec 2022 09:10:00 +0000

Memontum Kediri – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, kembali menyalurkan bisyaroh atau insentif bagi ribuan guru ngaji di Kabupaten Kediri. Berbeda dengan tahun sebelumnya, mulai 2022 ini, guru ngaji penerima insentif sekaligus tercover BPJS Ketenagakerjaan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mokhamat Muhsin, menyampaikan bahwa jumlah penerima insentif pada tahun 2022 ini sebanyak 7500 guru dengan rincian 6.665 guru muslim dan 835 non muslim. Jumlah penerima tahun 2022 ini, bertambah dari tahun sebelumnya, dimana tahun 2021 penerima ada sebanyak 7.148 guru.

Penambahan jumlah penerima insentif itu, sebagaimana arahan bupati untuk terus mendata guru-guru ngaji yang sebelumnya belum tercover. “Selain jumlah penerima yang bertambah, guru ini juga mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Muhsin, saat ditemui dalam pendistribusian insentif di Pendopo Kecamatan Ringinrejo, Senin (26/12/2022) tadi.

Dengan tercovernya BPJS Ketenagakerjaan tersebut, tambahnya, maka guru ngaji akan mendapatkan banyak manfaat. Karena, mendapat perlindungan sosial, diantaranya jaminan kecelakaan kerja maupun jaminan kematian.

Manfaat itu tidak hanya bagi guru ngaji, melainkan juga keluarga. Bagi guru ngaji yang tercatat sebagai penerima insentif dan meninggal pada bulan Oktober-Desember 2022, ahli waris diminta untuk melaporkan untuk mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Untuk guru ngaji yang meninggal, anaknya akan mendapatkan beasiswa sekolah, sedang suami atau istri akan mendapat pelatihan kewirausahaan,” papar Muhsin.

Setelah penyaluran pendataan kembali untuk guru ngaji yang akan mendapatkan insentif pada 2022, penyaluran insentif bagi guru-guru Madin, TPQ dan TPA di Kabupaten Kediri, dilakukan mulai 22 hingga 29 Desember 2022. Proses penyaluran insentif kali ini, didampingi Lembaga Pendamping Program Pesantren, Madin dan TPQ atau TPA (LP3MT) Kabupaten Kediri.

Baca juga :

Setelah penyaluran insentif tahun 2022 ini selesai, ujar Muhsin, akan dilakukan update data untuk penyaluran 2023 mendatang. Update data akan dimulai akhir Januari 2023 dan adapun anggaran sementara yang telah dialokasikan untuk insentif sebesar Rp 9 miliar.

LP3MT Kabupaten Kediri, HM Kazul Fikri, saat itemui di lokasi menyampaikan bahwa penyaluran bisyaroh pada 2022, diberikan sekaligus di Desember. Adapun untuk tahun 2023 mendatang, pihaknya berharap supaya penyaluran bisa dilakukan dalam tiap triwulan sekali.

“Kita juga upayakan kuota penerima bisa bertambah keseluruhan guru Madin, di data kami ada sekitar 15.000 guru, sedangkan kuota penerima saat ini 7.500 guru,” tuturnya.

Gus Fikri-sapaan akrabnya, mengapresiasi dengan adanya jaminan ketenagakerjaan bagi guru ngaji. Terlebih, iuran BPJS Ketenagakerjaan itu tidak dipotongkan dari insentif yang diterima para guru ngaji.

Guru ngaji penerima insentif tetap, mendapatkan haknya penuh sebesar Rp 1,2 juta atau Rp100 ribu tiap bulan yang dikirim ke rekening masing-masing penerima. Bagi guru ngaji yang tercatat sebagai penerima baru, buku rekening dilakukan saat penyerahan dilakukan.

“Sama sekali tidak memotong hak-hak mereka, (iuran BPJS Ketenagakerjaan) ada anggarannya sendiri,” ujarnya.

Pemberian bisyaroh atau pemberian insentif bagi guru ngaji atau guru agama non formal, ini merupakan program Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana sejak tahun 2021. Pemberian insentif itu, menjadi komitmen bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu dalam memperhatikan kesejahteraan nasib mereka yang telah mendidik moral generasi-generasi penerus bangsa. (pan/sit/adv)

Polresta Malang Kota Berikan BPJS kepada PHL dan Masyarakat

Memontum 1 — Mon, 19 Dec 2022 01:50:00 +0000

Memontum Kota Malang – Untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Kota Malang, Polresta Malang Kota terus tingkatkan sinergi bersama TNI, Pemerintah Kota Malang dan masyarakat. Bahkan, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, sudah sering kali memberikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif dalam menjaga Kamtibmas di Kota Malang.

Seperti halnya pada Senin (19/12/2022) pagi, Polresta Malang Kota melaksanakan upacara pemberian penghargaan bagi Personel Polresta Malang Kota, Anggota TNI dan masyarakat yang berprestasi dalam membantu pelaksanaan tugas kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Juga pemberian BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat.

Diantaranya adalah Setia Budi Kurniawan, Ketua RW 01 Kelurahan Kasih, bersama Mardianto dan Muhammad Bayu, keduanya selaku koordinator keamanan lingkungan pada RW setempat. Ketiga berhasil membantu kepolisian dalam menggagalkan upaya peredaran obat-obatan berbahaya jenis pil koplo serta menggagalkan tawuran yang menggunakan senjata tajam di wilayahnya

Selain ketiga orang tersebut, Polresta Malang Kota juga memberikan penghargaan kepada 1 anggota TNI yakni Babinsa Kelurahan Kasih dan 18 Personel Polresta Malang Kota dari satuan Intelkam, Seksi Pengawasan, Bhabinkamtibmas, Seksi TIK yang telah berhasil menorehkan prestasi maupun dedikasinya.

Baca juga :

Dalam kegiatan tersebut Kombes Pol Budi Hermanto, menyampaikan bahwa pelaksanaan apel ini untuk pemberian penghargaan dan BPJS Ketenagakerjaan. “Ucapan terimakasih kepada anggota Sat Intelkam, Siwas, Bhabinkamtibmas, Sie TIK, rekan dari TNI dan masyarakat yang sudah membantu menciptakan situasi Kamtibmas Kota Malang menjadi lebih Kondusif,” ujarnya.

Dirinya menambahkan bahwa Polri tidak bisa berjalan sendiri dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang tertib dan aman, maka dibutuhkan kerjasama dan sinergitas yang solid antara TNI/Polri, Pemkot dan masyarakat.

Kombes Pol Budi Hermanto juga turut membagikan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada PHL di lingkungan Polresta Malang Kota dan jajarannya, penyandang disabilitas, relawan ambulan dan awak media. Tak kurang total sekitar 184 orang penerima Kartu BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya telah dibayarkan selama 1 tahun ke depan.

“Dalam kesempatan ini juga kami turut membagikan Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan PHL Polresta dan Polsek jajaran, penyandang disabilitas, relawan ambulan dan awak media,” ungkap Kombes Budi. (gie)

Kapolresta Malang Kota Bagikan BPJS Ketenagakerjaan pada Pemulung TPA Supit Urang

Memontum 1 — Mon, 21 Nov 2022 07:40:00 +0000

Memontum Kota Malang – Kapolresta Malang Kota, Kombespol Budi Hermanto, kembali mendatangi para pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Senin (21/11/2022) siang. Kedatangannya untuk menepati janji kepada para pemulung untuk membuatkan BPJS Ketenagakerjaan.

Ada sebanyak 62 pejuang lingkungan hidup di TPA Supit Urang ini menerima kartu BPJS Ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, Kombes Pol Budi Hermanto juga menyerahkan Sembako dan laksanakan vaksin booster Covid-19 untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang akhir-akhir ini kembali muncul di Kota Malang.

“Beberapa bulan lalu kami pernah datang TPA Supit Urang. Pada saat itu, kami menyerahkan bantuan Sembako, obat-obatan dan berjanji kepada pemulung untuk didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Dan pada hari ini, kami realisasikan janji tersebut. Semoga bermanfaat,” ujar Kombes Pol Budi Hermanto.

Bahwa ada 70 orang pemulung TPA Supit Urang, namun yang lolos persyaratan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 61 pemulung. “Ini kami daftarkan untuk satu tahun ke depan,” jelas Kombes Pol Budi.

Baca juga :

Pihaknya juga menyerahkan bantuan Sembako dukungan dari Polda Jawa Timur dan pihak swasta. Sedangkan sasaran penerima vaksin adalah para pemulung, pegawai serta warga sekitar TPA Supit Urang.

Melihat angka penderita Covid-19 di Kota Malang yang semaikin meningkat beberapa waktu terahir. Polresta Malang juga menyediakan 200 dosis vaksin Booster. “Untuk pelaksanaan di TPA Supit Urang, kita siapkan sebanyak 200 dosis dan sudah ada 106 orang yang telah mendaftar. Lalu untuk pelaksanaannya, akan dilakukan antara tanggal 27 atau 28 November,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Wijaya, menyambut baik dan mengapresiasi langkah Kapolresta Malang Kota. “Kami ucapkan terimakasih kepada Polresta Malang Kota. Ini bagian dari, sinergitas yang sudah berjalan dengan baik. Untuk vaksinasi, sebelumnya memang sudah saya sampaikan kepada pekerja untuk vaksin, memang belum semuanya. Semoga ada kelanjutannya di kesempatan yang lain,” ujarnya. (gie)

BPJS Ketenagakerjaan Malang Beri Perlindungan untuk Atlet

Memontum 2 — Fri, 30 Sep 2022 08:46:36 +0000

Memontum Kota Malang – Sejumlah atlet Kota Malang yang telah bertanding dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2022, telah mendapatkan perlindungan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Hal ini, secara nasional telah serentak dilakukan, dimana sudah ada perjanjian kerja sama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Malang, Imam Santoso, menyampaikan bahwa itu telah dilakukan sejak para atlet melakukan latihan hingga selesai pertandingan. Dimana, mereka selalu terlindungi oleh BPJS Ketengakerjaan tersebut.

Resmikan Mall Pelayanan Publik Lumajang, Cak Thoriq Targetkan 128 Jenis Pelayanan Dasar Tercover

Memontum 2 — Sat, 24 Sep 2022 08:30:00 +0000

Memontum Lumajang – Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, didampingi Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, secara resmi melaunching Mall Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di eks kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lumajang Jalan Veteran No.72 Kelurahan Kepuharjo-Lumajang, Sabtu (24/09/2022) pagi.

Dalam kesempatan tersebut, Cak Thoriq-sapaan akrab Bupati Lumajang, menyampaikan bahwa saat ini beberapa program telah berjalan dan terlaksana. Seperti halnya, pembuatan KTP dan administrasi kependudukan yang baik bisa tuntas di kecamatan.

“Saya dan Bunda Indah berkomitmen untuk terus menjadikan pelayanan yang ada di Pemerintah Kabupaten Lumajang, untuk betul-betul dalam posisi masyarakat mudah mendapatkan pelayanan,” ujarnya.

Mall Pelayanan Publik, tambahnya, merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Lumajang. Namun, saat ini masih dalam proses pembangunan kelengkapan-kelengkapan yang lainnya.

“Prioritas program kami adalah Mall Pelayanan Publik. Sehingga, berbagai pelayanan yang terkonsep dalam satu tempat. Pelayanan dasar nantinya akan kita tuntaskan 128 jenis pelayanan dan saat ini 17 pelayanan sudah hadir di Mall Pelayanan Publik ini,” jelasnya.

Pemkot Kediri Daftarkan 261 Marbot sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Memontum 1 — Wed, 21 Sep 2022 12:10:18 +0000

Memontum Kediri – Pemkot Kediri memberikan jaminan kesejahteraan sosial kepada 261 Marbot, untuk mendapatkan jaminan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Kediri, Ferry Djatmiko.

Pihaknya membenarkan, bahwa Pemkot Kediri akan mendaftarkan 261 Marbot perwakilan dari 261 masjid di Kota Kediri, sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Pemkot Kediri akan mengcover biaya iuran para marbot ini melalui Baznas,” terangnya dalam acara pembekalan takmir masjid, sosialisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Marbot di Kota Kediri, Rabu (21/09/2022) tadi.

Dalam acara yang diselenggarakan di aula Masjid Kota Kediri ini, Ferry mengungkapkan, bahwa sumber dana pembayaran iuran ini berasal dari zakat, infaq, serta sedekah para ASN Kota Kediri yang disalurkan melalui Baznas. “Kami juga mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada Baznas yang telah mengalokasikan infaq untuk menjamin kesejahteraan marbot masjid,” imbuh Ferry.

Baca juga :

Sementara itu, ditemui di lokasi yang sama, Ketua PD DMI Kota Kediri, Abu Bakar Abdul Jalil, mengungkapkan rasa syukurnya atas program yang dibesut oleh Pemerintah Kota Kediri ini. “Alhamdulillah, kami saya bersyukur atas program ini. Marbot selama ini dengan ikhlas dan semangat mengelola masjid didaerahnya. Tentu, dengan adanya dukungan ini selain memberikan jaminan perlindungan juga kami harap para marbot juga semakin nyaman, tenang, dan optimal dalam menjalankan profesinya,” ungkap pria yang akrab disapa Gus Ab ini.

Sebagai informasi, ke 261 Marbot ini terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Guna memberikan pemahaman lebih mendalam, BPJS Ketenagakerjaan secara khusus memberikan pengarahan bagi para marbot tersebut. (pan/sit)

Lantik DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Trenggalek, Mas Ipin Ingatkan Layanan Kesehatan Nelayan dan BPJS Ketenagakerjaan

Memontum 1 — Tue, 20 Sep 2022 04:50:00 +0000

Memontum Trenggalek – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, yang sekaligus Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), melantik Dewan Pengurus Cabang (DPC) HNSI Trenggalek, Selasa (20/09/2022) tadi. Dalam kesempatan itu, dirinya juga berpesan agar anggota tidak hanya mengurusi pengurus atau organisasi semata. Namun, juga mencakup seluruh nelayan.

Bupati Arifin juga menyambut baik, langkah usulan agar disediakan fasilitas kesehatan. Utamanya, untuk memberikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat nelayan.

“Itu juga jadi prioritas saya. Karena, saya meminta di Trenggalek ini seharusnya kita canangkan ada empat pusat pertumbuhan. Salah satunya, di kawasan pesisir itu, ya Watulimo, Panggul dan juga Munjungan. Maka, saya minta pelayanan-pelayanan di sana harus setaraf kota,” ungkapnya saat dikonfirmasi Memonrum.com, Selasa (20/09/2022) siang.

Artinya, dijelaskan suami Novita Hardiny ini, jika setaraf kota dan masyarakat ketika ingin mendapatkan pelayanan apapun, maka akan mudah dan cepat. “Sehingga, tidak perlu lagi pergi ke kecamatan lain atau ke kota lain. Termasuk, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Mas Ipin-sapaan akrabnya.

Baca juga :

Dalam kesempatan itu, Bupati juga meminta HNSI untuk ikut mempromotori serta mendorong para nelayan untuk mengasuransikan keselamatan kerjanya melalui BPJS Ketenagakerjaan. “Karena, bapak ibu bekerja mempertaruhkan nyawa sampai ke tengah laut. Bahkan, tidak cuma satu malam. Namun, hingga berhari-hari terombang-ambing di laut, cuaca tidak bisa kita tebak, ikan tidak bisa kita tebak, untuk siapa bapak ibu bekerja? Ya pasti, untuk keluarga,” imbuhnya.

Maka, sambungnya, memproteksi diri sendiri bisa untuk membantu di saat seseorang tidak mampu bekerja atau tidak ada. “Minimal keluarga ditinggalkan tidak merasakan beban karena ketiadaan kita, karena kita bekerja karena sayangnya kepada keluarga,” tegas Bupati Arifin.

Pihaknya juga berharap, nanti HNSI juga bisa mempromotori, mencerahkan bahwa BP Jamsostek ini jadi salah satu tools untuk memastikan bahwa seseorang tidak tahu akan ada kejadian apa. “Akan tetapi, setidaknya kita sudah memproteksi keluarga kita dari kemungkinan yang terburuk, itu yang paling penting,” paparnya. (mil/sit)