Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, membuka rapat koordinasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lamongan, Kades/lurah se-Kabupaten Lamongan, Selasa (04/10/2022). Rakor inu digelar dalam rangka pendataan awal Regsosek 2022, satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Pertemuan Gajah Mada Pemerintah Kabupaten Lamongan ini merupakan salah satu mandat Presiden Joko Widodo. Yakni untuk menyediakan sistem dan basis data yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan. Juga basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan melalui pelaksanaan Regsosek. Sehingga dengan adanya kegiatan ini pemerintah akan memiliki basis data seluruh penduduk Indonesia dengan dilengkapi beberapa variabel sosial dan ekonominya.

Diungkapkan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, saat ini data yang ada masih bersifat sektoral, sehingga dengan dimulainya Regsosek ini diharapkan dapat memperbaiki data penduduk khususnya di Kabupaten Lamongan. Diharapakan dapat menghasilkan data yang valid dan berkualitas.

“Melalui Regsosek ini akan memperbaiki data kita, sehingga terdapat data berkualitas. Inilah pentingnya data di era sekarang ini, kita tidak bisa melakukan kebijakan dengan intuisi tapi dengan basis data,” ucapnya di hadapan peserta Rakor.

Baca juga :

• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Stabilkan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok, Pemkab Lumajang Gelar Pasar Ramadan

Selain itu, Ia juga menyampaikan pentingnya melihat data sebelum membuat suatu kebijakan. Karena menurutnya, dengan data pemerintah dapat melakukan kebijakan dengan tepat sasaran. “Pertumbuhan ekonomi Lamongan terus mengalami kenaikan, NTP naik, manajemen pemerintahan juga berstandar internasional tapi kenapa kenaikan itu tidak sebanding dengan penurunan kemiskinan. Nah ini bisa jadi intervensi penurunan kemiskinan tidak sesuai. Sehingga melalui kegiatan ini kita mulai melangkah dalam memiliki sandaran data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.

Untuk itu Bupati Yuhronur meminta kepada seluruh Kades/lurah turut mensukseskan kegiatan Regsosek 2022 ini melalui sosialisasi kepada masyarakat sehingga kuisioner yang dibagikan di isi dengan data yang benar.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Lamongan, Bagyo Trilaksono mengungkapkan apresiasinya atas dukungan Pemkab Lamongan atas pendataan awal Regsosek ini. Dia mengutarakan bahwa data yang ada selama ini banyak yang sudah kadaluarsa. Untuk itu melalui pendataan ini dapat memperbarui data-data penduduk dengan tujuan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

“Perlu diketahui bahwa data yang ada banyak yang sudah kadaluarsa. Banyak yang sudah meninggal tetapi datanya masih ada, dulu terdata kurang mampu karena giat bekerja keadaan ekonominya sudah stabil dan masih banyak lainnya. Sehingga dengan pendataan ini dapat mengupgrade data masyarakat terutama data kesejahteraan,” jelasnya.

Proses pengumpulan data Regsosek sendiri akan dilakukan oleh BPS mulai tanggal 15 Oktober hingga 14 November 2022, dengan pendekatan akar rumput (bottom-up). Targetnya tahun 2023 Indonesia sudah memiliki sistem satu data terintegrasi untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat. (zen/gie)

“TPT turun sebesar 0,95 persen dari 4,12 persen menjadi 3,17 persen dibanding Agustus 2017,” kata Kepala BPS Lamongan, Sri Kadarwati, Rabu (19/12/2018).

Dari survei yang dilakukan BPS Lamongan, tercatat ada sebesar 933,333 penduduk usia kerja dengan jumlah pengangguran sebesar 20.152 orang.

“Jumlah pengangguran ini mengalami penurunan jika dibanding dengan 2017 sebesar 26.300 orang,” terangnya.

Ia mengungkapkan dari jumlah pengangguran di Lamongan ini, didominasi oleh lulusan SMK yang kemudian disulul oleh lulusan Diploma dan Universitas.

“TPT lulusan SMK sebesar 9,96 persen, lulusan Diploma dan Universitas sebesar 4,97 persen, lulusan SMA 4,25 persen, lulusan SD ke bawah 1,73 persen dan lulusan SMP sebesar 1,13 persen,” ungkapannya.

Selain itu, menurut Kadarwati struktur lapangan pekerjaan utama yang digeluti penduduk Lamongan tahun 2018 sedikit mengalami perubahan dibanding tahun 2017. Kategori pertanian dan kategori jasa-jasa di Kabupaten Lamongan tahun 2018 tidak lagi menjadi pillihan pekerja.

Sebaliknya kategori Industri mengalami kenaikan jumlah pekerja yang cukup signifikan, dari 77,62 ribu
orang pada tahun 2017 meningkat menjadi 136,04 ribu orang pada tahun 2018.

“Hal ini sesuai dengan kondisi di Kabupaten Lamongan yang banyak berdiri pabik-pabrik besar,” ujarnya.

Kadarwati menyebut turunnya angka TPT ini merupakan keberhasilan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan dalam menekan angka pengangguran dengan program-program yang telah dijalankan.

“Ini keberhasilan Pemkab Lamongan dengan program yang telah dijalankan, seperti Job Market Fair, Balai Latihan Kerja sehingga tingkat pengangguran terbuka bisa turun,” pungkasnya. (ifa/zen/yan)