Mengawali langkah ekspor tanaman Bunga Anggrek itu, ada sedikitnya sebanyak 114 rumpun atau pot jenis Anggrek Dendrobium Seedling dikirim ke negeri seberang melalui Bandara Internasional Juanda Surabaya. Dalam kesempatan itu, Bupati Malang tidak lupa menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh dari semua stakeholder hingga menjadikan sejarah baru bagi Kabupaten Malang, sebagai ekportir Bunga Anggrek pertama di Indonesia.

“Syukur alhamdulillah, Kabupaten Malang mengukir secara baru. Buah tangan dingin dukungan Gus Halim (sapaan akrab Mendes PDTT, red), Tanaman Anggrek budidaya BUMDes Bersama Singosari, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, untuk pertama kalinya bisa ekspor. Harapannya, ini bisa terus berlanjut dan dikembangkan lebih besar lagi,” kata Bupati Malang.

Sementara itu, Menteri Desa PDTT yang sebelumnya telah meresmikan Green House Griya Anggrek yang terletak di Desa Toyomarto, ini memuji kerja keras dan ketekunan BUMDes Bersama Singosari. Terhitung selama 14 bulan sejak peresmian tersebut, BUMDes ini dinilainya menunjukkan komitmen bersama agar Anggrek menjadi komoditas ekspor.

“Ini akan membuka ruang ekspor yang luar biasa, bagi seluruh pegiat Anggrek di Jawa Timur, khususnya di Indonesia,” ujarnya.

Baca juga :

Sementara itu, Direktur BUMDesma Singosari LKD, Agus Sudrikamto, bersama pengurus lainnya mampu memenuhi persyaratan izin ekspor Tanaman Anggrek yang sudah dipersiapkan seluruhnya. BUMDesma ini sebelumnya juga melakukan MoU dengan PT Java Indo Arjuna (PT Javina) tentang Budidaya dan Perdagangan Tanaman Anggrek dengan Skema Perberdayaan dan Offtaker.

“Alhamdulillah, malam hari ini saya memberangkatkan ekspor perdana Bunga Anggrek dari Kabupaten Malang ke Taiwan. Sebuah prestasi yang diraih BUMDesma sebagai pengelola dengan dukungan seluruh pihak. Ini sebuah pembelajaran yang sangat bagus,” terangnya.

Diharapkan ke depan, BUMDesma lainnya juga berorientasi ekspor supaya eksistensi ekonomi di desa, bukan sekedar dikuatkan oleh kemampuan lokal saja. Namun, melainkan juga oleh global.

“Atas dukungan seluruh pihak ini, saya berharap bisa terus dikembangkan oleh Bumdes lainnya dengan komoditas yang berbeda. Ekspor ini menjadi satu kesatuan dengan tujuan peningkatan ekonomi sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo terkait penyaluran Dana Desa,” urainya.

Dirinyapun berharap, ekspor yang dilakukan BUMDesma Singosari ini ke depan juga berlanjut ke negara-negara lainnya, seperti ke Jepang. Sementara hari ini, Indonesia itu masih mengekspor Anggrek ke Taiwan. (kom/gie)

Menurut Missuri, RUPS yang digelar itu merupakan tindak lanjut keberlangsungan kinerja PT LKS setelah bertranformasi menjadi Bumdesma LKS. Selain itu, juga membahas rencana pengembangan unit usaha baru guna meningkatkan penghasilan usaha yang sudah berjalan.

“Tidak hanya itu, di RUPS ini kami juga membahas deviden usaha anggaran tahun 2022. Karena, deviden tersebut merupakan hak anggota, maka kita bagikan langsung pada seluruh anggota,” kata Missuri.

Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat Bumdesma LKS, yang akrab di sapa Haji Husen, membenarkan jika penghasilan usaha anggaran tahun 2022 itu memang sudah diharapkan oleh anggota Bumdesma. Namun, karena kendala administrasi, sehingga baru bisa diberikan.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Alhamdulillah, atas upaya bersama, penghasilan atas saham para teman-teman Kades hari ini sudah bisa di bagikan. Sementara itu, modal dari laba sekitar 20 persen dari anggaran tahun 2022, kita akan kembangkan lagi agar bisa meningkatkan penghasilan teman-teman Kades di tahun berikutnya,” terang haji Husen.

Untuk jenis usaha yang akan dijalankan itu, paparnya, berupa pengadaan alat berat jenis eksavator. “Setelah itu berjalan, kita akan bekerja sama dengan para rekan-rekan kontraktor dalam pengembang tambang galian C. Semoga, usaha yang akan dijalankan ini akan bisa menambah penghasilan dari usaha yang selama ini sudah berjalan,” harapnya.

Lebih lanjut, Haji Husen berharap semoga para anggotanya bisa puas dengan apa yang telah diusahakan bersama pengurus, untuk mencairkan deviden saham seluruh anggota. “Hasil kinerja tahun 2022, itu memang terlambat. Keterlambatan itu karena banyak faktor yang menghambat. Sehingga, ada beberapa anggota mempermasalahkan kinerja pengurus dan berasumsi miring,” tambahnya. (her/gie)

Acara Rakor itu, dibuka langsung oleh Komisaris Utama Bumdesma PT LKS, Moh Samsuri Abbas. Menurut Samsuri, acara Rakor Persiapan RUPS dan MAD BUMDesma PT LKS dibagi dalam tiga tempat. Rabu (09/03/2022) bertempat di Kantor BUMDes Jangkar, Kamis (10/03/2022) bertempat di Aula Kampung wisata KK 26 Desa Olean diikuti oleh para Kades wilayah tengah, dan Jumat (11/03/2022) bertempat di RM Bali Besuki untuk para Kades wilyah barat.

“Rakor ini kami gelar dalam rangka pembahasan persiapan RUPS dan MAD. Selain itu, juga membahas persiapan perubahan BUMDes PT LKS menjadi BUMDesma LKS. Sehingga, perlu membahas persiapan MAD,” paparnya, Jumat (11/03/2022).

Lebih lanjut Samsuri Abbas menambahkan, persyaratan yang harus dipenuhi seperti mendaftarkan nama terlebih dahulu ke Kemeterian Desa sebelum dilaksanakan MAD. “Saat ini sudah terbit berubah nama menjadi BUMDesma LKS, yang selanjutnya mempersiapkan strukturnya. Karena sebelumnya hanya diisi komisaris dan direksi, setelah terbit perubahan menjadi nama BUMDesma LKS strukturnya ditambah jadi tiga komponen yaitu ada penasihat, pengawas dan operasional,”imbuhnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dijelaskannya, nanti nama PT akan difungsikan menjadi unit baru. “Jadi, BUMDesma LKS yang akan menjadi induknya, membawahi unit-unit usaha. Kemudian untuk struktur pengurus dan anggota otomatis bisa ganti atau geser tergantung kesepakatan MAD. Alasan perubahan dari PT menjadi BUMDesma LKS karena menyesuaikan peraturan yang baru, PP Nomor 11 tahun 2021,” terang Syamsuri Abbas.

Di samping itu, pada Rakor ini pihaknya juga membahas calon-calon penasehat, pengawas dan operasional yang akan menduduki pada struktur BUMDesma LKS yang baru. Dirinya menambahkan, jika BUMDesma PT LKS nantinya telah resmi menjadi BUMDesma LKS, maka akan ada penambahan struktur.

“Jadi itu kita tampung dari sekarang calon-calon yang diusulkan. Untuk di wilayah tengah, ini ada tiga calon yang diusulkan. Yaitu Kades Tanjung Pecinan, Untung, Kades Tokelan, A Misuri dan Kades Wringin Anom, Miskali. Perekrutan calon penasehat dalam struktur yang baru, ini merupakan salah satu syarat menuju MAD. Di sisi lain, pembentukan nama terlebih dulu dan harus disetor ke Kementerian Desa,” (her/gie)

Menurut Kepala Dinas PMD Sumenep, Moh Ramli, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Tabrani, menjelaskan bahwa sosialisasi untuk menyelamatkan dana eks PNPM-MP di kecamatan. Jumlahnya, mencapai Rp 65 miliar se-Kabupaten Sumenep. Sedang se-Indonesia, dana itu mencapai Rp 12,7 triliun.

Dikatakannya, pembentukan BUMDesma UPK kecamatan atau eks PNPM tersebut, akan disatukan dengan BUMDesma. Sehingga, ada payung hukum yang jelas dalam menjalankan usaha.

“Kalau ada badan hukum yang jelas, maka kami di dinas akan memberikan payung hukum dalam pengelolaan usahanya,” jelasnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Tabrani mendukung PP No.11/ 2021 tentang BUMDesma, serta diperkuat dengan Permendes No.03 / 2021 terkait pendaftaran BUMDesma atau BUMDes menjadi berbadan hukum. Juga, Permendes No.15/ 2021 tentang pendirian pengurusan pengelolaan dan pembuatan BUMDes.

“Pada prinsipnya, kami ingin menyelamatkan aset eks PNPM-MP agar ada payung hukum yang jelas dalam menjalankan usaha,” ungkapnya.

Tabrani berharap, setiap desa di kecamatan diimbau untuk memberikan pengadaan modal. Namun, ketika ada desa tidak melakukan penyertaan modal tidak ada masalah. Sebab bisa terbentuk BUMDesma minimal ada penyertaan modal dari tiga desa.

“Harapannya, setiap desa di kecamatan melakukan menyertaan modal di BUMDesma. Bagi Desa yang tidak menyertakan modal, maka akan sangat rugi karena ada nilai PADes kepada desa yang tergabung di BUMDesma,” terangnya. (dan/edo/sit)

Ini bagian program utama dari usaha pemerintah dengan bantuan Bank Dunia, dalam upaya pengentasan kemiskinan. Salah satu tujuannya, percepatan pembangunan pedesaan transformasi pengelolaan dana bergulir eks PNPM-MPd. Ada pun targetnya, untuk menyelamatkan aset berupa Rp 12,7 triliun di Indonesia yang selama ini tidak memiliki kepastian hukum.

Kepala DPMD Sumenep, Moh Ramli, mengatakan bahwa pembentukan pengelolaan kegiatan DBM Eks PNPM- MPD menjadi BUMDesa Bersama (BUMDesma) untuk pencapaian penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat desa. “Ini juga menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, melalui proses pengambilan keputusan musyawarah antar desa dan tata kelola BUM Desa Bersama yang transparan dan akuntabel,” terang Ramli.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Menurutnya, sosialisasi pembentukan pengelolaan DBM Eks PNPM-MPD menjadi Badan Usaha Milik Bersama (Bumdesma) Tahun Anggaran 2021, yakni untuk pengalihan aset, pengalihan kelembagaan, personil dan kegiatan usaha. “Ini untuk memberikan pemahaman kepada pengurus UPK Eks PNPM-MPD dan Pemerintah Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Hal ini, terkait cara pengalihan pembentukan pengelolaan DBM Eks PNPM-MPD menjadi Badan Usaha Milik Bersama (Bumdesma),” urainya.

Selain itu, kata Ramli, mendorong dan memotivasi agar UPK Eks PNPM-MPD secepatnya meleburkan diri menjadi Bumdesma Tranformasi. Sebab, jangka waktu yang diberikan hanya 2 tahun, terhitung tahun 2021 sampai 2022.

Mantan Kadinsos ini mengatakan, hasil yang diharapkan Keberadaan BUMDesma sebagai badan usaha yang berwatak sosial (bisnis sosial). Itu diharapkan, mampu menjadi penggerak utama dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi dan kegiatan yang menunjang partisipasi masyarakat di pedesaan.

BUMDesma, lanjut Ramli, diharapkan mempunyai peranan penting dalam rangka membangkitkan ekonomi masyarakat perdesaan untuk memulihkan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 di desa. Munculnya potensi unggulan di setiap desa dalam rangka menunjang kemajuan lembaga perekonomian desa yang berupa Bumdesma. (dan/edo/sit)