Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, dalam sambutan menyampaikan bahwa acara ini dimaksudkan untuk menggugah semangat dari para kepala desa untuk mengembangkan kelestarian kebudayaan di desa masing-masing. “Saya sampaikan kepada kepala desa, apabila desa tidak punya budaya yang dilestarikan, maka tidak perlu dipaksakan. Dicari seadanya dan disesuaikan sesuai dengan sejarah desa,” kata Bupati Jombang.

Lebih lanjut disampaikan, dari 302 desa dan 4 kelurahan di Kabupaten Jombang, baru 20 desa yang mempunyai lembaga pemberdayaan budaya. Jadi, belum ada 10 persen dari jumlah keseluruhan. Karenanya, Pemerintah Daerah mendorong dalam melaksanakan peraturan tentang lembaga kemasyarakatan desa mengenai pelestarian adat. Sehingga, dapat tercipta kebhinekaan masyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri masing-masing desa.

“Saya harapkan, workshop hari ini langsung berdampak ke bagaimana cara kita menggali dari lembaga adat di desa tentang teori yang disampaikan. Dan bagaimana para kepala desa bisa mengajak dan mencari sumber-sumber budaya di desa yang bisa dilestarikan,” ujarnya.

Baca juga :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, melalui Kepala Bidang Pamong Budaya Ahli amuda Disdikbud, Anom Antono, mengatakan kegiatan ini adalah sebuah kegiatan yang mengajak teman-teman pejabat pemerintah desa untuk berdiskusi terkait dengan upaya-upaya pemajuan kebudayaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa. “Apapun yang terjadi di desa, itu berkembang yang namanya objek pemajuan kebudayaan. Jadi kalau kita mengacu Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017, ada 10 objek pemajuan kebudayaan di desa. Di mana, desa pasti ada seni, pasti ada upacara adat istiadat, teknologi tradisional, pengetahuan tradisional, ritus serta manuskrip yang itu banyak tersebar di desa-desa,” ujarnya.

Dirinya berharap, terkait objek pemajuan kebudayaan ada upaya-upaya positif dan kontribusi kontribusi positif dari kepala desa, terkait dengan kebudayaan. Baik itu yang bersifat perbendaan seperti candi, kawasan, sendang, prasasti dan lain sebagainya serta kebudayaan tak benda seperti upacara adat adat istiadat.

“Saya yakin di desa itu pasti ada dan desa-desa itu menyajikan sebuah karya adat istiadat, tetapi tampilan tersebut tidak tergarap dengan baik. Kita berharap secara kuantitas maupun kualitas bisa seiring bersama, kualitasnya bagus kuantitasnya juga bagus. Hal itu akan menarik simpati masyarakat baik dalam desa maupun luar desa. Ketika itu terjadi maka di situ juga akan terjadi perputaran ekonomi,” harapnya. (azl/gie)

Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab didampingi Bupati Sumedang, H Dony Ahmad Munir, Wakil Bupati Jombang Sumrambah, Asisten 1 Pemkab Jombang, Staf Ahli Pemkab Jombang, Kepala Dinas PUPR Bayu Pancoroadi, Kepala OPD Lingkup Pemkab Jombang serta camat se-Kabupaten Jombang.

Bupati Hj Mundjidah Wahab dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan adanya aplikasi ini, masyarakat tidak perlu melalui proses ke kepala desa, camat dan kemudian ke dinas, untuk melaporkan informasi jalan rusak di Jombang. Namun, bisa langsung melaporkan melalui Aplikasi IDJO, sehingga Dinas PUPR bisa langsung menindaklanjuti.

“Ini merupakan program yang sangat bagus dan sudah kita launching untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Namun, harus ada sosialisasi agar masyarakat lebih tahu adanya dukungan dari dinas terkait, camat, kepala desa dan media,” ujar Bupati Jombang.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa tahun 2023, anggaran yang dipersiapkan untuk perbaikan jalan sebesar Rp 83 miliar dan kemudian di PAK, akan ada penambahan. Sementara persentase jalan di Kabupaten Jombang yang sudah diperbaiki, adalah sebesar 62 persen.

Baca juga :

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Bayu Pancoroadi, menambahkan bahwa pihaknya berharap dengan adanya aplikasi IDJO, ini masyarakat bisa memberikan laporan kepada Dinas PUPR, ruas mana saja yang mengalami kerusakan. Sehingga, nantinya bisa langsung ditindaklanjuti.

“Proses pelaporan melalui aplikasi ini yaitu pelapor mengisi data seperti nama, nomor telephone, titik koordinat dan lain sebagainya, yang ada di dalam aplikasi. Kemudian, akan diterima oleh operator dan akan dilakukan pemilahan terkait kewenangan penanganan jalan. Jika memang kewenangan kabupaten, maka akan di sinkronkan dengan program kami. Apakah sudah ada agenda untuk penanganannya dan jika kerusakannya besar dan sudah ada agendanya, maka akan di feedback kepada pelapor. Proses penanganannya sendiri, nanti paling lama lima hari kerja setelah laporan diterima,” terangnya.

Dijelaskannya, bahwa untuk jumlah personel Dinas PUPR, ada sebanyak 40 orang. Sehingga, perlu adanya informasi dari masyarakat. “Kami tidak bisa mendeteksi ruas mana saja yang mengalami kerusakan. Karena, ada sebanyak 500 ruas dengan panjang sekitar 1200 KM. Sehingga, kami butuh informasi dari masyarakat ruas mana saja yang mrngalami kerusakan. Kami juga berharap rekan-rekan media bisa membantu mensosialisasikan kepada masyarakat terkait aplikasi IDJO,” jelasnya. (azl/gie)

Bupati Jombang berharap, dengan kegiatan ini membuat TNI Angkatan Udara semakin jaya, semakin semangat, semakin memberikan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya pengamanan bagi bangsa dan negara. “Atas nama pribadi maupun atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang serta masyarakat Jombang, kami mengucapkan selamat untuk TNI Angkatan Udara yang memperingati HUT Ke-77. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan serta keselamatan,” kata Bupati Jombang.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Ditempat sama, Komandan Satuan Radar 222 Ploso, Letkol Lek Eka Yawendra Parama, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan peringatan HUT ke-77 TNI Angkatan Udara, yang kebetulan jatuh pada 9 April dan saat itu bertepatan dengan Bulan Suci Ramadan. Sehingga, untuk memeriahkan acara yang melibatkan masyarakat sekitar, diundur pelaksanaannya pada hari ini.

“Ada beberapa rangkaian acara yang dimulai dari kemaren yaitu sholawat bersama yang dihadiri sekitar 1.800 sampai 2.000 orang jemaah. Dilanjutkan dengan kegiatan pagi ini dengan melaksanakan jalan santai, sepeda santai serta komunitas sepeda tua yang di dalamnya juga ada kegiatan donor darah dan pelaksanaan bakti sosial,” tuturnya.

Rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-77 TNI Angkatan Udara, dengan tujuan untuk mengolah hati dengan pengajian dan sholawat serta mengolah raga untuk meyehatkan badan. Sehingga, masyarakat Jombang selain mengaji, bersalawat juga harus tetap mempertahankan kesehatan.

“Harapan kami di HUT TNI Angkatan Udara Ke-77 ini, TNI Angkatan Udara semakin jaya, sehingga sesuai dengan jargon dari pimpinan yaitu mewujudkan TNI Angkatan Udara menjadi Angkatan Udara yang disegani di kawasan,” tegasnya. (azl/gie)

Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa proses penanganan pencegahan peredaran rokok ilegal ini juga melibatkan Linmas. Hal itu, dikarenakan sampai saat ini masih banyak rokok ilegal yang beredar di masyarakat.

“Ciri ciri dari rokok ilegal yang tidak bercukai, diantaranya, rokok yang tidak dilengkapi pita cukai (memakai pita palsu atau cetak kertas palsu, memakai pita pabrik lain), merk tidak resmi atau tidak terdaftar di Bea Cukai dan buatan pabrik tanpa izin,” kata Bupati Jombang.

Lebih lanjut disampaikan, selain mencegah peredaran rokok ilegal, pihaknya juga meminta kepada masyarakat supaya menjaga kampung masing-masing. Sehingga, suasana kampung bisa tetap kondusif dan damai.

“Saya berharap, negara Indonesia bisa mendapatkan pemasukan dari sektor cukai lebih dari Rp 200 triliun. Karena, 7 persen dari total APBN negara, ditopang pada cukai rokok,” paparnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Di tempat sama, Kepala Kesatuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP), Thonsom Pranggono, menyampaikan bahwa anggaran dari kegiatan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai tercantum dalam dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran Satuan Polisi Pamong Praja. “Peraturan-peraturan yang kita andalkan dari kegiatan sosialisasi ini, diantaranya pertama berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang penggunaan pemantauan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau,” ungkap Thomson.

Kedua, surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 906.21.14/SJ hal hasil inventarisasi dan pemetaan klasifikasi modifikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 atas usulan Kemendikbud dan Kemenkes.

Ketiga, SE Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Nomor 03/DJ/22 pedoman kerja sarana penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

Keempat yaitu peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023, lembaran daerah kabupaten Jombang tahun 2022 Nomor 7 bagian A. “Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini yaitu untuk meningkatkan dan mengoptimalisasikan alokasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Sehingga, bermanfaat besar dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Jombang. Serta meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat Kabupaten Jombang terkait pemberantasan rokok ilegal,” ujarnya. (azl/gie)

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar seiring karena sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri. Bahwa, sampai saat ini di Kabupaten Jombang, tidak ada keluhan terkait THR. Hal itu, dikarenakan sudah adanya asosiasi yang telah melakukan pembahasan secara bersama-sama terkait masalah perusahan maupun pekerja.

“Hal tersebut, untuk menjaga harmonisasi antara para pengusaha dan pekerja. Semoga, hasil pleno ini bisa untuk memberikan masukan kepada pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan,” ujar Bupati Jombang.

Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi, mengatakan bahwa THR Keagamaan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomer 16 tahun 2016, merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan pengusaha pada pekerja menjelang Hari Raya keagamaan. THR diberikan, sebanyak satu kali dalam setahun, sesuai dengan agama yang dianut oleh pekerja dengan masa kerja 1 bulan atau lebih.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Pemberian THR paling lambat dibayarkan tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Pemberian THR bagi pekerja buruh di tengah perubahan global, kuncinya cuma satu yaitu jangan bertele-tele karena kaum buruh sudah menunggu,” ujarnya.

Di tempat sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Prijo, juga menyampaikan bahwa kegiatan hari ini membahas terkait THR Keagamaan, cuti bersama, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mulai Januari hingga Maret, May Day serta deteksi dini perusahaan.

“THR harus sudah diberikan paling lambat pada 15 April. Ada satu perusahaan yang terpaksa melakukan pemberian THR dengan cara dicicil, tetapi sudah melalui hasil musyawarah dengan pekerja. Sebenarnya menurut aturan tidak diperbolehkan, namun berhubung sudah ada kesepakatan dan daripada terjadi PHK, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi, banyak perusahaan yang terdampak oleh resesi global,” ungkapnya

Lebih lanjut disampaikan, bila sampai dengan 15 April 2023, masih ada perusahaan yang belum memberikan THR, maka dinas akan komunikasikan dengan pihak pengawas provinsi yang memiliki kewenangan. Terkait sanksi, itu merupakan hasil daripada pekerjaan pengawas dan bukan berada pada dinas.

“Kita cuma menampung pengaduan dan nanti kita akan turun bersama-sama dengan pengawas. Tetapi yang merekomendasi adalah pengawas,” jelasnya. (azl/gie)

“Panen Raya Padi Nusantara hari ini tidak hanya dilakukan di Kabupaten Jombang. Akan tetapi, juga telah dilakukan serempak di 10 provinsi dan 66 kabupaten atau kota se-Indonesia yang telah diawali pada 8 Maret di Kabupaten Kebumen dan hari ini Bapak Presiden Jokowi panen di Ngawi,” kata Bupati Mundjidah Wahab.

Ditambahkannya, bahwa pihaknya hari ini juga bersama-sama turut melakukan Panen Raya dalam rangka Panen Padi Nusantara Satu Juta Hektar di Desa Carangrejo, Kecamatan Kesamben. Selain panen raya, juga menyerahkan secara simbolis bantuan bahan pengendalian hama tikus kepada petani Desa Carangrejo. Termasuk, melaksanakan santunan kepada anak yatim.

“Kita patut bangga, Kabupaten Jombang juga turut ambil bagian didalamnya. Kita sudah membuktikan Kabupaten Jombang adalah lumbung pangan nasional dan kita berharap negara kita bisa mandiri menyediakan pangan oleh para petani kita sendiri,” terangnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Bupati Mundjidah Wahab berharap, produktivitas padi tahun ini jauh lebih tinggi. Sehingga, para petani bisa menikmati harga yang lebih baik.

Untuk itu, peran asosiasi komoditas yang telah dibentuk sebagai salah satu sarana untuk melakukan pembelian di tingkat petani, diharapkan untuk lebih dioptimalkan, dengan didukung oleh para petugas yang ada di lapangan.

Terlebih lagi, paparnya, tantangan yang dihadapi petani cukup besar dari adanya dampak perubahan iklim, potensi banjir saat musim hujan, serta potensi meningkatnya serangan hama penyakit tanaman dapat menjadi kendala bagi petani. Demikian juga, dengan ketersediaan pupuk serta kelangkaan ketersediaan BBM untuk alat mesin pertanian juga menjadi perhatian kita bersama.

Bupati berharap, Panen Raya Nusantara tahun ini akan menjadi bukti pencapaian serta keberhasilan para petani, poktan-gapoktan, penyuluh dan seluruh pelaku usaha pertanian dari hulu hingga hilir. (kom/sit)

Pelaksanaan pasar murah ini, pun disambut antusias oleh warga. Bahkan, mereka rela antri dengan tertib untuk membeli komoditi pangan yang disediakan.

“Hari ini kami bersama sama Tim TPID, Satgas Pangan dan Bulog Divre Surabaya Selatan, memfasilitasi pasar murah dalam rangka berupaya untuk menstabilkan harga dan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sembako dengan harga khusus dan lebih murah,” kata Bupati Mundjidah Wahab.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Melalui pasar murah ini, bupati berharap masyarakat bisa terbantu dalam memenuhi kebutuhan. “Harapan kami, operasi pasar ini dapat membantu masyarakat untuk membeli sembako dengan harga khusus, yang lebih murah guna membantu meringankan beban ekonomi mereka. Semoga, apa yang kita lakukan ini membawa manfaat dan barokah. Serta mampu menstabilkan harga pangan,” terang Bupati Hj Mundjidah.

Rencananya, kegiatan stabilisasi harga pangan juga akan digelar di Pasar Pon, Jumat (10/02/2023) besok, lalu Pasar Ploso, Senin (13/02/2023) yang dimulai pukul 08.00 WIB sampai selesai. Adapun komoditi yang dijual, diantaranya Beras medium @5kg dengan harga Rp 43.500. Beras Setra Ramos @5 kg dengan harga Rp 60 ribu, Gula Maniskita @1 kg dengan harga Rp 13 ribu, Minyak goreng Sovia@2 liter dengan harga Rp 33 ribu hingga Tepung terigu Kita@1kg dengan harga Rp 12 ribu.

Turut hadir dalam pelaksanaan itu, Kepala Disdagrin Kabupaten Jombang, Suwignyo, Kepala Bagian Perekonomian, Aminatur Rokhiyah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Nur Kamalia, Kepala OPD terkait dan Forkopimcam Diwek. (kom/sit)

Mengawali sambutannya, Ketua Tim Kunker Komisi IV DPR-RI, Anggia Erma Rini, mengatakan bahwa beras adalah komoditas sangat penting, yang tidak hanya menjadi makanan pokok tetapi juga menyumbang inflasi. Karenanya, beberapa waktu lalu, Komisi IV memang meminta kepada Menteri Pertanian, terkait estimasi panen yang bisa didapatkan di bulan sekarang.

“Karena di lapangan maupun di dalam komisi, tampak adanya perbedaan data atau fakta. Berdasarkan hasil data yang didapat, beras minus dalam waktu enam bulan. Sedangkan data disampaikan oleh pimpinan pertanian berdasarkan BPS, sudah surplus. Hal tersebut, tentunya perlu lebih digali lagi,” ujarnya.

Ditambahkannya, bahwa masalah beras adalah masalah krusial dan harus segera ditangani. Apalagi, saat ini ada isu global krisis pangan, sehingga harus disikapi dengan sangat baik. Secara nasional, Februari ada 1,06 juta hektar luas lahan pertanian dan diperkiraan dapat memproduksi 5,61 kg setara dengan 2,23 juta ton beras.

Sedangkan di Jawa timur, tambahnya, perkiraan di Februari ini sebanyak 689.000 ton beras. Sedangkan di Maret, sebanyak 1,3 juta ton beras. Potensi tersebut, harus dioptimalkan.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Semoga estimasi tersebut benar. Karena, di Februari dan Maret merupakan bulan ketika kita mendapatkan panen raya. Untuk itu, data dimanapun, harusnya mendiskusikan. Baik itu antara menteri Pertanian dengan Badan Pangan Nasional, terkait kesediaan beras untuk masyarakat,” imbuhnya.

Di tempat sama, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, dalam sambutannya menyampaikan semoga melalui Kunker dapat menggali informasi strategis yang diperlukan di bidang ketersediaan pangan nasional, utamanya di Kabupaten Jombang. Karena, pangan adalah kebutuhan mendasar yang harus dijaga ketersediaannya.

“Kabupaten Jombang adalah salah satu sentra produksi pangan, khususnya padi di Jawa Timur. Kabupaten Jombang memasok pangan di tingkat regional bahkan nasional,” tegas Bupati Hj Mundjidah.

Ditambahkannya, bahwa tanaman padi di Jombang, ditanam di 21 kecamatan dengan luas lahannya mencapai 73.693,4 hektar dengan produksi 455.960,4 ton. Setiap tahun, Kabupaten Jombang surplus beras mencapai 100.000 ton lebih. Bahkan, di Kabupaten Jombang juga berkembang penggilingan padi, baik yang dikelola oleh perorangan maupun kelompok tani.

“Dua usaha penggilingan tersebut, merupakan skala perusahaan cukup besar. Sehingga, proses managemen agribisnis di dalamnya cukup kompleks,” imbuhnya. (azl/sit)

Bupati Hj Mundjidah Wahab dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini dalam rangka memberikan sumbangsih pemikiran, usulan dan saran pada musyawarah rencana pembangunan tahun 2024. Karena, beberapa kebijakan untuk menyusun rancangan tahun 2024, mengalami beberapa kebijakan.

“Kebijakan prioritas yang diharapkan itu, lebih bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan insfrastruktur yang berkelanjutan, penanganan kemiskinan ekstrim, peningkatan drajat kesehatan, meningkatkan sarana prasarana ibadah sampai di tingkat desa,” paparnya.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lebih lanjut disampaikan, kegiatan prioritas kecamatan di tahun 2024, akan dianggarkan melalui Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK). Program tersebut, difokuskan untuk insfrastruktur yang mendukung peningkatan perekonomian dengan tujuan membangun antar wilayah dengan perencanaan indikator pembangunan di kecamatan, yaitu luas wilayah serta jumlah penduduk, sebab tidak sama di tiap kecamatan.

“Kecamatan Diwek PIKnya sebesar Rp 1,068 miliar, yang di musyawarahkan pada hari ini. Alokasi tersebut, diprioritaskan untuk kegiatan Insfrastruktur. Anggaran tersebut, bisa dialokasikan melalui rapat Musrenbang yang dilakukuan hari ini, dengan mekanisme persetujuan bersama atas usulan prioritas yang disepakati. Kami berharap, dengan adanya PIK dapat dirasakan oleh masyarakat dan mampu untuk meningkatkan sinkronisasi serta sinergitas program dan kegiatan perangkat daerah dengan aspirasi kebutuhan masyarakat,” terangnya.

Ditambahkannya, secara umum telah menunjukan berbagai perubahan dan keberhasilan. Hal tersebut, antara lain ditunjukkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4,127 miliar di tahun 2022, sedangkan di tahun 2023 akan dialokasikan sebesar Rp 9,619 miliar, yang digunakan untuk insfrastruktur fisik maupun non fisik.

“Di bidang pengelolaan keuangan dan perencanaan, Pemkab Jombang mampu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dari tahun 2013-2021 atau sembilan tahun berturut-turut dan meraih penghargaan SAKIP Award Kabupaten Jombang tahun 2022 dengan memperoleh predikat sangat baik. Artinya, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah semakin baik, peningkatan dan pembangunan sarana prasarana tempat ibadah, sebagai upaya membentuk masyarakat Jombang yang berkarakter,” lanjutnya.

Melalui Forum Musrenbang ini, paparnya, diharapkan dapat menghasilkan masukan, usulan maupun saran-saran serta partisipasi masyarakat untuk mewujudkan proses perencanaan pembangunan yang lebih baik dan mewujudkan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Tahun 2024, merupakan awal dari perencanaan menengah dari tahun 2024 sampai tahun 2026, yang nantinya akan dipimpin oleh seorang Penjabat Bupati. (azl/sit)