Founder mainsepeda.com, Azrul Ananda, mengatakan bahwa Event gowes kali ini akan berlangsung dalam dua etape dan akan melalui tujuh kota dan kabupaten di Jatim. “Total 250 peserta yang ikut, rute juga sepanjang 220km. Ini bukan event yang mudah, dengan tanjakan tanjakan hampir 1500km,” kata Azrul, Jumat (03/12/2021).

Selain itu, dirinya juga mengatakan, bahwa event gowes ini baru pertamakali selama 2 tahun pandemi. Tidak seperti tahun sebelumnya Bromo Kom yang pesertanya 1015 orang, Namun sekarang dibatasi dengan prokes yang ketat.

“Nanti etape pertama akan melalui rute sepanjang 172 kilometer. Peloton start dari Novotel Samator pada Sabtu (04/11/2021) pagi. Melaju ke arah Krian kemudian berhenti di pit stop pertama di Kantor Bupati Mojokerto,” jelasnya.

Baca juga

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Kemudian, lanjutnya, peserta gowes ke pit stop kedua di Kantor Kecamatan Pare via Jalan Raya Ngoro-Mojowarno. Setelah melahap medan flat dari Surabaya hingga Pare, peserta akan nanjak menuju pit stop ketiga di Gedung Teater dan Museum Gunung Kelud.

“Setelah puas nanjak, perjalanan berlanjut menuju garis finis di Kantor Wali Kota Kediri,” ujarnya.

Sementara itu, untuk keesokan harinya (05/11/2021), seluruh peserta akan berangkat dari Kantor Wali Kota Kediri untuk memulai etape kedua. “Ini adalah menu utama KAI Kediri Dholo KOM Challenge 2021. Peserta harus nanjak menuju Air Terjun Dholo yang memesona. Total jaraknya 48 kilometer dengan elevation gain 1.385 meter,” terangnya.

Event gowes kali ini, ujarnya, diawasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Seluruh peserta wajib memasuki bubble sejak pengambilan starter kit. Serta wajib sudah divaksinasi dua kali.

Sementara itu, EVP Daop 8 Surabaya PT Kereta Api Indonesia (Persero), Heri Siswanto, mengatakan melalui event KAI Kediri Dholo KOM Challenge 2021 pihaknya ingin menunjukkan bahwa KAI mendukung kegiatan olahraga, terutama bersepeda. Pada kegiatan ini, para peserta akan disuguhkan dengan berbagai objek wisata salah satunya adalah Air Terjun Dholo di Kediri.

“Harapannya ke depan akan semakin banyak masyarakat yang akan mengunjungi destinasi wisata tersebut dengan menggunakan kereta api,” kata Heri.

Layanan KAI, tambahnya, kini sudah semakin nyaman dengan tetap menerapkan berbagai protokol kesehatan selama dalam perjalanan maupun di stasiun. Selain itu, pada ajang ini pula KAI ingin mengenalkan aplikasi KAI Access kepada masyarakat. KAI yang dapat digunakan tidak hanya untuk memesan tiket.

“Tapi KAI Access juga dapat memesan makanan di kereta, memesan taksi, mengecek lokasi pengiriman barang, dan lainnya. Pembayarannya kini juga lebih mudah dengan hadirnya KAIPay,” terangnya.

Lebih lanjut pihaknya berharap, KAI Access akan terus dikembangkan untuk mempermudah para pelanggan dalam mendapatkan berbagai layanan pada seluruh ekosistem KAI.

Sekedar diketahui, KAI Kediri Dholo KOM Challenge 2021 merupakan gelaran Mainsepeda.com, di-manage oleh Azrul Ananda School of Suffering (AA SoS) dan DBL Indonesia. Event didukung oleh Bank Jatim, Pelindo III, Honda Surabaya Center, MPM Honda Jatim, Novotel Samator, Herba Mojo, Strive Indonesia, National Hospital, Wdnsdy Bike, SUB Jersey, dan AZA Wear. (ade/sit)

Bupati Mojokerto Pungkasiadi, menilik langsung proses pendaftarannya di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.

“Kita usulnya 64 ribu UMKM, saya pantau siang ini, masih sekitar 3.500 yang daftar. Saya titip ke panjenengan yang sudah daftar, mohon dibantu infokan ke teman-taman dan keluarga yang mungkin belum tahu. Nominal bantuannya adalah Rp 2,4 juta per UMKM, ini untuk pemulihan ekonomi kita. Monggo dipenuhi semua syarat-syaratnya dulu secara lengkap,” kata Bupati.

Adapun syarat-syarat dasar yang wajib dipenuhi antara lain memiliki KTP/No. NIK setempat, pelaku usaha mikro/ultra mikro belum pernah mengakses pembiayaan/kredit bank, memiliki kegiatan usaha mandiri, rekening tabungan per Juni 2020 kurang dari Rp 2 juta, bukan ASN/TNI/Polri/Pegawai BUMN maupun BUMD, melampirkan Surat Keterangan Usaha/Domisili Usaha (SKU/SKDU) dari kades setempat, juga memiliki nomor hp aktif yang bisa dihubungi. (mrg/mzm)

“Pengelolaan sampah harus baik, terutama di masa pandemi Covid-19. Karena sampah medis juga pasti tambah banyak, misalnya dari penggunaan masker medis sekali pakai. Saya minta panjenengan semua kerja dengan hati-hati. Jaga kesehatan dengan menerapkan PHBS dan protokol kesehatan,” kata bupati.

Tidak terus bertumpu pada daerah, Bupati juga mengingatkan kembali kewajiban setiap individu untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sampah masing-masing. Hal tersebut dapat dimulai dari hal-hal sederhana, misalnya membudayakan pemakaian produk ramah lingkungan, memanfaatkan sampah melalui pengomposan, berkreasi dengan sampah yang didaur ulang, serta memaksimalkan peran TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

“Saat ini Perda Pengelolaan Sampah Kabupaten Mojokerto, sudah masuk tahap pengesahan. Di dalamnya mengatur hak dan kewajiban semua warga untuk melaksanakan pengelolaan sampah. Termasuk retail, fasilitas umum, perkantoran, pabrik, rumah sakit dan lain-lain. Jadi, bukan hanya pemerintah yang dituntut mengolah sampah, semua juga harus peduli,” tegas Bupati dilanjutkan penyerahan bantuan sembako secara simbolis pada 10 orang petugas kebersihan DLH.

Sebelumnya, Kepala DLH Kabupaten Mojokerto, Didik Chusnul Yakin menjelaskan, jika pengolahan sampah di Kabupaten Mojokerto masih sangat perlu ditingkatkan. Ia menilai perlu adanya peningkatan untuk memaksimalkan pengelolaan, mulai dari mencukupi alat-alat sekaligus SDM.

“Kita memang musti concern terhadap pengelolaan sampah. Sebab, sampah yang kita tangani saat ini masih 4-5 persen, masih jauh dari target di 2025. Alhamdulillah, Desember ini TPA Karangdieng akan kita manfaatkan untuk pengelolaan sampah Kabupaten Mojokerto. Untuk mendukung operasional, kami ajukan perlengkapan alat-alat berat dan SDM nya. Bagi teman-teman tenaga harian lepas (THL) DLH, akan kita naikkan juga honornya,” terang Didik. (mrg/mzm)

Bupati dalam arahannya kembali menegaskan hakikat Kampung Tangguh Covid-19 yang berbasis kemandirian dan gotong royong masyarakat dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Selain itu, edukasi tentang pemahaman new normal terus disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi salah tafsir.

Harus selalu diingat, bahwa new normal adalah adat baru dalam masa pandemi Covid-19. Adat baru tersebut adalah menekankan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Antara lain memakai masker, menjaga jarak, rajin cuci tangan, di rumah saja jika tidak ada kepentingan, penyemprotan disinfektan, serta menjaga kesehatan diri dan lingkungan.

Covid-19 yang belum dapat dipastikan selesainya, membuat semua harus bisa menjaga kesehatan diri dan lingkungan masing-masing. Terlebih lagi, hingga hari ini belum ditemukan vaksin yang mampu membunuh pandemi ini. Maka dari itu, Bupati menekankan jika kedisiplinan adalah vaksin terbaik untuk saat ini.

“Mungkin keadaan ini membuat kita jenuh berbulan-bulan. Tapi bukan berarti dengan adanya new normal, semuanya telah normal (Covid-19 hilang). Justru, kita harus lebih meningkatkan kesehatan. Hidup senormal mungkin dan tetap produktif, ekonomi cepat pulih, namun tidak sampai tertular Covid-19. Saat ini, disiplin adalah vaksin,” tegas Bupati, di Balai Desa Kesimantengah.

Terkait sebaran Covid-19, Bupati Pungkasiadi menjelaskan jika data masyarakat Kabupaten Mojokerto yang saat ini terkonfirmasi positif Covid-19, telah mencapai total 91 orang per 14 Juni 2020. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Mojokerto akan terus berupaya melakukan tracing demi percepatan penanggulangan pandemi ini.

“Grafik sebaran kita masih naik. Per tanggal 14 Juni 2020 sudah mencapai 91 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19. Kita tidak akan stop lakukan penanggulangan. Sebab kita sendiri juga tidak tahu siapa yang membawa virus ini. Virus bisa dibawa dari luar (dari pendatang), tapi ada juga yang transmisi lokal atau lingkup sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah disiplin protokol kesehatan,” jelas Bupati, di Desa Claket.

Terakhir di Kampung Tangguh Desa Tanjungkenongo, Bupati menguraikan aturan jaring pengaman sosial (JPS), sebagai salah satu upaya penanggulangan Covid-19. Menyambung instruksi pusat, Bupati juga menjelaskan jika tatanan new normal akan coba diberlakukan pada tujuh sektor.

Yakni pasar (pasar tradisional C-9), pasar modern (mall, minimarket atau pasar modern C-19), restoran (restoran C-19), hotel (hotel C-19), PTSP (PTSP C-19), tempat wisata (tempat wisata C-19), dan transportasi umum (transportasi umum C-19).

Lebih lanjut, upaya-upaya yang telah dilaksnakan dalam mengatasi Covid-19 selain aspek kesehatan, juga disempurnakan dengan memperkuat jaring pengaman sosial (JPS), keamanan, serta pemulihan ekonomi melalui tatanan hidup baru atau new normal. Bupati yang akrab disapa Abah Ipung, juga berharap agar muara akhir dari Kampung Tangguh adalah lahirnya kampung mandiri.

“Kampung Tangguh pada akhirnya kami harapkan menjadi kampung mandiri. Meski pandemi sudah berlalu nantinya, kita ingin kampung ini tetap berjalan. Potensi desa atau wilayah, itu bisa dihidupkan kembali. Munculkan potensi, ciptakan inovasi,” tandasnya.

Untuk diketahui, bantuan yang diserahkan bupati di masing-masing Kampung Tanghuh berupa 200 kg beras, 4 unit APD, 250 lembar masker, 1 box sarung tangan, hand sanitizer, disinfektan dan sabun cuci tangan masing-masing 1 jirigen. (mrg/yan)

Kampung Tangguh Covid-19 dimaksudkan untuk mempercepat pemutusan rantai penyebaran Covid-19 dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Seperti rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker, menghindari kerumunan, selalu menjaga jarak, dan tetap melakukan aktivitas di rumah saja.

“Kampung Tangguh Covid-19 dibentuk untuk mengedepankan kedisiplinan, kemandirian dan gotong royong di hulu yakni desa-desa, dalam upaya mencegah maupun memutus mata rantai pandemi Covid-19. Kampung Tangguh harus jalan, karena ini bisa kita sebut sebagai bentuk kemandirian desa” jelas Bupati.

Kampung Tangguh Covid-19 sendiri dibentuk secara swadaya, oleh dan untuk desa itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, Kampung Tangguh Covid-19 minimal memiliki 3 satgas. Yakni satgas tangguh kesehatan, satgas tangguh pangan dan satgas peduli (edukasi, budaya dan psikologi).

Pemkab Mojokerto pun telah melakukan berbagai upaya penanggulangan Covid-19, dengan melaksanakan jaring pengaman sosial, hingga menjaga kondisi sosial dan ekonomi supaya tetap stabil. Semua upaya-upaya tersebut, tentunya membutuhkan kerjasama dan sinergi dengan semua elemen masyarakat.

“Pemerintah Daerah terus berupaya secara bertahap, melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Kita juga siapkan jaring pengaman sosial, perekonomian, dan meningkatan keamanan. Kita dorong terus masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan patuh protokol kesehatan. Itu semua bagian dari upaya kita bersama mencegah penyebaran covid-19,” tegas Pungkasiadi.

Bupati menyampaikan, saat ini Pemkab Mojokerto masih menunggu instruksi pusat terkait penerapan tatanan hidup baru atau new normal. New normal adalah bagian dari upaya untuk hidup tetap produktif, di tengah pandemi Covid-19 belum dapat dipastikan kapan selesainya. Untuk itu, pusat dan daerah harus paralel bangkit bersama menciptakan iklim kondusif.

“Saat ini kita sedang mempersiapkan new normal, seperti yang diinstruksikan pusat. Kita akan mulai siapkan di beberapa titik untuk penerapannya. New normal ini ditujukan bagi kita semua, agar tetap hidup produktif namun dengan menerapkan protokol kesehatan agar jangan sampai terinfeksi covid-19,” terang Pungkasiadi.

Secara rinci, sejumlah bantuan logistik penanggulangan Covid-19 yang diserahkan per kampung antara lain 200 kg beras, 250 masker kain, 5 liter disinfekten, 5 liter handsanitizer, 5 liter sabun cuci tangan, 4 APD serta 1 unit wastafel portable. (mrg/yan)

Kampung Tangguh Covid-19 dimaksudkan untuk mempercepat pemutusan rantai penyebaran Covid-19 dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Seperti rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker, menghindari kerumunan, selalu menjaga jarak, dan tetap melakukan aktivitas di rumah saja.

“Kampung Tangguh Covid-19 dibentuk untuk mengedepankan kedisiplinan, kemandirian dan gotong royong di hulu yakni desa-desa, dalam upaya mencegah maupun memutus mata rantai pandemi Covid-19. Kampung Tangguh harus jalan, karena ini bisa kita sebut sebagai bentuk kemandirian desa” jelas Bupati, Rabu (3/6/2020).

Kampung Tangguh Covid-19 sendiri dibentuk secara swadaya, oleh dan untuk desa itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, Kampung Tangguh Covid-19 minimal memiliki 3 satgas. Yakni satgas tangguh kesehatan, satgas tangguh pangan dan satgas peduli (edukasi, budaya dan psikologi).

Pemkab Mojokerto pun telah melakukan berbagai upaya penanggulangan Covid-19, dengan melaksanakan jaring pengaman sosial, hingga menjaga kondisi sosial dan ekonomi supaya tetap stabil. Semua upaya-upaya tersebut, tentunya membutuhkan kerjasama dan sinergi dengan semua elemen masyarakat.

“Pemerintah Daerah terus berupaya secara bertahap, melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Kita juga siapkan jaring pengaman sosial, perekonomian, dan meningkatan keamanan. Kita dorong terus masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan patuh protokol kesehatan. Itu semua bagian dari upaya kita bersama mencegah penyebaran covid-19,” tegas Pungkasiadi.

Bupati menyampaikan, saat ini Pemkab Mojokerto masih menunggu instruksi pusat terkait penerapan tatanan hidup baru atau new normal. New normal adalah bagian dari upaya untuk hidup tetap produktif, di tengah pandemi Covid-19 belum dapat dipastikan kapan selesainya. Untuk itu, pusat dan daerah harus paralel bangkit bersama menciptakan iklim kondusif.

“Saat ini kita sedang mempersiapkan new normal, seperti yang diinstruksikan pusat. Kita akan mulai siapkan di beberapa titik untuk penerapannya. New normal ini ditujukan bagi kita semua, agar tetap hidup produktif namun dengan menerapkan protokol kesehatan agar jangan sampai terinfeksi covid-19,” terang Pungkasiadi.

Secara rinci, sejumlah bantuan logistik penanggulangan Covid-19 yang diserahkan per kampung antara lain 200 kg beras, 250 masker kain, 5 liter disinfekten, 5 liter handsanitizer, 5 liter sabun cuci tangan, 4 APD serta 1 unit wastafel portable. (mrg/yan)

Bupati menilai diperlukan sosialisasi ke masyarakat mengenai data yang ada di website, agar informasi-informasi penting yang disajikan dapat diterima dengan jelas. Selain itu, evaluasi pun harus terus dilaksanakan oleh seluruh wakil gugus tugas forkompida dan instansi terkait.

Hal ini ditekankannya saat memimpin langsung pengecekan Posko Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Kabupaten Mojokerto serta posko induk command center Gugus Tugas Covid-19, Senin (4/5/2020).

“Masyarakat harus mendapat akses informasi terkait Covid-19, secara akurat dan cepat. Percepatan infromasi harus maksimal. Tentunya kita juga terus melakukan evaluasi,” kata Bupati.

Terkait posko yang ada di BPBD, Bupati menilai bahwa posko logistik non medis tersebut akan sangat membantu percepatan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Mojokerto. Sebab seperti diketahui sendiri, pandemi Covid-19 tidak dapat diprediksi penyebarannya dan kapan akan berakhir.

“Istilah 14 hari (masa inkubasi Covid-19) sepertinya sudah tidak cocok saat ini. Sebab pandemi terus menyebar, dan tidak tahu sampai kapan. Rapid test memang sangat penting untuk dilakukan. Kita harus punya posko yang kompetitif. Mengenai kebutuhan yang kurang, kita akan segera inventariskan,” ungkapnya.

Sementara Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto Moh Zaini menerangkan sekilas tentang aplikasi BPBD bernama SIMONA (Sistem Informasi Mojokerto Bencana), untuk memantau keadaan cuaca di Kabupaten Mojokerto yang saat ini terpantau masuk musim Pancaroba.

Suhu cuaca pun seperti banyak dituliskan, memiliki pengaruh cukup besar terhadap perkembangan sebuah virus. Banyak diyakini pula bahwa perkembangan Covid-19, tidak cukup maksimal jika berada di suhu tropis yang terik seperti saat musim kemarau.

“SIMONA dapat diakses untuk info terkini kadaan cuaca. Untuk posko induk gugus tugas Covid, di lapangan kita juga telah didukung TNI, Polri, Dinas kesehatan dan Kominfo. Posko akan standby 24 jam, logistiknya juga sudah dikirim dari gugus tugas. Ketersediaan bantuan logistik non medis saat ini pun telah tersedia di BPBD,” jelas Zaini.

Kapolres Mojokerto AKBP Feby DP Hutagalung yang juga hadir pada kesempatan ini mengutarakan pandangannya, terkait pentingnya evaluasi tim agar suatu upaya dapat dilihat perkembangan maupun umpan baliknya.

“Kita harus terus meningkatkan tracing (penelusuran) berdasarkan klasifikasi pasien Covid-19. Data hanya sekedar data, kalau tidak disertai evaluasi. Evaluasi akan menghasilkan sebuah nilai, yang dapat dijadikan acuan metode ataupun langkah-langkah apa yang perlu diambil. Posko induk ini kita harap dapat memberi perintah dari atas ke bawah, sekaligus menerima informasi dari bawah ke atas,” tegas Kapolres Mojokerto.

Lebih lanjut Kepala Satpol PP Noerhono mengatakan, bahwa saat ini Kabupaten Mojokerto sudah memiliki 9 point posko pengamanan. Selain itu Pemkab Mojokerto akan menerapkan pembatasan jam malam pada pukul 21.00-05.00 WIB, yang surat edarannya akan ditandatangani oleh Bupati Mojokerto.

Pada kesempatan ini, Pemkab Mojokerto juga menerima bantuan logistik Covid-19 dari komunitas pecinta alam Mojokerto berupa 30 buah hazmat suit atau APD, 5 buah face shield, 50 buah shoe cover, 93 botol cairan hand sanitizer, 4 botol disinfektan dan 1 box sarung tangan medis. (mrg/yan)

“Sekitar 8 orang KPK, lalu ada dua personel Brimob juga. Saat ke rumah diantar juga oleh Pak Kapolres dan Kasatreskrim. Sekitar dua jam lah KPK melakukan penggeledahan,” ungkap Ahmad Subhan kepada berijatim.com di Jalan Semeru RT 06/ RW 04, Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Selasa (1/5/2018).

Subhan katakan, penggeledehan oleh KPK dilakukan pada hari Kamis (26/4/2018) lalu sekitar pukul sembilan pagi. Penggeledehan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP). Subhan menceritakan, pada tahun 2015 lalu atau 3 bulan sebelum dirinya lengser jadi Wabup Malang mendampingi Rendra Kresna, Subhan diminta kawannya untuk mempertemukan PT Protalindo di Jakarta agar bertemu MKP.

Tujuannya, untuk memperlancar proses perijinan Tower Selular yang dikerjakan PT Protalindo dengan pegawainya yang bernama Suhawi. “Saat itu saya dikontak teman yang kebetulan dia ini wartawan di Surabaya. Saya diminta membantu uruskan ijin tower untuk menemui MKP. Kemudian bersama Suhawi dari PT Protalindo saya ke Mojokerto. Namun tidak ditemui MKP,” paparnya.

(baca juga : Bupati Mojokerto Resmi Ditahan KPK )

Tiga hari kemudian, bersama Suhawi, Ahmad Subhan kembali ke Mojokerto untuk mengurus ke Dinas Perijinan setempat. Dirinya baru tahu kemudian jika keberadaan tower tersebut ternyata bermasalah. Setelah itu, Subhan hanya menjembatani keinginan dari Perijinan dan MKP dengan Suhawi selaku orang dari PT Protalindo.

 
Memontum Jakarta — Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menggunakan rompi tahanan KPK berwarna oranye, Senin (30/4) siang. Ia mengaku menyerahkan kasusnya kepada lembaga antirasuah tersebut.

Ketika itu, Mustofa tidak memberikan pernyataan sama sekali mengenai kasus yang sedang dihadapinya saat ini. Dia hanya berbicara memasrahkan semua proses kepada hukum. “Kita serahkan ke aparat penegak hukum,” ucapnya, sembari masuk ke mobil tahanan yang membawanya dari markas KPK.

Dikonfirmasi kemudian, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkat mengatakan mulai hari ini Bupati Mojokerto ditahan selama 20 hari pertama di Rutan KPK setelah dilakukan pemeriksaan. “Hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap Bupati Mojokerto dan setelah dipertimbangkan, penyidik melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan selama 20 hari pertama di Rutan cab KPK di Kav K4,” demikian keterangan Febri melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/4) siang.

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan dari KPK secara langsung mengenai kasus penahanan Bupati Mojokerto. Pernyataan resmi itu akan disampaikan dalam jumpa pers yang direncanakan digelar petang ini.

(baca juga : Bekas Wabup Malang Keseret Kasus Bupati Mojokerto )

KPK, pada Kamis (26/4), diketahui melakukan penggeledahan ruang kerja Bupati, Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Herry Suwito. Komisi antirasuah kemudian menyita enam mobil, Jetsky, dan dua unit sepeda motor. Kasus itu diduga terkait dengan suap APBD.

Diketahui, KPK secara resmi menetapkan status Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) sebagai tersangka dua kasus pidana korupsi. Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, mengatakan Mustofa diduga terlibat dalam penerimaan hadiah terkait izin pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto pada 2015.