Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab didampingi Bupati Sumedang, H Dony Ahmad Munir, Wakil Bupati Jombang Sumrambah, Asisten 1 Pemkab Jombang, Staf Ahli Pemkab Jombang, Kepala Dinas PUPR Bayu Pancoroadi, Kepala OPD Lingkup Pemkab Jombang serta camat se-Kabupaten Jombang.

Bupati Hj Mundjidah Wahab dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan adanya aplikasi ini, masyarakat tidak perlu melalui proses ke kepala desa, camat dan kemudian ke dinas, untuk melaporkan informasi jalan rusak di Jombang. Namun, bisa langsung melaporkan melalui Aplikasi IDJO, sehingga Dinas PUPR bisa langsung menindaklanjuti.

“Ini merupakan program yang sangat bagus dan sudah kita launching untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Namun, harus ada sosialisasi agar masyarakat lebih tahu adanya dukungan dari dinas terkait, camat, kepala desa dan media,” ujar Bupati Jombang.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa tahun 2023, anggaran yang dipersiapkan untuk perbaikan jalan sebesar Rp 83 miliar dan kemudian di PAK, akan ada penambahan. Sementara persentase jalan di Kabupaten Jombang yang sudah diperbaiki, adalah sebesar 62 persen.

Baca juga :

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Bayu Pancoroadi, menambahkan bahwa pihaknya berharap dengan adanya aplikasi IDJO, ini masyarakat bisa memberikan laporan kepada Dinas PUPR, ruas mana saja yang mengalami kerusakan. Sehingga, nantinya bisa langsung ditindaklanjuti.

“Proses pelaporan melalui aplikasi ini yaitu pelapor mengisi data seperti nama, nomor telephone, titik koordinat dan lain sebagainya, yang ada di dalam aplikasi. Kemudian, akan diterima oleh operator dan akan dilakukan pemilahan terkait kewenangan penanganan jalan. Jika memang kewenangan kabupaten, maka akan di sinkronkan dengan program kami. Apakah sudah ada agenda untuk penanganannya dan jika kerusakannya besar dan sudah ada agendanya, maka akan di feedback kepada pelapor. Proses penanganannya sendiri, nanti paling lama lima hari kerja setelah laporan diterima,” terangnya.

Dijelaskannya, bahwa untuk jumlah personel Dinas PUPR, ada sebanyak 40 orang. Sehingga, perlu adanya informasi dari masyarakat. “Kami tidak bisa mendeteksi ruas mana saja yang mengalami kerusakan. Karena, ada sebanyak 500 ruas dengan panjang sekitar 1200 KM. Sehingga, kami butuh informasi dari masyarakat ruas mana saja yang mrngalami kerusakan. Kami juga berharap rekan-rekan media bisa membantu mensosialisasikan kepada masyarakat terkait aplikasi IDJO,” jelasnya. (azl/gie)

“Panen Raya Padi Nusantara hari ini tidak hanya dilakukan di Kabupaten Jombang. Akan tetapi, juga telah dilakukan serempak di 10 provinsi dan 66 kabupaten atau kota se-Indonesia yang telah diawali pada 8 Maret di Kabupaten Kebumen dan hari ini Bapak Presiden Jokowi panen di Ngawi,” kata Bupati Mundjidah Wahab.

Ditambahkannya, bahwa pihaknya hari ini juga bersama-sama turut melakukan Panen Raya dalam rangka Panen Padi Nusantara Satu Juta Hektar di Desa Carangrejo, Kecamatan Kesamben. Selain panen raya, juga menyerahkan secara simbolis bantuan bahan pengendalian hama tikus kepada petani Desa Carangrejo. Termasuk, melaksanakan santunan kepada anak yatim.

“Kita patut bangga, Kabupaten Jombang juga turut ambil bagian didalamnya. Kita sudah membuktikan Kabupaten Jombang adalah lumbung pangan nasional dan kita berharap negara kita bisa mandiri menyediakan pangan oleh para petani kita sendiri,” terangnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Bupati Mundjidah Wahab berharap, produktivitas padi tahun ini jauh lebih tinggi. Sehingga, para petani bisa menikmati harga yang lebih baik.

Untuk itu, peran asosiasi komoditas yang telah dibentuk sebagai salah satu sarana untuk melakukan pembelian di tingkat petani, diharapkan untuk lebih dioptimalkan, dengan didukung oleh para petugas yang ada di lapangan.

Terlebih lagi, paparnya, tantangan yang dihadapi petani cukup besar dari adanya dampak perubahan iklim, potensi banjir saat musim hujan, serta potensi meningkatnya serangan hama penyakit tanaman dapat menjadi kendala bagi petani. Demikian juga, dengan ketersediaan pupuk serta kelangkaan ketersediaan BBM untuk alat mesin pertanian juga menjadi perhatian kita bersama.

Bupati berharap, Panen Raya Nusantara tahun ini akan menjadi bukti pencapaian serta keberhasilan para petani, poktan-gapoktan, penyuluh dan seluruh pelaku usaha pertanian dari hulu hingga hilir. (kom/sit)

Mengawali sambutannya, Ketua Tim Kunker Komisi IV DPR-RI, Anggia Erma Rini, mengatakan bahwa beras adalah komoditas sangat penting, yang tidak hanya menjadi makanan pokok tetapi juga menyumbang inflasi. Karenanya, beberapa waktu lalu, Komisi IV memang meminta kepada Menteri Pertanian, terkait estimasi panen yang bisa didapatkan di bulan sekarang.

“Karena di lapangan maupun di dalam komisi, tampak adanya perbedaan data atau fakta. Berdasarkan hasil data yang didapat, beras minus dalam waktu enam bulan. Sedangkan data disampaikan oleh pimpinan pertanian berdasarkan BPS, sudah surplus. Hal tersebut, tentunya perlu lebih digali lagi,” ujarnya.

Ditambahkannya, bahwa masalah beras adalah masalah krusial dan harus segera ditangani. Apalagi, saat ini ada isu global krisis pangan, sehingga harus disikapi dengan sangat baik. Secara nasional, Februari ada 1,06 juta hektar luas lahan pertanian dan diperkiraan dapat memproduksi 5,61 kg setara dengan 2,23 juta ton beras.

Sedangkan di Jawa timur, tambahnya, perkiraan di Februari ini sebanyak 689.000 ton beras. Sedangkan di Maret, sebanyak 1,3 juta ton beras. Potensi tersebut, harus dioptimalkan.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Semoga estimasi tersebut benar. Karena, di Februari dan Maret merupakan bulan ketika kita mendapatkan panen raya. Untuk itu, data dimanapun, harusnya mendiskusikan. Baik itu antara menteri Pertanian dengan Badan Pangan Nasional, terkait kesediaan beras untuk masyarakat,” imbuhnya.

Di tempat sama, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, dalam sambutannya menyampaikan semoga melalui Kunker dapat menggali informasi strategis yang diperlukan di bidang ketersediaan pangan nasional, utamanya di Kabupaten Jombang. Karena, pangan adalah kebutuhan mendasar yang harus dijaga ketersediaannya.

“Kabupaten Jombang adalah salah satu sentra produksi pangan, khususnya padi di Jawa Timur. Kabupaten Jombang memasok pangan di tingkat regional bahkan nasional,” tegas Bupati Hj Mundjidah.

Ditambahkannya, bahwa tanaman padi di Jombang, ditanam di 21 kecamatan dengan luas lahannya mencapai 73.693,4 hektar dengan produksi 455.960,4 ton. Setiap tahun, Kabupaten Jombang surplus beras mencapai 100.000 ton lebih. Bahkan, di Kabupaten Jombang juga berkembang penggilingan padi, baik yang dikelola oleh perorangan maupun kelompok tani.

“Dua usaha penggilingan tersebut, merupakan skala perusahaan cukup besar. Sehingga, proses managemen agribisnis di dalamnya cukup kompleks,” imbuhnya. (azl/sit)

Bupati Hj Mundjidah Wahab dalam sambutan berharap bahwa pelaksanaan Kolase Mamamia yang diselenggarakan setiap tahun itu, bisa menjadi agenda rutin tahunan Himpaudi. “Hal ini perlu ditingkatkan dan diadakan setiap tahun, karena melalui kegiatan ini sekaligus untuk memupuk imajinasi dan kreasi,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, kegiatan yang sangat luar biasa ini juga bisa untuk pengembangan bakat dan minat anak di usia dini. Sehingga, ke depannya bisa menjadi harapan bersama.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Semoga anak-anak kita menjadi anak yang sholeh dan sholehah serta anak yang didambakan oleh orang tua, harapan bangsa dan agama. Sehingga, mulai usai dini harus diperhatikan mulai dari kebersihan, makanan dan gizi yang diberikan kepada anak-anak. Mereka adalah generasi emas yang menjadikan negara kita maju,” ujarnya.

Di tempat sama, Ketua Himpaudi Kabupaten Jombang, Tita Aniqowardani, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan di tahun ke 7 dan sudah diawali di 21 kecamatan diikuti oleh 10.700 peserta. Peserta yang hadir merupakan Juara I hingga Juara V di tingkat kecamatan.

“Kegiatan ini diadakan untuk menunjukkan adanya kedekatan antara ayah, bunda kepada anak-anaknya. Dengan sabar mendampingi mereka dalam berkreatifitas dan mandiri, sehingga dapat memupuk motorik halus,” urainya.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang diwakili oleh Kabid Pembinaan Paud dan PNF, Karyono dan segenap pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Jombang hingga orang tua Paud di 21 kecamatan. (azl/gie)

Bupati Hj Mundjidah Wahab dalam sambutannya menyampaikan agar keberhasilan dan kesuksesan ini dapat membawa semangat, antusiasme serta motivasi baru untuk segera menerapkan ilmu dan mengabdikan diri kepada agama, masyarakat, bangsa dan negara. Karena, wisudawan merupakan sumber insani pembangunan yang harus siap mendukung berbagai upaya percepatan pembangunan di daerah maupun nasional, khususnya di Kabupaten Jombang.

“Sebagai orang tua serta masyarakat, tentu sepakat dan berharap banyak kepada para wisudawan dan wisudawati agar dapat mengembangkan ilmu yang didapat untuk diaplikasikan secara konkret bagi masyarakat dan negara, khususnya bagi Kabupaten Jombang. Sehingga, menjadi kabupaten yang lebih maju dan memiliki daya saing tinggi,” tuturnya.

Diharapkan pula, pihak kampus untuk dapat mengembangkan potensi pengajaran dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas lulusannya setiap tahun. Ini, sesuai visi Unwaha menjadi universitas yang berwawasan global dan berkarakter Islami, dengan membekali beragam kemampuan akademik serta keterampilan penunjang.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Masih menurut bupati, diharapkan Unwaha juga terus mampu melahirkan lulusan yang berkualitas, siap bersaing di dunia kerja, memiliki keahlian dan keterampilan untuk menghadapi kemajuan teknologi dan infomasi. “Saya juga berharap, Unwaha untuk lebih peka dan mengarahkan penelitian-penelitian yang ada terhadap permasalahan riil masyarakat, terutama di Kabupaten Jombang. Sehingga nantinya, dihasilkan terobosan-terobosan yang sistematis dan ilmiah sebagai solusi terhadap kebutuhan masyarakat,” harapnya.

Bupati Jombang juga meminta kepada wisudawan wisudawati untuk menjaga citra almamater dan selalu berusaha mengembangkan serta mengabdikan ilmu yang diperoleh demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, dengan cara yang sebaik-baiknya, disertai niat yang tulus dan ikhlas hanya karena Allah SWT.

Ditempat sama, Kepala LLDIKTI Wilayah VII, Dyah Sawitri, dalam sambutannya mengajak seluruh perguruan tinggi termasuk Unwaha, untuk terus bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan SDM Unggul bagi Indonesia Maju. “Saya berharap, kepada seluruh perguruan tinggi di Wilayah VII untuk terus berkolaborasi dalam meningkatkan output melalui sinergi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), serta selalu menerapkan pendidikan Anti Intoleransi, Anti Perundungan, Anti Kekerasan Seksual, Anti Korupsi dan Anti Narkoba,” ujarnya.

Turut hadir dalam wisuda itu, Ketua Pembina Yayasan dan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Bahrul Ulum, Hj Hizbiyah Rohim, Rektor Unwaha, Gatot Ciptadi, Ketua Kopertais Wilayah IV, Akhmad Muzakki, keluarga besar civitas akademika hingga orang tua dan wali keluarga. (azl/gie)

Dalam sambutannya, Bupati Hj Mundjidah Wahab menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. “Saya mengajak semua dengan segala pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, untuk mengintegrasikan, mendialogkan pikiran dan pandangan masing-masing. Hal ini, guna memacu kinerja pembangunan daerah Kabupaten Jombang,” ujarnya.

Tidak ketinggalan, dalam kesempatan itu juga mengajak semua untuk bekerja sekuat tenaga, berpikir cerdas, inovatif, kreatif serta melakukan aktivitas yang lugas agar target-target pembangunan tahun 2024, dapat tercapai secara maksimal. “Karena tahun 2024 merupakan awal dari Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026). Melalui kerja sama yang baik dari seluruh pihak, serta keinginan dan kemauan untuk berubah menjadi lebih baik. Kita bisa jadikan tantangan dan hambatan di awal tahun RPD ini menjadi peluang untuk keberhasilan di masa mendatang,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa penyusunan RKPD tahun anggaran 2024, diharapkan seluruh kepala perangkat daerah beserta jajarannya agar memperhatikan target kinerja, sasaran pembangunan serta program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Diharapkan pula, juga mampu untuk menjawab permasalahan pembangunan, khususnya bagi perangkat daerah yang diamanahkan untuk mengawal program prioritas kecamatan dan program strategis di bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana wilayah atau permukiman serta pertanian dalam arti luas.

“Saya berharap, program kegiatan dan sub kegiatan serta target sasaran yang disusun dapat mendukung pencapaian target dan sasaran pembangunan dalam RPD Kabupaten Jombang tahun 2024-2026,” imbuhnya.

Di tempat sama, Ketua DPRD Kabupaten Jombang, H Mas’ud Zuremi, menyampaikan bahwa infrastruktur jalan harus menjadi prioritas. Yakni, dengan penambahan pembiayaan untuk perbaikan dan utamanya juga untuk pemeliharaan.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Ngomong infrastruktur, ini tidak hanya di PUPR. Tetapi, juga di Perkim serta DLH. Banyak masyarakat kita yang membuang sampah seenaknya di tepi jalan dan bahkan di sungai-sungai. Maka, ini harus ada penegakan peraturan perundang-undangan yang namanya Perda baik itu terkait dengan sampah, perizinan dan seterusnya,” paparnya.

Kedua, inbuhnya, masalah investasi agar dipermudah perizinannya serta tidak terlalu banyak meja yang harus dilewati. Ketiga, menuju tahun 2024, pemerintahan Kabupaten Jombang harus serius secara masif segera untuk menindaklanjuti urusan permasalahan tenaga honorer atau tenaga non ASN yang belum ada kejelasannya. DPRD menyarankan, agar ada terobosan baru yang dibuat untuk mengatasi ribuan honorer tersebut.

Keempat, dalam hal perekonomian di tingkat pertanian, Mas’ud Zuremi berharap setiap lahan-lahan pertanian, seluruh tersier-tersiernya, seluruh aliran-aliran air untuk kepentingan para petani di wilayah Jombang. Agar, semuanya mulai dikaji dan diperbaiki. Termasuk, permasalahan pupuk bersubsidi yang masih menjadi permasalahan klasik.

Kelima, urainya, sesuai dengan peraturan, pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, hendaknya terakomodir sesuai dengan perundang-undangan serta telah terdata di sistem informasi pemerintah daerah SIPD. Keenam, perencanaan relokasi RSUD tahun 2024 diharapkan sudah bisa terlaksana.

“Peningkatan PAD salah satunya adalah destinasi wisata Jombang, dimana banyak lahan wisata yang perlu dikembangkan. Salah satunya, Tirta Wisata, potensi Wisata Wonosalam, Kedung Cinet, supaya terus dikembangkan,” imbuhnya.

Turut hadir dalam pelaksanaan itu, Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, Kepala OPD, camat dan Direktur BUMD lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang serta alim ulama, tokoh agama hingga tokoh masyarakat, perguruan tinggi sampai organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi perempuan, stakeholder pembangunan dan perwakilan anak serta insan pers. (azl/gie)

Kepala Disperindag Kabupaten Jombang, Suwignyo, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa saat Sidak, rombongan bupati ditemui oleh pembantu pelaksana proyek. Dari Sidak itu, ada kesepakatan bahwa sampai batas tanggal pengerjaan, pembangunan harus sudah dapat terselesaikan.

“Sidak tadi menghasilkan kesepakatan, bahwa 3 Februari 2023 proses pembangunan Pasar Tunggorono, harus dapat terselesaikan sesuai dengan batas waktu pengerjaan yang telah disepakati,” terangnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Lebih lanjut Suwignyo menambahkan, dari Sidak ini harapannya proses pengerjaan bisa terselesaikan tepat waktu. Proses pengerjaan Pasar Tunggorono, sekarang sudah mencapai 90 persen.

“Proses pengerjaan tinggal pemasangan angin-angin di bagian luar. Kondisi ini, hampir sama dengan proses pembangunan Pasar Perak. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Jombang juga menekankan apapun alasannya, proses pengerjaan Pasar Tunggorono, harus selesai sesuai dengan perjanjian awal,” ungkapnya.

Suwignyo berharap, semoga pengerjaan pembangunan Pasar Tunggorono, bisa cepat selesai dan tidak ada yang bermasalah. Sehingga, para pedagang bisa kembali berjualan seperti semula. (azl/sit)

Anggota DPR-RI dari Ema Umiyyatul Chusnah, dalam keterangannya menjelaskan bahwa pelaksanaan Konferensi Anak Cabang Muslimat NU disepakati untuk dilaksanakan di Kantor Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Jombang. Hal ini, karena keterbatasan waktu, sehingga tidak mungkin dilakukan di masing-masing PAC.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Kita melihat dari segi efektif dan efisien, untuk mempersingkat waktu. Maka, untuk pelaksanaannya dilakukan di Kantor Pimpinan Cabang serta tidak menyalahi aturan sesuai dengan AD/ART yang ada,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, dari Konferensi Anak Cabang ini, salah satunya adalah untuk memilih Ketua PAC Muslimat NU, untuk melahirkan pemimpin PAC terbaik dari pilihan ranting Muslimat NU. “Alhamdulillah, struktur PAC sudah terbentuk dan tinggal nanti di tahun 2023 Muslimat NU akan melaksanakan pelantikan dan PC Muslimat akan melengkapi struktur kepengurusan PAC. Sehingga, PAC dapat menyusun struktur kepengurusannya hingga ke tingkat ranting,” ujarnya. (azl/sit)

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang, Miftahul Ulum, mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan ini diharapkan tepat sasaran atau sesuai hasil sertifikasi yang mempengaruhi kualitas sungai dan saluran sekunder. “Ini mensinergikan semua pihak yang bertanggung jawab terhadap sungai, agar bisa berperan aktif serta ikut menjadi bagian dari solusi atas persoalan terjadinya kali Saluran Jatimar di Kecamatan Ploso,” ujarnya.

Lebih lanjut Ulum menjelaskan, untuk pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. “Salah satu yang dilaksanakan pada tahun ini adalah pengurukan sedimentasi yang telah dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Termasuk, berkolaborasi dengan Camat Ploso beserta Kepala desa Se-Kecamatan Ploso,” ungkapnya. (azl/sit)