“Hasil inspeksi mendadak (Sidak) di sana, kami temui direkturnya. Dia (direktur, red) memaparkan ke saya, berkaitan dengan dokumen dan sebagainya. Terlepas saat Sidak itu dikondisikan atau tidak, bukan domain saya, karena bukan penyidik,” ungkap Wali Kota Malang.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

Sutiaji menegaskan, jika memang dalam penyelidikan kepolisian, PT Central Karya Semesta (PT CKS) terbukti bersalah dalam kasus melompatnya lima calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari lantai 4, pihaknya akan secara tegas menutup perusahaan tersebut. “Perkara di sana tidak taat, ada penganiayaan, dan lain sebagainya, sekali lagi itu bukan domain kami (Pemkot, red) Tapi, ketika ada bukti bahwa itu tidak sesuai dengan izin atau klausul-klausul, hari itu juga akan kami tutup,” tegasnya.

Orang nomor satu di Kota Malang itu menampik, jika dirinya dituduh memiliki hubungan dengan pihak PT CKS. “Saya tidak kenal, bahkan tidak punya hubungan apa-apa dengan pemilik PT CKS. Orangnya saja, baru ketemu saat Sidak beberapa minggu lalu,” katanya dengan nada tinggi.

Ditekankan Sutiaji, yang dibela oleh pemerintah adalah kepentingan rakyat semata. Sehingga, apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang dilihatnya pada waktu itu.

“Saya juga dituduh melakukan kebohongan publik. Padahal, saya menyampaikan sesuai dengan apa yang ada. Yang saya bela juga kepentingan rakyat, terkait dengan lima calon PMI. Saya memang tidak bisa menanyai, karena tidak ada di lokasi,” tambahnya.

Meski begitu, Wali Kota Sutiaji menyampaikan permohonan maafnya jika statmen memicu gejolak di masyarakat. “Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pasti, ketika rakyat tertindas maka saya yang terdepan membela rakyat. Saya pun juga akan telefon Pak Kapolres, untuk segera menangani kasus ini,” paparnya. (mus/sit)

Orang yang mengaku bekerja di Hongkong tersebut mengatakan bahwa setelah membaca berita online memontum.com Memo X Group soal pembunuhan Mardi yang terjadi di depan istrinya yang sedang Hamil muda merasa simpati dan Iba.

Dia mengaku, merasa terketuk hatinya untuk memberi bantuan sekedar membantu guna meringankan beban.

“Setelah saya membaca di online, terketuk hati saya, saya ingin membantu istri korban, tolong berikan pada istri korban,” ujar Budi menirukan ucapan orang misterius di telephone pada Jumat siang 14 februari 2020.

“Saya percaya Sampean, kalau Sampean mau nipu, itu urusan Sampean dengan Tuhan, berapa nomer rekening sampean, ” ucapnya.

Setelah mendapat omongan seperti itu , tanpa ragu jurnalis memontum.com bernama Budi, memberikan nomor rekening dan tak lama kemudian Orang misterius itu memberi kabar kalau mentransfer sejumlah sebesar Rp 1 juta.

“Saya juga heran, berhubung bertujuan baik, saya pun memberikan rekening dan benar orang tersebut mentranfer uang tersebut, dan langsung saya mengambilnya dan saya berikan yang bersangkutan bersama Tahrir wartawan Memo X di rumahnya, ” kata Budi.

Diketahui di rumahnya saat menyampaikan atau memberikan Uang amanah lanjut Budi, Nilam masih kelihatan syok dan begitu sedih atas kejadian yang menimpanya, tak banyak bicara, nilam cuma berharap agar pembunuh suaminya bisa segera ketangkap dan dihukum berat.

BACA : Pemalak Alun-Alun Puger Bunuh Calon Bapak, Polres Jember Ringkus 1 Pelaku Buru 4 DPO

Menurut Budi, dengan kalimat yang terbata – bata Nilam berucap terima kasih kepada orang yang telah membantunya yang cukup meringankan beban hidupnya walaupun tidak bisa mengobati kesedihannya.

“Terima kasih atas bantuannya dan akan saya gunakan sebaik baiknya, uang ini akan saya buat biaya kelahiran anak saya nanti dan juga biaya selamatan almarhum suami saya”, tuturnya. (yud/oso)

Bupati menyampaikan, Dukuh Dempok merupakan salah satu desa dari 248 desa yang ada di Kabupaten Jember yang mempunyai unggulan, karena disini banyak komunitas dari buruh migran, sehingga kepala Desa mengambil inisiatif untuk membuat Perdes (peraturan Desa) tentang buruh migran, untuk mengantisipasi adanya warga di desanya menjadi pekerja buruh migran yang Ilegal.

“Karena Desa, merupakan pangkal dari baik buruknya, sukses atau tidaknya warga yang menjadi buruh migran, sebab ini merupakan wujud dan komitmen kita semua, untuk memberikan perlindungan dan juga semakin dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Dengan adanya perhatian dari kepala desa Lanjut Bupati perempuan pertama di kabupaten Jember ini, Desbumi diresmikan pemerintah pusat yakni dalam bentuk program Desmigratif dari Kementrian Tenaga Kerja dan Tranmigrasi (KemenakerTrans) Republik Indonesia dan Inisiatif Desa Dukuh Dempok tersebut mendapat apresiasi dari Perserikatan bangsa bangsa (PBB).

“Kepala Desa kemarin juga diundang untuk mempresentasikan perihal buruh migran di Jenewa Swiss, oleh karenanya walau menjadi buruh migran masyarakat bukan karena keterpaksaan, tetapi karena kebebasan mengambil jalan hidup, ” lanjutnya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, oleh karena itu pemerintah Daerah akan membuat peratutan, yang pertama membuka peluang lapangan kerja di dalam Kabupaten lebih banyak, untuk kedua memberi kesempatan dengan pelatihan – pelatihan bagi tenaga kerja migran, ketiga memberi fasilitas untuk permodalan serta pendampingan buruh migran dan ke empat membantu pemasaran.

“Seperti, kalau disini ibu – ibu senang bikin batik, produk produk UMKM dan minuman – minuman sehat, nanti kita upayakan menjadi minuman resmi dalam kegiatan – kegiatan pemerintahan dan kegiatan masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga akan mendorong agar buruh Migran mendapatkan bantuan yang bisa dimanfaatkan seperti mesin jahit, untuk menyiapkan produk produk peralatan ibadah, karena di Jember sudah kita siapkan embarkasi umrah dan haji.

“Sehingga nantinya masyarakat menjadi Pusat bagian penting dari pusat ekonomi rakyat,” kata Bupati.

Desbumi ini Sambung Bupati, hadir sangat efektif, karena tidak ada seorangpun yang pergi menjadi buruh migran tanpa pantauan desa maka dari itu Desbumi dan Desmigratif di desa akan kita kembangkan pada desa desa lainnya, prioritasnya pada desa kantong – kantong buruh migran, karena pengawalan dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) terlalu jauh.

Diketahui terang Bupati, berkat kerja keras khususnya masyarakat buruh migran yang ada di desa Dukuh dempok dengan kegiatan – kegiatan yang ada kaitannya dengan buruh migran, suaranya mengaung sampai Jakarta bahkan sampai Jenewa Swiis di forum HAM Internasional.

“Itu semua berkat kerja keras buruh migrant dan pemerintah Kabupaten Jember serta Masyarakat,” pungkas Faida. (Tog/Yud/oso)

Ada buruh yang sangat ingin pulang dan kemungkinan ada yang betah karena mendapat majikan. Kepulangan Yanti seolah menjadi secercah harapan bagi yang ingin pulang. Yanti kembali ke tanah air, membawa amanat dan permintaan tolong rekannya.

Hujan tangis dan pelukan erat langsung dibentangkan Yanti (45) kepada anak, suami dan ibunya saat turun dari pesawat di bandara, akhir Desember 2018. Yanti, adalah satu dari sejumlah TKW yang berhasil pulang dari Allepo, Suriah. Negara di Timur Tengah yang sedang konflik atau terjadi peperangan.

Yanti, warga Dusun Gumuk Mas, Desa Karangsari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, bersyukur setelah berada di Timur Tengah selama 4 bulanan. Ia mengakui, melalui jalur tidak resmi alias ilegal lewar sponsor. Ia berniat menuju Abudabi, Saudi Arabia.

PELUK : Bersyukur kembali ke rumah keluarga dan bertemu anaknya. (sos)

Benar ia sempat berada di Abudabi, tapi justru kemudian diboyong pindah ke Damaskus Turki hingga kemudian berada di Allepo, Suriah. Tekanan mulai tampak, kejanggalan dan sikap kasar mulai dideritanya. Kondisi serupa dialami TKW lainnya.

Yanti bercerita, ia menginap di rumah penampungan. Tidak sendirian, ia bersama 9 wanita yang juga menjadi buruh migran. Pada waktu itu, sebanyak 7 orang merupakan WNI, sedangkan 2 lain adalah warga asing.

Baca : Waduh, Ada TKW Disekap dan Terjebak di Allepo Suriah! Ada Pengakuan yang Selamat!

Di penampungan itu, para TKW tidak diperkenankan pergi ke luar kantor. Pintu tertutup rapat dan terkunci. Begitu teriris kesabaran Yanti. Ia tak dapat menghubungi keluarganya, anak satu-satunya. Ponsel milik TKW dikumpulkan agen, dan disita.

Sempat tersiar pula postingan pengguna fesbuk (FB) awal Januari 2019 terkait permohonan tolong soal keberadaan para TKW. Anehnya, tengah Januari atau akhir Januari, postingan tersebut mendadak menghilang dari mesin pencarian.

INGIN : AR Ingin HMD dipulangkan, foto kanan,. HMD bersama STN. (ist/repro)

Usaha para buruh ini tidak mudah untuk menghubungi keluarga. Pasalnya, ponsel disita agen di kantor penampungan. Ada cara, buruh mendapat seorang majikan yang baik hati dan iba untuk peminjaman ponsel. Satu bisa memakai ponsel lantaran diduga “hamil”.

Satu dua buruh migran pernah menjadi korban kekerasan. Pipinya ditampar jika tidak sesuai harapan karyawan kantor penampungan. Bentakan dan kemarahan kadang terjadi.

PULANGKAN IBUKU : AF dan istrinya, berharap STN dipulangkan karena kondisi sakit di Suriah. (ist/repro)

“Ada yang ingin pulang. Kalau ada video mereka baik-baik saja, itu bukan yang sebenarnya. Mereka dalam tekanan, disuruh cerita seperti itu. Saya bisa pulang karena ada gejala kondisi hamil,” ujar Yanti, buruh yang kini bersyukur bertemu keluarganya.

Baca : Tragis, Ada TKW Disekap dan Terjebak di Allepo (1)

“Ponsel disimpan agen di penampungan. Saya pernah dimasukkan kamar mandi, karena menolak diberi obat waktu sedang hamil. Sakitnya gak tahan, saya terus berdoa, usaha tetap hidup, pulang,” cerita Yanti menggebu.

Pantauan Memontum.com. Wabup Situbondo Ir H Yoyok Mulyadi M.Si didampingi oleh Sekretaris Daerah Drs.H.Syaifullah,MM, Wakil Ketua DPRD Situbondo Rudi Afianto, Kementerian Luar Negeri yang diwakili oleh Diah Lestari Asmarani, S.Sos,M.Si (Direktorat perlindungan WNI) dan Kementerian Tenaga Kerja yang diwakili oleh Temi Priyatno Wahyu,S.E,M.Si (Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja).

Selain itu hadir juga Kepala Kantor Imigrasi Jember, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Kepala UPT TKI Jawa Timur, Camat atau yang mewakili dan kepala desa Se-Kabupaten Situbondo.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Drs.H.Ahmad Junaedi,M.Si menyampaikan dalam laporannya bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada jajaran kepala desa dalam hal menyaring pekerja migran Indonesia.

Karena penentu pertama lolos tidaknya ijin bekerja ke luar negeri adalah berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan dari kepala desa (Kades). H Ahmad Junaedi menegaskan, Kedepan pengelolaan tenaga kerja harus melewati dinas tenaga kerja bukan lagi lewat kepala desa. Dan saat ini namanya bukan lagi TKI, namun berganti menjadi Pekerja Migran Indonesia atau PMI.

Disebutkan, bahwa Kabupaten Situbondo merupakan kabupaten kantong TKI atau PMI. Dari jumlah yang terdaftar lebih banyak PMI yang berangkat secara ilegal daripada yang legal melalui Disnaker. Padahal jika terjadi suatu masalah pada PMI ilegal, maka penyelesaiannya menjadi lebih rumit dan merugikan PMI sendiri.

“Karena negara, Kedutaan Besar, Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten secara otomatis akan turun semua untuk menyelesaikan permasalahan itu,” ungkapnya.

Wabup Situbondo H Yoyok Mulyadi dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih kepada kepala desa yang telah hadir dalam kesempatan tersebut. Agar kepala desa yang hadir diminta untuk meneruskan wawasan tersebut kepada para kepala desa yang tidak hadir dan calon PMI.

H Yoyok berharap, para kepala desa juga semakin selektif dalam memberikan surat rekomendasi pada warganya. “Ini untuk mengurangi masalah yang mengikuti di belakangnya dan melindungi hak-hak tenaga kerja Indonesia,”terang Wabub Situbondo H Yoyok Mulyadi. (im/nay)