Giat diawali dengan pemberian santunan anak yatim dan kaum dhuafa yang dilanjutkan dengan penyaluran hibah kepada takmir masjid sebesar Rp 10 juta, pemberian bantuan kepada marbot dan guru ngaji.

Dalam sesi dialog, Bupati Sampang mendapat curhat mulai dari kurangnya Tenaga Pendidik (Tendik) hingga infrastruktur jalan yang rusak. Bupati Sampang, pun angsung memberikan tanggapan. Bahwa, pihaknya akan memberikan perhatian atas semua kondisi tersebut dan berkomitmen untuk menggalakkan pembangunan infrastruktur.

Menurut Bupati Sampang, bahwa dampak adanya pandemi Covid-19, berimbas kepada pengurangan anggaran karena adanya refocusing. Sehingga, pembangunan yang dilakukan harus berdasarkan skala prioritas.

“Kami selalu mencari terobosan, bagaimana kita mencari anggaran di luar APBD. Soal infrastruktur, program kami adalah betonisasi dan untuk jalan di Desa Plampaan ini sudah masuk skala prioritas,” jelasnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Ditambahkannya, proses perbaikan infrastruktur jalan akan difokuskan pada jalan kabupaten, kemudian jalan poros desa. Perbaikannya akan dilakukan dengan betonisasi agar bisa bertahan lama dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Karena Desa Plampaan ini merupakan perbatasan Sampang – Pamekasan, maka kita malu kalau tidak segera diperbaiki. Mudah-mudahan, sebelum tahun 2023, seluruh pembangunan infrastruktur bisa selesai,” tegasnya.

Terkait minimnya tenaga pendidik yang ada di Kecamatan Camplong, pihaknya mengaku di wilayah sampang masih defisit 2000 orang guru. Menyikapi hal itu, pihaknya mengeluarkan kebijakan dengan melarang guru untuk pindah mengajar ke daerah lain.

“Sejak kepemimpinan kami, para guru ini dilarang pindah ke Kabupaten lain. Kami betul-betul berkomitmen untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sampang,” ujarnya. (mds/gie)

Kabid Budaya Pariwisata (Budpar) Disporabudpar Sampang Dra Lilis Listiawati MM membenarkan bahwa PAD dari pengelolaan wisata Camplong masih minim, mengingat area wisata Camplong yang cukup luas dan ramai dikunjungi wisatawan.

“Sebenarnya minim, jadi perlu diperbarui dengan area seperti itu,” ucap Lilis saat ditemui memontum.com di Disporabudpar Sampang, Kamis (9/10/2019) pagi.

Lilis menambahkan, kontrak pengelolaan wisata Camplong akan berakhir hingga tahun 2030. Terkait apakah akan diperpanjang atau tidak, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada kepala daerah selaku pemegang penuh kebijakan.

“Mungkin itu merupakan kebijakan kepala daerah, kami selaku tim teknis siap mengikuti kebijakannya,” imbuhnya. (zyn/oso)