Erny Fatma, dengan menjabat Kepala BPS Kota Malang yang baru, Kepala BPS Jawa Timur, Dadang Hardiwan, pun turut memperkenalkan pada Wali Kota Malang, Sutiaji, Selasa (20/04).

Baca Juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Kami ke Pak Wali dalam rangka memperkenalkan kepala BPS yang baru. Jadi kepala BPS yang sebelumnya adalah Pak Sunaryo sekarang berpindah ke BPS Provinsi Jawa Timur. Penggantinya adalah Bu Erny Fatma, beliau sebelumnya kepala BPS Kota Blitar,” ujar Kepala BPS Jawa Timur, Dadang Hardiwan.

Selain itu disampaikan Dadang bahwa sinergi antara BPS dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sudah terjalin cukup lama.

Dimana Wali Kota Sutiaji dalam menentukan kebijakan juga berbasis dengan data-data yang ada di BPS

“Ini juga sudah dilakukan. Dan keinginan beliau, BPS bisa lebih mendukung lagi berkaitan dengan data-data yang ada,” tambahnya.

Menurut Dadang, BPS bukan hanya sekedar penyedia data statistik dasar tapi juga selaku pembina statistik.

“Jadi kami melakukan pembinaan-pembinaan statistik supaya data-data yang ada di sektoral terbangun,” katanya.

Oleh karena itu, BPS dalam kapasitas ini juga sedang membuat suatu program Desa Cinta Statistik.

“Kalau diimplementasikan di Kota Malang ya berarti Kelurahan Cinta Statistik. Jadi itu nanti program ke depan yang akan dilakukan. Tentunya menjadi tanggung jawab bagi Kepala BPS baru juga,” bebernya.

Sementara itu Kepala BPS, Erny Fatma, mengatakan dirinya siap bersinergi dengan Pemkot Malang.

“Sebagai Kepala BPS Kota Malang yang baru, saya siap bersinergi dengan Pemkot Malang. Juga nanti pastinya dengan media, maupun akademisi untuk mewujudkan Kota Malang yang lebih peduli pada data,” tegasnya.

Tak lupa Erny juga akan melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh BPS dan Pemkot Malang.

“Tentu kami akan melanjutkan program BPS Kota Malang, memberikan peran yang aktif untuk mensuplai pengambilan kebijakan di Kota Malang. Terus meningkatkan sinergisitas dan mendukung implementasi pelaksanaan satu data Indonesia di Kota Malang,” ujar Erny. (mus/ed2)

Memontum Kota Malang – Gelombang unjuk rasa terkait statement Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengenai karikatur Nabi Muhammad SAW, juga digelar Senin (02/11) siang.

Dalam orasi dari sejumlah organisasi di Kota Malang, seperti Muhammadiyyah, Organisasi NU, Aliansi Malang Kondusif, dan anggota Tapak Suci, serta berbagai ormas lain, mereka menuntut agar produk-produk Prancis di Kota Malang, dilakukan pemboikotan.

Tidak hanya itu, mereka juga menuntut Presiden Prancis, Emmanuel Macron untuk meminta maaf. Sementara sebagai pengganti produk-produk Prancis, massa meminta pengembangan produk-produk lokal yang tidak kalah bagus kualitasnya dengan Prancis.

“Kita mampu untuk membuat produk sendiri, yang tidak kalah bagusnya dengan Prancis. Banyak UMKM yang sekarang berdiri dan berkembang. Kita dukung mereka (produk lokal),” kata Koordinator Lapangan, Hisa Al-Ayyubi.

Ditambahnya, bahwa Kota Malang bisa lebih baik tanpa adanya produk dari Prancis. Seperti salah satu seruan yang mereka sampaikan dalam orasi. “Tolak produk Prancis, bangkitkan produk lokal,” tambahnya.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana, dalam kesempatan itu mendukung penuh tuntutan aksi damai. Bahwa, saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan pembangunan ekonomi. Salah satunya, adalah dengan mencintai produk-produk dalam negeri.

“Memang banyak UMKM yang berkembang, mulai dari makanan, pakaian dan masih banyak lagi lainnya. Tapi, kita seringkali lebih memilih produk-produk luar. Ayo, kita sama-sama mulai mencintai dan membeli produk dalam negeri. Itu juga salah satu upaya agar ekonomi kita bisa semakin maju,” kata Made. (mg1/sit)