Proses pemeriksaan sejumlah pejabat tersebut, mendapat apresiasi salah satu pimpinan DPRD Jember, Ahmad Halim. Pemeriksaan ini, menurut politisi dari Partai Gerindra, agar terang benderang siapa yang harus bertanggung jawab. Karena, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lembaga auditor negara BPK RI terhadap APBD Kabupaten Jember tahun 2020, ditemukan sebanyak Rp 107 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Tentu, pertama kami mengapresiasi langkah cepat dari APH (Aparat Penegak Hukum) tentang persoalan yang ada di Kabupaten Jember. Karena bagaimanapun juga, ini adalah hasil temuan BPK RI tentang Rp 107 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kata Ahmad Halim di Gedung DPRD Jember, Selasa (22/03/2022).

Pemeriksaan tersebut, menurut Wakil Ketua DPRD, itu harus dihormati oleh semua pihak. Pasalnya, dari pemeriksaan tersebut diharapkan menjadi jalan keluar atas beban anggaran warisan bupati yang lama.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

“Kami sangat menghormati proses tersebut. Karenanya, mari kita junjung. Ini bisa menjadi jalan keluar, terutama keuangan Pemkab yang akan membebani kalau sampai ini tidak ada putusan hakim. Katakanlah ini akan membuat neraca Pemkab normal lagi,” sambungnya.

Sebagai pimpinan DPRD, Halim bersama seluruh anggota dewan akan mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan jajaran Polda Jatim tersebut. “Kami juga mensuport semua pihak, terutama kepolisian dalam hal proses penegakan hukum,” katanya.

Pihaknya juga akan menyambungkan terhadap lembaga-lembaga terkait, seperti dengan BPK dan lembaga-lembaga lain, agar proses ini bisa cepat selesai dengan ketentuan hukum yang ada. Dirinya juga berpesan, agar jajaran Pemkab Jember mendukung upaya pihak kepolisian dengan memberikan data yang dibutuhkan.

“Pemkab harus memberikan data penuh. Katakanlah data-data saksi penyidik untuk memberikan kelancaran proses tersebut,” ujarnya.

Sementara itu setelah memanggil mantan Plt Kepala BPBD Jember, Mat Satuki, mantan pejabat PPK, Harifin dan mantan bendahara BPBD Jember, Senin  (21/03/2022). Penyidik dari Polda Jatim, terus melakukan pemeriksaan terhadap empat nama pejabat lain, di masa raibnya anggaran Covid-19. (rio/gie)

Mereka adalah mantan Plt Kepala BPBD Jember, Mat Satuki, dua mantan Kepala BPKAD, Peni Artamedya dan Yuliana Harimurti, mantan Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan, Laksmi, mantan Satgas Covid-19 serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dana Covid-19 tahun 2020, Harifin dan dua pejabat terkait lain bernama Sahrul dan Fitri. Namun, saat dilakukan proses pemeriksaan di Mapolres Jember, diketahui yang hadir hanya tiga orang pejabat. Diantaranya, mantan Plt Kepala BPBD Jember, Mat Satuki, mantan Satgas Covid-19, serta PPK dana Covid-19 tahun 2020, Harifin, dan seorang perempuan berkacamata, berjilbab hitam dan memakai baju batik.

Menurut mantan Plt Kepala BPBD Jember, Mat Satuki, saat dikonfirmasi disela proses pemeriksaan menjelaskan bahwa perempuan yang belum diketahui identitasnya itu bernama Fitri. Perempuan itu, dahulunya saat penanganan Covid-19 tahun 2020, menjabat sebagai Bendahara BPBD Jember dan ikut bagian dalam tim penanganan Covid-19 Pemkab Jember.

“Hadir hari ini, yang saya tahu ya saya (Mat Satuki), Pak Harifin dan Fitri, mantan Bendahara BPBD Jember,” kata Satuki saat dikonfirmasi disela proses pemeriksaan di Mapolres Jember, Senin (21/03/2022) sore.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Satuki juga membenarkan, bahwa pemeriksaan oleh penyidik berkaitan tentang pertanggungjawaban temuan BPK soal penanganan Covid-19. Terkait soal materi apa saja yang diperiksa oleh penyidik dan berapa pertanyaan yang diajukan kepadanya saat pemeriksaan, Satuki enggan menjelaskan detail.

Satuki hanya menyampaikan, jika penyidik yang memeriksanya adalah dari Polda Jatim. “Untuk soal pemeriksaan, langsung ke penyidik saja ya. Bukan ranah saya. Tadi yang memeriksa dari Polda Jatim,” ucapnya singkat.

Untuk pemeriksaan yang dilakukan terhadap tiga pejabat Pemkab Jember, Satuki mengatakan, bahwa pemeriksaan dilakukan di ruangan berbeda. “Kalau Pak Harifin dan Fitri di sana (Ruang Rapat dan Gelar Perkara). Kalau saya di sini (Ruang Penyidik Satreskrim),” ucapnya sambil menunjukkan ruang pemeriksaan.

Perlu diketahui, untuk proses pemeriksaan terhadap tiga pejabat Pemkab Jember, hingga pukul 17.22, masih dilakukan di Mapolres Jember. Para pejabat itu, sesekali izin keluar ruangan pemeriksaan, hanya untuk melakukan salat di masjid yang berada di dalam lingkungan Mapolres Jember.

Terpisah, saat salah satu penyidik Polda Jatim akan dikonfirmasi, hanya menyampaikan singkat soal pemeriksaan yang dilakukan. “Untuk konfirmasi, nanti dahulu ya. Masih proses sekarang. Mohon waktu,” ucapnya singkat. (ark/rio/gie)

Pemeriksaan itu, dilakukan langsung oleh penyidik Polda Jatim. Diduga, sejumlah pejabat tersebut harus berhadapan dengan penyidik, karena mengetahui aliran dana yang telah menjadi temuan BPK. Seperti diketahui, ada temuan penggunaan anggaran bernilai fantastis sebanyak Rp 107 miliar untuk dana penanganan Covid-19, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Ke tujuh pejabat yang diperiksa itu, diantaranya mantan Plt Kepala BPBD Jember, Mat Satuki, dua mantan Kepala BPKAD, Peni Artamedya dan Yuliana Harimurti, mantan Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Laksmi, Harifin, mantan Satgas Covid-19 serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dana Covid-19 tahun 2020 dan dua pejabat terkait lain bernama Sahrul dan Fitri.

Namun dari pantauan Memontum.com, hanya tampak tiga pejabat yang datang ke Mapolres Jember. Yakni, mantan anggota Satgas Covid-19 serta PPK dana Covid-19 tahun 2020, Harifin, mantan Plt Kepala BPBD Jember, Mat Satuki dan salah seorang perempuan identitas belum diketahui. Perempuan itu, memakai kaca mata, memakai jilbab hitam dan pakaian batik coklat.

Pantauan di Mapolres Jember, ketiga pejabat itu datang dalam waktu berbeda. Harifin datang sekitar pukul 09.00, sambil membawa sejumlah berkas. Selang beberapa jam, Mat Satuki datang diikuti pejabat perempuan yang belum diketahui identitasnya itu. Namun, diduga perempuan tersebut adalah mantan pejabat bendahara BPBD Jember.

Harifin tampak berada di dalam ruangan Rapat dan Gelar Perkara Dharma Ksatria Mapolres Jember, sedang menjalani pemeriksaan bersama Mat Satuki dan pejabat perempuan tersebut. Sekitar pukul 12.00, Mat Satuki tampak keluar dari ruangan dan menghindari wartawan yang akan meminta keterangan.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Mat Satuki keluar ruangan, dengan beralasan untuk Salat Duhur. “Sebentar, mau salat,” kata Mat Satuki sambil pergi meninggalkan wartawan di Mapolres Jember.

Sementara itu dua pejabat lainnya, Harifin dan perempuan berjilbab hitam, masih berada di dalam ruangan. Namun dari proses pemeriksaan, sekitar pukul 14.49, Harifin keluar ruangan. Hanya saja, dirinya juga enggan untuk dikonfirmasi. Pria yang saat ini menjabat sebagai Kasi Trantib Kecamatan Arjasa itu, tidak menjawab pertanyaan wartawan sambil mengangkat tangannya enggan dikonfirmasi. “Maaf, saya salat (Ashar, red) dulu,” ucapnya singkat.

Terkait proses pemeriksaan, saat dikonfirmasi terpisah, Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Komang Yogi Arya Wiguna, juga enggan untuk memberikan informasi konkret. Untuk proses pemeriksaan, memang dibenarkan oleh AKP Yogi dan hanya menyampaikan jika petugas yang melakukan pemeriksaan dari Polda Jawa Timur.

“Didalami oleh teman-teman dari Polda Jawa Timur,” tulis Yogi saat dikonfirmasi lewat pesan singkat WhatsApp.

Terkait agenda pemeriksaan di Mapolres Jember, adalah tindak lanjut dari dokumen laporan hasil pemeriksaan BPK. Dimana saat itu, menyebutkan total belanja Satgas Covid-19 Jember, mencapai Rp 220,5 miliar.

Namun, sebanyak Rp 107 miliar, tanpa disertai pengesahan surat pertanggungjawaban (SPJ). Anggaran Rp 107 miliar yang dibelanjakan itu, tercatat untuk belanja uang saku, belanja alat kesehatan, belanja makan minum, belanja barang habis pakai dan juga bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Namun, dalam dokumen laporannya BPK menyebutkan, penyajian laporan pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Sehingga, BPK menilai tidak bisa dipertanggungjawabkan. (ark/rio/gie)