Dana Desa – Memontum

Kesandung Laporan Pertanggungjawaban, Dana Desa Krai Lumajang Tahun 2022 Mandek

Memontum 1 — Tue, 17 Jan 2023 12:59:19 +0000

Memontum Lumajang – Sejumlah masyarakat di Desa Krai, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, mengeluh atas kinerja Pemerintahan Desa (Pemdes) setempat. Itu karena, belakangan ini ditemukan kepincangan dalam roda Pemdes, dimana Dana Desa (DD) tahun 2022 tahap II dan tiga III, dilaporkan belum turun hingga saat ini.

Bahkan, hal tersebut terjadi, itu karena ada masalah dengan DD tahun 2021, yang belum bisa dipertanggung jawabkan oleh Pemdes Krai. Terkait dugaan itu, pun sudah masuk ke Polda Jatim.

“Belakangan ini di Krai (desa, red), tidak ada pembangunan apapun. Akibatnya, kondisi desa menjadi memprihatinkan. Bahkan, Kepala Desa juga jarang kelihatan di desa, apalagi di kantor desa. Sementara sarana seperti ambulance desa, sudah lama mangkrak dan kondisi di dalam mobil ambulan juga amburadul,” ujar seorang warga Krai kepada Memontum.com.

Camat Yosowilangun, Agni Asmara Megatrah, saat dikonfirmasi mengenai kondisi dan dugaan di Desa Krai, mengatakan bahwa hingga saat ini dana desa tahun 2022, memang belum cair. Itu karena, terkendala laporan dana desa tahun 2021.

“Iya, DD tahun 2022 tidak bisa kita salurkan. Itu karena, pertanggung jawabannya yang tahun 2021 dan tahap 1 tahun 2022, belum selesai dan saat ini permasalahan ini sudah ditangani inspektorat,” ujar Camat Yosowilangun, saat dikonfirmasi via telepon.

Baca juga :

Ditanya terkait dugaan ini dilaporkan warga ke Polda Jatim, Agni membenarkan bahwa tim Polda Jatim, juga sudah turun. “Oh iya, ada. Tim Polda (Jatim, red) sudah turun dan sudah ditangani. Tinggal menunggu hasilnya,” tegasnya.

Inspektur Pembantu I Inspektorat Lumajang, Aan, saat dikonfirmasi terpisah menyampaikan bahwa untuk Desa Krai, pihaknya diminta untuk melakukan audit oleh pihak Polda. “Kami diminta oleh tim Polda, untuk melakukan audit investigatif. Setelah itu, dilanjut dengan permintaan audit perhitungan kerugian keuangan negara dan hasilnya sudah kita sampaikan ke Polda Jatim. Saat ini, itu sudah ditangani langsung oleh Polda,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang, Mustajib, menyampaikan bahwa untuk Kepala Desa Krai sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Jatim. “Informasinya, itu sudah dalam penanganan Polda Jatim. Tetapi saya tidak dapat surat tembusannya dan informasinya, itu sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Jatim,” terangnya via telepon, Selasa (17/01/2023) tadi.

Sementara itu, Humas Polda Jatim, Kombes Pol Darminto, dikonfirmasi terkait status Kades Krai Kecamatan Yosowilangun – Lumajang, pihaknya mengatakan akan mengecek data dahulu. “Nanti di cek,” tulisnya dalam pesan WhatsApp, Selasa (17/01/2023) tadi.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Kepala Desa Krai, Laili Syahril Mubarok, belum berhasil dikonfirmasi. Yang bersangkutan, selain jarang di kantor, juga saat dihubungi via telepon dinomor 081235534xxx, hanya terdengar nada sambung. (adi/sit)

Kades Ngulanwetan Trenggalek Ditetapkan Tersangka dalam Pusaran Dugaan Korupsi DD dan ADD

Memontum 1 — Wed, 07 Dec 2022 01:40:00 +0000

Memontum Trenggalek – Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek kembali menetapkan tersangka baru atas kasus dugaan korupsi penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019, Desa Ngulanwetan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek. Jika sebelumnya Kejari Trenggalek sudah menetapkan tiga orang tersangka, dimana dua orang tersangka atas nama Abu Kusmanto dan Sukadi, sudah menjalani masa tahanan di Rutan Kelas IIB Trenggalek dan satu tersangka lainnya atas nama Parmin, juga berstatus sebagai bendahara desa, saat ini masih menjalani proses persidangan, maka perkembangan baru pun muncul.

Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek, Masnur, mengatakan bahwa dari hasil pengembangan, pihaknya kembali menetapkan satu orang tersangka baru. Adalah Nurkholis, yang tidak lain adalah Kepala Desa Ngulanwetan, yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Dari hasil pengembangan saat persidangan kasus ini, kami (kejaksaan) menetapkan satu orang tersangka baru, yakni Kepala Desa Ngulanwetan atas nama Nurkholis. Saat ini, tersangka masih dalam proses pemberkasan,” tegas Kajari Trenggalek, Rabu (07/12/2022) pagi.

Dikatakan Kajari Masnur, bahwa Nurkholis ditahan pada hari Jumat (02/12/2022) kemarin. Selama proses penyelidikan, Nurkholis sangat kooperatif untuk datang sendiri setelah dipanggil Kejari Trenggalek. “Yang menjadi dasar ditetapkan Nurkholis menjadi tersangka, karena Nurkholis telah terbukti melakukan pencairan anggaran tanpa prosedur yang benar,” tegas Kajari Masnur.

Baca juga :

Tersangka dikenakan Pasal 2 dan 3 UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 2 ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Serta denda minimal Rp 200.000.000 dan maksimal Rp 1 miliar. Kemudian pada Pasal 3, ancaman pidana penjara minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun dan denda minimal Rp 50.000.000, maksimal Rp 1 millar.

“Yang sekarang kita upaya tuntutan hukum 5 tahun dan dendanya Rp 500.000.000 dan uang pengganti Rp 180. 446 150. Kalau tidak diganti, maka akan diganti dengan kurungan penjara selama 2 tahun 6 bulan,” jelasnya.

Perlu diketahui, kasus korupsi DD dan ADD ini terjadi di tahun 2019. Dua perangkat desa yang menjadi tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi anggaran DD dan ADD dengan cara memark-up dana pembangunan fisik dan kegiatan pemerintahan lainnya.

Saat itu, para tersangka menguntungkan diri sendiri dengan menggelembungkan anggaran kegiatan hingga membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai peruntukannya. Akibatnya, ADD mengalami selisih sekitar Rp 80 juta antara realisasi dan pelaksanaan kegiatan. Sementara itu untuk DD, terdapat selisih sekitar Rp 180 juta. (mil/gie)

BPK Tegaskan Manfaatkan Dana Desa untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Jangan Memalsukan Administrasi

Memontum 1 — Thu, 17 Nov 2022 13:10:00 +0000

Memontum Lumajang – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia meminta pemerintah desa (Pemdes) di Kabupaten Lumajang, untuk manfaatkan alokasi dana desa (DD) untuk penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup di masyarakat desa. Termasuk mewanti-wanti, dalam penggunaannya jangan sampai memalsukan administrasi dan membuat hal-hal yang tidak perlu.

Hal itu, ditegaskan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Karyadi, saat memberikan arahan dalam kegiatan Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas, Fungsi BPK dan DPR, dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa tahun 2022, yang bertempat di Hall Narawita Agung Lumajang, Kamis (17/11/2022) tadi. “Jangan sampai memalsukan administrasi. Tetap semangat, jangan tegang. BPK selalu hadir untuk memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.

Karyadi juga menyampaikan, bahwa tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Karenanya, dirinya mengharapkan agar adanya dana desa dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan sewajarnya untuk menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dijelaskannya, berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2006, disebutkan bahwa tugas pokok BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan pemerintah pusat, daerah, lembaga negeri lainnya, Bank Indonesia, BUMN dan BUMD, Badan Layanan Umum, serta lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. “Kalau kewenangan BPK adalah pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya unsur pidana, perhitungan kerugian negara, serta pemberian keterangan ahli,” tambahnya.

Baca juga :

Sosialisasi tersebut terselenggara, sebagai bentuk sinergi antara BPK RI dan DPR RI, dengan menghadirkan Anggota Komisi XI DPR RI, H Charles Meikyansah dan diikuti oleh seluruh kepala desa (Kades) dan sekretaris desa, lurah dan sekretaris lurah dan camat se-Kabupaten Lumajang, beserta kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkab Lumajang.

Senada dengan hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI, H Charles Meikyansah, dalam paparannya menjelaskan bahwa DPR RI memberikan dukungan terkait dengan rekomendasi untuk berupaya memberikan kenaikan alokasi dana desa sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Menurutnya, terkait pengelolaan dana desa, pemerintah perlu memperkuat struktur pemerintah desa dengan mengalokasikan insentif yang memadai. Tentunya dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh masing-masing struktur pemerintah desa. “Sebagian besar rakyat kita hidup di desa. Karena itu, mensejahterakan rakyat Indonesia tidak bisa dilakukan tanpa memakmurkan desa. Dana desa adalah instrumen yang penting untuk memakmurkan desa,” jelasnya.

Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang akan terus mengawal terkait alokasi dana desa bagi 198 desa di Tahun Anggaran (TA) 2022. Menurutnya, besarnya nominal dana desa yang digelontorkan kepada desa merupakan salah satu upaya pemerintah untuk pemerataan pembangunan sampai ke desa-desa. Dengan demikian, pemerintah juga berpesan agar pemanfaatan dana desa tepat sasaran. (adi/gie)

Diduga Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Lombok Wetan Ditahan Polres Bondowoso

Memontum 1 — Tue, 23 Aug 2022 11:12:35 +0000

Memontum Bondowoso – Mantan Kepala Desa Lombok Wetan, Kecamatan Wonosari, berinisial AM, ditahan Polres Bondowoso. Tersangka ditetapkan tersangka, atas dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) sebesar Rp 641.845.000.

Kapolres Bondowoso, AKBP Wimboko, mengatakan kronologi penangkapan mantan Kades ini. “Terhitung sejak tahun 2016-2018 lalu, tersangka menyalahgunakan ADD dengan memalsukan laporan keuangan serta pertanggung jawaban lainnya. Sehingga, kami mengamankan 78 dokumen berikut dengan sisa-sisa uang yang digunakan untuk tindak kejahatan tersebut,” jelas Kapolres, Selasa (23/08/2022) tadi.

Selain menyita barang bukti berupa dokumen dan uang, Kapolres juga berhasil mengamankan beberapa benda dari hasil korupsi tersebut. Diantaranya, berupa dua unit mesin dores dan satu unit handtraktor.

Baca juga :

Atas perbuatannya, tersangka AM dikenakan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta atau paling banyak Rp 1 miliar.

“Semua bukti sudah kita amankan. Insyaallah, besok kami akan melaksanakan tahap II untuk pelimpahan ke kejaksaan,” ujarnya.

Kapolres juga mengimbau kepada semua Kades, supaya menggunakan system transparansi dalam penggunaan anggaran, serta diumumkan terkait program apa saja yang akan dijalankan. Kapolres juga menyatakan siap untuk mendukng program Kades serta pihaknya juga siap apabila diperlukan untuk sosialisasi ke desa-desa. (zen/gie)

Pencairan BLT Dana Desa Tahap 11 dan 12 di Lamongan Serentak di Salurkan Hari ini

Memontum 1 — Tue, 14 Dec 2021 12:36:11 +0000

Memontum Lamongan – Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahap terakhir yakni November dan Desember tahun 2021 sebesar Rp 600 ribu, di Kabupaten Lamongan secara serentak di salurkan ke seluruh kecamatan hari ini, Selasa (14/12/2021).

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, secara simbolis menyalurkan secara langsung BLT DD kepada penerima manfaat di Desa Payaman Kecamatan Solokuro dan Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong.

Penyaluran ini, menurut Bupati Yuhronur, sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat terdampak yang membutuhkan sehingga dapat membantu meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik. “Penyaluran BLT ini dilakukan secara serentak di seluruh kecamatan. Dengan maksud apa? Supaya ekonomi Lamongan dapat berputar kembali. Apalagi dengan adanya pandemi ini semoga dapat memberi kemanfaatan dan barokah,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Yuhronur juga mengapresiasi seluruh masyarakat atas sumbangsihnya dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19. Sehingga, membawa Lamongan masuk assessment level 1 pertama di Pulau Jawa dan mendapatkan apresiasi terbaik penanganan Covid-19.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lamongan Khusnul Yaqin mengungkapkan, dari seluruh desa yang ada di Kabupaten Lamongan, terdapat 26.045 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang menerima BLT melalui DD tahun 2021 dengan total anggaran Rp 171.111.600.00.

Baca juga :

Sementara untuk optimalisasi dana desa sebagai wujud percepatan pengentasan kemiskinanan ekstrem melalui BLT DD sesuai PMK nomor 162 tahun 2021 serta surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi nomor 460/6627/SJ dan nomor 4 tahun 2021, Kabupaten Lamongan melaksanakan top up BLT DD untuk tambahan 3 bulan pada tanggal 3 Desember 2021 kepada 2.855 KPM dengan total Rp. 2.569.500.000.

Tidak hanya penyaluran BLT dari alokasi Dana Desa saja, Khusnul Yakin juga mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Lamongan bahkan akan menyalurkan BLT kepada kelurahan sebagai bentuk percepatan penanganan kemiskinan ekstrim di Lamongan.

“Sebagai bentuk upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrim di Lamongan. Tak hanya dana desa saja yang akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Pemerintah daerah mulai besok juga berencana akan menyalurkan BLT yang bersumber dari daerah kepada 383 KPM di wilayah kelurahan plus ditambah dengan sembako. Sehingga terbagi rata,” imbuhnya.

BLT DD sendiri, merupakan bantalan terakhir dari berbagai bantuan sosial sehingga data penerima harus benar-benar akurat dan transparan, yakni keluarga miskin yang belum menerima bantuan sosial lainnya. (zud/zen/sit)

Bupati Malang Hadiri Vidcon Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022

Memontum 1 — Mon, 29 Nov 2021 14:00:00 +0000

Memontum Malang – Bupati Malang, HM Sanusi, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Malang, menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022 oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, secara virtual di Peringgitan Kabupaten Malang, Senin (29/11/2021). Kegiatan ini, juga diikuti secara virtual oleh gubernur, hingga kepala daerah tingkat kabupaten dan kota serta pejabat lainnya se-Indonesia.

Presiden Joko Widodo dalam kesempatan itu mengingatkan, agar seluruh elemen Bangsa Indonesia tetap waspada terhadap Covid-19. Selain itu, dikatakannya bahwa di tahun 2022, Covid-19 masih merupakan ancaman yang harus dihadapi bersama.

“Maka dari itu, mari bersama-sama mengantisipasi dan melakukan mitigasi sedini mungkin. Hal ini dilakukan agar nanti tidak mengganggu program reformasi struktural yang sedang kita lakukan serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang kita jalankan,” kata Jokowi.

Baca juga :

Presiden Jokowi juga menjelaskan, bahwa APBN 2022 nantinya akan fokus pada enam kebijakan utama. Pertama, melanjutkan pengendalian penanganan Covid-19 dengan tetap memperhatikan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.

“Ketiga, peningkatan SDM yang unggul. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desantralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah dan Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran,” jelas Jokowi.

Dalam kegiatan ini, Bupati Malang beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Malang mengikuti dan menyaksikan pemaparan Presiden Joko Widodo serta Menteri Keuangan Sri Mulyani, secara seksama. (cw1/sit)

Diduga Salah Gunakan Dana Desa, Kades dan Perangkat Paowan Situbondo Ditahan

memontum — Fri, 10 Sep 2021 14:12:39 +0000

Memontum Situbondo – Kepala Desa Paowan brinisial SH dan perangkat Desa Paowan berinisial MF dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Situbondo oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Situbondo, lantaran tidak bisa mempertanggungjawabkan Dana Desa Rp 1.086.697.000 yang bersumber dari APBN, Jumat (10/09).

“Pada tahun 2020 Desa Paowan mendapatkan bantuan Dana Desa sebesar kurang lebih Rp 1.086.697.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa untuk Desa Paowan Tahun Anggaran 2020 telah masuk ke Kas Desa seluruhnya 100 persen melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0290200498 An. Kas Pem Desa Paowan,” jelas Kasubsi Penyidikan pada Kejari Situbondo, Fitrah Teguh N SH.

Baca Juga:

Menurut Fitrah Teguh, kegiatan yang bersumber dari Dana Desa, Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Jaring Pengaman Sosial, yang dicairkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kades berinisial SH serta MF Perangkat Desa Paowan Tahun Anggaran 2020 ini berujung ke bilik jeruji besi Rutan Situbondo.

“SH dan MF tidak dapat mempertanggungjawabkan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa, Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Jaring Pengaman Sosial tersebut mengakibatkan kerugian Keuangan Negara senilai Rp 430.229.107,” jelas Fitrah.

Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyelewengan dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020 Nomor: X.700/1528/431.306.6/2021 Tanggal 09 September 2021, maka para pelaku diduga telah melakukan penyelewengan uang negara tersebut.

“Dalam membentuk atau menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Kepala Desa tidak mengadakan musyawarah, akan tetapi disesuaikan dengan tugas para kaur dan kasi masing-masing. Sedangkan untuk kegiatan fisik terkait Dana Desa ditugaskan kepada para Kepala Dusun di wilayah Desa Paowan. Pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Paowan Tahun Anggaran 2020, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik,” beber Fitrah. Lebih lanjut, Fitrah menjelaskan bahwa, kerugian negara senilai Rp 430.229.107 ini dari kegiatan pembuatan jalan, rumah tidak layak huni serta Bundes yang tidak dilaksanakan atau dikerjakan. “Terungkapnya kasus ini atas kerjasama dengan Inspektorat Kabupaten Situbondo,” terangnya. (her/ed2)

15 Desa di Situbondo Belum Sampaikan Laporan Penggunaan Dana

Memontum Editorial Team 1 — Fri, 06 Aug 2021 14:01:50 +0000

Memontum Situbondo – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo, Lutfi Joko Prihatin, mengatakan bahwa dana desa (DD) yang bersumber dari APBN itu, sudah diberikan ke desa dan digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program berskala lokal desa. Keuangan yang sudah dicairkan itu, salah satunya untuk bantuan langsung tunai (BLT DD) bagi masyarakat terdampak Covid-19 dan untuk kegiatan infrastruktur dan pembinaan.

Lutfi menjelaskan, pagu dana desa (DD) pada tahun ini, untuk seluruh desa di Situbondo mencapai Rp 140 milyar. Sesuai ketentuan, pencairan tahap pertama sudah disalurkan sebesar 40 persen, sedangkan pencairan tahap II sebesar 11,3 persen. “Untuk pagu BLT DD tahun ini, sebesar 33,49 persen dari total Kelompok Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 13,102 orang,” jelasnya.

Dana Desa Klampokan Situbondo Dioptimalkan untuk Belajar Komputer Gratis Bagi Anak Didik Desa

Memontum Editorial Team 1 — Mon, 21 Jun 2021 07:32:59 +0000

Memontum Situbondo – Manfaat Dana Desa dirasakan langsung oleh anak didik tingkat SD dan SMP atas inisiatif dan Inovasi Pemerintah Desa Klampokan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Senin (21/06).

Bimbingan Belajar (Bimbel) menggunakan komputer secara gratis yang dilakukan oleh pemerintah Desa Klampokan merupakan manfaat dana desa untuk mencerdaskan anak didik bangsa sebagai implementasi dari prioritas dana desa 2021 dan sesuai dengan salah satu indikator Sustainable Development Goals (SDGs) Desa yaitu Pendidikan Desa yang berkualitas.