Lalu, bagaimana cara aman bertransaksi online? Untuk mengetahui jawabannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Komunitas Pecinta Jaranan Baruharjo, akan menggelar diskusi literasi digital di Lapangan Baruharjo, Kabupaten Trenggalek, Minggu (30/07/2023) besok malam pukul 19.00 WIB.

Diskusi luring (offline) bertajuk ‘Keamanan Data Pribadi dalam Transaksi Online’ itu akan menghadirkan tiga nara sumber. Yakni, Wakil Ketua Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tulungagung, Mochamad Ismanu Roziqi, Konsultan IT, Ary Sunaryo, Direktur LKP Mitra Ilmu, Khotibul Umam dan Ari Utami selaku moderator.

”Diskusi literasi digital masuk desa ini digelar gratis. Bisa diikuti dengan cara mengisi link registrasi peserta di https://s.id/DaftarTrenggalek3007. Peserta akan mendapat e-sertifikat, juga hadiah e-money senilai Rp 1 juta untuk 10 peserta yang beruntung,” tulis Kemenkominfo dalam rilis, Sabtu (29/07/2023) tadi.

Terkait tema diskusi, Kemenkominfo menjelaskan bahwa sebelum melakukan transaksi online, pengguna digital hendaknya memeriksa apakah toko online penyelenggara transaksi online tersebut telah memenuhi standar payment gateaway sebagai penerima transaksi online? Jika belum, lanjut Kemenkominfo, sebaiknya pengguna tidak melakukan transaksi online di toko tersebut. Karena, ada tiga standar keamanan dalam transaksi online yang wajib dipenuhi oleh penerima transaksi.

”Tiga standar itu adalah memiliki sertifikasi PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) level 1, terdapat fraud detection system, dan mengantongi izin operasional dari Bank Indonesia,” jelas Kemenkominfo dalam rilis.

Baca juga :

Menurut Kemenkominfo, PCI-DSS merupakan standar internasional yang dirancang untuk melindungi data kartu dan mencegah penyalahgunaan saat seseorang melakukan pembayaran online pada transaksi digital. ”Level 1 adalah tingkatan tertinggi dalam sertifikasi ini, menunjukkan bahwa suatu platform pembayaran telah memenuhi persyaratan keamanan yang ketat,” imbuh Kemenkominfo.

Sertifikasi ini, sambung Kemenkominfo, mencakup penggunaan protokol enkripsi yang kuat, pengamanan data yang baik, pemantauan keamanan secara terus-menerus, dan perlindungan terhadap serangan keamanan. “Dari sisi konsumen, cara aman transaksi online, yakni: pilih toko online terpercaya, teliti deskripsi, harga produk dan kebijakan toko, gunakan metode pembayaran paling aman, dan pastikan keamanan perangkat,” papar Kemenkominfo terkait diskusi yang akan digelar secara ‘chip in’ di acara bersih desa itu.

Diskusi literasi digital pada lingkup komunitas, untuk diketahui, merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam program Indonesia #MakinCakapDigital (IMCD). IMCD diinisiasi Kemenkominfo untuk memberikan literasi digital kepada 50 juta orang masyarakat Indonesia hingga tahun 2024.

Tahun ini, program IMCD menargetkan 5,5 juta warga masyarakat sebagai peserta, utamanya mereka yang belum pernah mengikuti kegiatan literasi digital. IMCD sendiri bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, produktif dan aman.

Program #literasidigitalkominfo tersebut tahun ini dilaksanakan sejak 27 Januari 2023. Berkolaborasi dengan Siber Kreasi dan 18 mitra jejaring, program ini membidik segmen pendidikan dan segmen kelompok masyarakat sebagai peserta.

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan dan info literasi digital dapat diakses melalui media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Fan Page dan Kanal YouTube Literasi Digital Kominfo serta website info.literasidigital.id. (hms/sit)

Untuk meningkatkan pemahaman terkait keamanan dan perlindungan data pribadi itulah, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bekerja sama dengan Komunitas Sehat Pagi Sawo akan menggelar diskusi literasi digital di Halaman TK Plus Baitul Huda Buret Sawo, Kabupaten Tulungagung, Minggu (30/07/2023) besok pagi sekitar pukul 08.00 WIB. Diskusi luring (offline) bertajuk ‘Keamanan Data Pribadi dalam Transaksi Online’ itu akan menghadirkan tiga nara sumber. Yaitu, dosen Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (UIN SATU), Deny Yudiantoro, pelatih Pusdikatcab Tulungagung, Mohamad Subaweh, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah STAI Muhammadiyah Tulungagung, Mei Santi dan Muhammad Noviyanto selaku moderator.

”Diskusi literasi digital masuk desa ini digelar gratis. Bisa diikuti dengan cara mengisi link registrasi peserta di https://s.id/DaftarTulungagung3007. Peserta akan mendapat e-sertifikat, juga hadiah e-money senilai Rp 1 juta untuk 10 peserta yang beruntung,” tulis Kemenkominfo dalam rilis, Sabtu (29/07/2023) tadi.

Terkait tema diskusi, Kemenkominfo menegaskan bahwa penggunaan media digital tanpa disertai kompetensi pemahaman keamanan digital dan perlindungan data pribadi, hanya akan merugikan diri sendiri serta orang lain. Apalagi, mengingat masyarakat kita yang sering berbagi dan berinteraksi.

”Jadi, tantangan sebagai pengguna platform digital sebaiknya bisa melakukan pelindungan data diri kita maupun orang lain. Masyarakat kita senang berbagi dan berinteraksi, sehingga terkadang lupa bahwa ada orang lain yang memanfaatkan data diri kita,” jelas Kemenkominfo dalam rilis.

Baca Juga :

Lemahnya pelindungan data pribadi, lanjut Kemenkominfo, mengakibatkan maraknya kebocoran data. Hal itu dibuktikan dengan sering terjadinya kasus kejahatan siber, seperti hacking (peretasan) maupun cracking (pembajakan) media sosial yang berujung pada pembobolan data pribadi, pemerasan hingga penipuan daring.

Kemenkominfo menambahkan, data pribadi saat ini ibarat ’the new oil’. Misalnya dalam transaksi online, terkadang kita memberikan data nama lengkap dan nomor telepon. Di lain waktu, kita memberikan data alamat rumah dan e-mail. ”Perpaduan data tersebut bisa disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab,” tegas Kemenkominfo.

Diskusi luring (offline) yang digelar ‘chip in’ di acara jalan sehat pagi itu, bertujuan memberikan kesadaran pentingnya menjaga dan melindungi data pribadi saat bertransasksi online kepada masyarakat luas. ”Jadi, selain dapat sehat, masyarakat juga dapat pintar,” papar Kemenkominfo.

Untuk diketahui, diskusi literasi digital pada lingkup komunitas merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam program Indonesia #MakinCakapDigital (IMCD). IMCD diinisiasi Kemenkominfo untuk memberikan literasi digital kepada 50 juta orang masyarakat Indonesia hingga tahun 2024.

Tahun ini, program IMCD menargetkan 5,5 juta warga masyarakat sebagai peserta, utamanya mereka yang belum pernah mengikuti kegiatan literasi digital. IMCD sendiri bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, produktif, dan aman.

Program #literasidigitalkominfo tersebut tahun ini dilaksanakan sejak 27 Januari 2023. Berkolaborasi dengan Siber Kreasi dan 18 mitra jejaring, program ini membidik segmen pendidikan dan segmen kelompok masyarakat sebagai peserta.

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan dan info literasi digital dapat diakses melalui media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Fan Page dan Kanal YouTube Literasi Digital Kominfo serta website info.literasidigital.id. (hms/sit)

“Basic kita mengambil keputusan adalah data. Jadi, tidak mungkin ada ketepatan anggaran kalau update data tidak dilakukan,” kata Mas Dhito-sapaan akrab Bupati Kediri.

Mas Dhito mengingatkan, akan pentingnya melakukan update data dan ketepatan dalam penyusunan anggaran. Pihaknya menekankan, orientasi kerja tidak diukur pada serapan anggaran yang baik, melainkan pada hasil yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Orientasi tolong benar-benar pada hasil,” ungkapnya.

Mas Dhito mencontohkan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) diharapkan terus melakukan update data terkait Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dari 14.000 RTLH di Kabupaten Kediri, jumlah yang ada harus terus diupdate untuk mendapatkan angka yang pasti.

“Updating itu harus terus dilakukan, apakah hari ini 14.000 itu angka real. Ini tugas bapak ibu camat, juga untuk segera berkoordinasi dengan seluruh kepala desa. Cek rumah tidak layak huni di kabupaten, itu ada berapa,” tuturnya.

Baca Juga:

Kemudian, update data juga harus dilakukan terkait stunting. Selain survei dari Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah harus aktif melakukan update data melalui kegiatan bulan timbang.

Tidak kalah penting, lanjut Mas Dhito, terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data untuk program bantuan sosial pemerintah, termasuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

“DTKS ini juga harus dilakukan updating secara berkala,” tegasnya.

Mas Dhito juga mendorong tiap OPD bisa mengembangkan pilihan alternatif guna mencapai target kinerja dan tidak mengandalkan pada sumber anggaran daerah. Alternatif yang dimaksud baik, itu bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun sumber lain yang dibenarkan.

Terkait hal itu, Mas Dhito menekankan supaya DTKS terus diupdate setiap bulan guna meningkatkan skema PBI-JKN. Terlebih Kabupaten Kediri menargetkan capaian Universal Health Coverage (UHC) 95 persen pada Desember 2023 mendatang.

“Camat minta desa setiap bulan secara rutin melakukan update usulan DTKS,” pesan Mas Dhito.

Sebagaimana diketahui, pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Sosial telah mengajukan 38.119 jiwa yang masuk DTKS untuk mendapatkan orogram PBI-JKN. Dari jumlah itu untuk bulan Juli yang masuk kuota sebanyak 1.269 jiwa, sisanya 36.850 masih masuk daftar tunggu PBI-JKN.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kediri, Moch Salehudin, menambahkan bahwa capaian UHC awal Juli tercatat 81,19 persen dan diperkirakan akan terus mengalami kenaikan. Disebutkan, ada beberapa indikator guna mencapai target UHC diantaranya meningkatkan daftar tunggu PBI-JKN.

“Jadi camat ini memang diharapkan bisa memonitor usulan dari desa-desa,” tambahnya. (pan/sit/kom)

Diantaranya, untuk tidak markup soal data yang mengakibatkan terjeratnya dengan persoalan hukum. Markup atau merubah data dari tidak adanya kepastian data, akan berimbas pada tata kelola keuangan. Sehingga, OPD akan terlibat dengan persoalan hukum.

“Hasil evaluasi 2021, Pemerintah Kota Batu kinerjanya bagus. Dan, saat ini sedang proses evaluasi 2022 dan 2023. Meski sudah bagus, memang ada catatan penting yaitu jangan ada markup data. Misalnya, kalau memang yang miskin itu 200, ya buatlah perencanaan 200. Kalau anggaran tidak cukup, kita mulai tahun ini berapa,” terang Akmal Malik.

Baca juga:

Mengapa hal itu penting ditekankan, ujarnya, karena soal data harus terbuka di hadapan publik. Sehingga, publik juga mengetahui sumber daya pemerintahan bisa bekerja dengan baik. Karena, langkah tersebut merupakan bagian reformasi birokrasi yang dilakukan kepada birokrat.

“Persoalan data ini tidak bisa dianggap remeh. Ketika terjadi mark up, dipastikan berpengaruh pada penggunaan anggaran. Jadi, saya ingatkan kepada OPD agar terhindar dari persoalan hukum. Kita harapkan penggunaan fasilitas negara dan penggunaan kewenangan, sesuai dengan protap yang jelas,” urainya.

Untuk itu, tegas Akmal, disini Pj Wali Kota Batu bersama OPD diminta membuat data yang akurat dan presisi agar publik dan aparat penegak hukum sebagai pengawas mengetahui sudah berjalan dengan baik. “Jadi, pastikan data akurat dan presisi yang menjadi bagian dari perencanaan-perencanaan itu. Jangan markup,” ujarnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, mengatakan dengan adanya evaluasi dari Kemendagri tersebut sangat berarti menjadi motivasi agar yang kurang baik dari kinerja pemerintahan untuk dibenahi dan diperbaiki. “Tentunya, di sini seluruh OPD segera evaluasi bersama-sama,” terangnya.

Diakui Aries, bahwa tugas kepala daerah yang menjabat sebagai Penjabat (Pj), itu tidaklah gampang. Ini dikarenakan, Pj selama menjalankan roda pemerintahan melanjutkan anggaran yang sudah tersusun sebelumnya.

“Yang perlu diketahui, Pj itu menjalankan roda pemerintahan dari anggaran yang sudah tersusun sebelumnya. Artinya, bukan anggaran yang disusun oleh Pj. Disinilah, perlu perjuangan tersendiri agar menjalankan APBD dengan baik,” terangnya. (put/sit)

Menyadari pentingnya pengamanan data di ruang digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Tulungagung kembali menggelar diskusi ‘literasi digital masuk desa’ di Balai Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Sabtu (17/06/2023) besok sekitar pukul 19.00 WIB.

Diskusi luring (offline) bertajuk ‘Jaga Data Pribadi Agar Diri Aman di Ruang Digital’ yang digelar secara chip in dalam rangkaian kegiatan bersih Desa Gandong itu, akan menghadirkan tiga nara sumber. Yakni, Wakil Ketua Relawan TIK Kabupaten Tulungagung, Mochamad Ismanu Roziqi, dosen Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (UIN SATU), Deny Yudiantoro, influencer, Faisyal Antonio, dan Ari Utami sebagai moderator.

“Diskusi literasi digital masuk desa ini digelar gratis. Bisa diikuti dengan cara mengisi link registrasi peserta di https://s.id/DaftarTulungagung1706. Peserta akan mendapat e-sertifikat, juga hadiah e-money senilai Rp 1 juta untuk 10 peserta yang beruntung,” tulis Kemenkominfo dalam rilisnya, Jumat (16/06/2023) tadi.

Terkait tema diskusi, Kemenkominfo menjelaskan, menjaga data pribadi agar diri aman di ruang digital merupakan sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital, baik secara daring maupun luring, dapat dilakukan secara aman. “Tidak hanya untuk mengamankan data yang kita miliki, melainkan juga melindungi data yang bersifat pribadi,” jelas Kemenkominfo dalam rilis.

Untuk itu, lanjut Kemenkominfo, pengguna digital perlu memahami kompetensi keamanan digital. Kompetensi tersebut di antaranya meliputi pemahaman terkait perangkat digital, identitas digital, penipuan digital, rekam jejak digital, serta pemahaman keamanan digital bagi anak.

Selain diskusi, acara bersih desa itu juga dimeriahkan dengan pertunjukan wayang kulit semalam suntuk dan bazar UMKM. ”Agar aman bertransaksi, pelaku UMKM perlu memiliki pemahaman literasi digital terkait menjaga keamanan data pribadi di ruang digital,” imbuh Kemenkominfo dalam rilis.

Kemenkominfo menambahkan, pentingnya menjaga data pribadi dapat menghindari intimidasi online terkait gender. Data pribadi berupa jenis kelamin patut dilindungi untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau perundungan (bullying) secara online.

Baca juga :

”Perlindungan terhadap data penting dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya, termasuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO),” imbuh Kemenkominfo.

Selain itu, sambung Kemenkominfo, perlindungan data pribadi dapat mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, menghindari potensi pencemaran nama baik, dan hak kendali atas data pribadi.

”Alasan terakhir, secara global kita memiliki kontrol atas privasi data pribadi kita. Hal itu sudah dijamin dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948 Pasal 12 dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966 Pasal 17, Indonesia pun sudah meratifikasi keduanya,” papar Kemenkominfo.

Untuk diketahui, diskusi literasi digital pada lingkup komunitas merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam program Indonesia #MakinCakapDigital (IMCD). IMCD diinisiasi Kemenkominfo untuk memberikan literasi digital kepada 50 juta orang masyarakat Indonesia hingga tahun 2024.

Tahun ini, program IMCD menargetkan 5,5 juta warga masyarakat sebagai peserta, utamanya mereka yang belum pernah mengikuti kegiatan literasi digital. IMCD sendiri bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, produktif, dan aman.

Program #literasidigitalkominfo tahun ini dilaksanakan sejak 27 Januari 2023. Program Kemenkominfo yang berkolaborasi dengan Siberkreasi dan 18 mitra jejaring ini membidik segmen pendidikan dan segmen kelompok masyarakat sebagai peserta.

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan dan info literasi digital dapat diakses melalui media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Fan Page dan Kanal Youtube Literasi Digital Kominfo serta website info.literasidigital.id. (hms/sit)

Anggota DPRD Lumajang dari Fraksi PDI-Perjuangan, Supratman, mencontohkan seperti untuk pelayanan kesehatan untuk warga. Nantinya, surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari desa, sudah bisa terintegrasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Sehingga, lokasi penerima layanan masyarakat, hanya tinggal memastikan data.

“Jadi, warga sudah tidak perlu lagi harus bolak balik ke Dinsos, untuk menyetor SKTM. Sementara rumah sakit, pun hanya tinggal melakukan pencocokan data. Sehingga, layanan lebih simpel dan cepat,” jelas Supratman, Senin (05/06/2023) tadi.

Baca juga:

Saat ini, tambahnya, Lumajang masih belum menerapkan sistem pelayanan secara online. Sehingga, masyarakat atau penerima layanan, pun harus disibukkan dengan copy an persyaratan.

“Ini bisa dibayangkan, ketika masyarakat itu butuh layanan cepat. Sementara, lokasi untuk mengcopy data jauh dari domisili. Maka, akan membuat kasihan warga,” paparnya.

Supratman menyebutkan, bahwa penerapan data terintegritas seperti itu, sudah digunakan beberapa kabupaten. Seperti Banyuwangi, yang sudah menerapkan sistem pelayanan berbasis online. Secara kebutuhan dana juga tidak begitu banyak, tinggal menunggu kemauan pemerintah untuk merealisasikannya.

“Jika sudah terintegrasi, maka tidak perlu bolak-balik. Masyarakat juga bisa langsung mendapatkan pelayanan lanjutan,” ungkapnya. (adi/sit)

Bupati Hendy mendapatkan beberapa jawaban atas permasalahan yang ada, di antaranya data kependudukan masih belum sepenuhnya valid. Penyebabnya, dikarenakan ternyata banyak data kematian yang tidak dilaporkan ke Dispenduk Jember. Sehingga, pada sistem pemerintah pusat masih menganggap yang bersangkutan masih ada atau hidup.

“Pendataan dari pusat menganggap yang bersangkutan masih hidup, karena memang tidak diurus untuk kematiannya. Nah, akhirnya apa target vaksinasi terutama untuk Lansia itu dihitung tetap. Padahal, kan harusnya berkurang, ini data kematian banyak tidak diurus oleh warga kami,” jelas Bupati Hendy Siswanto.

Baca juga :

• Wagub Jatim dan Wali Kota Malang Tinjau Drainase Soekarno Hatta, Temukan Empat Penyebab Banjir
• Pemkot Malang Salurkan Bantuan Pangan ke 57.715 Warga, Penerima Naik Dua Kali Lipat
• Bupati Pasuruan Imbau ASN Manfaatkan Libur Lebaran sebagai Ajang Perkuat Silaturahmi
• Bupati Sanusi Berangkatkan 7 Armada Bus Program Mudik Gratis Lebaran Kabupaten Malang 2026
• Pastikan Tepat Sasaran, Wabup Banyuwangi Tinjau Pendistribusian Bansos Pangan Bapanas

Selisih data ini, menurut Bupati Hendy, sudah dikirimkan ke KPC PEN. Namun, sementara belum mendapatkan respon. Sehingga, dirinya mengambil inisiatif akan mendatangi sendiri bersama Kadinkes Jember ke Jakarta.

Selain itu, Bupati Hendy mengintruksikan seluruh kades, lurah, camat, puskesmas, polsek serta danramil untuk mendata ulang, kenapa warga tidak mau divaksinasi. Terutama, bagi Lansia, apakah dikarenakan suatu penyakit lainnya atau lainnya.

“Saat ini target vaksinasi untuk dosis 1 sudah mencapai 68,5 persen. Jadi, tinggal 1,5 persen lagi. Kita targetkan, Januari ini sudah terpenuhi,” paparnya. (kom/sit)

Kegiatan ToT bertema ‘Cara Aman Melindungi Data Pribadi’ itu, dibuka oleh Wakapolres Situbondo, Kompol Pujiarto dan dihadiri Ketua Relawan TIK Surabaya, Muhajir Sulthonul Aziz dan Ketua Relawan TIK Mojokerto, Miftakhul Firdaus bersama anggota Relawan TIK dari berbagai daerah di Jawa Timur. Sedangkan sebagai peserta, yakni seluruh perwakilan personel dari satuan fungsi di Polres Situbondo.

Wakapolres dalam sambutannya menyampaikan dan menyambut baik serta mendukung kegiatan tersebut. Mengingat, kegiatan ini adalah untuk menambah pengetahuan anggota Polres Situbondo, terkait teknologi informasi khususnya tentang keamanan data.

Baca juga:

• Wagub Jatim dan Wali Kota Malang Tinjau Drainase Soekarno Hatta, Temukan Empat Penyebab Banjir
• Pemkot Malang Salurkan Bantuan Pangan ke 57.715 Warga, Penerima Naik Dua Kali Lipat
• Bupati Pasuruan Imbau ASN Manfaatkan Libur Lebaran sebagai Ajang Perkuat Silaturahmi
• Bupati Sanusi Berangkatkan 7 Armada Bus Program Mudik Gratis Lebaran Kabupaten Malang 2026
• Pastikan Tepat Sasaran, Wabup Banyuwangi Tinjau Pendistribusian Bansos Pangan Bapanas

“Kami menyambut baik dan siap untuk bekerja sama dengan Relawan TIK dalam rangka menjaga Kamtibmas, khususnya di dunia maya,” ujarnya.

Kegiatan Training of Trainer (ToT) sendiri, dikemas dalam bentuk diskusi, dengan membahas tentang keamanan digital atau cyber security. Khususnya, dalam melindungi data pribadi dari ancaman penyalahgunaan data untuk tindakan criminal atau  tindakan cyber crime.

Sementara itu, Kapolres Situbondo yang menemui Tim Relawan TIK Jatim, mengatakan sangat mendukung program Relawan TIK, dalam membantu Polres Situbondo. Termasuk, dalam rangka peningkatan pengetahuan personel di bidang teknologi informasi.

“Terima kasih untuk tim Relawan TIK Jatim, karena telah memberikan pengetahuan yang dibagikan kepada anggota. Ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan keamanan data digital di Kepolisian, khususnya di Polres Situbondo,” paparnya. (her/sit)

Pendataan tahun 2021 itu, untuk mengetahui potret kehidupan keluarga di Kabupaten Situbondo.

Sebenarnya pendataan keluarga ini dilaksanakan di tahun 2020 berhubung pandemi Covid-19 jadi diundur pelaksanaannya pada tahun 2021. Beruntung sekali PK 21 ini dilaksanakan tahun 2021, di tahun 2020 hanya pendataan sample saja yakni hanya 10 kecamatan, namun kali ini sistemnya adalah sistem sensus sehingga semua kecamatan, didata dengan jumlah KK yaitu sekitar 249.651 KK se Kabupaten Situbondo. Pendata di tingkat kecamatan ada 3 yakni manajer pengelola, manajer data dan supervisor kecamatan.

Untuk tahap awal sosialisasi, dilakukan kepada petugas dari tingkat kecamatan hingga tingkat desa. Pendataan itu, sebagai acuan untuk mengurai permasalahan hingga tingkat bawah, demi membangun keluarga yang berkualitas.

Baca juga: Bupati Karna Bidik Taman Baluran dan Wisata Merak Sebagai Industri Pariwisata

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Penduduk DPPKB Situbondo, Ir Wiwik Mulyaningsih M. Si , mengatakan bahwa pendataan keluarga tahun 2021 (PK 21) ini untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang kependudukan dan pembangunan keluarga, dan sesuai instruksi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Sementara Kepala Dinas PPKB Situbondo, Drs. H. Imam Ghazali mengatakan DPPKB telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka persiapan PK 21. Diantaranya penyiapan sarana prasarana (sar-pras) pendukung pelaksanaan dan pelatihan SDM pengelolanya,” katanya.

Menurutnya, pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola PK 21 itu, terus dilakukan dengan pembentukan tim OPD DPPKB. Yakni tim teaching dan menjadwal pelatihan mulai tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Total ada 35 SDM pengelola data dan manajer data. Serta, 219 orang supervisor sesuai jumlah desa dan kader pendata sebanyak 1.665 pendata se Kabupaten Situbondo, dimana dengan indikator kriteria 1 pendata menangani 150 KK selama 2 bulan. sebanyak 249.651 KK sekabupaten yang akan didata oleh petugas.

“Adapun pelatihan SDM pengelola PK 21 yang pelaksanaannya dilaksanakan pada tanggal 9-18 Maret 2021 orientasi supervisor dan 18-25 orientasi kader pendata di seluruh Kabupaten Situbondo,” paparnya.

Sementara untuk pendataan, tambahnya, dilaksanakan pada 1 April hingga 31 Mei 2021 secara serentak seluruh Indonesia.

Untuk saat ini, DPPKB Situbondo fokus melakukan koordinasi integrasi dari berbagai unit kegiatan. Sehingga menjadi satu data keluarga. Data PK 21 sendiri, dapat digunakan sebagai indikator pembangunan keluarga menuju keluarga sejahtera dan berkualitas, khususnya di Kabupaten Situbondo dengan memakai 2 metode yakni metode smartphone dan metode formulir bagi desa yang sulit signal dari 249.651 KK haya 1 kecamatan dengan jumlah 5.703 KK dengan metode formulir.

“Yakni untuk menunjang pembangunan menuju Situbondo melesat,” paparnya saat dikonfirmasi.

Adapun data tersebut, lanjut dia, diantaranya data anak sekolah. Nanti bisa digunakan untuk proyeksi kebutuhan pendidikan sampai 5 tahun ke depan.

“Termasuk kebutuhan alat kontrasepsi, bentuk keluarga secara keseluruhan di Kabupaten Situbondo bagaimana, dan seterusnya,” jelasnya.

Mengingat pentingnya pendataan keluarga Tahun 2021 ini, maka masyarakat Situbondo diharapkan menyambut baik dan ikut serta menyukseskan pelaksanaan PK 21.

“Mulai tingkat Rt, Rw, desa sampai tingkat kabupaten,” harap Kabid Pengendalian Penduduk DPPKB Situbondo ini. (her/ed2)