“Dengan tema Reformasi Birokrasi yang diusung kali ini, maka saya tidak bisa melepaskan peran serta dari seluruh ASN. Saya juga mengapresiasi kinerja seluruh ASN dan tenaga honorer yang telah bekerja keras membangun Kabupaten Trenggalek. Hingga berujung pada pencapaian Laporan Pertanggungjawaban Daerah dengan predikat Kinerja Sangat Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang nilainya 3,46,” ungkap Calon Bupati Trenggalek nomor urut 2, Mochamad Nur Arifin, Minggu (08/11/2020) siang.

Ia juga mengingatkan, saat pertama kali menjabat sebagai Wakil Bupati hingga menjadi Bupati, untuk pertama kalinya Kabupaten Trenggalek mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Dan Alhamdulillah saya bisa mempertahankan itu selama 4 tahun berturut-turut,” imbuhnya.

Artinya, lanjut Mas Ipin sapaan akrabnya, pengelolaan keuangan di Kabupaten Trenggalek semakin baik dan lebih baik. Mengapa hal ini bisa terjadi, karena indeks reformasi birokrasi di Kabupaten Trenggalek yang dulunya 54 naik poinnya menjadi 82,88.

“Ini semua bisa terjadi karena menejemen perubahan yang telah kita lakukan. Pertama kita melakukan sistim paradigma. Artinya, tidak mungkin pemerintah bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Maka kami memiliki visi dimana bisa menciptakan pemerintahan yang Kolaboratif,” jelas Mas Ipin.

Masih terang suami Novita Hardini ini, Pemerintahan yang kolaboratif bisa terjadi hanya masyarakat percaya (trust) tidak mungkin jika masyarakat tidak percaya pembangunan pemerintah akan berjalan bersih. Karena tidak mungkin pula masyarakat mau dilayani dengan pemimpin yang tidak bersih.

Maka bagaimana sistem pencegahan korupsi yang telah dibangun akan terus disempurnakan. Selain itu, semuanya juga harus mengarah pada indikator kinerja utama. Misalnya, APBD bisa menurunkan angka kemiskinan, bisa meningkatkan IPM. Dan ini terbukti didalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, nilainya naik dari C ke B.

“Dan semua ini tidak akan menjadi berguna ketika kita tidak arahkan ke tujuan utama yaitu kemuliaan dan kepuasan masyarakat serta kesejahteraan masyarakat. Maka rencana kita kedepannya adalah berbasis kepuasan masyarakat. Tidak akan ada pejabat yang bisa naik jabatan tanpa memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik,” katanya.

Tak hanya itu, Bupati Trenggalek non aktif ini juga membeberkan pertumbuhan ekonomi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan. Meski kenaikan itu proporsi nilainya tak sebesar APBD, namun dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan.

“Selama 4 tahun terakhir, Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Trenggalek mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari yang awal saya menjabat nilai PDRB per kapita hanya sebesar 19 juta, sampai saat ini sudah naik menjadi 26 juta per kapita per bulan,” terang Mas Ipin.

Adanya kenaikan nilai PDRB ini, Mas Ipin mengungkapkan untuk selanjutnya adalah menaikkan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Itu juga dirasa cukup mudah, hanya bagaimana menggalakkan pemanfaatan aset – aset daerah untuk dikerjasamakan dengan publik.

“Dan karena ini masa pandemi, maka peningkatan PAD ini tidak mungkin bisa dilakukan 1-2 tahun kedepan. Jadi perlu waktu untuk itu,” ungkapnya.

Yang menjadi fokus Pemerintah saat ini adalah bagaimana sektor ekonomi masyarakat bisa kembali pulih. Jadi Pemerintah masih harus memberikan kelonggaran pajak dan insentif dalam rangka pemulihan ekonomi.

Sejumlah alternatif lain untuk meningkatkan PAD diantaranya melakukan pengelolaan aset dengan sistem lelang investasi. Pengelolaan aset ini nanti juga akan didukung dengan pemanfaatan peta digital yang sudah disiapkan.

“Selain itu, untuk mendorong PAD dari sektor pariwisata juga tidak hanya mengandalkan retribusi tiket masuk saja. Tapi bisa dilakukan dengan lelang investasi,” pungkas Mas Ipin. (mil/syn)

Ketua KPU Kota Kediri Drs. Agus Rofiq mengatakan, sejauh ini persiapan demi persiapan sudah dilakukan untuk mensukseskan debat publik kedua besok malam. ” Debat publik kedua mengangkat thema penanganan permasalahan ditingkat daerah, ” katanya usai pertemuan dengan perwakilan paslon di ruang KPU, Rabu (20/6/2018) malam.

Persiapan yang dimaksud Gus Rofik, salah satunya mengundang tim perwakilan dari setiap pasangan calon (paslon) untuk membbicsrskan persoalan persiapan kegiatan debat publik kedua calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri 2018. ” Ada beberapa masukan dari setiap perwakilan paslon terhadap proses jalannya debat publik besok dan kami akomodir sebagai acuan dasar suksesnya penyelenggaraan debat publik, ” lanjut Agus Rofiq.

Masih kata Agus Rofiq, masukan tersebut salah satunya juga membahas mengenai tata ruang dan letak dari camera pengambilan gambar. ” Ada perubahan yang menjadikannya dalam proses pengambilan gambar pada saat debat publik nanti terlihat adil dan tidak ada diskriminasi antar pasangan calon satu sama lain, ” tegasnya.

Selain itu, lanjut Agus Rofiq, dari perwakilan paslon juga menghendaki untuk tidak menggunakan lembaga siaran televisi yang sempat dipergunakan pada debat publik pada seasion pertama. ” Yang jelas, hingga detik ini KPU Kota Kediri telah berusaha semaksimal mungkin dan berusaha mengevaluasi dari beberapa kekurangan yang terjadi pada debat publik pertama saat itu, ” ungkapnya.

Dalam debat publik besok para paslon akan brdebat adu argument terkait dengan program pemerintah Kota Kediri, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Selain itu mereka akan berdebat mengenai kebangsaan dan mempertahan NKRI, komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi, narkoba, dan membahas mengenai pembangunan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. (aji/mid/yan)

“Untuk menciptakan masyarakat sejahtera, maka harus diawali dengan peningkatan SDM dan kesehatan masyarakat terjamin. Maka dari itu, kalau kami berdua ditakdirkan oleh Allah menjadi pimpinan Pemkab Bondowoso, dua hal tersebut akan menjadi program prioritas”, jelasnya.

Seluruh masyarakat Bondowoso, lanjutnya, harus diberi kesempatan belajar secara gratis. Kami akan memprogramkan pendidikan gratis 12 tahun. Bahkan kami akan memberikan bantuan study bagi mahasiswa Bondowoso (PTN/PTS)

“Bea Siswa juga akan diberikan kepada siswa berprestasi dan siswa miskin. Untuk mencetak kader bangsa yang mumpuni, kami akan memberikan bea siswa pada siswa berprestasi”, ungkapnya.

Ditambahkan, agar seluruh warga Bondowoso bisa mengenyam pendidikan, Paslon Dhafir-Dayat akan memberikan bantuan transportasi gratis didaerah terpencil. Meningkatkan kesejahteraan guru PNS dan non-PNS.

Paslon nomer dua mengatakan, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Upaya meningkatkan kwalitas pendidikan bukan hanya membuat infrastruktur dan pemerataan pendidikan di desa maupun kota.

Akan tetapi, perlu ditanamkan pendidikan karakter yang didukung kualitas dan keberadaan teenaga pengajar. “Pendidikan karakter bisa terlaksana jika tenaga pengajar, mulai dari PAUD hingga SMA kesejahteraannya diperhatikan,”jelasnya.

“Ini jadi tanggung jawab kita. Kalau sebelumnya kami menjelaskan akan meningkatkan kesejahteraan ASN, saya berpikir itu adalah gagasan basi. Tunjangan penghasilan, tunjangan kinerja”, jelasnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, untuk tenaga pendidikan, pada APBD 2019 akan menganggarkan tunjangan bagi guru. Dhafir mengaku optimis rencana bisa tercover, mengingat mayoritas anggota DPRD mendukung Paslon nomer 2.

Menurut Dhafir, Paslon nomer urut dua, juga akan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan, memfasilitasi dan membantu terbentuknya lapangan kerja. Ini penting utuk mengurangi angka penganggura.(sam/yan)

Pada debat yang mengangkat tema Kesejahteraan Masyarakat, Pasangan Calon (Paslon) Dhafir-Dayat mempertanyakan isi kampanye Paslon nomer urut satu yang akan menciptakan Bondowoso bebas korupsi, tanpa jual beli jabatan, serta bebas pungli.

Dhafir juga mempertanyakan, apakah betul di Bondowoso ini ada jual beli jabatan. Hal ini penting dipertanyakan, mengingat jika hal tersebut benar, maka telah terjadi pembiaran oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Sebab, lanjutnya, penanggung jawab Baperjakat adalah Bupati dan Wakil Bupati. Ketuanya Sekertaris Daerah.

“Kalau informasi itu betul, berarti telah terjadi pembiaran. Dan jika tidak betul, ini harus dijelaskan,” pinta Dhafir seraya diikuti sorak sorai para pendukungnya.

Namun demikian, Ahmad Dhafir menegaskan, dalam pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri sendiri. Maka dari itu, diri dan seluruh anggota keluarganya akan mendaftarkan nomer telponnya kepada KPK.

“Ada orang di media sosial mengatakan, saya korupsi. Ada orang yang mengatakan saya korupsi di DPR dan sebagainya. Saya laporkan ke Polres, sebagai bukti bahwa saya tidak melakukan korupsi,” urainya. (sam/yan)

Keberadan pasar modern merupakan bagian penyanggah ekonomi yang sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Demikian disampaikan oleh Cabup Ahmad Dhafir, saat menjawab pertanyan dari panelis.

Pertanyaan tersebut tentang rencanana kebijakan yang akan diambil dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja local agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing, dalam debat kandidiat ke tiga di Aula Hotel Ijen View, Minggu malam (4/6).

Lebih jauh Dhafir menguraikan, dirinya dengan Cawabup Hidayat, berkomitmen untuk mendorong terciptanya lapangan pekerjaan, memfasilitasi dan membantu terbentuknya lapangan kerja, karena cara ini salah satu strategi untuk mensejahterahkan masyarakat.

“Dengan masuknya perusahan-perusahaan yang masuk ke Bondowoso, maka otomatis akan menciptakan lapangan kerja. Jika kami terpilih nanti, kami meminta perusahaan tersebut harus memprioritaskan putra putri daerah sebagai pekerjanya,” jelasnya.

Survei ini dilakukan terhadap 150 sampel responden dengan margin of error 7.98 % serta tingkat kepercayaan 95 %.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara langsung yang dikombinasikan dengan percakapan via telpon. Dari release yang diterima Memontum.com menyebutkan, berdasarkan persepsi responden, Paslon nomer 2 tetap dianggap mengungguli Paslon 1 dalam semua segmen debat terakhir ini. Ada 8 item pertanyaan yang ditanyakan kepada responden survei.

Pertanyaan pertama, responden ditanyakan persepsi mereka tentang Paslon yang paling menguasai isu dan permasalahan Bondowoso terkait tema kesejahteraan rakyat. Hasilnya 69.33 % responden menilai Paslon Ahmad Dhafir-Hidayat lebih unggul, berbanding 30.67 % responden lain yang mengunggulkan Salwa Arifin-Irwan Bahtiar.

Demikian juga saat responden ditanyakan Paslon yang programnya paling pro pengembangan sosial keagamaan, Paslon nomer 2 juga dinilai paling baik oleh 68 % responden. Sementara program paslon 1 di bidang sosial keagamaan dinilai baik oleh 32 % responden.

Sutiaji sudah menyiapkan berbagai bahan untuk disampaikan kepada masyarakat Kota Malang. Disela-sela kesibukannya silahturahmi kerumah warga Kota Malang.

Cawali Kota Malang nomor urut 3 ini sengaja menemui beberapa pakar ilmu pemerintahan, pakar ilmu tata ruang kota dan beberapa akademisi yang memiliki keahlian dibidang hukum dan kemasyarakatan atau humaniora.

Sesuai agenda kerja KPU Kota Malang, debat publik calon Walikota Malang putaran kedua dilaksanakan di hotel Harris, Kota Malang Sabtu (5/5/2018) malam.

Debat kedua KPU Kota Malang ini mengambil tema membangun Kota Malang melalui harmonisasi pemerintah daerah dan pusat dalam rangka memperkokoh nilai kebangsaan dan NKRI.

“Ada beberapa teman dari dosen dan praktisi-praktisi (yang kami temui), teman-teman lama kok,” kata Sutiaji di Ponpes Gading, Jumat (4/5/2018) siang.

Sutiaji mencontohkan, untuk satu bidang keahlian, ia bisa menemui tiga sampai empat orang pakar. “Banyak, ganti-ganti sih, ya teman-taman saya banyak yang ngasi masukan dan berbagi ilmu dan pengetahuan karena semua punya harapan untuk Kota Malang,” ujar Sutiaji.

Dalam diskusi itu, Sutiaji dan para pakar tersebut membedah persoalan dan data-data. “Debat itu berpikir logis, mengerti struktur menyelesaikan masalah,” sebutnya.

Sutiaji yakin penguatan dukungan kepada dirinya dan Bung Edi akan terus meningkat hingga jelang pemilihan nanti. “Kami terus berusaha menjaga asa. Supaya kepercayaan masyarakat kepada paslon SAE tetap terjaga sampai waktu pemungutan suara 27 Juni mendatang,” tegasnya. ( man/yan )

Di hadapan perwakilan awak media dari televisi, radio, media cetak dan online, Ketua KPU Kota Kediri, Drs.H. Agus Rofiq menyatakan permintaan maaf atas terjadinya insiden pada debat publik pertama kemarin. “Kami akan melakukan evaluasi, termasuk masukan dari kawan – kawan wartawan, masukan telah kami catat untuk kami pergunakan bahan evaluasi pada debat publik yang kedua,” katanya.

Saat ditanya atas keberadaan CV yang ditunjuk, Gus Rofiq menyatakan tetap memakai kembali, namun untuk stasiun televisinya yang akan diganti.” Untuk EO nya tetap kita pakai CV Graficom, tapi pelaksananya KSTV akan kita ganti,” tegas Gus Rofik.

Berdasarkan informasi yang berkembang, dengan dipertahankannya CV Graficom event organizer dari Kabupaten Banten pada Publik Pilwali 2018 kedua, pada 22 Juni 2018 itu memicu terjadi keretakan di internal komisioner KPU. Ketika ditanya soal rencana tayang ulang, KPU akan tetap menyiarkan ulang debat publik pertama itu, namun sebelum ditayangkan, akan diproses editing semaksimal mungkin.

(baca juga : Debat Publik Cawali Kediri Ricuh, Tayangan TV Didominasi gambar Incumben )

“Debat publik akan kita siarkan ulang, tentu kami edit dengan hasil yang sempurna dan berimbang sehingga dari tiga paslon tidak ada yang merasa dirugikan,” lanjut Gus Rofik.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam perjalanan debat publik pertama telah terjadi kericuhan, karena gambar yang mumcul dalam tayangan TV didominasi gambar pasangan calon incumben. Sehingga insiden ini memicu kemarahan paslon lain. (aji/yan)