Kedatangan mereka, untuk menagih janji atau ketegasan pihak inspektorat terkait temuan pengelolaan tanah kas desa serta dugaan proyek yang mencapai kerugian negara sekitar Rp 1,3 miliar.

“Kedatangan saya, bersama bersama tokoh masyarakat serta BPD ke inspektorat, untuk mau menagih janji atau meminta langkah tegas Pemerintah Kabupaten Situbondo terhadap pemerintah desa terkait temuan Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP) yang dikeluarkan pihak Inspektorat yang sudah melebihi batas waktu 60 hari,” jelas Mohammad Hamidi, salah seorang tokoh masyarakat Desa Silomukti.

Menurut Mohammad Hamidi, jika memang diperlukan adanya sanksi tegas terhadap kelalaian pemerintah desa, maka pemerintah kabupaten segera memberikan sangsi tersebut. Jangan sampai berlarut larutnya.

“Jika tidak adanya ketegasan dari pemerintah kabupaten terhadap pemerintah desa yang telah melakukan pelanggaran tata kelola pemerintah desa, maka segera diputuskan dan jangan digantung permasalahan yang berlangsung bertahun tahun tersebut,” kata Mohammad Hamidi.

Informasi yang didapat dari Inspektorat, sambung Mohammad Hamidi, pihak desa baru mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 300 juta dari total kerugian negara sebesar Rp 1,3 miliar itu. “Artinya masih ada sebesar Rp 1 miliar yang belum dikembalikan oleh pihak pemerintahan Desa Selomukti,” jelasnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Untuk itu, sambung Mohammad Hamidi, para warga meminta segera dikembalikan, karena kalau tidak akan berdampak terhadap pengelolaan anggaran desa berikutnya. “Seperti tahun 2022 ini, sudah ada indikasi akan dilakukan pelanggaran kembali, salah satu contonya pembuatan APBDes itu tidak melibatkan anggota BPD yang lain dan hanya melibatkan Ketua BPD saja,” bebernya.

Mohammad Hamidi menjelaskan bahwa dana sebesar Rp 1,3 miliar itu, seharusnya masuk ke APBDes tahun 2022, namun tidak dilakukan Musdes. “Indikasi yang lain berdasarkan temuan Inspektorat tanah kas desa sebesar Rp 450 juta, tapi kenyataanya yang dimasukan berkisar Rp 240 juta. Ini ada indikasi rekayasa lagi di APBDes tahun 2022. Kalau ini dibiarkan pemerintahan Desa Silomukti sangat rentan dengan korupsinya,” ujarnya.

Menyikapi desakan warga dan tokoh masyarakat Desa Selomukti, Kepala Inspektorat Pemkab Situbondo, Puguh Setiarjo mengatakan, pihaknya belum melaksanakan pengecekan terkait waktu 60 hari. “Itu kan sejak diterima dan bukan terbitnya LHP,” kata Puguh.

Puguh juga membenarkan jika ada pembayaran hasil temuan kerugian dari pemerintah Desa Silomkti itu. “Betul, pemerintahan Desa Selomukti sudah membayar sebesar Rp 300 juta lebih,” ujarnya.

Tenggang waktu 60 hari itu, lanjut Puguh, sebenarnya masih ranah auditor. Tapi kalau sudah melebihi batas waktu itu, aparat penegak hukum dapat memintanya. “Apabila APH meminta, kami tidak bisa menahannya, sampai sekarang belum ada permintaan dari APH. Tapi yang terpenting sudah ada itikad baik dari pemerintah desa mengembalikan uang kerugian negara Rp 300 juta,” ujarnya. (her/gie)

Beruntungnya, saat peristiwa longsor tersebut terjadi, Kenil sedang memberi makan hewan ternak sapi. Sementara istrinya, Ramni, tengah bersama cucunya lagi nonton TV di ruang tamu langsung menyelamatkan diri sehingga tidak sampai terjadi korban jiwa.

“Sebelum peristiwa itu terjadi, kami awalnya dikejutkaan dengan suara gemuruh tebing yang berada di samping rumah. Seketika itu, terjadi longsor dan menimpa ruang tamu. Saya bersama istri serta cucu, pun seketika mendengar bunyi mencurigakan, langsung lari keluar untuk menyelamatkan diri,” jelas Kenil, Kamis (27/01/2022).

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Akibat kejadian tebing longsor itu, sambung Kenil, sejumlah perabot rumah tangga dan ruang tamu rumah menjadi. “Alhamdulillah, yang penting kami sekeluarga selamat dari peristiwa tebing longsor tersebut,” paparnya.

Sementara itu, anggota Koramil 0823/13 Mlandingan beserta Pemerintah Kecamatan Mlandingan, Anggota Pusdalops BPBD Situbondo, Anggota Polsek Mlandingan, Anggota Tagana dan Pemdes Selomukti serta warga sekitar, pun memberikan bantuan dengan melakukan evakuasi matrial bebatuan longsoran tebing.

Tim gabungan dengan bergotong royong, membersihkan longsoran tebing serta puing-puing reruntuhan rumah dengan alat seadanya. “Kondisi rumah rusak berat, kerugian ditafsir klsekitar Rp 25.000.000,” terang Pjs Danramil 0823-13 Mlandingan, Letnan Satu Cba Suwindi. (her/sit)

Kepala Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Dodit Haryanto, saat dikonfirmasi memontum.com, mengatakan bahwa para petani yang menerima bantuan pupuk gratis dari pemerintah itu berjumlah sekitar 780 orang petani. “Masing-masing petani memperoleh pupuk gratis sebanyak 50 kilogram. Di Desa Selomukti, ada sekitar 14 kelompok tani,” ujar Kades yang akrab disapa Cak Dodit, yang juga sebagai Petani Tembakau Situbondo, Selasa (07/12/2021).

Sementara itu,  Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, H Haryadi Tejo Laksono, menyampaikan pesan dari Bupati Situbondo kepada para petani penerima bantuan pupuk gratis, agar memanfaatkan bantuan pupuk sesuai dengan kebutuhan dan penggunaan pupuk secara berimbang. Sementara untuk stok pupuk urea bersubsidi dengan masa tanam pertama, masih tersisa sekitar 2 ribu ton. “1751 ton ada di Gudang Penyangga Pupuk (GPP) Kalibagor,” terangnya.

Haryadi juga menambahkan, pihaknya juga sudah mendaftarkan 36 ribu hektar lahan pertanian ke e-RDKK untuk mendapatkan kuota pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat. “Kemarin masih di angka 10 ribu hektar yang terdaftar. Berkat kerja keras PPL, sekarang sudah bisa sampai 36 ribu hektar. Sehingga, tahun depan kita harapkan tidak ada lagi kelangkaan pupuk,” terangnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Wakil Bupati Situbondo, Nyai Hj Khoirani, dalam kesempatan itu mengajak petani di Kota Santri Pancasila, untuk menggunakan pupuk secara berimbang. Tujuannya, untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk urea bersubsidi dan akan meningkatkan kesuburan tanah dan tanaman pertanian menjadi bagus. Sehingga, petani tidak bergantung dengan pupuk urea subsidi.

“Fungsi pupuk urea itu menghijaukan daun. Jadi, bapak-ibu juga harus memakai pupuk NPK agar akar tanaman menjadi kuat. Pupuk ZA agar tanaman tahan terhadap hama dan penyakit, TSP supaya bulir padi atau butiran jagung menjadi banyak. Kemudian Petroganik untuk memperbaiki unsur hara tanah,” ucapnya.

Lebih lanjut Nyai Khoy-sapaan Wabup, berharap agar petani yang mendapat bantuan pupuk gratis ini senantiasa dapat memanfaatkan bantuan pupuk tersebur secara bijak. “Sekarang untuk 1 hektar lahan pertanian, rata-rata bisa menghabiskan pupuk urea sekitar 5,5 hingga 7 kuintal. Sementara itu, jatah dari pemerintah pusat, 1 Hektar itu hanya 1,25 Kuintal. Jadi, ini yang mengakibatkan kelangkaan pupuk urea di Situbondo,” paparnya. (her/sit)