Dalam pelantikan di Pendapa Wahyawibawagraha Jember, hadir langsung Bupati Jember, Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Jember, KH MB Firjaun Barlaman. Termasuk, pejabat Pemerintah Kabupaten Jember, Pengurus YKI Jatim, jajaran Kodim 0824 Jember, serta direktur rumah sakit daerah maupun swasta.

Ketua YKI Cabang Kabupaten Jember, Kasih Fajarini, dalam sambutannya mengatakan bahwa kanker merupakan salah satu penyakit yang tidak menular. Kendati begitu, munculnya penyakit kanker dalam tubuh, biasanya terlambat untuk disadari.

“Penderitanya baru sadar, tiba-tiba kanker yang ada di tubuhnya sudah stadium lanjut. Ini salah satunya karena kurangnya pengetahuan masyarakat, mengenai penyakit kanker tersebut,” kata Kasih Fajarini.

Baca juga :

Berdasarkan itu, ujarnya, Yayasan Kanker Indonesia mempunyai misi untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang kanker. Serta, membangkitkan masyarakat untuk bergaya hidup sehat dalam memerangi penyakit kanker.

Dirinya juga mendorong seluruh jajaran pengurus YKI Cabang Kabupaten Jember, untuk bahu-membahu guna mewujudkan agar Jember, bisa bebas kanker.

Sementara itu, Bupati Hendy Siswanto dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Kanker Indonesia yang telah membuka tangan bersedia membantu Kabupaten Jember, dalam menurunkan angka penyakit kanker. “Jangankan anda, bahkan saya sendiri memaknai kanker tersebut adalah sesuatu yang menakutkan dan saya pernah mengidap penyakit kanker. Alhamdulilah, saya masih diberikan kesehatan. Artinya apa, kanker itu bisa disembuhkan dan bagaimana kita tahu pencegahan dininya, risikonya seperti apa, itu harus ada treatmennya. Sehingga, harus ada sosialisasi,” kata Bupati Hendy.

Dirinya juga menyakini, apabila masyarakat terliterasi dengan maksimal mengenai penyakit kanker, maka bisa mencegah perkembangan kanker. Sehingga, akan memperkecil angka kematian karena kanker.

“Guna menyukseskan misi mulia tersebut, mari seluruh elemen serta masyarakat untuk bergotong royong bergerak menurunkan penyakit kanker,” paparnya. (kom/rio/gie)

Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, Prayitno, menyampaikan jika penambahan itu dilakukan untuk mendeteksi dini terjadinya banjir di wilayah setempat. Dengan alat tersebut, tentunya juga mendapatkan informasi yang paling update, tentunya secara visual.

“Karena banjir yang terjadi di beberapa wilayah itu kan tidak mungkin bersamaan. Jadi dengan alat itu manfaat kami dari kantor bisa mengambil langkah dengan cepat. Kemudian, alat itu juga dilengkapi sirine sehingga masyarakat sekitar cepat mengambil sikap,” ucap Prayitno, Rabu (12/04/2023) tadi.

Pria yang kerap disapa Prayit, juga menambahkan jika di Kota Malang sebelumnya telah memiliki enam alat dan terpasang di enam titik. Namun, untuk tujuh alat yang ditambahkan ini memiliki fitur yang berbeda dari sebelumnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Itu kami berikan kamera yang fitur malam, dan kami tambah dengan baterai lithium. Sehingga kalau air sudah menyentuh sensor, mungkin akan memberikan info gambar kepada kita sehingga langkah yang harus diambil seperti apa. Kalau yang lama pakai baterai biasa, kinerjanya juga terbatas,” katanya.

Kemudian, untuk anggaran yang dibutuhkan dalam penambahan tujuh alat EWS tersebut, yakni Rp 210 juta. Untuk rinciannya, per satu unit EWS tersebut seharga Rp 30 juta perunit.

“Per unit itu harganya Rp 30 juta, ini kita ada penambahan tujuh unit, jadi berkisar Rp 210 juta. Kenapa segitu, karena kita ingin meningkatkan kualitasnya supaya lifetime dan daya tahan baterainya lebih bagus,” ujarnya.

Saat disinggung perlu adanya penambahan alat lagi atau tidak, pihaknya mengatakan jika akan menilai terlebih dahulu. Jika sudah dianggap mencukupi, maka akan melengkapi untuk melatih personilnya saja di wilayah.

Sebagai informasi, untuk tujuh titik pemasangan alat tersebut, yakni berada di Jalan Mergan Lori II B, Jalan Muharto Gang III, Jalan Raya Tlogomas (Depan pos Satpam UMM sebagau hulu sungai Brantas Kota Malang), Jalan Ahmad Yani Utara (Depan gapura RW 3), Jalan Sunandar Priyo Sudarno (Sungai sisi utara dealer daihatsu), Jalan Jaksa Agung Suprapto (Kampung putih) dan Jalan Ki Ageng Gribik Gang Sate. Sementara untuk enam titik sebelumnya ada di Jalan Candi (Pintu Masuk Gerbang Candi), Jalan Bukit Barisan, Jalan Sawojajar (Perempatan Toko riski), Jalan Sudimoro (Sebelah Dealer Toyota), Jalan Blimbing, dan Jalan Bareng 2G. (rsy/sit)

Hal tersebut, disampaikan oleh Wakil Bupati Madiun, H Hari Wuryanto, saat meluncurkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tatalaksana Deteksi Dini Kasus Stunting di Kabupaten Madiun. Kegiatan tersebut, dilakukan di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Jumat (27/01/2023) tadi.

Wabup mengatakan jika saat ini target tahun 2030, zero stunting, kemudian untuk nasional 2024 nanti targetnya 14 persen. Sedangkan Kabupaten Madiun tahun 2024 diharapkan akan mampu berada di angka 9,5 persen. “Saat ini, kondisinya kita masih berada di angka 17,6 persen. Untuk itulah, hari ini kita launching SOP dalam rangka penanganan, pendataan, penurunan stunting,” ujar Wakil Bupati.

Mas Hari sapaan Wabup mengharapkan dengan kegiatan ini anak-anak mulai bayi dua tahun (Baduta), bayi dibawah lima tahun (Balita), serta ibu dalam masa kehamilan dapat terpantau dan diketahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar stunting terdeteksi.

Dalam kegiatan tersebut ada empat langkah yang harus dilakukan dalam SOP deteksi dini tersebut. Pertama, adalah pendaftaran dan pengecekan bayi sebelum di timbang, kedua adalah bayi akan dilakukan pengecekan tinggi badan dan berat badan, ketiga usai melihat tinggi dan berat badan, Balita akan diberikan arahan terkait perkembangan bayi dan terakhir mereka diberikan makanan sehat dan vitamin.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Terkait wilayah, Wabup menjelaskan jika di Madiun, juga seluruh daerah sudah terjangkau semua. Sehingga terkait dengan program atau SOP tersebut akan dengan cepat tersampaikan ke daerah-daerah perbatasan. Ia juga akan melibatkan seluruh stakeholder semuanya termasuk kepala, kader Posyandu dan TP PKK di setiap desa. “Karena desa sebagai ujung tombak pemerintahan akan lebih mengetahui terkait dengan perkembangan yang ada di masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Madiun, Hj Pentalianawati Ahmad Dawami, yang turut hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa peran Tim Penggerak PKK sangat penting sekali dalam rangka mendampingi semua kegiatan Posyandu. “Walaupun Posyandu itu merupakan LKD tersendiri tapi tidak bisa terlepas, karena Posyandu adalah tempat yang strategis untuk memantau perkembangan anak,” kata Penta.

Penta mengharapkan PKK bersama-sama mengikuti dan mendampingi bagaimana perkembangan anak-anak yang ada di desa se Kabupaten Madiun. Dirinya juga berpesan agar dalam memberikan edukasi dan pelayanan terhadap masyarakat dapat dilakukan secara sopan dan harmonis. “Kita harus pakai bahasa yang pelan-pelan, bahasa yang mudah dimengerti orang tua sehingga tidak menimbulkan rasa yang tidak enak,” pesan Ketua TP PKK Kabupaten Madiun.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Muspika Kecamatan Jiwan, serta Kepala Desa se-Kecamatan Jiwan. (kom/gie)

Kepala Dinkes Kabupaten Malang, Wijanto Wijoyo, mengatakan bahwa pihaknya sengaja menstandbykan petugas medis, untuk menyediakan cek kesehatan untuk seluruh jamaah Salat Subuh dan masyatakat. Tentunya, bagi mereka yang ingin mengetahui keadaan dari kesehatan masing-masing.

“Cek kesehatan itu, sifatnya deteksi dini terkait penyakit tidak menular (PTM). Seperti gula darah, tekanan darah, kolesterol atau kondisi kesehatan. Jadi, dilakukan pemeriksaan awal,” ujar Wijanto, saat dihubungi Memontum.com, Kamis (06/10/2022) tadi.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Selain mengenai pemeriksaan kesehatan, tambahnya, masyarakat atau jamaah juga dilayani mengenai pelaksanaan vaksin. Khusus vaksin, ini memang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Seperti, vaksin dosis dua dan lainnya.

“Kita juga melayani vaksin, untuk masyarakat atau jamaah,” paparnya.

Menyinggung tenaga media di program itu, Kadinkes mengaku, disesuaikan dengan lokasi pelaksanaan. Sehingga, salah satu yang dilibatkan adalah tenaga kesehatan di setiap Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Malang.

“Untuk tenaga medisnya, salah satunya itu melibatkan tenaga di Puskesmas. Karenanya, layanan yang diberikan terus ada di setiap pelaksanaan kegiatan Bupati,” lanjutnya. (sit)

Plt Kepala Dinkes Kabupaten Malang, Mursyidah, menyampaikan bahwa pihaknya sengaja menyediakan cek kesehatan untuk seluruh jamaah Salat Subuh, yang ingin mengetahui keadaan dari kesehatan masing-masing. “Ya, kami sediakan cek kesehatan untuk masyarakat. Pemeriksaan ini, dilakukan untuk mendeteksi dini terkait penyakit tidak menular (PTM). Seperti halnya, tekanan darah, kolesterol, dan lain sebagainya,” kata Mursyidah saat dihubungi Memontum.com, Jumat (09/09/2022) tadi.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Dirinya juga menjelaskan, selama pemeriksaan berlangsung, tidak ditemukan kendala yang berarti dalam mengontrol kesehatan jamaah subuh. “Tidak ada kendala. Kami berharap, masyarakat hendaknya bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan  mengontrol kesehatan secara berkala. Tentunya, jangan lupa istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi, agar kondisi kesehatan tetap prima,” terangnya. (cw1/sit)

“Bukan hanya terkait kenaikan BBM aja, tapi juga saat kenaikan harga minyak goreng, sudah kami lakukan. Kami sudah koordinasi dengan depo Pertamina yang ada,” ucap Kombes Pol Buher, Rabu (07/09/2022).

Dijelaskan, bahwa pihaknya juga sudah melakukan kerjasama dengan 26 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina dan dua shell di Kota Malang. Pihaknya akan terus mengawal untuk pendistribusian BBM kepada masyarakat. “Kami akan kawal distribusi BBM ke masyarakat. Sudah kami siapkan untuk beberapa personel pengawalan, dari Polresta ada 52 personel, Kodim 26 personel, security 52 personel,” lanjutnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Lebih lanjut dikatakan, bahwa sejauh ini di Kota Malang tidak ada kelangkaan terkait dengan kenaikan harga BBM. Jika nantinya ada kelangkaan, menurutnya berati ada permainan oleh mafia ataupun penimbunan oleh beberapa orang. “Nanti kalau ada dari masyarakat yang mengetahui informasi terkait dengan itu, tolong infokan ke kami. Agar nanti akan kami beri tindakan dan sanksi tegas,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM, dikatakan bahwa besok, Kamis (08/09/2022) akan segera disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan tersebut. Pihaknya berharap, dalam penyalurannya bisa kepada masyarakat yang tepat sasaran. “Saya berharap penyaluran BLT itu harus bisa sampai pada warga yang betul-betul membutuhkan dan tepat sasaran. Ini yang juga menjadi kontrol kami,” ujarnya.

Dalam penyaluran BLT, menurutnya panitia harus benar-benar menyiapkan dengan tepat sasaran. Jajaran para RT, RW, lurah, camat, juga harus mengecek ulang data penerima apakah masih layak menerima. “Jangan sampai yang menerima BLT itu, masyarakat yang menengah ke atas. Harapannya ini tepat sasaran dan kepada mereka yang layak menerima,” imbuhnya. (rsy/gie)

Imbauan tersebut, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.02.02/C/2752/2022 tentang Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet atau Monkeypox di Negara Non-Endemis. Surat itu diteken Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Maxi Rein Rondonuwu pada 26 Mei 2022 lalu. “Prinsipnya, Nakes harus tahu apa itu cacar monyet. Ke dua, bisa mendeteksi gejala cacar monyet,” jelas Husnul, Senin (22/08/2022) tadi.

Selain itu, tambahnya, disebutkan bahwa ada empat kriteria yang bisa dilakukan oleh Nakes usai melakukan pemeriksaan. Diantaranya yakni, konfirmasi, probable, suspek dan discharge. “Setidaknya Faskes bisa menentukan ini suspek atau tidak berdasarkan gejala dan riwayat perjalanan,” lanjutnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Untuk antisipasi penyakit tersebut, pihaknya mengatakan akan melakukan edukasi kepada masyarakat. Melalui media poster atau media informasi maupun edukasi secara langsung. “Jadi kalau masyarakat mengalami gejala demam, badan sakit semua, ruam ruam, bintik merah dan sampai ada gelembung nya, itu harus cepat-cepat ke Faskes,” tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk penanganan pasien yang terserang penyakit cacar monyet dapat menjalani isolasi mandiri (Isoman) di rumah. Sebab, penyakit cacar monyet sifatnya self limiting desease atau penyakit tersebut dapat sembuh dengan sendirinya.

“Artinya, penyakit yang bisa sembuh sendiri. Asalkan nggak ada komorbid dan tidak ada infeksi yang lain. Sesuai dengan masa inkubasinya, itu 21 sampai 28 hari,” tuturnya.

Disinggung terkait perkembangan penyakit cacar monyet di Kota Malang, ditegaskan bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus terkonfirmasi cacar monyet di Kota Malang. (rsy/gie)

Senin (23/05/2022) tadi.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakapolres Situbondo, Kompol Pujiarto, Kadinkes Situbondo, Dwi Herman Susilo, Asisten I Pemkab Situbondo, Kholil, Kabid P2P Dinkes, Desy T, Perwakilan Kodim 0823 Situbondo, Lettu Windi dan Pejabat Utama Polres serta Kapolsek Jajaran.

Dalam sambutannya, Kapolres Situbondo melalui Wakapolres, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Situbondo dan Dinas Kesehatan Situbondo, yang telah memberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan bagi seluruh anggota Polres Situbondo. Pemeriksaan kesehatan ini, digelar dalam rangka memperingati Hari Hipertensi Sedunia dan Gerakan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) tahun 2022 di Polres Situbondo. Beberapa kesehatan yang diperiksa, meliputi tekanan darah, tinggi badan, berat badan, gula darah, asam urat, kolesterol dan rapid antigen.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Bupati dan Dinkes Situbondo, yang telah memberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan dalam rangka Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) tahun 2022 dalam rangka memperingati Hari Hipertensi Sedunia,” kata Wakapolres.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Kadinkes Situbondo, Dwi Herman Susilo, mengungkapkan bahwa setiap tahun pada 17 Mei, masyarakat dunia memperingati hari Hipertensi Sedunia. Sebagai salah satu penyakit yang selalu berada pada 10 besar penyakit terbanyak dunia, harus semakin waspada akan bahaya yang timbul sebagai komplikasi dari penyakit tersebut. Sebagai penyakit yang menyerang setidaknya satu dari lima orang dewasa, hipertensi (tekanan darah tinggi) dapat mengakibatkan berbagai komplikasi penyakit yang membutuhkan penanganan yang tidak mudah dan tidak murah.

Selain itu,.penyakit lanjutan seperti stroke, gagal jantung, gagal ginjal, serta gangguan penglihatan, merupakan penyakit yang sering timbul sebagai komplikasi dari hipertensi. Terutama, untuk mereka yang keadaannya tidak terkontrol.

Karenanya, ujarnya, jika merasa sering mengalami pusing, kaku pada tengkuk, cepat lelah, maupun sulit tidur, maka kita harus waspada bahwa bisa jadi kita menderita hipertensi. Keadaan ini harus lebih diperhatikan terutama jika kita mempunyai riwayat penyakit keluarga hipertensi, berat badan yang berlebih, serta menerapkan pola makan yang salah. Lakukanlah pemeriksaan tekanan darah secara rutin setidaknya satu bulan sekali tanpa harus menunggu timbulnya gejala penyakit yang lebih serius.

“Melalui pemeriksaan atau deteksi dini terhadap penyakit, diharapkan bisa mencegah bila ada penyakit yang lebih parah. Pemeriksaan kesehatan akan dilaksanakan selama 3 hari tanggal 23 sampai dengan 25 mei 2022 dengan peserta anggota Polres Situbondo baik Polri dan ASN,” paparnya. (her/sit)

Muji Raharjo Drajat Santoso menyampaikan, pihaknya memberikan instruksi kepada petugas Rutan Klas IIB Situbondo agar mendeteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan. Selanjutnya pihak Rutan diharapkan dapat bersinergi dengan aparat penegak hukum di Kabupaten Situbondo seperti dalam memerangi Narkoba.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menekankan agar back to basic pemasyarakatan artinya dapat mengembalikan tugas dan fungsi pemasyarakatan sebagaimana mestinya. “Terus berbenah dan tetap mempertahankan lingkungan yang harmonis dan asri yang selama ini sudah tercipta dengan baik di Rutan Klas IIB Situbondo. Lakukan tugas mulia ini dengan ikhlas untuk menuju marwah pemasyarakatan menjadi lebih baik lagi,” harap Muji Raharjo.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Pihaknya juga meminta Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan haknya di dalam Rutan. “Pastikan semua WBP Rutan Situbondo mendapatkan hak-haknya seperti pelayanan kesehatan, pelayanan makan minum, serta pengurusan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan asimilasi rumah,” ujar Muji Raharjo.

Usai memberikan arahan, Direktur Kesehatan dan Perawatan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan didampingi Kepala Rutan Situbondo berserta jajaran meninjau ruang tahanan untuk menyapa warga binaan. Mengunjungi sarana prasarana seperti poliklinik dan dapur yang ada di area Rutan. Yaitu untuk memastikan kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan yang baik kepada WBP. (her/gie)