“Kami berkoordinasi dengan tim Diskominfo, terkait laporan masyarakat lewat medsos. Karenanya, langsung kita tindaklanjuti dengan satu tim dan truk tangki air untuk pembersihan kotoran di JPO. Pukul 11.00, kondisi JPO sudah bersih kembali,” ujar Kepala DLH Kota Malang, Drs Wahyu Setianto MM, Kamis (05/05/2022).

Petugas DLH Kota Malang mengidentifikasi, bahwa kotoran di JPO tersebut akibat dari Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkeliaran di sekitar lokasi. Saat ini, DLH Kota Malang, akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan juga Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB).

Lebih lanjut dirinya juga menegaskan, bahwa komitmen pelayanan tersebut sudah dibangun dan dijaga bertahun-tahun oleh jajarannya. Terlebih untuk volume sampah yang diprediksi meningkat, seiring pelonggaran kebijakan mudik sehingga banyak pemudik yang pulang ke kampung halamannya di Kota Malang.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Volume sampah dari pantauan awal di TPA naik dibanding volume normal 600 ton per hari. Petugas tetap jalan, yang penting kota bersih. Tapi kita imbau juga agar warga kurangi sampah dan jaga lingkungan masing-masing,” imbuh Wahyu.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengapresiasi kinerja cepat petugas DLH dan peran masyarakat. Termasuk dalam menyikapi hal-hal terkait kebersihan JPO yang menurutnya sangat penting dilakukan kerja sama dan saling pengertian.

“Kota yang maju itu salah satu tandanya ada kebersamaan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Gotong royong, maka apresiasi tentunya atas informasi terkait kebersihan JPO alun-alun pagi tadi. Sudah sat set wat wet (gerak cepat, red) ditangani di lokasi. Saya juga ajak warga agar rayakan libur Lebaran dengan seminim mungkin sampah,” ungkap Wali Kota Sutiaji. (cw2/sit)

Desakan anggota dewan ini, terkait adanya keluhan kedua warga desa itu. Sejak adanya tol warga antar kedua desa ini semakin jauh lantaran dipisah tol itu. Desakan pembangunan jalan itu, bisa direalisasikan berupa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau overpass dan underpass.

“Kami menampung keluhan warga kedua desa itu. Karena sejak adanya tol akses kedua desa makin jauh karena harus memutar hingga 3 – 4 kilometer,” terang Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih kepada Memo X, Rabu (05/09/2018).

Nasih menguraikan pasca meninjau lokasi bersama Dinas PUPR Pemkab Sidoarjo, pihaknya memastikan akses jalan antar kedua desa itu sangat jauh. Warga dan para pelajar terpakda harus putar balik hingga Bunderan Waru atau melalui Sepanjang untuk bisa keluar masuk kedua perbatasan desa itu. Apalagi, untuk menyerang tol jalannya semakin ramai membuat warga semakin sulit menyeberang secara manual.

“Berdasarkan aturannya desa yang aksesnya terhambat tol, harus ada solusi memberikan akses jalan baru. Bisa berupa JPO atau alternatif jalan yang mempermudah warga. Apalagi, di Desa Ketegan ada UMKM yang membutuhkan akses jalan yang lebih mudah. Jalan ini mempermudah dalam meningkatkan perekonomian warga sekitar,” imbuhnya.

Oleh karena itu, lanjut politisi PKB ini,

Komisi C DPRD Sidoarjo mendorong penganggaran pembangunan JPO maupun akses jalan alternatif lain. Harapannya, Tahun 2018 ini ada kajian untuk solusi bagi warga kedua desa itu dan warga sekitarnya.

“Secepatnya, harapan warga Tahun 2019 bisa langsung pengerjaan fisik jalan alternatif penghubung antar desa itu. Karena jalan alternatif itu menjadi solusi terbaik bagi warga kedua desa itu,” tegasnya.

Sementara Sekretaris Komisi C DPRD Sidoarjo, M Nizar menegaskan anggaran pembangunan jalan alternatif itu, bisa mengajukan ke Jasa Marga sebagai pengelolah jalan tol. Namun juga bisa dianggarkan di Dinas PUPR Pemkab Sidoarjo.

“Karena itu solusi terbaik bagi kedua desa yang dipisah tol itu, maka pembangunan jalan alternatif itu harus bisa segera direalisasikan. Kami juga akan melihat konsep pembangunannya,” pungkas politisi Golkar ini.

Sementara saat meninjau itu, Komisi C DPRD Sidoarjo bersama Dinas PUPR Pemkab Sidoarjo itu diwakili Abdillah Nasih, M Nizar dan Tarkit Erdianto. (wan/yan)