Dalam kesempatan itu, Wabup Fattah Jasin menyampaikan bahwa keberadaan komite sekolah merupakan bagian penting yang tidak bisa terpisahkan. Salah satunya, untuk membantu pemerintah dalam dunia pendidikan.

“Komite sekolah merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan untuk membantu pemerintah. Meskipun begitu, di semua jenjang pendidikan adalah kewenangan pemerintah. Dan kebetulan dewan pendidikan hari ini, levelnya adalah ditingkat SD dan SMP,” kata Wabup Fattah Jasin.

Baca juga :

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

Kalau melihat ukuran dan standard angka partisipasi, tambah Wabup Fattah Jasin, maka kewenangan kabupaten atau kota, itu ada angka partisipasi kasar (APK) dan ada angka partisipasi murni (APM). Dimana, angka APK untuk SD di Pamekasan, sudah sampai 104 persen. “Sedangkan untuk APM SMP, sudah tembus 110 persen. Berarti, standard sudah melebihi persentase yang di amanatkan,” ungkapnya.

Fattah Jasin menambahkan, untuk tingkatan SMA memang tidak setinggi SD dan SMP. Itu dikarenakan, ada beberapa hal yang tidak terhitung. Misalnya, lembaga pondok pesantren yang mengadakan penyelenggarakan pendidikan, tidak terhitung dalam indeks pembangunan manusia (IPM). Karena memang informal dan tidak menggunakan kurikulum pemerintah.

“Pemerintah kabupaten ingin melakukan sebuah sinergi, karena komite ini adalah kelompok yang memperkuat manajemen sekolah, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan anak didik. Meskipun ada dana BOS, tetapi itu untuk kegiatan rutin. Di luar itu, ada komite untuk membantu,” harapnya. (azm/sit/adv)

“Hasil rapat tim Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Kota Malang dengan tim Panelis pada tanggal 3 November 2020, disepakati terdapat lima belas orang yang lolos,” kata Masykuri saat dihubungi oleh memontum.com, Selasa (10/11) tadi.

Masykuri menjelaskan, bahwa sebelumnya para calon harus mengikuti beberapa tahap penyeleksian. Tahap pertama, merupakan tahap administrasi dan kedua adalah seleksi wawancara. Tahap tiga, melakukan presentasi konsep pengembangan pendidikan di Kota Malang.

“Penilaian makalah, presentasi dan wawancara, tentang konsep pengembangan pendidikan Kota Malang telah dilaksanakan,” ujar pria yang juga Rektor Unisma itu.

Dari 15 nominator itu, tambahnya, nanti akan diusulkan kepada Walikota Malang terlebih dahulu untuk dipilih dan di tetapkan sebagai DPKM periode 2021-2025. “Kira-kira Desember atau awal Januari, akan dipilih oleh Wali Kota Malang. Jadwal pelantikan, pada 11 Januari 2021,” terangnya. (mg1/sit)

Berikut 15 nominator calon anggota DPKM 2021-2025, yang lolos tahap seleksi dan telah bersaing dengan 29 calon lainnya.

1. Dr. H. Nur Fajar Arief, M.Pd (Dosen Unisma)
2. Dr. H. Moh Sulthon, M.Pd (Praktisi)
3. Dr. H. Sutaman, M.A. (Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)
4. Dr. H. Harinoto, M.M. (Dosen Universitas Kanjuruhan Malang)
5. Muchammad Fahazza, ST (PATTIRO)
6. Dr. Slamet, M.Si (Dosen UM)
7. Dr. Hayat, S.AP, M.Si (Dosen Unisma)
8. Drs. H. Abdul Malik, M.Pd (Inspektur Kota Malang)
9. Dr. Endang Sri Redjeki, M.S. (Dosen UM)
10. Amelia, M.Psi (Psikolog)
11. Dr. Rahmadi Indra T., SH., MH (Dosen Universitas Jember)
12. DR. Liem Gai Sin (Dosen Universitas Ma Chung)
13. Uyun Nishar, S.Pd, MA (Dosen Politeknik Negeri)
14. DR.rer.pol. Romy Hermawan, S.Sos., M.AP (Dosen Universitas Brawijaya)
15. Nurmawati, S.Pd (Sekretaris Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Malang)

Informasi ini sebelumnya disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy yang mengatakan, mulai tahun 2019 NISN akan diganti dengan menggunakan NIK yang akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Menanggapi hal ini, Dewan Pendidikan Jawa Timur Isa Ansori menyampaikan, jika pengantian NISN dengan menggunakan NIK membuat NIK juga masuk dalam data kependudukan dan pencatatan sipil. Tentunya harus ada harmonisasi dan kerjasama antara Dispendik dengan Dispendukcapil kota/kabupaten.

“Dispendik harus melakukan sinkronisasi data pokok pendidikan dengan data kependudukan dan pencatatan sipil. Ini menjadi persoaalan baru. Lantaran selama ini koordinasi antar departemen atau dinas juga belum berlangsung dengan baik. Terkadang data sekolah dengan Dispendukcapil tidak sama,” kata Isa saat dikonfirmasi melalui telepon, Kamis (24/1).

Integrasi data NISN dan NIK pun menjadi krusial karena, Penerimaan Peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi akan sangat tergantung pada keakuratan data tersebut. Isa berharap, pihak sekolah atau dengan menggandeng pihak kelurahan/kecamatan mendata anak usia sekolah di setiap zona masing-masing.

“Ini untuk membantu proses pengintegrasian tersebut. Makanya harus ada kerja sama untuk mendata hingga tingkat kelurahan/kecamatan,” ujarnya.