Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Ir. Diah Ayu Kusumadewi, MT, menerangkan bahwa Jembatan Lowokdoro diperbaiki karena strukturnya terus mengalami penurunan akibat usia konstruksi. Hal itu menjadi salah satu program infrastruktur Pemkot Malang, di tahun anggaran 2021.

“Alhamdulillah, atas atensi dan arahan Bapak Wali Kota Malang, harapan masyarakat akan perbaikan Jembatan Lowokdoro, bisa dituntaskan,” ujar Diah saat dihubungi, Kamis (06/01/2022).

Perbaikan yang dilakukan DPUPRPKP Kota Malang, tambahnya, meliputi penggantian struktur yang keropos dengan rangka baja, penambahan plate bordes untuk pejalan kaki dan pengguna kendaraan roda dua. Total anggaran yang dialokasikan lebih kurang Rp 951 juta. Jembatan ini l, memiliki panjang 124 meter dan lebar 3,6 meter yang membentang di atas aliran Sungai Brantas.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Diah menambahkan, upaya perbaikan jembatan selain demi keamanan dan kenyamanan pengguna, juga diharapkan memiliki manfaat melestarikan sejarah panjang jembatan yang sering dijuluki masyarakat lokal sebagai ‘Jembatan Shiratal Mustaqim’. Itu karena, jembatan ini jika menilik ketinggian dan lebar jembatan yang menghadirkan sensasi tersendiri bagi banyak orang yang melintasinya.

Secara historis, Jembatan Balak Lowokdoro telah berdiri sejak masa kolonial. Dulunya, jembatan berfungsi sebagai jalur lori pengangkut tebu menuju pabrik gula Kebonagung. Bekas jalur lori tersebut juga terhubung dengan pabrik gula Krebet.

Jembatan yang membentang dari timur ke barat tersebut, memiliki peran strategis sebagai jalur alternatif pengurai kemacetan di Jalan Gadang, sekaligus penghubung Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang dan Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun.

“Untuk keamanan, penggunaan tetap dibatasi hanya pejalan kaki dan kendaraan roda dua, baik dari Jalan Kyai Parseh maupun Jalan Lowokdoro,” paparnya. (hms/sit)

.Ir.H.Bambang Haryo Soekartono anggota DPR RI Komisi V Fraksi Gerindra melihat ruang BUMDes Margojoyo (gus)

Dalam pidatonya,Ir.H.Bambang Haryo Soekartono mengatakan  mengkritisi kebijakan dana Desa yang masih kecil,diterima Desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo.Serta peran BUMN,yang masih belum bisa menstimulkan ekonomi kita.

Seharusnya BUMN yang mendapatkan order proyek-proyek, Insfrastruktur di Indonesia mengajak secara maksimal para Kontraktor Indonesia,ucapnya

Data Tahun 2017 katanya dari 80 ribu kontraktor yang ada di Indonesia,37 ribu Kontraktor mati berarti BUMN itu gagal menstimulkan ekonomi rakyat. Bahkan BUMN juga ikut-ikutan impor beras,gula.Maka dari itu jangan sampai,Dana BUMDes seperti BUMN,katanya Ir. H. Bambang Haryo Soerkartono

Masih kata Ir.H.Bambang Haryo Soekartono,masukkan dan usulan dari para Kepala Desa yang hadir, juga sangat penting.Agar supaya aspirasi bisa diteruskan,untuk kemajuan desa masing masing. Pada intinya,untuk kemajuan daripada desa itu sendiri,jelasnya

Pemberdayaan desa,dan patnernya, mitranya adalah komisi V.Selain kami komisi V juga punya mitra kementrian perhubungan, Kementrian PU,BMKG,Basarnas termasuk Suromadu,dan lumpur Sidoarjo.Sebenarnya,berkah bagi kita di masyarakat khususnya warga desa Semambung.Jika kedatangan anggota DPR RI Komisi V, sudah pasti akan membawa aspirasi masyarakat.Karena urusan dengan PU,Perhubungan dipastikan dana anggaranya besar dan tidak mungkin kecil-kecil,terang Direktur Kementrian Desa Nugroho

Pihaknya sangat berterimah kasih, pada Ir.H.Bambang Haryo Soekartono dapat berkunjung ke desa ini.Dan berkesempatan,untuk mengunjungi desa-desa lainnya. Yang kedua sesuai tugas dan kinerja kami dari pimpinan untuk mendampingi tidak lain tugasnya menyerap aspirasi disampaikan oleh masyarakat pada Komisi V atau Ir.H.Bambang Haryo Soekartono.Adalah melaksanakan apa yang disampaikan atau diperintahkan oleh Ir. H. Bambang Haryo Soekartono.Salah satu contohnya yaitu pengemvangab BUMDes ini, kami diminta untuk memperhatikan kondisi BUMDes sesuai program,katanya (gus/yan)

]]> 63376