“Yang jelas, Dikbud bersama dengan teman-teman MKKS, Kepala Sekolah, guru BK (Bimbingan Konseling), akan terus mengawasi untuk mencegah hal-hal yang seperti itu,” ucap Suwarjana.

Pihaknya yakin, bahwa hal-hal seperti itu di Kota Malang, tidak akan terjadi. Sebab, lingkungan sekolah di Kota Malang telah dibentuk untuk menjadi sekolah yang ramah anak, deklarasi sekolah anti bullying, dan juga operasi kasih sayang.

“Saya yakin untuk kejadian seperti itu di Kota Malang saat ini tidak ada, dan jangan sampai ada,” tegasnya.

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Selain itu, ke depan pihaknya akan menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memberikan sosialisasi anti narkoba pada siswa-siswi di Kota Malang. Sebab, hal itu juga penting agar sekolah di Kota Malang bebas dari Narkoba.

“Nanti juga akan menggandeng BNN, mereka memberikan pengarahan untuk siswa-siswi. Itu juga sangat berguna bagi mereka,” lanjutnya.

Ketika ditanya mengenai upaya pembentukan Satgas cegah kekerasan, pihaknya mengatakan, bahwa hal tersebut memang diperlukan. Namun, sementara ini masih belum. Sebab, saat ini masih terkendala karena adanya pandemi Covid-19 yang masih belum usai.

“Sebenarnya perlu, cuma saat ini masih belum perlu, karena masih dalam kondisi pandemi dan masih baru ada satgas Covid-19, biarkan konsen dulu. Insyaallah teman-teman BK masih bisa mengatasi dan juga bapak ibu guru,” imbuhnya. (rsy/sit)

Turut hadir dalam pelaksanaan itu, Kabid Pembinaan Ketenagaan, Karyono, Kabid Pembinaan PAUD dan PNFI, Suyuti, Ketua IGTKI Kabupaten Jombang, Ketua Himpaudi Kabupaten Jombang, Ketua Paguyuban Pengawas dan Penilik.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Senen, menyampaikan bahwa pelatihan dasar tentang pengetahuan pola pendidikan PAUD digelar bertujuan untuk membekali guru PAUD, supaya mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan-perubahan ke depan. Sehingga, nantinya mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan.

“Pelatihan ini sesuai dengan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Jadi, pelatihan dasar PAUD ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru PAUD. Siapa saja boleh mendaftar, asalkan belum pernah mengikuti pelatihan dasar PAUD sebelumnya. Kita berikan kesempatan kepada guru lain yang belum pernah,” ujarnya.

Baca juga:

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Setelah mengikuti pelatihan dasar, peserta kemudian melakukan praktik di sekolah masing-masing, diawasi pengawas TK selama satu bulan. Laporan hasil-hasil pelatihan dasar kemudian diserahkan kembali ke dinas, baru kemudian piagam diterbitkan.

“Tahun lalu kegiatan pelatihan dasar hanya diperuntukkan 70 guru PAUD, namun tahun ini meningkat menjadi 100 guru,” ungkapnya.

Materi yang diberikan adalah kebijakan pemerintah tentang PAUD, konsep dasar PAUD, perkembangan PAUD, perencanaan pembelajaran PAUD, penilaian perkembangan Anak Usia Dini (AUD), etika dan karakter GTK PAUD, cara belajar AUD, komunikasi dan pengasuhan AUD, pengenalan anak berkebutuhan khusus, kesehatan dan gizi AUD, praktik pembelajaran dengan teman sejawat,” ujarnya. (azl/gie)

“Dari 755 ODCB yang sudah ditetapkan menjadi cagar budaya baru di 32 objek, jadi masih ada sekitar 700 sekian objek yang harus dikaji oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Sehingga bisa dinaikkan statusnya menjadi cagar budaya untuk dikaji,” ungkapnya, Senin (15/03).

“Setelah dikaji oleh TACB, hasil kajian diserahkan ke Dikbud Kota Malang. Nanti Bidang Kebudayaan yang akan menghimpun semua untuk dinaikkan ke Bapak Wali Kota untuk ditetapkan sebagai cagar budaya,” tambahnya.

Diakui Dian ada beberapa kendala yang menyebabkan baru 32 objek yang naik status menjadi cagar budaya. Hal tersebut karena masih ada aspek-aspek yang belum dipenuhi, dimana nantinya juga berpengaruh terhadap kemampuan dari TACB untuk menganalisanya.

“Kan tidak mungkin dari sekian ratus itu diselesaikan dalam waktu yang cepat. Karena ini harus ada hasil kajian yang mendalam, harus holistik, dan tidak boleh parsial,” jelasnya.

Baca Juga : Diterjang Angin Kencang, Pohon Trembesi Tumbang Timpa Tiga Motor

Meski begitu ditegaskan Dian, pada tahun ini Bidang Kebudayaan Dikbud Kota Malang menargetkan 40 ODCB yang bisa ditetapkan menjadi cagar budaya.

Untuk itu pihaknya akan menguatkan tim pendaftaran. Dimana tidak hanya Dikbud yang bisa mendaftarkan, tetapi bisa melibatkan warga masyarakat.

“Disini Dikbud mempunyai dua alternatif pendaftaran, manual dan digital. Yang digital ini sedang diproses pembuatannya, jadi masyarakat bisa mendaftarkan temuan dia yang diduga cagar budaya melalui saluran tersebut. Tapi kalau misalkan yang manual disilakan ke kantor,” katanya.

Terakhir, pendaftaran secara online temuan yang diduga cagar budaya, disampaikan Dian, penggarapannya masih dalam proses.

“Mudah-mudahan tahun ini rampung,” harapnya. (mus/ed2)

Wakil Kepala Sekolah SMK 3 Kota Malang Bidang Kurikulum, Tholiah MPd, menjelaskan bahwa para siswa dinyatakan lulus ketika menerima sertifikat bertuliskan ‘kompeten’ usai lakukan ujian ini.

“Ini adalah prasyarat lulus karena tidak ada UN. Kalau SMK, ujian sekolah untuk pengetahuannya kognitif, lalu yang kedua keterampilannya diuji dengan uji kompetensi. Siswa baru, dinyatakan lulus ketika berhasil dapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1,” ungkapnya, Jumat (26/02) tadi.

Para siswa-siswi jurusan Tata Boga SMKN 3 Kota Malang ini, melakukan ujian secara langsung di sekolah. Menurut Tholiah, meski dalam situasi pandemi para siswa harus tetap tunjukkan hasil kerja dan karya yang bisa dinilai asesor.

“Kenapa diadakan di sekolah secara langsung? Karena tidak semua siswa memiliki alat masak dengan standar Industri. Kemudian perihal hasil akhirnya, kalau tampilan mungkin bisa dikelabui, namun masalah rasa tidak bisa. Jadi harus dihadirkan di sekolah,” terangnya.

Meski begitu pihaknya tetap terapkan protokol kesehatan ketat. Salah satunya dengan membagi ujin menjadi beberapa sesi.

Baca Juga : Dikbud Rencanakan Diklat Pembelajaran Untuk K2 Hadapi CAT

“Karena ini masih pandemi, kita bagi-bagi per hari. Jadi 1 hari maksimal 50 siswa dengan diuji oleh 7 asesor,” terangnya.

Tidak hanya itu, usai penilaian, berbagai jenis cake yang tersaji akan dijual secara online oleh para siswa.

“Kalau dulu kita gelar pameran, banyak tamu. Yang datang langsung beli hasil ujian anak-anak. Tapi sekarang sistemnya dijual online ya,” paparnya.

Uji kompetensi ini dilakukan dua kali, selain di Februari ini, dihelat juga pada bulan November lalu. Produk makanan yang dihasilkan juga berstandar skema ASEAN. (cw1/sit)

Pembukaan acara sendiri, dihadiri langsung Wali Kota Malang, dan sekaligus dibuka dengan ditandai dengan pemukulan gong. Selanjutnya, prosesi kegiatan diteruskan dengan pelaksanaan seminar yang mengangkat tema “Memajukan Budaya Melalui Literasi Digital”.

Dalam seminar itu, menghadirkan nara sumber dari program studi desain komunikasi visual Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ma Chung, Didit Prasetyo Nugroho, Ketua Umum Event Owners Indonesia, Delta Yusnala Raharja dan Kurator Museum Panji Malang, Syariffudin.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Zubaidah mengatakan kalau tujuan dari diselenggarakannya acara tersebut sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan kreatifitas dan melestarikan sejarah.

“Kami dari Dikbud, itu ingin mengcover kebudayaan dan juga lebih mendekatkan nilai-nilai sejarah pada masyarakat,” kata Zubaidah.
Ditambahkan, bahwa kegiatan tersebut diikuti sekitar 50 peserta. Baik itu dari guru maupun seniman, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kepala Sekolah.

“Kami undang beberapa Kepala Sekolah (KS), dengan tujuan untuk memberi wawasan kepada para tenaga pendidik supaya lebih berfokus dalam pendidikan karakter anak dengan pengaplikasian nilai-nilai sejarah,” terangnya.

Wali Kota Malang, Sutiaji, dalam kesempatan itu sangat mengapresiasi pelaksanaan. Bahkan, atas nama pemerintah Kota Malang, sangat mendukung untuk terus dilakukan demi kemajuan kebudayaan.

“Di sini juga menghadirkan karya dari orang berkebutuhan khusus. Jadi, gelaran ini memberikan ruang bagi semua. Harapannya, tentu mereka nanti bisa dikenal dan terus berkembang,” tutupnya. (mg1/sit)

“Di video itu menceritakan Joko Lulo dan Kendedes. Untuk tahun berikutnya, akan menampilkan cerita yang berbeda lagi. Jadi, kita memberikan akses dan memperkenalkan sejarah kepada masyarakat Malang,” katanya.

Ditambahkan, tiap tahun akan disuguhi cerita yang berbeda. Tentunya, dengan animasi yang lebih menarik sehingga tidak monoton.

“Target kita, tidak hanya pembelajaran sejarah untuk orang dewasa. Tetapi, juga kepada anak-anak. Sehingga, anak-anak bisa menikmati pembelajaran sejarah yang menyenangkan dan tidak membosankan,” tambah Andayun.

Agar lebih menarik, pengembangan bertahap akan dilakukan dengan menggandeng content creator. Sehingga, pembelajaran sejarah bisa terus dikembangkan dan dilakukan secara kontinu tiap minggu.

“Ini akan dipertimbangkan dahulu. Mengingat, biayanya juga tidak murah,” tutup Andayun di Museum Mpu Purwa, pada akhir pekan kemarin (27/09). (mg1/sit)

Kepala Bidang Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang, Andayun Sri Afriani, mengatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan yang diberi nama ‘sinau sejarah’ adalah untuk melestarikan sejarah dan meningkatkan kepedulian masyarakat dalam sejarah. Dengan begitu, masyarakat salah satunya lebih paham dan mengenal tentang bangunan-bangunan kolonial di Kota Malang. Sehingga, selain bisa menghargai, juga turut merawat bangunan yang sudah ada. “Contoh kecilnya, peduli dalam pelestarian cagar budaya,” kata Andayun.

Dalam pelaksanaan ‘sinau sejarah’ tersebut, juga dihadirkan pembicara dari Tim Ahli Cagar Budaya, Agung H Buana. Dalam penyampaiannya, dikatakan bahwa Balai Kota Malang, menjadi salah satu bangunan yang paling ikonik. Balai Kota tidak hanya sebuah bangunan, tetapi mempunyai historis.

“Bangunan cagar budaya dapat membawa nilai lebih dengan pemanfaatan fungsi yang tepat. Pertama, akan semakin lestari. Ke dua, menjadi kebanggaan. Ke tiga, tentu meningkatkan potensi wisata melalui bangunan kolonial yang tidak dimiliki kota lain,” imbuhnya.

Kriteria bangunan yang dikategorikan cagar budaya.

Masih menurut keterangan Agung, jumlah cagar budaya terus meningkat. Di Tahun 2018, terdapat 32 bangunan cagar budaya dan struktur, di Tahun 2019 lalu terdapat 37. Kemudian rencana di Tahun 2020, sudah terdapat 50 cagar budaya.

“Untuk pengesahan bangunan cagar budaya, memerlukan proses yang panjang. Seperti, narasi sejarah dari objek. Sementara untuk renovasinya, pun tidak sembarang. Karena, perlu mendapat rekomendasi dari tim ahli cagar budaya. Termasuk renovasi menambah fungsi maupun menambah bangunan itu sendiri,” terangnya. (mg1/sit)