Kesepakatan bersama, ini ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, Edy Winarko dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang (Kota Malang-Kota Batu), Ema Sumiarti. Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama ini, meliputi penegakan hukum, pertukaran data dan informasi, pemberian bantuan jukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia(SDM) dan penyelamatan, pemulihan asset.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, Edy Winarko, mengatakan bahwa penandatangan MoU ini bahwa, hari ini pihaknya melakukan pendandatangananan MoU untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum. “Penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi pada penyelenggaraan pendidikan di seluruh SMAN/SMKN di bawah naungan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang. Mengenai jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 tahun,” tegasnya.

Disebutkan, bahwa, selain permasalahan permasalahan hukum pihak Kejaksaan Negeri Kota Malang juga dapat memberikan pendapat bukum (legal opinion) atau pendampingan hukum (legal assistance) kepada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang dengan memanfaatkan Rumah Restorative Justice yang baru diresmikan ini. (gie)

“Kami lagi menjajaki kerjasama dengan Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan lembaga pendidikan. Bahwa SMA/SMK nanti akan diinkubasi di sini. Terlebih kami juga sudah menggandeng perguruan tinggi. Yakni 21 perguruan tinggi yang punya jurusan IT,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Terlebih, menurutnya para kaum milenial itu bisa memberikan edukasi, terkait dengan penguatan UMKM Kota Malang. Sehingga, gedung MCC tetap sebagai tempat inkubasi untuk mengembangkan UMKM yang ada di Kota Malang. “Nilai penguatan UMKM juga akan kami kuatkan. Inkubasi tetap. Apalagi disanding dengan teman-teman milenial sehingga memberikan edukasi bagi UMKM,” ujarnya.

Sementara itu, dikatakan jika 58 persen dari gedung MCC bisa dimanfaatkan untuk umum, secara gratis. Sehingga bisa digunakan oleh para pelaku industri kreatif. Sedangkan yang dikomersialkan hanya sebesar 42 persen. “Space di lantai dua ini mayoritas adalah bebas, jadi siapapun bisa. Dan ini tidak dikomersilkan. Hanya 42 persen yang dikomersilkan,” lanjutnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lebih lanjut, dirinya juga menyampaikan akan memperdayakan UMKM yang ada disekitar gedung MCC. Termasuk, juga akan menyediakan hotel kapsul, namun dengan jumlah yang terbatas.

“Karena saya setiap bulan minimal itu ada 100 sampai 150 bisa ngumpulkan orang seluruh Indonesia, nah ini makanya hotel kapsul kita batasi hanya 37. Ini peluang, harapan kami masyarakat sini bisa buka home stay,” katanya.

Akibat dari tingginya antusiasme masyarakat, tentu mengakibatkan membludaknya parkir di dalam Gedung MCC tersebut. Dengan demikian, ke depannya Pemkot Malang berencana akan berkerjasama dengan warga sekitar terkait permasalahan tersebut.

“Kemarin sempat parkir di sini membludak, untuk Dishub dan Satpol PP terkait parkir nanti bisa berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Untuk sementara di dalam sini kan gratis, selanjutnya nanti monggo masyarakat bisa berkolaborasi dengan kita,” imbuhnya. (rsy/gie)

Kepala Urusan Transportasi dan Kendaraan UMM, Karianto, mengatakan bahwa mobil golf ini berusaha memudahkan para sivitas akademika untuk sampai di tujuan dengan lebih cepat dan efisien. “UMM memiliki lima unit mobil golf yang siap sedia beropreasi. Tiga unit dapat menampung empat penumpang sementara dua unit lainnya mampu menampung enam penumpang. Jika digunakan semua sekaigus, akan mampu menampung 24 penumpang sekali jalan. Kami beroperasi setiap hari senin sampai jumat selama dua sesi yaitu, jam 09.00 -11.00 dan jam 13.00-15.00,” jelas Karianto, Sabtu (04/12/2021).

Lebih lanjut dirinya mengatakan, bahwa untuk saat ini pihaknya membatasi jumlah penggunaan mobil golf tiap sesi. Timnya hanya meluncurkan tiga unit tiap sesi agar mobil-mobil itu dapat digunakan secara bergantian.

Baca juga

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Di samping itu, kita juga berjaga-jaga jika ada kendala atau kehabisan baterai,” sambungnya.

Mobil ini pada awalnya ditujukan untuk kendaraan tamu VIP maupun rombongan dosen saat wisuda. Namun sekarang fungsinya ditambah sebagai transportasi umum yang menghubungkan titik satu dengan titik lain yang ada di Kampus Putih UMM.

“Penggunaan mobil golf sebagai transportasi umum ini diharapkan dapat membantu aktivitas para sivitas akademika saat cuaca tak mendukung seperti sekarang. Selain dapat menjaga dari sinar matahari, transportasi ini juga dilengkapi dengan enclosure yang dapat melindungi penumpang dari hujan,” ungkapnya.

Tidak hanya sebagai transportasi umum, penggunaan mobil golf ini juga berguna untuk menyongsong era Energy Baru dan Terbarukan (EBT). Dirinya berharap, area kampus akan semakin ramah lingkungan dengan berkurangnya polusi di dalam kampus.

“Kami berharap masyarakat, terutama civitas UMM semakin akrab dengan transportasi listrik. Selain itu, besar harapan kami bahwa kedepannya mahasiswa UMM mampu merancang serta menciptakan mobil-mobil dengan menggunakan EBT seperti mobil golf ini,” paparnya. (mus/sit)

Diumumkan melalui Website https://diknas.malangkota.go.id/ppdb-tahun-pelajaran-20192020/ , ditampilkan 3 menu pengumuman format PDF, diantaranya Jadwal PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020, Pengumuman PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020, dan Daftar Zonasi Tahun Pelajaran 2019/2020.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Dra. Zubaidah, MM. (rhd)

“PPDB 2019 terbagi 3 jalur, diantaranya jalur zonasi dengan kuota 90 persen, jalur prestasi akademik dan non akademik dengan kuota 5 persen, dan jalur pindahan tugas orang tua/wali dengan kuota 5 persen,” jelas Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang, Drs. Totok Kasianto, kepada awak media di ruang kerjanya, Kamis (9/5/2019).

Jalur zonasi menggunakan sistem perangkingan jarak dari titik pusat koordinat sekolah dengan domisili tempat tinggal/rumah siswa sesuai KK. Begitu pula bagi keluarga ekonomi tidak mampu di kelurahan yang diampu berdomisili jarak diluar radius 500 meter dari titik pusat koordinat sekolah.

Animo calon peserta didik dan orang tua menanyakan informasi PPDB. (rhd)

Baca : Puluhan Ortu Kecele Daftar PPDB SMP Negeri, Dindik Janji Segera Keluarkan Jadwal Resmi

“Secara khusus, jalur zonasi bagi keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili jarak radius 500 meter dari titik pusat koordinat sekolah, tidak melalui perangkingan jarak. Artinya wajib diterima, dengan dibuktikan PKH, KIP, KIS, dan penerima bantuan lainnya. Bukan lagi surat keterangan,” terang Totok, mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Dra. Zubaidah, MM, yang sedang dinas luar ke Jakarta.

3 dokumen PDF terlampir untuk jadwal, pengumuman, dan zonasi

1. Jadwal PPDB 2019
2. Pengumuman
3. Zonasi

“Saya tahunya dari grup WA wali murid. Makanya saya sempatkan mengajak anak dan istri saya untuk daftar PPDB. Saya sendiri juga belum tahu apa saja syaratnya. Makanya semua berkas saya bawa, khawatir ada yang kurang daripada bolak-balik,” jelas Munawir, warga Sawojajar.

Berdasarkan penelusuran Memo X di lapangan, diduga jadwal yang beredar merupakan draft yang belum final. Pasalnya, juknis yang mengatur PPDB belum final, dan belum ditandatangani oleh Walikota dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang.

“Sepertinya jadwal itu draft yang pernah ditunjukkan saat rapat kepala sekolah beberapa waktu lalu. Mungkin dikira itu jadwalnya, makanya difoto dan tersebar. Kalau dilihat, disitu kan belum ada tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan. Jadi bisa dipastikan itu tidak resmi,” sebut salah satu sumber Memo X, yang enggan disebutkan namanya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Dra. Zubaidah, MM. (rhd)

Ditemui secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Dra. Zubaidah, MM, tidak dapat memastikan informasi tersebut darimana. Pasalnya, secara resmi dirinya belum menandatangani juknis dan jadwal resmi PPDB sekolah negeri.

“Kemarin pagi memang banyak yang kecele datang. Hari ini juga masih ada. Padahal juknisnya belum keluar. Sedikit lagi rampung, agar tidak terjadi masalah ke depannya. Tunggu pengumuman resminya, dan pantau terus Website Dinas Pendidikan,” jelas Zubaidah, yang menjanjikan jadwal keluar dalam waktu dekat, akhir minggu ini atau minggu depan.

Disebutkan Zubaidah, salah satu syarat siswa berprestasi harus membawa rekom dari sekolah, terkait prestasi apa saja dari siswa bersangkutan.

“Ada form prestasi yang harus diisi siswa sebagai rekomendasi sekolah. Rekom tersebut sebagai salah satu syarat PPDB prestasi, dan ditandatangani kepala sekolah. Minimal prestasi kota. Sementara prestasi propinsi, nasional, dan internasional, masuk pembobotan nilai yang nantinya akan digunakan dalam perangkingan berdasarkan kuota sekolah,” tandas Zubaidah, usai rapat bersama Walikota di Balaikota Malang. (adn/yan)

Menyikapi hal ini, Walikota Malang, H. Sutiaji melakukan tinjau lapangan ke lokasi dimaksud untuk mengklarifikasi dan mendapat informasi terkait pemberitaan di media massa.

Kepala SDN Kauman 3, Irina Rosemaria, mengatakan kasus ini sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kota Malang, dan pihak orang tua sudah melaporkan ke pihak kepolisian. Ditengarai pihak sekolah minim memberikan keterangan lantaran kasus ini juga melibatkan jajaran Dinas Pendidikan untuk kelanjutan prosesnya.

Walikota Malang Sutiaji menjawab pertanyaan awak media di SMPN 13. (rhd)

“Sudah dilaksanakan sesuai prosedur. Saya tidak bisa memberikan keterangan apapun, karena sudah diserahkan ke atasan,” jelas Irina, ditemui Senin (11/2/2019).

Terkait kasus pencabulan guru berinisial IM di SD Kauman 3 Kota Malang, Sutiaji mengatakan, pelaku seorang guru olahraga berinisial IM kini sudah ditangani Dinas Pendidikan. Kehadirannya untuk memberikan jaminan dan kepastian kepada siapapun yang bertindak tidak sesuai dengan norma dan moral, akan ditindak. Selain itu, memberikan jaminan kepastian serta rasa aman pada wali murid agar lebih tenang dalam menyekolahkan anak-anaknya.

“Kepada kepala sekolah dan para guru, serta komite sekolah. Sebagai pemerintah, kami memberikan jaminan agar wali murid tidak ada keraguan lagi. Ketika ada ASN bermasalah, kami sudah ada PP 53 tahun 2010, jadi itu yang kami terapkan secara proposional. Jaminan rasa aman dan nyaman bukan saja harus diterima oleh wali murid SDN Kauman 3, namun juga kepada seluruh wali murid yang anaknya bersekolah di Kota Malang. Jangan sampai citra pendidikan Kota Malang kembali tercoreng atas ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” jelas Walikota Malang, Sutiaji, kepada awak media, Senin (11/2/2019).

“Program Operasi Sayang ini semakin berdaya guna, efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka kami mohon kesediaan bapak ibu narasumber serta kepala SD maupun Kepala SMP untuk memberikan masukan serta kritik sebagai bahan evaluasi kami dalam pelaksanaan Operasi Sayang di masa mendatang,” jelas Kepala Bidang Pembinaan SMP Dindik Kota Malang Siti Ratnawati SH, M.Pd, mendampingi Kepala Dinas Pendidikan Dra. Zubaidah, MM.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Dra Zubaidah MM, bersama para narasumber. (ist)

Menghadirkan beberapa narasumber kompeten, di antaranya Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto, SH, MH, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang AKBP Ir. Bambang Sugiharto, M.Si, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Dr. dr. Asih Tri Rachmi Nuswantari, MM, dan Kasat Binmas Polres Malang Kota AKP Nunung Anggraeni, SH.

Operasi Sayang turut mendukung tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Malang, tertinggi kedua di Jawa Timur, sebagai bentuk kerja nyata Dinas Pendidikan untuk meningkatkan masyarakat terdidik dan berkarakter dalam upaya membangun generasi muda yang bermartabat, generasi emas, dan mampu menghadapi tekanan era globalisasi, budaya asing dan kebebasan informasi.

“Remaja memiliki potensi kenakalan yang sangat tinggi. Agar potensi kenakalannya itu tercegah secara dini, maka para kepala sekolah harus dibekali menangani kasus kenakalan remaja. Kalau sudah terjerumus ke nakal, dalam hal ini nakal pergaulan, penyimpangan penggunaan IT, nyoba-nyoba narkoba dan lain-lain, itu susah untuk mengembalikannya. Untuk itu menjadi tugas bersama untuk mendeteksi sebagai langkah pencegahan, dan solusi agar terhindar dari penyimpangan. Karena mereka adalah potensi-potensi yang akan memimpin negara. Harapannya setiap remaja yang memasuki usia dewasa mampu memaksimalkan potensinya,” jelas Sekda Kota Malang Wasto, SH., MH.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang AKBP Ir. Bambang Sugiharto, M.Si memperkenalkan tugas pokok, fungsi, serta wewenang BNN yang meliputi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Menurutnya, faktor penyebab penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, khususnya pelajar, yakni faktor keluarga, lingkungan, karakter individu remaja atau pelajar yang lemah, sehingga mudah terjerumus oleh ajakan, bujukan dan rayuan temannya dalam rangka pencarian jati diri. “Selain itu, mudahnya mendapatkan obat-obatan terlarang, murahnya harga narkotika, serta kurangnya komunikasi yang terjalin di dalam sebuah keluarga, merupakan salah satu faktor rentan terjadinya penyalahgunaan narkotika/obat-obatan terlarang oleh remaja, khususnya pelajar,” jelas Bams, sapaan akrabnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Dr. dr. Asih Tri Rachmi Nuswantari, MM menyampaikan sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat (Germas), yang bertujuan membiasakan masyarakat untuk berperilaku sehat, sehingga produktivitas kerjanya meningkat tanpa terhambat penyakit yang kronis, dimana akhirnya kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Selain itu, diberikan pemahaman tentang stunting (kerdil), jenis-jenis penyakit menular disertai cara mengatasinya, dan ragam imunisasi sebagai upaya membangun kekebalan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit

“Piranti telepon genggam berbasis android maupun piranti teknologi lainnya, saat ini rawan menjadi media penyebab kenakalan remaja. Mudahnya akses informasi tanpa pendampingan dan pengawasan orangtua di rumah atau guru di sekolah, umumnya dimanfaatkan anak-anak untuk melihat hal-hal tak sepantasnya. Selain itu, kenakalan pelajar yang dilakukan saat ini, seperti membolos, merokok, berpacaran yang melewati batas padahal belum cukup umur, serta tindakan lainnya oleh anak dibawah umur,” ungkap AKP Nunung Anggraeni, SH Kasat Binmas Polres Malang Kota.

Acara ini diikuti oleh Kepala Sekolah jenjang SD dan SMP negeri dan swasta di Kota Malang, dengan rincian 210 orang Kepala SD Negeri dan Kepala SD Swasta, 104 orang Kepala SMP Negeri dan Kepala SMP Swasta, 15 orang pengawas SD dan SMP, serta 12 orang anggota tim operasi sayang, yang dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto, SH, MH. (rhd/yan)

 
Memontum Kota Malang – Sejumlah Kepala SD se-Kota Malang mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Malang tahun 2018, di ruang Pinus Hotel Savana Malang, selama 2 hari, Senin-Selasa (26-27/11/2018). Tujuannya, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sekretaris Dinas Pendidikan Drs. Totok Kasianto menyampaikan, sengaja kegiatan diadakan menjelang akhir tahun, agar saat pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di sekolah pada tahun 2019 dengan mengacu Perpres 16/2018 dapat terlaksana dengan baik, sesuai peruntukan dan kebutuhan sekolah. Usai Bimtek perencanaan, nantinya para peserta akan dibekali cara pembuatan laporan.

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Malang Drs Widjaya Saleh Putra, mengedukasi para Kepala SD se-Kota Malang, tentang Pengadaan Barang dan Jasa. (rhd)

“Peran strategis pengawas sangat dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan, khususnya pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran sebagaimana ketentuan berlaku. Hasil evaluasi BOS dalam temuan pengawas, masih ada kekurangan kelengkapan administrasi. Artinya secara administrasi belum sesuai. Begitu pula, mengacu Perpres 16/2018, belanja harus sesuai juknis sebagai penunjang bantuan. Kami ingin kepala sekolah sebagai manajerial, dapat membuat perencanaan, melaksanakan sesuai proses, dan melaporkan pengadaan barang dan jasa sekolahnya dengan baik dan benar, sehingga tidak muncul masalah di kemudian hari,” jelas Totok, dalam paparannya.

Mengutip pesan Kepala Dindik Dra Zubaidah MM, Totok menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) harus sesuai kebutuhan, bukan keinginan. “Utamakan dalam skala prioritas sesuai kebutuhan dalam RAK sebagai penunjang peningkatan kualitas. Dinas Pendidikan telah bekerjasama dengan BPK, dan pendampingan pihak terkait seperti kejaksaan dan kepolisian, agar pelaksanaan berdasarkan proses pelaksanaan RKAS sesuai peruntukan dan kebutuhan,” terang Totok.

Para Kepala SD se-Kota Malang, menyimak pemaparan pemateri. (rhd)

Pada akuntansi berbasis acroweld atau riil, pelaporannya harus sesuai kondisi dan waktu. Misal pelaporan komputer 5 tahun harusnya mengalami penyusutan, bukan tetap asal copy paste dari RKAS sebelumnya. Sementara laporan aset tanah, nilainya bertambah. “Jika ada barang rusak dan dianggap tidak ada nilai, juga wajib dilaporkan ke Walikota. Jika disetujui, boleh dilakukan penghapusan di neraca. Contoh lain, pemberian mobil operasional dari pihak lain harus dilaporkan masuk aset hibah. Sebab operasionalnya kan butuh biaya dari pemerintah,” jelas Totok, sembari mengingatkan pesan Kadindik untuk kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, berintegritas, dan tuntas.

Sementara itu, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Malang Drs Widjaya Saleh Putra mengatakan, selain Perpres 16/2018, peraturan pengadaan barang dan jasa tidak berdiri sendiri dan saling terkait, seperti Permendagri 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan peraturan lainnya. “Kepala Sekolah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus memiliki integritas, kemampuan teknis, dan kemampuan manajerial dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk pengelolaannya. Prosesnya memang panjang. Dan pengadaan barang dan jasa ini menjadi perhatian KPK, selain rekrutmen pegawai, penganggaran, dan lainnya.

Proses Pengadaan Barang dan Jasa termasuk administrasi, dimana jika bermasalah akan tersangkut hukum pidana. Bukan hanya sekedar proses jual beli saja antara pembeli dan penyedia, namun terkait kontrak kesepakatan, dan lainnya. “Kalau pun ada sesuatu hal yang kurang dalam administrasi, maka harus dipenuhi. Bukan dipenjara. Karena kebanyakan kasus ketidaktahuan secara administrasi saja. Misalnya spek dan volumenya seperti ini, ternyata kurang, ya harus dipenuhi. Kecuali memang berniat fraud melawan hukum, baru diproses secara hukum,” tukas Widjaya. (rhd/yan)

Acara bertemakan Semarak Pendidikan Non Formal Untuk Kemajuan Generasi Bangsa ini diisi beberapa kegiatan, diantaranya Senam Bersama, Workshop, Kolase, Lomba Rias, dan Pameran Lembaga Pendidikan Non Formal. Selain diikuti beberapa siswa TK, SD, dan SMP dalam unjuk kreativitas non akademik seperti tarian, pencak silat, dan lainnya, juga diikuti puluhan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) se-Malang Raya.

Kepala Dinas Pendidikan kota Malang Dra Zubaidah MM, dan Koordinator Prodi Pascasarjana PLS UM Dr Umi Dayati MPd, membuka acara. (rhd)

Ketua Panitia Anis Sumiati mengatakan, kebutuhan pendidikan non formal semakin berkembang seiring meningkatnya lulusan sumber daya manusia di bidang yang dibutuhkan, khususnya lulusan dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Pasca Sarjana UM.

“Lebih dari 50 LKP yang turut dengan mendirikan 20 stand dengan melibatkan 120 orang. Sementara lebih dari 150 peserta workshop, 50 peserta lomba rias, 250 siswa paud peserta Kolase,” terangnya.

Kepala Dinas Pendidikan kota Malang Dra Zubaidah MM, memberikan sambutan. (rhd)

“Kegiatan ini merupakan sinergi antara Dinas Pendidikan kota Malang dengan Prodi PLS UM. Pendidikan non formal itu mulai sebelum dalam kandungan seperti bagaimana menjaga janin dalam tubuh ibu, hingga masuk ke liang lahat seperti bagaimana membimbing orang nazak, memandikan jenazah, dan lainnya. Pendidikan non formal bukan hanya cerdas secara emosional, intelektual, namun juga didukung keterampilan. Jadi nantinya hasil dari PLS, bisa untuk bekerja sendiri maupun menciptakan lapangan kerja,” jelas Kepala Dinas Pendidikan kota Malang Dra Zubaidah MM.