Dinas Pertanian – Memontum

Antisipasi Hama Wereng Batang Coklat, Dinas Pertanian Gelar Sosialisasi

Memontum 1 — Wed, 31 May 2023 12:20:00 +0000

Memontum Jombang – Dalam rangka mengantisipasi peningkatan serangan WBC (Wereng Batang Coklat), Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, melakukan koordinasi dan sosialisasi, Rabu (31/05/2023) tadi. Itu karena, saat kemarau pertama, biasanya berpotensi terjadi kenaikan serangan hawa WBC.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Much Rony, mengatakan bahwa kondisi cuaca saat ini sangat mendukung perkembangan hama wereng batang coklat. Karenanya, kepada seluruh camat untuk segera berkoordinasi dengan seluruh kepala desa di wilayah masing-masing, agar meningkatkan waspada WBC.

“Sebagaimana kita ketahui, Bupati Jombang memiliki program Jombang Berkadang. Dimana, anggaran tersebut dialokasikan langsung ke desa. Salah satunya untuk Gerdal (Gerakan Pengendalian), OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan). Kalau tahun-tahun sebelumnya, itu khusus untuk pengendalian OPT tikus. Untuk tahun ini, melihat situasi di lapangan, anggaran Berkadang untuk Gerdal OPT dan sudah disesuaikan juknisnya bisa untuk mengendalikan OPT secara umum termasuk WBC,” ujarnya

Lebih lanjut disampaikan, untuk mempercepat realisasi Berkadang, Dinas Pertanian langsung turun ke lapangan. Baik ke kecamatan maupun ke desa, serta ke lahan persawahan yang terkena serangan OPT, untuk dilakukan Gerdal.

Baca juga :

Bahkan, beberapa kecamatan langsung dikunjungi Kepala Dinas Pertanian. Diantatanya, seperti Kecamatan Peterongan, Kecamatan Bandar, Kecamatan Megaluh dan Kecamatan Tembelang, untuk segera berkoordinasi dengan desa melakukan Gerdal menggunakan dana berkadang.

“Semua desa sepakat untuk segera melakukan Gerdal WBC. Baik menggunakan dana berkadang, maupun swadaya atau menggunakan bahan stimulan dari Dinas Pertanian. Selain pengendalian pestisida, saya juga menekankan untuk melakukan gerakan preventif memakai pestisida nabati dan agen hayati untuk tanaman-tanaman yang masih belum terserang,” imbuhnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah PPL Kecamatan Peterongan, Saifudin, mengucapkan terima kasih atas support dari kepala dinas yang langsung turun ke lapangan. Sehingga, akan membantu percepatan pengendalian hama wereng batang coklat.

“Ini sangat membantu kita yang di lapangan. Dengan adanya teknologi drone pengendalian OPT, memang bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Bahkan, bisa dilakukan dengan lebih cepat,” ungkapnya. (azl/sit)

Jaga Kualitas Apel, Dinas Pertanian Kota Batu Siapkan Anggaran Rp 400 Juta untuk Revitalisasi

Memontum 1 — Fri, 17 Mar 2023 12:40:00 +0000

Memontum Kota Batu – Dinas Pertanian Kota Batu memprogramkan revitalisasi tanaman apel. Langkah itu dilakukan, untuk mempertahankan apel sebagai ikon Kota Batu. Sedangkan alokasi untuk pelaksanaan itu, disiapkan anggaran sebesar Rp 400 juta.

Kepala Dinas Pertanian Kota Batu, Heru Yulianto, mengatakan bahwa rencana itu dilakukan dalam upaya menjaga kualitas apel. Itu karena, degradasi lahan dan cuaca yang sangat berpengaruh tinggi.

“Akibat degradasi lahan, menyebabkan kualitas apel menjadi menurun. Kondisi itu, juga karena cuaca yang berpengaruh serta gangguan hama,” terang Heru, saat menghadiri launching aplikasi Aria Petani Muda di sebuah hotel di Kota Batu, Jumat (17/03/2023) tadi.

Mengenai rencana itu, ujarnya, sudah dilakukan pertemuan dengan kelompok tani di Kecamatan Bumiaji. Bahkan, semua kelompok tani berkomitmen agar apel sebagai ikon untuk dipertahankan.

Baca juga :

Untuk itu, Dinas Pertanian Kota Batu memprogramkan revitalisasi tanaman apel dengan cara bertahap. “Untuk mempertahankan apel, kita lakukan revitalisasi secara bertahap. Untuk tahun ini, kita anggarkan Rp 400 juta. Kita bantu bibit dan kita bantu dolomit serta pupuk organik. Karena, tanah yang rusak inikan solusinya pupuk organik,” ujar Heru.

Tidak hanya itu, tegasnya, sebagai langkah revitalisasi, Dinas Pertanian juga sudah bersurat ke hotel-hotel di Kota Batu. Tujuannya, untuk membeli apel dari petani. Karena, selama ini petani apel sering mengeluh soal hasil panen apel terkait harga yang tidak sesuai dengan biaya perawatan.

“Jadi, kami tetap mempertahankan apel sebagai ikon Kota Batu. Sehingga, kami lakukan revitalisasi tanaman apel. Memang, nantinya menunggu tanaman apel dengan durasi waktu yang lama untuk mencapai panen. Oleh karena itu, kita sarankan petani menanam sayur disampingnya. Karena, untuk mencapai panen tanaman sayur ini tidak lama,” paparkan. (put/sit)

Optimalkan Vaksinasi PMK, Dispangtan Kota Malang Geber 1.500 Dosis

Memontum 2 — Thu, 16 Feb 2023 10:25:00 +0000

Memontum Kota Malang – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispangtan) Kota Malang, pada tahun 2023 ini akan kembali gencar untuk mengoptimalkan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. Sebab, di tahun ini telah mendapat alokasi 1.500 dosis vaksin.

Kepala Bidang (Kabid) Peternakan dan Kesehatan Hewan Ternak Dispangtan Kota Malang, Anton Pramujiono, mengatakan jika vaksinasi tersebut akan diprioritaskan pada hewan ternak yang masuk ke Kota Malang, serta hewan ternak yang belum pernah mendapatkan suntikan vaksinasi. “Jadi, program tahun 2023 ini tetap kita lakukan vaksinasi. Nanti, tetap untuk sapi-sapi yang masuk Kota Malang dan yang kemarin belum divaksin, nanti kita vaksin. Kemudian, yang sudah divaksin bulan Januari, ini mulai kemarin sudah kita lakukab vaksin booster, karena sudah enam bulan,” jelas Anton, Kamis (16/02/2023) tadi.

Disebutkan Anton, jika sampai dengan saat ini sudah tidak ditemukan kembali kasus PMK di wilayah Kota Malang. Sebab, Dispangtan telah melakukan pengamatan secara terus menerus dan sistematis, terkait dengan pengambilan sampel kasus PMK di empat kecamatan yang ada di Kota Malang.

Atasi Perubahan Iklim, Dinas Pertanian Jombang Gelar Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan

Memontum 1 — Mon, 29 Aug 2022 08:53:31 +0000

Memontum Jombang – Dinas Pertanian Kabupaten Jombang melalui petugas pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (POPT) melakukan Gerakan Pengendalian OPT wereng batang coklat di lahan milik Kelompok Tani Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Senin (29/08/2022) tadi.

Koordinator POPT Kabupaten Jombang, Sutami, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengamanan produksi gabah pada musim kemarau 2022. Karena, dampak dari perubahan iklim tahun 2022, tergolong iklim basah atau lanina yang berdampak pada perubahan agroekosistem, sekaligus mempengaruhi perkembangan OPT.

“Dalam penanggulangan serangan OPT tanaman pangan, utamanya tanaman padi, Dinas Pertanian Kabupaten Jombang telah melakukan upaya gerakan pengendalian OPT, khususnya wereng batang coklat. Di mana, pelaksanaan ini dilakukan secara serentak di beberapa kecamatan,” paparnya.

Baca juga :

Kegiatan gerakan pengendalian OPT wereng batang coklat, tambahnya, melibatkan seluruh anggota kelompok tani yang di koordinir oleh Ketua Kelompok Tani, PPL serta POPT dengan bantuan sarana pengendalian insektisida dari Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, maupun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

Gerakan pengendalian OPT, terangnya, dilaksanakan pada daerah yang dicurigai sebagai sumber serangan. Sehingga, dengan dilakukan gerakan pengendalian OPT sedini mungkin, maka diharapkan OPT tidak menyebar.

“Semoga dengan terkendalinya OPT pada tanaman padi, membuat program ketahanan pangan dapat tercapai,” ungkapnya. (azl/sit)

Disambati Petani Ancaman Gagal Panen Padi, Komisi II DPRD Situbondo Akan Panggil Dinas Pertanian

Memontum 1 — Wed, 13 Jul 2022 12:08:35 +0000

Memontum Situbondo – Petani padi di wilayah Situbondo, keluh kesah ke anggota Komisi II DPRD. Keresahan petani, dipicu akibat hama wereng yang membuat mereka terancam gagal panen.

Anggota Komisi II DPRD Situbondo, Suprapto, menjelaskan bahwa serangan hama wereng ini membuat padi petani rusak dan mengering. Sehingga, petani mengaku tidak bisa panen.

Menanggapi keluhan itu, anggota Fraksi PKB mengatakan bahwa Komisi II sudah sering menyampaikan ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Situbondo, agar melakukan langkah-langkah pencegahan dengan cara penyemprotan massal hama wereng. Hanya saja, usulan atau masukan itu sampai sekarang terkesan tidak ada tindakan preventif penyemprotan insektisida.

“Padahal, ini sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah,” ujarnya, Rabu (13/07/2022) tadi.

Karena hal itulah, ungkapnya, kini petani menjerit karena disebabkan hasil pertanian padinya bakal sangat minim sekali akibat terdampak wabah hama wereng. Petani padi, bakal banyak yang rugi. Seperti contohnya, petani di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit dan Desa Sumber Kolak, Kecamatan Panarukan.

Baca juga :

“Seharusnya, ketika masa tanam perlu diadakan penyemprotan massal sebagai langkah antisipasi. Sebab, selama ini kalau ada laporan kasus penyakit hama wereng, baru disemprot. Kami akan memanggil Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, untuk meminta klarifikasi. Selanjutnya, mendesak agar turun lapangan terutama melalui PPL yang bertugas pada masing-masing desa agar mendata sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan,” tegas Suprapto.

Kabid Tanaman Pangan Dispertangan Situbondo, Basmala Budi Utamas, saat dikonfirmasi terpisah menjelaskan,l bahwa selama ini pihaknya sudah melakukan langkah-langah pengendalian dan pencegahan hama wereng. Seperti melaksanakan penyuluhan kepada kelompok tani dan penyemprotan massal.

Ditambahkannya, bahwa memang tidak semua lahan pertanian kelompok tani bisa disasar. Itu karena, keterbatasan anggaran dan stok pestisida. Sehingga, harusnya kelompok tani mengimbau kepada petani, agar melakukan penyemprotan swadaya secara serentak.

“Dispertangan Situbondo sudah melakukan penyemprotan masal tanaman padi, ketika ada kasus serangan hama wereng berdasarkan laporan dari PPL dan petugas hama. Kami telah memberikan edukasi kepada kelompok tani, terkait teknik cara penyemprotan yang benar dan takaran dosis harus sesuai supaya tidak berlebihan,” jelas Kabid Tanaman Pangan Dispertangan.

Ketika ditanya soal usulan dari Komisi II DPRD Situbondo, yakni agar dilakukan penyemprotan massal saat masa tanam padi, Basmala mengatakan, pihaknya belum pernah melakukan penyemprotan pada waktu masa tanam sebagai langkah pencegahan. Masukan tersebut, akan menjadi pertimbangan serta kajian untuk dilaporkan ke pimpinan.

“Penyemprotan sebelum masa tanam memang harus dilakukan untuk penanggulangan hama wereng,” ujarnya. (her/gie)

Dugaan Korupsi Rp 1,4 Miliar Dinas Pertanian Lumajang Masuki Babak Baru

Memontum 1 — Tue, 24 May 2022 13:57:00 +0000

Memontum Lumajang – Dugaan kasus korupsi pengadaan bibit Pisang Mas Kirana Tahun 2020, yang bersumber dari dana APBN senilai kurang lebih Rp 1,485 miliar di Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, memasuki babak baru. Jika sebelumnya dugaan perkara ini masih dalam penyelidikan Kejaksanaan Negeri (Kejari) Lumajang, maka sekarang masuk tahap penyidikan.

Kasi Pidsus Kejari Lumajang, Lilik Dwi Prasetyo SH, ketika dikonfirmasi terkait perkembangan dugaan kasus tersebut, menyampaikan jika kasusnya kini dari lidik sudah naik ke penyelidikan. Pada tahapan ini, pihaknya sudah mulai melakukan pemanggilan saksi-saksi.

“Prosesnya naik dari Lidik (penyelidikan) ke Sidik (penyidikan), mas. Sekarang proses pemanggilan saksi-saksi lagi, untuk menentukan tersangka,” terangnya kepada memontum.com, Selasa (24/05/2022) tadi.

Baca juga :

Perlu diketahui, awal tahun 2021 lalu, Kejari Lumajang telah mengusut dugaan kasus korupsi pengadaan bibit Pisang Mas Kirana. Akibat dugaan ini, petani yang tergabung dalam kelompok tani, tidak menerima bibit pisang tersebut.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Nusantara Lumajang, Decky Agung Setyobudi SE, saat dikonfirmasi menilai bahwa penanganan kasus dugaan korupsi bibit pisang di Dinas Pertanian Lumajang, terkesan lambat. Itu karena, kasus tersebut sudah cukup lama, namun sampai saat ini masyarakat belum mengetahui siapa-siapa yang menjadi tersangka.

“Setahu saya, kasus dugaan korupsi bibit pisang ini sudah sangat lama. Saya tidak tahu, apa yang menjadi kesulitan dari penegak hukum. Sehingga, sampai sekarang kok belum selesai,” tegasnya. (adi/sit)

Dinas Pertanian Jombang Dongkrak Pengembangan Kopi Lokal

Memontum 1 — Thu, 12 May 2022 13:21:26 +0000

Memontum Jombang – Dinas Pertanian Kabupaten Jombang berupaya mendongkrak produksi kopi lokal yang berada di Kecamatan Wonosalam. Dukungan itu diberikan kepada petani kopi lokal, mulai dari hulu hingga hilir sehingga diharapkan mampu masuk ke Pasar Internasional.

Kepala Dinas Pertanian, Much Rony melalui Kasi Perkebunan Syafriel Yudhi, menyampaikan sejarah kopi, khususnya jenis excelsa di Jombang dibawa oleh Pemerintah Belanda pada jaman penjajahan. Kemudian oleh petani lokal, dikembangkan hingga saat ini. Perkembang kopi di Jombang, terangnya, selama lima tahun yang lalu belum bangkit. Kemudian, dengan adanya generasi milenial serta petani, sudah mulai paham dengan pasar kopi sehingga semakin berkembang.

“Luas lahan kopi di Kabupaten Jombang, mencapai sekitar 1.600 hektar terdiri dari kopi jenis Arabica seluas 96,1 hektar, kopi jenis Robusta seluas 966,9 hektar serta kopi jenis excelsa seluas 537,1 hektar dengan potensi produksi keseluruhan 959 ton dengan rincian Arabica 43 ton, Robusta 609 ton serta Excelsa 306 ton. Kopi jenis Excelsa, memang sedikit sebab penanamannya harus di dataran tinggi. Sehingga, tingkat pemanenannya cukup susah,” ujarnya, Kamis (12/05/2022) tadi.

Kendala yang dihadapi, paparnya, adalah masih dibutuhkannya peremajaan tanaman. Sementara upaya dari Dinas Pertanian, sudah maksimal dalam mengembangkan kopi lokal di Wonosalam khususnya dari jenis Excelsa. Seperti didukung dengan beberapa bantuan kepada petani di Wonosalam dari tahun 2017 sampai sekarang mulai dari gunting pangkas hingga alat pengupas kulit.

Baca juga :

“Kita fasilitasi dari hulu hingga hilir, dari budidaya sampai dengan panen. Hal tersebut, menurut kami juga masih kurang untuk mencukupi kebutuhan di Wonosalam, beberapa petani cukup pintar bisa mengakses sumber pendanaan dari CSR Bank. Hingga tahun 2021 kemarin sudah dibantu berupa Alat Grinder (penghalus), Pulper (pengupas) serta Roasting (penggoreng) jadi fasilitasi kami tidak hanya peremajaan tanaman tahun 2019 dan 2020,” tuturnya.

Dengan dukungan sumber dana baik dari pemerintah serta CSR, otomatis kopi lokal Wonosalam, berkembang serta kualitas kopi juga sudah bagus. Kopi lokal Wonosalam sudah di ekspor sebanyak 12 ton ke Malaysia berupa green bean (biji) dari jenis Excelsa Wonosalam. Sebelumnya, dua tahun yang lalu juga sudah dikirim contoh kopi berupa bubuk ke Jerman sebanyak 12 Kg.

“Dinas Pertanian akan membantu budidaya segala macam jenis bibit serta peremajaan. Misalkan ada bibit kopi yang mati, maka akan kita ganti dengan bibit baru,” ujarnya.

Ditambahkannya, harapan dari Dinas Pertanian Jombang, dengan adanya fasilitasi mulai dari budidaya hingga ekspor, maka dapat meningkatkan skala produksi. Kedepannya, harus punya bisnis plan, karena sudah terbuka peluang bagus.

“Kemarin sudah ada peluang di Bangka Belitung dan meminta contoh kopinya. Saya juga ingin mengangkat petani UMKM yang lain,” paparnya. (azl/sit)

Mas Dhito Minta Dispertabun Kediri Cek Langsung Berkurangnya Lahan Pertanian Rosella

Memontum 1 — Wed, 20 Apr 2022 12:23:26 +0000

Memontum Kediri – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana atau yang akrab disapa Mas Dhito, meminta Dinas Pertanian dan Perkebunan (Dispertabun) Kediri, untuk cek penyebab penurunan luasan lahan Rosella. Hal itu, menindaklanjuti laporan Rinawati, pelaku UMKM olahan Rosella, saat penyerahan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bagi pelaku UMKM Kabupaten Kediri di Pendopo Panjalu Jayati, Rabu (20/04/2022) tadi.

Rinawati dalam kesempatan itu, mengeluhkan adanya penurunan jumlah petani dan produksi Rosella, akibat berkurangnya lahan pertanian. Sehingga, penurunan mencapai 75 persen yang menyebabkan produsen olahan Rosella, seperti dirinya ini kekurangan bahan baku.

“Pemerintah bisa memberikan arahan ataupun usulan kepada petani dan menjanjikan harga yang bagus, sehingga pasokan Rosella kembali stabil,” tutur Rinawati kepada Mas Dhito.

Mas Dhito pun berjanji, akan memberikan solusi terkait permasalahan tersebut dengan menerjunkan Dispertabun Kediri, untuk melakukan kajian terjadinya penurunan luasan lahan pertanian Rosella tersebut. “Tolong diteruskan ke Pak Anang, selaku Kepala Dispertabun. Kita harus bertahan dan tida mengurangi kapasitas (produksi rosela),” terang Mas Dhito.

Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten Kediri, juga menyerahkan bantuan alat produksi yang dapat mendorong pengembangan UMKM. “BUMD harus hadir di tengah kesulitan masyarakat. Maka, kita minta BUMD ini mengeluarkan CSR untuk pelaku UMKM,” kata Mas Dhito.

Baca juga :

Meski demikian, kata Mas Dhito, masih perlu realisasi bantuan lagi untuk sekitar 290an pelaku UMKM yang belum menerima bantuan tersebut. Bupati berkacamata ini menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Kediri akan terus berupaya memberikan bantuan termasuk yang bersumber dari CSR perusahaan swasta.

“Nanti, tentunya kita akan carikan lagi dananya dari CSR-CSR perusahaan swasta,” terangnya.

Terpisah, pelaksana tugas (Plt) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopusmik) Kabupaten Kediri, Mamiek Amiyati, menyebutkan bantuan tersebut tidak terbatas pada produk UMKM tertentu. “Tidak ada mayoritas UMKM, 66 bantuan alat ini untuk berbagai UMKM,” katanya.

Bantuan alat ini, kata Mamiek, untuk mendorong pelaku UMKM untuk berkembang. Terlebih, momentum menjelang lebaran kali ini tidak adanya pembatasan sehingga mempengaruhi penjualan UMKM yang harus ditangkap dengan meningkatkan produktivitas dan penjualan. (kom/pan/sit)

Libatkan Dinas Pertanian, DPRD Bondowoso Kembali Pantau Kios dan Distributor Pupuk

Memontum 1 — Thu, 03 Feb 2022 16:05:00 +0000

Memontum Bondowoso – Komisi II DPRD Bondowoso kembali melakukan pemantauan ke kios dan distributor pupuk. Menggandeng Dinas Pertanian, eksekutif dan legislatif bersama turun langsung ke kios dan distributor. Bahkan, ujung tombak di lapangan yakni petugas Penyuluh Pertanian (PPL) juga diikutsertakan.

Anggota Komisi II DPRD Bondowoso, dari Fraksi Persatuan Pembangunan dan Demokrat, Abdulatip, mengungkapkan bahwa dalam setiap Kunker, peserta atau warga yang ditemui pasti dan selalu menanyakan kelangkaan pupuk bersubsidi. “Ini menjadi perhatian dan kasihan petani. Karena saat membutuhkan pupuk bersubsidi, harganya mahal dan sulit didapat. Terutama, petani yang hanya bisa menanam setahun sekali,” kata mantan Kades ini, Kamis (03/02/2022).

Baca juga :

Ditambahkannya, bahkan pihaknya yang juga seorang petani, juga sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. Kalaupun ada, maka harganya berkisar Rp 300 hingga Rp 350 ribu/kw. Padahal sesuai HET, hanya Rp 225 ribu/kw.

Sementara itu, Ketua Komisi II, Andi Hermanto, S.Sos, mengatakan bahwa Kunker kali ini memang fokus pada Sidak keberadaan pupuk bersubsidi. Berdasar hasil kajiannya atas pengaduan yang dilakukan petani.

Data memontum.com, HET pupuk jenis Urea Rp 2.250,00 per kg, SP-36 Rp 2.400,00, ZA Rp 1.700,00, dan NPK Rp 2.300,00 per kg. (zen/sit)