Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) berkomitmen dalam menseriusi penanganan dan pemberdayaan lanjut usia (Lansia). Bahkan, Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, mendorong Dinsos-P3AP2KB agar mempunyai data yang valid terkait warga yang tergolong Lansia.

“Tidak hanya itu, Dinsos juga diharapkan mampu memberi perhatian yang optimal bagi para Lansia. Sehingga, mereka bisa hidup lebih baik lagi,” ujar Wawali Kota Malang, Senin (08/11/2021).

Di Kota Malang, terang pria yang akrab disapa Bung Edi itu, setidaknya ada 11,04 persen Lansia yang tersebar di lima kecamatan dan 57 kelurahan. Namun, ke depan pihaknya mengimbau Dinsos-P3AP2KB agar dapat memetakan dan mempunyai data yang komprehensif. Seperti di tiap kelurahan bahkan hingga Rt/Rw berapa jumlah Lansia dan berapa jumlah lansia potensial maupun nonpotensialnya.

Baca Juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Berbagai program dan bantuan yang diperuntukkan bagi para Lansia ini hendaknya bisa tersampaikan atau dapat diterima bagi yang benar-benar berhak alias tepat sasaran. Pasalnya, Kota Malang sendiri pun telah mendedikasikan diri sebagai Kota Ramah Lansia. Maka dari itu label tersebut harus terealisasi dengan baik,” tegas Bung Edi.

Lebih lanjut pemilik kursi N2 itu menyampaikan, bahwa Kota Malang juga telah mempunyai aturan berupa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pemberdayaan lansia. Aturan ini kedepannya akan terus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

“Artinya, jika memang harus ada perubahan, maka Perda itu akan direvisi. Sehingga, nantinya para Lansia ini benar-benar mendapat perhatian dari pemerintah dan tidak dipandang sebelah mata,” terang Bung Edi. (mus/sit)

Hal itu disampaikan oleh Mahmudi Ketua DPC Hanura sekaligus anggota fraksi Keadilan Hati Nurani DPRD Bangkalan, menurutnya dana bansos tersebut diduga direkayasa dan sembako yang diberikan tidak memiliki kualitas bagus sesuai dengan dana yang dianggarkan.

“Pajak itu hanya 1,5 persen itupun hanya pajak pembelian. Tapi nyatanya beras dan mie instan yang diberikan sangat jauh dari yang dianggarkan,” ucapnya, Senin (18/5/2020).

Mahmudi juga mempertanyakan adanya pihak ketiga yang digunakan oleh dinsos untuk pengadaan sembako bansos tersebut. Pasalnya, penggunaan pihak ketiga haruslah melalui proses lelang.

“Lelangnya tidak jelas namun pihak ketiga sudah ada dan bahkan sudah melakukan pengadaan, dari situ saja dinsos tidak transparan,” lanjutnya.

Tak cukup sampai disitu, ia menuding pihak dinsos hingga kini tak berani mempublikasikan data penerima bantuan. Baik PKH, BPNT, Bansos tingkat provinsi, kabupaten hingga BLT DD. Bahkan ia yakin, penerima manfaat mendapat bantuan double.

“Kalau mereka benar, saya tantang untuk buka data by name by address. Buktikan kalau bantuan itu diterima masyarakat dan tepat sasaran,” imbuhnya.

Ia menuding, pihak dinsos juga berlindung pada Perppu nomor 1 tahun 2020 pasal 27 yang secara garis besar penyedia, pelaksana serta seluruh pihak yang terlibat dalam bansos tidak bisa dituntut secara pidana dan juga perdata.

“Jadi Perppu itu hanya digunakan untuk berlindung oleh semua pihak. Dan saya mengecam siapapun yang memakan hak orang miskin,” tuturnya.

Sementara itu, hingga kini pihak dinsos enggan dimintai keterangan. Bahkan, Iwan Setiawan selaku sekretaris dinsos juga enggan merespon saat dihubungi. (isn/nhs/yan)

Data yang sudah lima tahun tersebut dianggap tak lagi valid karena adanya fluktuasi ekonomi. Tak hanya itu, angka kelahiran dan kematian penduduk juga terus berjalan namun tak tercatat dalam data penerima bantuan dari pemerintah.

Direktur RAR, Risang Bima Wijaya menuntut Dinas sosial segera melakukan perbaikan. Baik dari data maupun perbaikan kualitas beras yang disalurkan pada masyarakat miskin.

“Perbaiki dulu itu datanya, data 2015 kok dipakai. Bangkalan ini masyarakatnya dinamis, ada pergerakan ekonomi dan juga kelahiran dan kematian. Orang sudah meninggal tetap masuk sebagai penerima, kan lucu,” terangnya.

Tak hanya sekali aksi demo ini dilakukan, sebelumnya RAR telah melakukan aksi demo di depan kantor Dinsos itu berulang kali bahkan akan terus melakukan aksi demo itu setiap hari kamis hingga data tersebut dirubah.

Sementara itu, SetijaBudhi Kepala Dinas Sosial mengaku data kemiskinan merupakan data dari kementrian sosial. Ia mengakui bahwa data tersebut memang berdasarkan survey di tahun 2015.

“Tapi kami tidak serta merta membiarkan data tersebut. Dalam perjalanannya hingga tahun ini kementrian sosial dan Kemendagri melakukan evaluasi-evaluasi lagi sehingga data itu saat ini mengalami penurunan,” ucapnya.

Diketahui, data yang semula 155 mengalami penyesuaian dan turun sebanyak 90 ribu. Dimungkinkan angka penurunan itu akan mengalami perubahan sebab evaluasi masih belum final.

“Itu hasil evaluasi saja sudah mengalami penurunan. Evaluasi itu baru 70 persen, masih tersisa 30 persen lagi akan dilakukan penyesuaian jadi bisa lebih turun lagi,” terangnya. (isn/yan)

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial, Setija Budhi. Ia menyampaikan saat ini pemerintah menganggarkan dana untuk bantuan disabilitas. Namun tidak ditentukan besarannya.

“Ada anggaran bantuan bagi penyandang disabilitas, namun menyesuaikan kebutuhan,” ucapnya.

Ia melanjutkan, anggaran ini akan dikeluarkan sesuai dengan penyandang yang sudah mengajukan satu tahun sebelum anggaran diberikan. Sedangkan bagi penyandang yang tidak mengajukan, maka tidak akan mendapat bantuan.

Dengan kata lain, pemerintah saat ini belum mendata penyandang disabilitas di Bangkalan. Maka, bagi penyandang disabilitas tak bisa tersentuh bantuan pemerintah selama penyandang tidak mengajukan permintaan bantuan.

“Ya kami memang akan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan. Kalau tidak mengajukan ya kami belum bisa memberikan karena kami juga tidak tau penyandang disabilitas berapa banyak,” lanjutnya.

Ia menghimbau, bagi penyandang disabilitas sebaiknya segera mengajukan permintaan bantuan ke pemerintah. Agar bantuan dapat segera diterima para penyandang disabilitas tersebut.

“Kapanpun bisa mengajukan, namun realisasi baru satu tahun setelahnya. Makanya segera ajukan dilengkapi bersama pengantar dari aparat setempat,” pungkasnya. (ist/nhs/yan)

Sekretaris Dinsos, Iwan Setiawan menyampaikan akan melakukan sidak di tiga gudang mitra supliyer Bulog. Yakni di Kecamatan Burneh, Kwanyar dan Tanah Merah, hasilnya beras yang ditemukan sesuai dengan juknis yang telah disepakati.

“Kita lakukan sidak untuk membuktikan kualitas beras yang disalurkan ke Keluarga Penerima Manfaat betul-betul kualitasnya bagus,” ucapnya.

Dijelaskan, Jenis beras medium plus ini merupakan beras yang telah sesuai dengan juknis. Selain itu, pemilihan jenis ini dilakukan karena beras medium plus masih mengandung vitamin B yang baik bagi kesehatan.

Di lokasi yang sama, Faisal Azhari Pimpinan Cabang Bulog Madura menyampaikan ada 10 mitra supliyer Bulog untuk 18 kecamatan di Bangkalan. Ia pun menegaskan untuk segera melaporkan pada pihak Bulog jika ada KPM yang menerima beras berkualitas jelek.

“Bisa langsung laporkan ke tikor, ke mitra Bulog atau bahkan ke kami. Maka dalam 1 x 24 jam kami ganti,” tegasnya.

Dikatakan, dengan 10 mitra supliyer beras Bulog tersebut, tiap mitra dapat menaungi 1 hingga 2 kecamatan. Ia pun menegaskan, tidak ada kecamatan yang memiliki dua supliyer beras untuk penyedia BPNT. (isn/nhs/yan)

Bantuan ini diperkirakan akan disalurkan pada ahir september ini. Sedangkan penyaluran bantuan dilakukan oleh Dinas Peternakan yang telah bekerjasama dengan Kementrian Sosial (Kemensos) melalui Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan.

” Untuk penerima bantuan ini, Kementan sudah menentukan bahkan sudah memverifikasi berdasarkan data dari Kemensos,” Ucap Kepala Dinas Peternakan Ahmat Hafid,(15/9/2019).

Dikatakan, penerima bantuan ini berasal dari keluarga miskin yang tersebar di lima kecamatan di Bangkalan yakni, Kecamatan Bangkalan, Labang, Burneh, Tragah dan Kamal. Sedangkan jumlah penerimanya yakni 8.931 kepala keluarga.

“Nantinya setiap penerima akan mendapatkan ayam sebanyak 50 ekor serta uang Rp 500 ribu untuk pembuatan kandang,” tambahnya.

Ia pun berharap, bantuan ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh para penerima. Selain itu, bantuan ayam ini diharapkan menjadi cikal bakal para penerima untuk menjadi peternak yang nantinya mampu menggerakkan roda perekonomian dan mengentaskan kemiskinan. (Isn/nhs/yan)

Masih dengan tuntutan yang sama, Yodika Koordinator Lapangan (Korlap) menuntut adanya transparansi data by name by address para penerima bantuan sosial tersebut. Sebab, hingga kini data tersebut tak juga diungkap dan menimbulkan spekulasi adanya ‘permainan’ di dalam program bansos itu.

“Data penerima PKH sebanyak 71.058 pada bulan mei, saat ini menyusut menjadi 61.353. Mengapa bisa terjadi? Lalu kenapa data by name by address enggan untuk dipaparkan?,” tanyanya saat perwakilan Bank BRI menemuinya didepan kantor perbankan tersebut.

Ia pun meminta pihak BRI memberikan data tersebut, sebab BRI merupakan perbankan yang ditunjuk untuk menyalurkan data tersebut. Selain itu, pihaknya menuntut agar Bank BRI menunjukkan surat perjanjian dengan Kemensos yang telah disepakati.

“Jika memang tidak ada permainan, coba tunjukkan data tersebut. Jelas atau tidak penerimanya. Dan untuk perjanjian dengan Kemensosnya mana, kami perlu bukti,” jelasnya.

Baca : Demonstran Tuntut Realisasi BNPT dan PKH Transparan

Menanggapi hal tersebut, Perwakilan Bank BRI,Rulita mengaku tak dapat memberikan data yang diminta. Sebab, seluruhnya kewenangan Kemensos. Pihaknya juga segera melakukan rapat bersama Tim Koordinasi terkait.

“Silahkan minta ke Kemensos melalui dinsos. Kami disini tidak memiliki kewenangan untuk memberikan data tersebut apalagi surat perjanjian yang dimaksud. Kami juga dalam waktu dekat akan melakukan rapat bersama Timkor,” tegasnya. (ist/nhs/yan)

Mereka mendesak Dinsos transparan penyaluran bantuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Sebab dinilai realisasi bantuan itu banyak janggal.

Bantuan dua program tersebut cukup fantastis. Penerima dana BPNT mencapai 93. 331 keluarga penerima manfaat (KPM). Sedangkan penerima bamtuan PKH mencapai 61. 353.

Pantauan di lokasi, demonstrans tidak hanya mendatangi Kantor Dinsos setempat. Namun mereka juga mendatangi Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) setempat. Sebab BRI sebagai perbankan yang menangani bantuan.

Demonstran berorasi jika banyak kejanggalan dalan realisasi dua program bantuan tersebut. Seperti adanya dugaan bantuan tidak sampai ke penerima. Bahkan, diduga penerima bantuan yang sudah meninggal namun tetap tercantum.

Aksi yang melibatkan puluhan orang itu menyampaikan sedikitnya tujuh tuntutan. Di antaranya, meminta tim kordinasi (tikor) yang terlibat terbuka kepada publik. Khususnya realisasi bamtuan tahap 1 sampai tahap 4 tahun 2018 – 2019. Termasuk pengumuman penerima PKH kepada masyarakat umum di Bangkalan.

Selain itu mereka meminta pendamping PKH yang nakal segera dipecat. Sebab diduga ada manipulasi pencairan bantuan yang merugikan penerima.

Terakhir demonstran meminta penegak hukum menindak tegas. Jika terbukti ada pelanggaran pelaku sehera diproses hukum.

Yodian Korlap aksi BPI KPNPA RI mengatakan jika pihaknya sudah melakukan investigasi terhadap penerima. Banyak warga miskin yang tidak menerima bantuan. “Ini akibat tidak adanya keterbukaan. Bahkan disinyalir ada penerima yang terdaftar tapi tidak menerima dana bantuan,” katanya.

Dia menambahkan, validasi data yang dilakukan pemerintah dinilai amburadul. Sebab masih banyak warga miskin yang belum terdata. “Kami berharap penegak hukum turun tangan masalah ini,” imbuhnya.

Pimpinan Cabang Bank BRI Bangkalan, Sudono mengatakan pihaknya tidak memiliki wewenang untuk membuka data penerima. Ia pun meminta waktu untuk memperbaiki data yang telah ada.

“Untuk data itu kewenangan Kemensos melalui Dinsos. Untuk kesalahan data kami minta waktu untuk evaluasi dan memperbaiki,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinsos Bangkalan Iwan Setiawan tidak mengelak jika validasi penerima bantuan belum maksimal. Namun pihaknya sudah melakukan langkah validasi basis data terpadu. “Ini yang perlu dibantu semua pihak. Agar basis data terpadu segera selesai,” katanya.

Dia menjelaskan jika validasi basis data terpadu akan dilakukan di setiap desa. Sehingga bantuan tepat sasaran by name by addres. “Sehingga penerima bantuan jelas dan transparan,” ucapnya. (Isn/nhs/yan)

Berbagai aspek menjadi faktor ketertinggalan sebuah daerah, yakni tingkat ekonomi, infrastruktur, SDM, sarana dan prasarana,karakteristik daerah, aksesibilitas dan juga kemampuan keuangan daerah. Di Bangkalan sendiri, ketertinggalan terjadi pada aspek perkembangan SDM.

Menanggapi hal tersebut, Pj Sekda Kabupaten Bangkalan SetijaBudhi memaparkan saat ini pemerintah kabupaten (Pemkab) Bangkalan sedang fokus untuk meningkatkan SDM. Anggaran dan juga kegiatan SDM juga ditingkatkan untuk menunjang hal tersebut.

“Kita tingkatkan anggaran dan kegiatan. Hal itu berupa peningkatan beasiswa pendidikan baik untuk siswa berprestasi maupun siswa tidak mampu. Selain itu ada alokasi dana untuk guru madin dan juga pondok pesantren serta anggaran lainnya,” paparnya.

Tak hanya itu, peningkatan investasi di Bangkalan juga sedang ditingkatnya. Berbagai macam investasi serupa minimarket juga telah banyak menjamur di setiap sudut daerah Bangkalan.

“Kita juga buka ruang untuk investasi. Misalnya minimarket atau toko modern. Selain meningkatkan PAD, itu juga sebagai acuan masyarakat agar memiliki produk dengan kualitas yang sama bahkan lebih,” ungkapnya.

Sedangkan dari segi ekonomi masyarakat, lelaki yang juga menjabat sebagai kepala dinas sosial (Dinsos) ini mengatakan telah menyalurkan kartu kombo Program Keluarga Harapan (PKH) pada setiap penerima manfaat.

“Nah dari segi kemiskinan, kami juga telah menyalurkan kartu PKH melalui BRI kepada penerima manfaat. Kami ingin, pengentasan kemiskinan ini dapat dirasakan masyarakat. Targetnya, lima tahun mendatang Bangkalan sudah terbebas dari kemiskinan,” ucapnya. (Isn/nhs/yan)