Dikonfirmasi usai memimpin rapat, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, mengatakan bahwa pembahasan KUPA-PPAS sebagai tugas DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran. Menurutnya, pemerintah harus mulai bekerja ekstra dalam rangka pengoperasian Rumah Sakit Panggul.

“Ada hal yang menjadi pemikiran ekstra, dalam kaitannya dengan Rumah Sakit Panggul. Yaitu, agar bisa operasional masih perlu banyak anggaran yang harus dicukupi,” ujarnya, Jumat (11/08/2023) siang.

Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek menyebut, Rumah Sakit Panggul untuk bisa operasional perlu banyak anggaran yang harus dicukupi. “Karena melihat kemampuan keuangan daerah, maka kita sarankan kalau APBD tidak mampu untuk membiayai jalan keluarnya adalah pinjam ke Bank Jatim atau pihak manapun,” kata Sukarudin.

Baca juga:

Politisi PKB ini menuturkan, ada salah satu permintaan atau catatan dari Komisi IV, agar Rumah Sakit Panggul ini bisa beroperasi. Misalnya, ketika resmi dibuka mesti harus sudah bisa kerja sama dengan BPJS. Sedangkan kerja sama dengan BPJS, skornya minimal harus 75. Padahal, sekarang nilainya masih 60.

“Tadi kami untuk menghitung butuh anggaran berapa untuk bisa operasional dan dijawab Rp 62 milyar sudah cukup,” imbuhnya.

Dirinya juga meminta, untuk menekan anggaran dengan total Rp 62 miliar. Karena kalau Rp 62 miliar, nanti APBD pada tahap awal harus bayar dahulu perbulan. Sedangkan, Komisi IV menyarankan agar nilai tersebut dianggarkan separo jadi tidak terlalu berat. Dan sesuai kesepakatan, mereka menyetujui dengan nilai Rp 35 miliar.

Namun, politisi dari PKB ini mempertanyakan, apakah untuk pinjam itu masuk pada APBD Perubahan atau tidak. Sehingga, perlu koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) terkait kemampuan keuangan daerah mengangsur ditahap awal.

“Kita perkirakan enam bulan ke depan setelah operasional, itu sudah mampu untuk membiayai sendiri,” tuturnya.

Selanjutnya, masih terang Sukarudin, beberapa kondisi di Rumah Sakit Panggul perlu diperbaiki dahulu sebelum operasional. Dirinya mencontohkan, untuk ruang operasi jika sudah disiapkan dokter spesialis bedah, pasti mereka akan minta ruangan yang memenuhi syarat untuk operasi.

“Kemarin kita melihat ke sana dan memang tidak memenuhi syarat. Dindingnya masih biasa dan bukan dinding yang disyaratkan. Ditambah dari sisi SDM, juga masih sangat kurang. Dokter spesialis sesuai standar Permenkes harus ada lima dokter spesialis. Sekarang dokter spesialisnyakan belum ada,” papar Sukarudin.

Untuk itu, dirinya berharap bagaimanapun ceritanya di tahun 2024, Rumah Sakit Panggul harus sudah bisa operasional. Dengan cara di APBD perubahan tahun ini, Pemerintah Daerah menyiapkan anggaran dan sebisa mungkin menggandeng pihak BPJS. (mil/sit)

Kabid Pengolahan Persampahan dan Limbah B3, Vardian Budi Santoso, menjelaskan jika selama ini untuk mengolah sampah di TPA Tlekung, menggunakan satu mesin pemilah sampah atau perolisis. Sedangkan, mesin incinerator ini tidak pernah terpakai hingga terjadi kerusakan.

“Hari Senin (07/08/2023) lusa, dipastikan incinerator sudah bisa bekerja. Itu sedang diperbaiki,” terangnya di TPA Tlekung Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Sabtu (05/08/2023) tadi.

Incinerator yang baru diperbaiki, tambahnya, mampu mengolah pembakaran sampah 1,2 ton perhari. Yang estimasi operasionalnya 6 sampai 8 jam perhari.

“Incinerator yang ada itu pengadaan tahun 2021,” ujarnya.

Baca juga :

Sebenarnya, menurut Vardian, incinerator yang diperbaiki itu akan ditaruh di TPS3R Desa Punten. Tetapi, dikarenakan ada permasalahan di Tlekung, maka ditarik kembali.

“Yang jelas, kalau dua mesin pengolahan antara perolisis dan incinerator sama-sama beroperasi, maka sampah akan banyak berkurang sekitar 70 persen,” jelasnya.

Disamping itu, jelasnya, mengenai gunungan sampah pihak DLH sudah mengikis ketinggian dari 17 meter menjadi 5 meter. Yang dikerjakan mulai 1 sampai 4 Agustus 2023 dan pada 5 Agustus gunungan sampah sudah rata.

“Pekan depan, sekitar hari Rabu atau Kamis kita pasang geomembran atau material pelapis. Yang luas volumenya 1.700 meter persegi,” tuturnya.

Terkait permasalahan sampah, tegas Vardian, diharapkan ada pengurangan sampah di desa-desa. Karena, saat ini TPA Tlekung hanya memiliki lahan satu hektar.

Sedangkan, paparnya, saat ini sampah di TPA Tlekung sebenarnya sudah over kapasitas. Sedangkan usia TPA Tlekung, juga cukup lama. “Kami berharap, pengurangan sampah di desa. Supaya, usia TPA Tlekung lebih lama. Karena sekarang saja sebenarnya sudah over load,” paparnya. (put/sit)

Menurutnya, saat ini mulai sarana prasarana, akreditasi dan persyaratan lain sampai pada Bukti Lulus Uji elektronik (BLU e) sudah disiapkan. Setidaknya, di Kota Batu terhitung kurang lebih 7 ribu kendaraan yang difasilitasi saat UPT PKB Kota Batu, siap mulai mengikuti beroperasi UPT. Bahkan, dipastikan bahwa paling lama akhir bulan ini masyarakat sudah bisa membawa kendaraannya untuk diuji KIR di balai tersebut.

“Yang jelas akhir bulan ini, sudah beroperasi,” ujarnya.

Dengan beroperasinya Balai Uji KIR ini, menurutnya, warga Kota Batu tidak perlu jauh-jauh melakukan uji KIR di Kota/Kabupaten Malang. “Saya berharap semua kendaraan di Kota Batu, bisa melakukan uji KIR di UPT PKB Kota Batu,” tegasnya.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Sementara itu, saat berada di Kantor UPT PKB, salah satu pegawai yang tidak mau disebut namanya mengungkapkan semua persyaratan Balai Uji KIR itu sudah lengkap. Termasuk diantaranya akreditasi dan BLU e. Sehingga, pekan depan sudah siap beroperasi.

“Semua sudah lengkap. Akreditasi balai uji juga sudah siap. BLU e sudah siap. Dan, pekan depan sudah beroperasi,” jelasnya.

Sekedar diketahui, pembangunan Balai Uji KIR yang merupakan proyek prioritas Kota Batu tahun 2022 maupun RPJMD. Dimana, Balai Uji KIR ini dikerjakan pihak ketiga, yaitu PT Mandiri Langgeng Gemilang asal Desa Pandanrejo, Kota Batu dengan harga kontrak Rp 3,8 miliar. Kontrak tersebut rendah dari Pagu nilai lelang Rp 4,5 miliar. (put/gie)