Disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Eny Rachayuningsih, bahwa aturan PPDB 2023 yang dilaksanakan memang berbeda dengan tahun lalu untuk jalur zonasi. Bagi calon peserta didik yang memilih jalur zonasi, harus beralamatkan sesuai pada kartu keluarga (KK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batu.

“Aturan tahun ini, untuk calon peserta didik berdomisili di dalam wilayah zonasi yangi ditetapkan Pemerintah Kota Batu berdasarkan alamat pada KK diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB,” terang Eny, yang disampaikan melalui ponselnya, Kamis (09/03/2023) tadi.

Untuk itu, tambahnya, dalam pelaksanaan zonasi yang diberlakukan adalah bahwa peserta didik tidak menggunakan surat keterangan domisili tempat tinggal. “Jadi, aturannya untuk memilih jalur zonasi. Peserta didik tidak boleh menggunakan surat keterangan domisili,” tuturnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Terjadinya masalah dalam pendaftaran jalur zonasi, ujar Eny, muncul pada titik Map yang ditampilkan oleh Google. Bisa terjadi, bila titik koordinat tidak terjangkau oleh Google Map. Di situlah, surat keterangan domisili beperan mengubah dan mendekatkan di pusat titik koordinat (SMP) dari calon peserta yang belum memiliki KK.

“Kami berharap, calon peserta didik memahami aturan zonasi tahun ini. Bagi calon peserta didik, yang jelas tidak menggunakan surat keterangan domisili,” ujarnya.

Untuk aturan pendaftaran yang lain, tambahnya, masih tetap sama seperti sebelumnya. Prosentase daya tampung masih sama. “Jalur zonasi dengan daya tampung 55 persen. Afirmasi 20 persen. Dan, perpindahan orang tua wali 5 persen. Kemudian, jalur prestasi akademik 5 persen dan jalur prestasi non akademik 5 persen dari total daya tampung SMP,” jelasnya. (put/gie)

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Disdik Kota Batu, Hariadi, mengatakan bahwa untuk tahun pertama pengoperasionalan, direncanakan masih akan menerima dua kelas. Dimana, masing-masing kelas akan diisi oleh 32 siswa. Sehingga, secara keseluruhan tahun ini menerima 64 siswa.

Mengenai penerimaan sementara dua kelas itu, lanjutnya, dikarenakan di sekitar sekolah tersebut masih banyak sekolah swasta. Dengan asumsi, tidak mengurangi animo masyarakat memilih sekolah swasta, meskipun sudah didirikan sekolah negeri.

“Tahun ini, saat PPDB kita menerima dua kelas,” kata terang Hariadi, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (31/01/2023) tadi.

Mengenai penyediaan mebeler, ujarnya, sudah disiapkan oleh rekanan yang akan didatangkan pada April 2023 ini. Sehingga, PPDB bisa dimulai Mei hingga Juni 2023 mendatang dan siswa baru sudah siap menempatinya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“April ini dipastikan mebeler sudah didatangkan dan dianggarkan Rp 397 juta, untuk dua kelas. Yang terdiri dari, bangku siswa untuk dua kelas, lalu ruang TU, terus ruang guru, kemudian ruang kepala sekolah,” jelasnya.

Untuk tenaga pengajar, dijelaskan Hariadi, diambil dari sekolah-sekolah negeri yang ada. Karena, saat ini masih belum ada rekrutmen guru tidak tetap (GTT) maupun pegawai tidak tetap (PTT). Sedangkan kepala sekolah sudah dipersiapkan pelaksana tugas dari SMP 3 sambil menunggu surat keputusan dari kepala dinas.

Sedangkan, untuk zonasi nanti akan ditentukan saat musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) awal Februari 2023 mendatang. Dan, sekarang kondisi bangunan baru tersedia perpustakaan, ruang guru, kepala sekolah, TU, gedung serbaguna, serta dua lokal untuk ruang kelas. Kemudian, laboratorium, lapangan basket dan mushola dibangun pada tahap dua tahun ini.

“Saya berharap, dengan berdirinya SMPN 7 Kota Batu, yang ada di Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, ini nanti akan menjadi satu-satunya SMP dengan phisik bangunan terbaik di Kota Batu. Karena bangunan sudah ke arsitektur modern dengan harapan siswa lebih tertarik masuk SMPN 7. Walaupun dipinggiran siswa berprestasi ada disitu,” tegas Hariadi.

Sekedar diketahui, SMPN 7 Kota Batu yang terletak di Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Jurejo ini diresmikan pada 20 Desember 2022 tahun lalu, untuk tahap satu. Dan, di atas lahan 5.025 meter persegi pembangunan sekolah ini menelan anggaran sebesar Rp 4,3 miliar. (put/sit)

Kepala Sekolah SMA Negeri 2, Anto Dwi Cahyono, mengatakan bahwa dirinya baru menerima laporan kejadian itu pada Kamis (18/03).

“Kemarin saat kita ada kegiatan pembinaan dan pengawasan dari cabang Dinas Pendidikan Kota Batu dan Malang, baru mendapatkan info sekitar pukul 10.00. Bahwa, ruang laboratorium biologi mengalami atap plafon yang ambrol dan saat ditinjau, memang benar. Sebagian besar plafon yang terbuat dari gypsum, sudah berantakan di lantai,” jelas Anto, Jumat (19/03) tadi.

Baca juga: Penerima PIP Batu Tahun Ini Turun

Masih menurut Anto, ruangan itu dibangun sekitar tujuh tahun yang lalu. Faktor penyebabnya, masih kami teliti. Apakah beban terlalu berat atau ada kondisi bangunan yang sudah lapuk. Untuk itu, sekolah berkirim surat ke DPUPR Kota Batu, guna mengetahui akibat dan seberapa besar kerusakannya pada gedung tersebut.

“Kami pada posisi mencari informasi. Memang hampir setahun ini, tidak ada kegiatan di sekolah. Gedung tetap kami rawat, tapi kami tidak tahu kekuatan bangunan tersebut. Harapannya, segera ada perbaikan kembali karena kami segera melapor ke Dapodik paling lambat Maret ini,” ujarnya.

Ditambahkan, kerusakan memang di dalam instruksi tersebut harus ada penilaian DPUPR. Tujuannya, agar tahu seberapa besar kerusakan yang ada. Ini baru pertama kali terjadi.

“Ya ada kerusakan kecil. Seperti lampu, genteng bocor, saluran air mampet. Kalau yang ini, kayaknya di luar dugaan,” tambahnya.

Sementara untuk alat-alat laboratorium, dirinya menjelaskan, tidak ada yang rusak. Karena jatuh plafon, mengenai langsung ruangan kelas. Sementara untuk peralatan, ada gudangnya sendiri.

“Untungnya, saat itu tidak ada proses pembelajaran. Tidak ada korban jiwa, karena ruangan tersebut kosong. Kami ada kegiatan, tapi di ruangan lain,” paparnya.

Disinggung apakah kegiatan pembelajaran tatap muka segera dilakukan, Anto menjelaskan, bahwa sesuai instruksi, pada Juli untuk tatap muka sesuai anjuran Bapak Menteri. Secara SOP, sudah kami penuhi dan berkirim surat ke Gugus Tugas Kota Batu.

“Rencananya kelas 12, tapi kalau tahun ajaran baru, kami sesuaikan. Karena aturannya, sepertiga siswa yang masuk. Sesuai survei, sudah kami lakukan dan ada 70 persen orang tua setuju untuk pembelajaran tatap muka,” paparnya seraya menambahkan, untuk kerusakan ruang laboratorium nantinya, sesuai edaran Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, selain yang menentukan DPUPR, juga belum bisa menyimpulkan ini butuh anggaran berapa. Kalau ringan bisa menggunakan BOS, kalau menengah dan berat, bisa menggunakan DAK. (bir/sit)

Program ini digawangi langsung oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sementara sasarannya, kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batu, terdapat 5.306 pelajar yang menerima PIP. Dengan rincian, penerima PIP untuk jenjang SD sebanyak 3.495 siswa atau siswi. Sementara itu, untuk jenjang SMP ada 1.811 siswa atau siswi yang menerima PIP.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Batu, Enny Rachyuningsih, mengungkapkan bahwa penerima PIP di Kota Batu pada tahun ini lebih sedikit dari pada tahun sebelumnya.

Karena, pada tahun 2020 lalu, Kota Batu untuk jenjang SD ada sebanyak 3405. Lebih sedikit dibandingkan tahun ini. Sementara itu untuk tingkat SMP lebih banyak dari pada tahun ini. Yakni, sejumlah 1.926 penerima. Dengan total penerima sebanyak 5.331 siswa atau siswi.

“Setiap tahunnya penerima PIP fluktuatif. Berdasarkan data penerima. Tahun lalu lebih banyak dibandingkan dari tahun ini,” ujarnya.

Sedangkan untuk penerima PIP, tergantung dari pengajuan dari masing-masing sekolah. Setelah pengajuan, selanjutnya dilakukan pada tahap verifikasi oleh Kemendikbud.

Untuk besaran nominal bantuan, PIP itu besarannya berbeda-beda pada setiap jenjangnya. Untuk tingkat SD Kelas 2-6 senilai Rp 450 ribu setiap tahunnya. Kemudian untuk Kelas 1 SD sejumlah Rp 225 ribu. Ini karena, pertengahan tahun pelajaran dan tahun anggaran yang berbeda ketika mulai awal masuk.

Sementara itu, untuk pelajar tingkat SMP kelas 8-9 menerima Rp 750 ribu sedangkan untuk kelas 7 sebesar Rp 375 ribu. Mereka yang menerima PIP akan ditransfer langsung ke nomor rekening masing-masing. Sehingga tak diberikan secara tunai. Untuk menghindari adanya hal yang tak diinginkan.

Baca Juga: Sikapi Zona Kuning, Disdik Batu Siapkan PTM Paska PPKM

Selanjutnya, bagi peserta didik di jenjang SMA atau SMK atau MA atau Paket C mendapatkan Rp 1 juta per tahun. Namun, untuk tingkat SMA didata langsung oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

“Untuk tahun ini pencairan PIP dimulai antara bulan April dan Mei. Dalam proses pencairan, Kemendikbud tak melakukan secara serentak. Bahkan dalam satu tahun bisa sampai 20 kali pencairan. Yang dilakukan secara bergilir,” jelasnya.

Dirinya menegaskan, bagi setiap pelajar yang ingin mendapatkan PIP. Dapat mengusulkan langsung kepada pihak sekolah masing-masing. Yang mana, salah satu syaratnya, peserta didik harus melampirkan surat keterangan tidak mampu.

“Meskipun aturan itu tak ada dalam daftar persyaratan. Namun hal tersebut menjadi sebuah dasar pijakan. Sebagai penentu,” katanya. (bir/ed2)

Pihak legislatif menilai, kejadian seperti ini dikarenakan faktor jumlah SD di Kota Batu melimpah tak sebanding dengan jumlah pendaftar. Komisi C lalu mendorong untuk melebur beberapa sekolah.

Temuan itu didapat saat Komisi C melakukan monitoring di SDN 1 Pendem dan SDN 4 Sisir bersama Disdik Kota Batu. PPDB SD dimulai sejak 2 hingga 3 Juni dan pengumuman disampaikan pada 5 Juni.

Dari hasil monitoring di lokasi, Ketua Komisi C, Khamim Tohari mengatakan, dari kuota 28, SDN 04 Sisir hanya menerima dua peserta didik dengan satu jumlah rombel.

“Kami prihatin dan miris sekali karena tidak hanya satu sekolah seperti di SDN Torongrejo 02 hanya 7 orang,” ungkap politisi PDI-P itu.

Kejadian ini, sudah berulang-ulang tiap tahunnya. Ia menilai, faktor itu dipengaruhi disparitas antara minimnya jumlah lulusan TK dan banyaknya jumlah SD di Kota Batu. Tahun 2019 lalu, lanjut Khamim, sejumlah SD kekurangan murid, ada yang hanya menerima 10-11peserta didik.

Untuk mengatasi persoalan itu, Khamim meminta Disdik meleburkan lembaga pendidikan dasar yang lokasinya berdekatan. Seperti, di Kelurahan Sisir terdapat 3 SD Negeri yang lokasinya berdekatan, yakni SDN Sisir 03, SDN Sisir 04 dan SDN Sisir 06.

“Ketiganya bisa digabung. Beberapa tahun yang lalu pernah terjadi penggabungan sekolah-sekolah SD di Torongrejo,” cetus dia.

Berdasarkan data keseluruhan SD negeri di Kota Batu ada 64 SD. Jumlah pendaftar di tahun ini hanya 1.774 meskipun daya tampung keseluruhan mencapai 2673 murid dengan 95 rombel.

Sedangkan jumlah keseluruhan SD swasta di Kota Batu sebanyak 14 sekolah dan 26 rombel dengan daya tampung 728 peserta didik. Jumlah peserta didik yang ditampung tahun ini sebanyak 596 peserta didik.

Problem lainnya, yakni jumlah guru yang makin berkurang. Sehingga muncul kekurangan wali kelas di setiap kecamatan. Kecamatan Junrejo kekurangan 20 guru, Bumiaji dan Kota Batu masing-masing kekurangan 14 guru. Atau totalnya kekurangan 48 guru di tingkat SD di seluruh Kota Batu. Ini disebabkan adanya beberapa guru di tahun 2020 ini yang pensiun.

“Perlu diatasi agar tak berlarut-larut. Bahkan kepala sekolah merangkap jadi wali kelas,” imbuh Khamim.
Ia mendorong agar Disdik mengevaluasi pagu SD mengingat kondisinya tak sebanding dengan jumlah pendaftar. Evaluasi itu meliputi, ketersediaan gedung dan guru serta jumlah rombel.

“Akan kordinasi lebih lanjut dengan dinas,” kata dia.

Kepala Diknas Kota Batu Eny Rachyuningsih membantah, jika tak semua SD negeri kekurangan murid baru. Dia menyebutkan ada sekolah yang sampai menolak peserta didik baru.

“SDN Pendem 01 yang sampai menolak murid baru dengan daya tampung 93 orang dan terealisasi semua. Lalu juga ada MI As Salam harus kelebihan 5 murid, padahal daya tampungnya 28 orang,” bantah Eny.

Sedangkan untuk mengatasi persoalan minimnya jumlah guru, bisa di-back up sementara waktu oleh 1.300 guru tidak tetap (GTT) di seluruh SD negeri Kota Batu.

Ia sependapat dengan usulan dewan atas peleburan SD negeri. Nantinya bakal ada kajian terhadap trend penerimaan murid baru dari tiga tahun terakhir. Peleburan difokuskan bagi sekolah-sekolah yang jaraknya berdekatan.

“Nanti kalau memang di beberapa lokasi sekolah cenderung penerimaan muridnya kurang dari 10 orang maka kemungkinan akan digabung. Saat ini SDN Beji 03 sudah tidak menerima murid baru dan digabung kuotanya dengan SDN Beji 01 dan SDN Beji 02,” papar Eny. (bir/yan)