Sekretaris Disdikpora Kabupaten Trenggalek, Tanto Riyadi, mengatakan sesuai dengan surat edaran dari Kemenpan RB wacana penghapusan tenaga honorer akan dihapus November 2023. “Jadi, sesuai SE dari Kemenpan RB kemarin, terkait tenaga diluar ASN/PNS, per November 2023 akan dihapus. Di Dinas Pendidikan Trenggalek sendiri, upaya yang dilakukan adalah pemetaan pegawai untuk tenaga pengajar di tingkat PAUD/TK, SD sampai SMP,” ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (17/06/2022) siang.

Dengan harapan, tambahnya, para tenaga honorer khususnya guru SD akan didorong untuk mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K). “Mengingat, sampai saat ini tenaga pengajar di tingkat sekolah dasar di Kabupaten Trenggalek, masih sangat minim,” imbuhnya.

Baca juga:

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Disamping itu, pihaknya juga melakukan upaya-upaya untuk efisiensi pengembangan re-grouping terhadap sekolah-sekolah yang jumlah muridnya sedikit. “Sampai saat ini, kita sudah menyusun konsep terkait Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur soal re-grouping. Dimana didalamnya, disebutkan jika selama 3 tahun terakhir jumlah murid dibawah 60. Maka sekolah tersebut bisa dilakukan re-grouping,” terang Tanto.

Meski demikian, tidak serta merta re-grouping ini bisa dilakukan. Dinas Pendidikan juga melihat dari faktor yang lain, seperti lokasi sekolah itu. “Kalaupun memang jumlah muridnya kurang dari 60, tapi lokasinya tidak memungkinkan untuk dire-grouping. Ya itu tidak akan dilakukan,” tuturnya.

Saat ini, lanjut Tanto, Dinas Pendidikan juga sudah menyiapkan untuk re-grouping dua sekolah. Namun kedepannya, pihaknya masih akan menunggu penyelesaian Perbup untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian.

Pada dasarnya, penghapusan tenaga honorer ada ditangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Trenggalek. Namun karena wacana tersebut sudah sejak lama disampaikan, Dinas Pendidikan mulai melakukan upaya pemetaan ataupun re-grouping dalam rangka efisiensi tenaga pengajar .

Sedangkan bagi mereka yang tidak memungkinkan mengikuti tes baik CPNS maupun P3K, pihaknya juga masih akan mencari jalan keluar terbaik kedepannya. Tujuannya, agar kebijakan yang diambil juga tidak merugikan kedua belah pihak baik yang bersangkutan maupun pemerintah.

“Intinya, bagi mereka yang masih memenuhi syarat seleksi CPNS maupun P3K, akan diarahkan untuk mengikutinya. Kalau usia diatas 35, yang memungkinkan hanya bisa mengikuti tes P3K saja,” papar Tanto.

Sekdin Pendidikan ini menambakan, penggabungan sekolah akan dimulai dari lembaga tingkat SD.

Diketahui, di Kabupaten Trenggalek, jumlah SD sekitar 437 lembaga, termasuk sekolah negeri dan swasta. Dengan jumlah tenaga honorer baik Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau Guru Tidak Tetap (GTT) kurang lebih 1.200 orang. (mil/sit)

Dalam rangka memberikan rasa aman selama proses PTM berlangsung, Dinas Pendidikan berupaya memberikan vaksinasi Covid-19 kepada seluruh tenaga pengajar di Kabupaten Trenggalek.

Kepala Disdikpora Kabupaten Trenggalek, Totok Rudiyanto menyatakan, rencana PTM di tingkat SMP, SD, hingga TK/Paud saat ini sudah mulai dipersiapkan.

“Kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya terkait PTM nanti. Saat ini proses vaksinasi lanjutan sisa yang kemarin untuk satuan tenaga pendidikan SMP sudah dilakukan. Selanjutnya, vaksinasi akan diberikan kepada tenaga pendidik tingkat SD kemudian TK/Paud,” ungkap Totok saat dikonfirmasi via telepon, Selasa (10/03/2021) pagi.

Baca juga: Kemenperin RI Beri Bimtek WUB Kepada 60 Pelaku IKM di Trenggalek

Dikatakan Totok, setelah tenaga pendidik sudah divaksin secara keseluruhan diperkirakan sampai akhir bulan Maret, akan dipersiapkan pelaksanaan metode pembelajaran tatap muka.

“Kalau semua tenaga pengajar sudah tervaksin, kita akan lakukan persiapkan pembelajaran dengan sistem daring dan luring,” imbuh.

Ia berharap semua tenaga pengajar bisa melakukan vaksinasi secara menyeluruh. Dengan begitu, pembelajaran tatap muka bisa seger dilaksanakan.

“Kita lihat ketersediaan vaksin kalau vaksinnya tersedia agar semua tenaga pendidik dilakukan vaksinasi supaya pembelajaran tatap muka bisa segera dilaksanakan,” tegasnya.

Masih terang Totok, meski persiapan pelaksanaan pembelajaran di Trenggalek akan dilakukan secara tatap muka, pihaknya masih memperhitungkan zona risiko penyebaran Covid-19.

“Nanti akan kita lakukan evaluasi terkait tahapan itu. Apakah bisa berjalan maksimal atau tidak. Jika memang tidak ada dampak yang negatif, maka pembelajaran tatap muka akan dilakukan berkelanjutan,” kata Totok.

Kabar Selebihnya Kabupaten Trenggalek, KLIK DISINI…

Mengingat sampai saat ini, masih sebagian tenaga pengajar yang menjalani vaksinasi tahap pertama, pihaknya juga masih memperhitungkan ketersediaan vaksin. Agar semua tenaga pengajar bisa menerima vaksin Covid-19.

“Kemarin masih sebagian tenaga pengajar yang menjalani vaksinasi tahap pertama. Setelah 14 hari akan dilakukan vaksinasi tahap kedua. Sedangkan untuk di lingkup Dikpora baru dilaksanakan besok, dan Sabtu depan akan diberikan untuk korwil kota SD, TK/Paud dan baru non PNS pada tanggal 11 Maret besok,” pungkasnya. (mil/syn)