Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, saat meninjau pelayanan perekaman e-KTP yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Lamongan, Selasa (30/05/2022) tadi, mengatakan bahwa aksi jemput bola ini sebagai bentuk percepatan administrasi kependudukan (adminduk) dalam memberikan pelayanan perekaman e-KTP bagi pelajar yang sudah berusia 16 beranjak 17 tahun. “Kita tahu bahwa identitas ini merupakan kebutuhan dan keharusan bagi penduduk. Maka, pemerintah datang sehingga ada proses percepatan disini,” ujarnya.

Tidak hanya di sekolah yang berada di bawah naungan Pemprov Jatim, kegiatan yang sekaligus menyemarakkan Hari Jadi Lamongan (HJL) Ke-453, juga menyasar sekolah yang berada dibawah naungan Kementrian Agama. “Ini akan terus berlanjut ke sekolahan-sekolah lain. Baik di bawah Provinsi Jatim maupun Kemenag,” lanjutnya.

Dengan memiliki KTP, lanjut Bupati Yuhronur, para pelajar akan mendapat banyak manfaat. Mengingat, pelajar yang akan lulus menengah atas akan melanjutkan kuliah maupun bekerja. Dimana semuanya membutuhkan KTP sebagai identitasnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

”Karena memiliki KTP suatu keharusan bagi seluruh warga Indonesia. Dengan KTP kita bisa daftar beasiswa, kuliah, terutama untuk siswa yang mau lulus, bisa juga untuk melamar kerja dan untuk apa saja. Jadi semua pasti membutuhkan KTP,” imbuhnya.

Ratusan pelajar yang berasal dari berbagai sekolah menengah atas tersebut tampak antusias untuk bergantian menunggu antrian melakukan perekaman. Rizky (16) misalnya, siswa kelas 11 SMA N 1 Lamongan yang akan menginjak usia sweet seventeen tersebut mengaku senang karena tidak perlu ke Dukcapil untuk melakukan perekaman KTP.

“Seneng kak, jadi tidak usah izin dahulu dari sekolah untuk perekaman KTP. Sudah didatangi langsung ke sekolah,” katanya. (zen/sit)

Dijelaskan Kepala Disdukcapil Lamongan, Sugeng Widodo, ditengah menghadapi wabah Virus Corona masyarakat tetap bisa melakukan proses pengajuan administrasi kependudukan (adminduk) secara On Line, sehingga masyarakat tak perlu mengantre di kantor Disdukcapil Lamongan.

“Pengajuan On Line meliputi, KTP el, KIA (Kartu Identitas Anak), akta kelahiran, akta kematian dan aktivasi data,” jelasnya kepada awak media, Rabu (15/4/2020).

Tak hanya itu, Sugeng mengatakan, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut caranya hanya menambahkan nomor kontak pelayanan yang tertera ke dalam Aplikasi Whattapp melalui nomor yang sudah disiapkan yakni “08113699514”.

“Untuk alur pengajuan, pemohon diharuskan menghubungi Call Center terlebih dahulu ke nomor WA yang sudah tertera dan dipublish ke masyarakat,” katanya.

Selain itu, kata Sugeng, pemohon akan langsung dipandu oleh operator call center Disdukcapil melalui nomor WA terkait untuk mengurus dokumen apa yang diperlukan. Proses selanjutnya, pemohon akan diarahkan oleh operator call center Disdukcapil untuk mengirim persyaratan dan formulir permohonan ke email yang sudah ditentukan.

“Kemudian, email diterima bidang untuk di verifikasi petugas. Dan apabila berkas persyaratanya ada kekurangan akan ada pemberitahuan untuk dilengkapi ulang, sedangkan yang sudah lengkap akan segera diproses,” katanya menjelaskan.

Lebih lanjut, Sugeng menambahkan, setelah persyaratan sudah dinyatakan lengkap dan segera diproses, kemudian pemohon akan mendapatkan pemberitahuan dari operator untuk pengambilan adminduk-nya.

“Para pemohon akan mendapatkan pemberitahuan dari operator untuk pengambilan dokumen yang sudah selesai,” tandasnya.

Langkah ini diambil Disdukcapil Lamongan kata Sugeng, mengacu kebijakan pemerintah pusat agar melakukan pelayanan adminduk yang sekaligus mengurangi kerumunan massa. (fjr/zen/yan)

​

Sehingga saat ini sudah tidak dijumpai lagi, antrian mengular di Disdukcapil Lamongan. Area parkir juga tidak lagi dipadati kendaraan masyarakat yang akan mengurus dokumen kependudukan.

​

Sementara untuk dokumen kependudukan lain, seperti Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Kartu Identitas Anak (KIA), pencetakannya masih harus di Disdukcapil.

​

Meski demikian, karena pencetakan KTP elektronik dan KK sudah bisa dilakukan di kantor kecamatan, pelayanan menjadi semakin cepat. Ini bisa dilakukan karena Disdukcapil sudah memanfaatkan teknologi, sehingga untuk tanda tangan kepala dinas cukup secara elektronik melalui gawai.

​

Seperti yang dituturkan Siti Aminah dari Kecamatan Sugio kepada bupati Fadeli yang tengah melakukan sidak pelayanan. Pagi itu, Kamis (13/2/2020), Siti Aminah mengurus pembuatan Akta Kematian untuk bapaknya, sebagai syarat perubahan KK.

​

“Saya mengurus Akta Kematian untuk bapak Saya. Tadi datang langsung dilayani, dan ini tinggal menunggu proses pencetakan. Alhamdulillah, rupanya sekarang semakin cepat, bisa selesai dalam sehari,” ujarnya.

​

Kepada Bupati Fadeli, Siti Aminah juga menjelaskan bahwa pengurusan Akta Kematian itu gratis.

“Gratis pak, sama sekali tidak dipungut biaya,” jelasnya.

​

Bupati Fadeli menegaskan persoalan pelayanan menjadi perhatian utamanya. Karena itu semua pelayanan di Lamongan harus berinovasi, mereformasi diri, agar semakin memudahkan masyarakat.

​Salah satunya dengan mendirikan Mall Pelayanan Publik (MPP). Di tempat ini nantinya semua jenis pelayanan yang selama ini berada di beberapa perangkat daerah akan disatukan.

​MPP ini juga akan menggandeng pelayanan di luar Pemkab Lamongan. Mulai dari perbankan, pertanahan, pajak, hingga keimigrasian.

​Di MPP ini pula Disdukcapil akan menempatkan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang memungkinkan masyarakat mencetak semua dokumen kependudukan secara mandiri. (aju/zen/yan)

“Lamongan musnahkan blangko KTP el sebanyak 22.077 keping,” kata Sugeng Widodo, Kepala Disdukcapil Lamongan, Rabu (19/12/2018).

Sugeng menuturkan dimusnahkannya puluhan blangko e-KTP ini karena sudah mengalami kerusakan maupun sudah mengalami pergantian data.

“Blangko sudah rusak dan elemen datanya ganti dan sudah tercetak KTP el baru,” terangnya.

Tak hanya itu, Sugeng menegaskan pemusnahan e-KTP ini merupakan bagian dari upaya untuk menghindari penyalahgunaan e-KTP oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. “Agar aman dan tidak disalahgunakan,” ucap Sugeng dengan tegas.

Sekedar diketahui, beberapa waktu yang lalu, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran mengenai tata cara pemusnahan e-KTP yang rusak. Dalam surat edaran Nomor 470.13/11176/SJ itu, Kemendagri memerintahkan agar e-KTP yang sudah rusak dimusnahkan dengan cara dibakar. Pembakaran ini untuk menghindari penyalahgunaan e-KTP yang rusak atau invalid. (ifa/zen/yan)