Kepala Disdukcapil Kota Malang, Dahliana Lusi Ratnasari, mengaku bila capaian di tahun 2025 belum maksimal. Hanya saja, pihaknya optimis bila target IKD masih dapat digenjot dan tercapai pada 2026, seiring semakin terbukanya dukungan dari instansi pengguna di tingkat pusat.

“Target 2025 memang 30 persen, dan realisasinya baru sekitar 17 persen. Mudah-mudahan di 2026 bisa tercapai, insyaallah,” ujar Lusi, Jumat (09/01/2025) tadi.

Salah satu upaya percepatan yang tengah didorong, ujarnya, adalah perluasan kerja sama dengan instansi pengguna, termasuk sektor perbankan. Disdukcapil Kota Malang telah melakukan koordinasi awal dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agar pemanfaatan IKD bisa benar-benar diterapkan di layanan perbankan.

“Harapannya nanti nasabah yang sudah menggunakan IKD tidak perlu lagi fotokopi KTP. Cukup menunjukkan IKD saja. Itu sebenarnya tujuan dari pemerintah pusat,” tuturnya.

Baca juga :

Selain kerja sama lintas instansi, strategi utama Disdukcapil dalam meningkatkan capaian IKD adalah layanan jemput bola. Aktivasi IKD tidak berdiri sendiri, tetapi diintegrasikan dengan berbagai layanan administrasi kependudukan.

“Setiap warga yang mengurus layanan, baik akta kelahiran, perekaman KTP, maupun layanan lainnya, sebelum dilayani kami arahkan untuk aktivasi IKD dulu. Sekarang pintu masuknya seperti itu,” tambahnya.

Pola serupa juga akan diterapkan di block office dan Mal Pelayanan Publik (MPP). Bahkan, Disdukcapil berencana mendorong kebijakan agar seluruh pengunjung MPP melakukan aktivasi IKD sebelum mendapatkan layanan, meski wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan lintas perangkat daerah.

Sementara itu, Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kota Malang, M Wahyu Hidayat, menjelaskan skema jemput bola di MPP akan diperkuat dengan penempatan petugas khusus di area depan layanan. “Nanti petugas bisa ditempatkan di depan, sebelum antrean. Jadi sambil antre, masyarakat bisa langsung aktivasi IKD. Di MPP kan banyak layanan seperti BPJS dan lainnya, potensinya besar,” ujarnya.

Untuk 2026, Disdukcapil menargetkan lonjakan signifikan capaian IKD, seiring regulasi dari pemerintah pusat yang semakin membuka ruang pemanfaatan IKD oleh instansi pengguna. Koordinasi dengan OJK menjadi langkah awal untuk mempercepat adopsi IKD di sektor layanan publik dan jasa keuangan.

“Mudah-mudahan ke depan ada kabar baik terus dari pusat, sehingga masyarakat semakin antusias menggunakan IKD,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Mohammad Husni Tahir Hamid, menjelaskan bahwa rapat tersebut menghadirkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Bagian Hukum Setda Trenggalek. “Permasalahan yang ada, seharusnya menjadi dasar perhitungan dan evaluasi capaian tahun sebelumnya. Dari situ kita bisa menilai apakah persoalannya ada di anggaran atau SDM nya,” kata Husni, Jumat (17/10/2025) tadi.

Dalam rapat tersebut, pihaknya menyoroti pentingnya evaluasi terhadap proses perencanaan penganggaran agar dapat mengetahui dimana letak kekurangan dan potensi perbaikan. “Dengan keterbatasan dana yang ada, kita harus benar-benar mampu keluar dari tekanan fiskal itu. Artinya, perencanaan anggaran harus lebih matang dan tepat sasaran,” imbuhnya.

Husni menambahkan, dari hasil pembahasan bersama, kinerja di Disdukcapil dinilai masih perlu perbaikan. Menurutnya, sejumlah capaian program belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan.

“Contohnya, ada target yang diklaim tercapai 100 persen, padahal masih ada ribuan masyarakat yang belum terlayani. Seharusnya, itu menjadi dasar evaluasi dan perhitungan tambahan anggaran agar permasalahan bisa benar-benar terselesaikan,” ujar Husni.

Baca juga :

Politisi Partai Hanura ini juga menyoroti, perencanaan sumber daya manusia (SDM). Dirinya menilai usulan penambahan pegawai perlu dikaji ulang karena kinerja aparatur yang ada saat ini belum maksimal.

“Kalau pegawai yang ada saja keteteran, lalu mau menambah 1.300 orang untuk apa. Itu perlu kita lihat dari analisis jabatan,” terangnya.

Selain itu, Husni mengkritik perencanaan anggaran di Bagian Hukum Setda, yang dianggap belum realistis terhadap kebutuhan riil. Bagian hukum sudah diploting anggaran Rp 100 juta, tapi untuk kegiatannya justru banyak.

“Ini jelas tidak cukup. Seharusnya, yang memploting anggaran lebih memahami kebutuhan di bagian hukum. Sebagian besar rencana kerja OPD tahun 2026 masih bersifat rutinitas dan belum mendukung arah kebijakan besar daerah seperti target zero carbon dalam RPJMD Trenggalek,” ujar Husni.

Dirinya menegaskan, perlunya sinkronisasi antara hasil evaluasi dan penyusunan rencana kerja anggaran ke depan. Hal ini penting agar setiap program yang disusun benar-benar berdasarkan kebutuhan dan persoalan aktual di masyarakat.

“Evaluasi tahun kemarin seharusnya menjadi pijakan dalam menyusun anggaran ke depan, bukan hanya sekadar formalitas. Dengan begitu perencanaan ke depannya bisa semakin matang dan tepat sasaran,” tambahnya. (mil/gie)

Kepala Disdukcapil Jember, Isnaini Dwi Susanti, mengatakan bahwa mengurus dokumen kependudukan itu tidak seribet yang dibayangkan banyak orang. Terlebih, dari dinasnya juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang mudah dan cepat untuk masyarakat.

“Pengurusan Admindukcapil itu tidak ribet. Jangan berpikir mengurus apa-apa itu ribet. Terkadang yang membuat ribet, itu karena dokumennya yang tidak valid,” kata Santi-sapaan Kadisdukcapil Jember.

Dirinya menambahkan, bahwa Disdukcapil Jember siap membantu dalam melengkapi atau mencarikan solusi jika ada masalah terkait dengan dokumen warga. “Kalau ada data yang tidak valid, maka akan kita bantu dan carikan solusinya. Sehingga, dokumen Admindukcapil bisa dimiliki oleh warga,” tambahnya.

Santi berharap, dengan adanya penjelasan mengenai kemudahan ini, tentunya masyarakat bisa lebih proaktif dalam melengkapi dokumen kependudukannya. Terlebih, keperluan Admindukcapil juga dalam rangka menekan angka stunting di Jember.

Baca juga :

Camat Arjasa, A Fauzi, yang turut hadir dalam sosialisasi itu mengatakan bahwa angka stunting di Arjasa masih sangat tinggi. Karenanya, kegiatan sosialisasi dan pelayanan jemput bola ini sangat membantu dalam pendataan anak, terutama dalam kaitan stunting.

“Langkah jemput bola ini sangat positif. Terutama, untuk wilayah di Kecamatan Arjasa,” ujarnya.

Fauzi menambahkan, bahwa masih banyak warga di Kecamatan Arjasa, yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap. Seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Padahal, tambahnya, kelengkapan dokumen ini sangat penting untuk pendataan anak, terutama dalam upaya penanganan stunting.

Perlu diketahui, dalam upaya menekan angka stunting, Disdukcapil Jember bekerja sama dengan pemerintah Kecamatan Arjasa, untuk menggelar sosialisasi Admindukcapil. (kom/rio/sit)

Sekretaris Disdukcapil Jember, Amirulloh, menjelaskan bahwa kunjungan yang dilakukan itu tindak lanjut dari adanya audit yang telah dilakukan oleh Kabupaten Nganjuk atau Pemkab Nganjuk. Di mana, kunjungan studi banding pelayanan Admindukcapil (administrasi kependudukan dan catatan sipil) itu untuk memperkuat pelayanan publik di Kabupaten Nganjuk.

“Studi banding yang dilakukan oleh Disdukcapil Nganjuk ini diprakarsai oleh Inspektorat Nganjuk, setelah sebelumnya adanya audit. Sehingga, mereka ingin melakukan tinjauan langsung terhadap pelayanan yang ada di Disdukcapil Jember,” kata Amir.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jember, Yhoni Restian, yang ikut menerima kunjungan menambahkan bahwa salah satu alasan Inspektorat Nganjuk memilih Disdukcapil Jember sebagai tempat studi banding, yaitu berdasarkan pada hasil analisa review dan konsultasi Inspektorat se-Jawa Timur, yang melihat bahwa Disdukcapil Jember selalu update terkait website. Baik itu Website Disdukcapil maupun Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Baca juga :

“Jadi mereka koordinasi dengan Inspektorat se-Jawa Timur. Setelah dilakukan analisa, rekomendasi studi banding tersebut mengarah ke pelayanan publik yang ada di Disdukcapil Jember,” ujar Yhoni.

Yhoni juga mengatakan, pada dasarnya pelayanan antara Disdukcapil Nganjuk dan Disdukcapil Jember, itu sama. Yakni, bertujuan untuk saling memudahkan masyarakat. Namun, adanya terobosan dan kebijakan yang berbeda setiap kabupaten, membuat perlu adanya studi banding untuk saling bertukar inovasi pelayanan publik.

Kesempatan studi tiru tersebut, juga dimanfaatkan Disdukcapil Nganjuk untuk menyerap kiat-kiat mengoptimalkan pelayanan Admindukcapil yang ada di Disdukcapil Jember. Diantaranya, seperti terkait layanan online seperti Lahbako, Pleno (Pelayanan Admindukcapil melalui WhatsApp), J-SIP, kemudian menyakan tentang Website Disdukcapil Jember, Google Review, dan cara mengatasi respon pengaduan.

Disdukcapil Nganjuk juga tertarik terkait Layanan Tim Rujukan Sosial (TRS) yang ada di tiga Rumah Sakit Daerah (RSD). Mereka juga tertarik kerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) tentang penerapan Lahbako di 50 Puskesmas. Termasuk, terkait layanan Admindukcapil di rumah sakit, karena di Kabupaten Nganjuk belum ada. Inovasi Disdukcapil Jember ini diharapkan dapat diterapkan di Nganjuk. (kom/rio/gie)

Menurutnya, jumlah tersebut masih tergolong sangat minim. Sebab, di Kota Malang sendiri warga yang wajib ber KTP ada sebanyak 600 ribu.

“Untuk sekarang ini jumlah itu masih kecil sekali karena itu sudah mulai satu tahun berjalan. Data itu per 31 Desember 2023. Dari wajib ber KTP 600 ribu yang terdaftar masih 39 ribu, sangat kecil,” ujar Lusi-sapannya, Rabu (03/01/2023) tadi.

Pihaknya juga mengakui, bahwa selama ini sudah mengirimkan surat ke berbagai instansi terkait dengan dukungan untuk penggunaan aplikasi IKD. Selain itu, pihaknya juga telah menghadap kepada Pj Wali Kota Malang, untuk menerbitkan terkait dengan Surat Edaran (SE) IKD.

“Kami sebetulnya sudah kemana-mana, cuma mungkin sosialisasinya yang kurang. Makanya kita kemarin juga menghadap pada Pak Pj Wali Kota, untuk meminta dukungan. Sehingga, terbit SE khusus ASN dan Non ASN. Kami juga sudah bergerak ke Perbankan hingga ke RS,” katanya.

Baca juga :

Tentu dalam hal ini, Lusi berharap warga Kota Malang dapat pro aktif untuk segera mengurus IKD. Sebab, dalam pengurusannya pun dilakukan dengan relatif mudah dan cepat. Warga hanya perlu datang ke masing-masing kelurahan.

“Untuk keluarga yang belum mempunyai KTP Digital bisa langsung datang ke kelurahan. Bisa juga datang ke Mal Pelayanan Publik (MPP) atau ke kantor Disdukcapil juga bisa,” ucapnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga menegaskan bahwa IKD tersebut bukan untuk menggantikan e-KTP, namun untuk lebih melengkapi. Sebab, di dalam IKD tersebut juga ada beberapa dokumen catatan sipil lainnya, sehingga bukan hanya KTP Digital saja.

“IKD memiliki beberapa keunggulan dan lebih aman. Kemudian mendigitalkan seluruh dokumen administrasi kependudukan. Misalnya ada perubahan pindahan dari Lowokwaru ke Blimbing, nah itu di KTP digitalnha nanti otomatis. Jadi sudah tidak perlu menggunakan PDF, kemudian juga akta yang sudah ber barcode otomatis masuk juga,” imbuhnya. (rsy/sit)

“Sosialisasi Administrasi Kependudukan (Adminduk) dilakukan ke desa-desa, agar masyarakat mengerti tentang Kartu Keluarga (KK) menggunakan tanda tangan barkode, sekaligus mengajak masyarakat untuk tertib beradministrasi,” kata Masduqi Zakaria, ketika seusai kegiatan di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, Senin (27/11/2023) tadi.

Lebih lanjut disampaikan, sering kali ditemukan terkait perubahan status pendidikan dan perkawinan. Hal tersebut, sangat penting ketika akan mengurus berkas administrasi anak, baik akta maupun pendaftaran sekolah anak.

“Perubahan status perkawinan harus mengganti KK. Syarat pembuatan KK bagi yang baru menikah harus melampirkan surat nikah. Hal itu dilakukan agar di dalam kolom status perkawinan muncul kawin tercatat, karena itu tidak diketik, melainkan berdasarkan surat nikah,” tambahnya.

Baca juga :

Penggantian tanda tangan basah ke barcode, ujarnya, dilakukan agar data Adminduk di Jombang benar-benar valid. Sehingga, ke depannya tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait Adminduk tidak sempurna ketika mau daftar sekolah, TNI, Polri serta CPNS. Selain itu, juga untuk pengurusan BPJS, perbankan dan lain sebagainya

“Selama sosialiasi sering ditemukan warga yang sudah meninggal dunia, namun masih tercatat dalam KK karena khawatir terkait bantuan sosial. Sebenarnya, hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan, sebab dengan dibuatkan akta kematian, ibu akan jadi kepala keluarga sehingga bisa masuk jadi penerima bantuan karena sebagai pencari nafkah,” ungkapnya.

Sebenarnya, ujarnya, penerapan KK barcode sudah diterapkan sejak Mei 2019. Maka, saat ini banyak instansi pemerintahan ataupun lembaga pemanfaat meminta kelengkapan permohonan dengan dokumen tersebut. “Bisa dibilang sekarang ketentuan tersebut menjadi setengah wajib, contohnya perbankan sekarang ada yang mulai minta dokumen berbarcode,” jelasnya.

Diharapkan, nantinya data Adminduk bisa terkontrol dengan mudah serta tingkat validasi juga terjamin. “Sehingga ketika semua lembaga pemanfaat sudah mewajibkan kepada nasabah untuk kelengkapan permohonan harus dokumen berbarcode, maka masyarakat sudah mengurus penggantian, supaya data tidak dipalsu orang,” tambahnya. (azl/gie)

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jombang, Masduqi Zakaria, mengatakan bahwa adanya pelayanan gratis dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Dukcapil, menyebabkan banyaknya KTP ganda. Sehingga, ketika masyarakat mencari KTP dan tidak ketemu, akhirnya mengurus KTP baru. Namun, setelah KTP baru jadi, ternyata kemudian KTP lama justru ketemu.

Hal ini, urainya, yang kemudian menyebabkan munculnya KTP ganda. Walaupun hal tersebut tidak berbahaya sepanjang datanya tidak ada perbedaan, akan tetapi lembaga pemanfaat seperti perbankan dan lain sebagainya, tetap harus membatasi.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Proses pembuatan KTP baru di Disdukcapil, itu memang cukup membawa fotocopy Kartu keluarga, surat keterangan tanggung jawab mutlak serta dokumen pendukung lainnya. Dari situ, sudah bisa langsung kita proses. Karena, tujuan kita sebagai dinas adalah mempermudah pelayanan bagi masyarakat. Bahkan dengan seiring perkembangan zaman, kita bisa melakukan secara online,” ujarnya, Jumat (26/05/2023) tadi.

Lebih lanjut disampaikan, banyaknya masyarakat yang mengajukan pengurusan KTP ke Didukcapil, terkadang menyebabkan stock blangko di Disdukcapil kosong. Untuk mengatasi hal tersebut, dinas pun meminta masyarakat mulai menggunakan KTP digital.

“Kedepannya, diharapkan semua menggunakan KTP digital. Karena jumlah pemohon KTP membengkaknya luar biasa. Bahkan, pembengkakannya di luar target dan prediksi pusat terkait usia wajib KTP, juga cukup jauh perbedaannya dengan perubahan status karena kehilangan,” tuturnya. (azl/sit)

Kepala Disdukcapil Kota Malang, Dahliana Lusi Ratnasari, menyampaikan hingga saat ini pihaknya telah melakukan kerja sama dengan sekitar 20 lembaga atau instansi yang ada di Kota Malang. Upaya tersebut terus dilakukannya, seiring juga dengan program inovasi terkait Identitas Kependudukan Digital (IKD).

“Untuk angka pasti berapa instansinya saya lupa, tapi sekitar 20 an. Jadi mulai rumah sakit, Kemenag, Lapas, kemudian juga lembaga-lembaga sosial,” kata Lusi-sapaannya, Selasa (14/03/2023) tadi.

Baca Juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Kemudian, terkait dengan program inovasi IKD, dikatakan jika saat ini sedang dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sebab, hal itu dinilai masih baru, dan tidak semua paham. Sehingga diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan tersebut.

“Sosialisasi tersebut terus kami lakukan ke kelurahan, masyarakat, lembaga-lembaga, sampai juga ke event-event kami datangi. Terlebih juga memanfaatkan layanan mobil keliling Disdukcapil Kota Malang,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, terkait dengan pendataan anak jalanan, pihaknya mengatakan jika hal tersebut berkaitan dengan Dinas Sosial (Dinsos) P3AP2KB Kota Malang. Namun, jika ada suatu lembaga yang menaungi, maka pihaknya akan melakukan kerjasama dengan lembaga tersebut. “Anak jalanan, terlantar, Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), itu nanti kita lakukan jemput bola. Kalau ada permintaan dari lembaga, maka itu tadi kita kerjasama dengan lembaga,” imbuhnya.

Sebagai informasi, untuk saat ini pendataan administrasi tersebut juga sedang dilakukan di WBP Lapas Kelas 1 Malang, mulai hari Senin (13/03/2023) hingga Rabu (15/03/2023) besok. Pada pekan lalu, juga telah dilakukan hal yang sama di WBP Lapas Perempuan Malang. (rsy/gie)

Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan kelas IIB Trenggalek, Zainal Fanani, mengatakan bahwa pihaknya telah berkolaborasi dengan Dukcapil untuk membantu memberikan pelayanan kepada warga binaan yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK) maupun KTP. “Hari ini kita berkolaborasi dengan Kantor Disdukcapil untuk membantu kami dalam memberikan pelayanan perekaman data kependudukan bagi warga binaan yang belum atau tidak memiliki KK atau KTP,” terang Zainal, saat dikonfirmasi, Selasa (31/01/2023) pagi.

Dari 73 warga binaan yang dilakukan perekaman kali ini, tambahnya, adalah mereka yang tidak memiliki bukti fisik dokumen kependudukan. Mereka, dikirim ke Rutan Trenggalek hanya disertai dokumen penahanan maupun putusan pengadilan.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Mereka kemarin masuknya tidak menyertakan dokumen kependudukan. Jadi, hanya menyertakan dokumen penahanan atau putusan dari Pengadilan Negeri (PN). Makanya, hal ini sangat penting dilakukan. Mengingat, banyak dari mereka yang lupa dengan nomor induk kependudukan,” tambah Zainal.

Selain itu, sambungnya, perekaman dan verifikasi data biometrik kependudukan ini juga dilakukan guna mengetahui data lengkap kependudukan yang dimiliki warga binaan. Rencananya, data kependudukan tersebut akan digunakan untuk sejumlah keperluan pelayanan warga binaan.

“Kalau sudah ada kartu identitas (KTP), tentu akan mempermudah kita dalam memberikan pelayanan. Baik untuk keperluan kesehatan maupun keperluan yang lainnya,” imbuhnya.

Adapun keperluan lain yang mewajibkan warga binaan memiliki identitas kependudukan, adalah pendataan pemilih pada Pemilu tahun 2024 mendatang. Nantinya, warga binaan juga akan berperan dalam proses Pemilu tahun 2024. Oleh karenanya, data kependudukan itu wajib dimiliki.

“Hak pilih warga binaan yang ada di Rutan Trenggalek, sama pentingnya dengan hak pilih warga di luar Rutan. Jadi, satu suara saja sangat penting untuk diakomodir agar bisa menggunakan hak pilihnya nanti. Maka dari itu, warga binaan di sini harus memiliki identitas kependudukan. Karena itu, akan menunjukan identitas mereka sebagai Warga Negara Indonesia (WNI),” kata Zaenal

Selain merupakan hak bagi warga binaan yang belum memiliki identitas kependudukan, tambahnya, juga sangat membantu dalam pengelolaan data Sistem Database Pemasyarakatan. “Contoh lain, jika warga binaan sakit dan membutuhkan perawatan di rumah sakit. Tentu, akan lebih mudah penanganannya jika mereka sudah memiliki identitas kependudukan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, perekaman dan verifikasi data biometrik kependudukan warga binaan Rutan Kelas IIB Trenggalek ini merupakan rangkaian kedua dari kegiatan sebelumnya. Pada kegiatan sebelumnya, ada lebih dari 400 warga binaan perekaman data kependudukan. (mil/gie)