Dikatakan Wali Kota Sutiaji, penyerahan PSU beberapa tahun belakangan ini sempat terjadi peningkatan.

Baca Juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Dulu sekitar tahun 1997-2019 sempat terjadi stagnasi penyerahan PSU. Namun dalam kurun waktu 2020 – 2021 ini setidaknya sudah tercatat 92 perumahan yang telah menyerahkan PSU. Ini prestasi yang luar biasa,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Kota Malang itu mengatakan bahwa penyerahan PSU perumahan dan pemukiman dari pengembang kepada pemerintah adalah hal penting. Pasalnya, fasilitas tersebut merupakan hak masyarakat.

“PSU wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah agar kami dapat menjamin keberlangsungan pemeliharaan dan pengelolaan PSU di lingkungan tersebut,” sambungnya.

Selain itu, Sutiaji menambahkan bahwa Pemkot Malang akan terus memberikan support, dalam hal perizinan maupun kemudahan-kemudahan yang lain.

“Tentu ketika membuat siteplan-nya itu harus koordinasi dengan Pemerintah Daerah,” kata Sutiaji.

Disamping itu, Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Hadi Santoso, berujar bahwa sosialisasi ini sebagai salah satu upaya yang direkomendasikan guna memenuhi ketertiban penyerahan PSU kepada pemerintah daerah.

“Termasuk, integrasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang sebagai upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran pengembang perumahan di Kota Malang,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Soni itu mengungkapkan, sudah ada 109 pengembang perumahan yang sudah menyerahkan PSU kepada Pemkot Malang. “Rinciannya, di tahun 1997-2019 sebanyak 17 perumahan. Sedangkan, pada 2020 lalu juga telah diserahkan sebanyak 83 perumahan. Dan pada hari ini, juga dilangsungkan penyerahan PSU oleh 9 perumahan,” paparnya. 109 PSU yang diserahkan oleh perumahan tersebut bernilai kurang lebih Rp 4,115 triliun. (hms/mus/ed2)

.Kepala Desa Lajuk,(kanan) Iswan saat memberikan pengarahan pada warganya (gus)

Ketua Pokmas Desa Lajuk, M Said (47) mengatakan, “Sertifikat yang diserahkan BPN Sidoarjo, kepada warga itu pengajuan program PTSL Tahun 2017 lalu. Sebelumnya, pihaknya mengajukan sebanyak 1300 bidang. Sedangkan sisanya sebanyak 416 bidang masih dalam tahap proses,” ucapnya

Warga antri mengambil sertifikat dikantor balai desa Lajuk,Kecamatan Porong (gus)

“Adanya program tersebut,warga senang sekali.Selain prosesnya cepat, tidak membutuhkan waktu lama.Dan itupun,warga juga merasa ringan tidak terbebani.Bayangkan saja,jika warga mengurus sendiri,” katanya, M Said

Terpisah, Kades Lajuk Iswan menambahkan, “Pembagian sertifikat tahap ke empat ini, adalah sisa jumlah pembagian sebelumnya sudah dibagikan warga. Sedangkan program yang diikuti peserta atau pemohon, tidak hanya melalui PTSL saja melainkan juga program CSR sebanyak 220 bidang. Terkait kesalahan huruf nama atau salah ketik, letak RT maupun RW yang sudah tercetak itu normatif. Kita minta, dibenahi dan diserahkan kembali ke BPN Sidoarjo,” jelasnya. (gus/yan)